[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi korupsi di Indonesia dengan melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp. 155,3 triliun sejak berdiri tahun 2004.

1. Strategi
Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Doni Muhardiansyah
Direktur Litbang KPK
Peluncuran CPI 2011
L/O/G/O
Kamis, 1 Desember 2011
www.themegallery.com

2. Contents
1 Potret Indonesia
2 Strategi Pemberantasan Korupsi
oleh KPK
3 Peran KPK 2004 - 2011
4 Kesimpulan

3. Contents
1 Potret Indonesia
2 Strategi Pemberantasan Korupsi
oleh KPK
3 Peran KPK 2004 - 2011
4 Kesimpulan

4. Potret Indonesia
• Skor IPK 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 • Bribery Index 2011: 7,1
(2,8) dan 2010 (2,8) • Skor: 0-10, semakin tinggi skor,
• Persepsi Korupsi menurut pebisnis – semakin banyak suap
gambaran pelayanan publik
• Survei Integritas Sektor
Publik : Tahun 2007 (5,53)
2008 (6,84) 2009 (6,50), 2010
Ind
(5,42) dan Tahun 2011
(6,31). ones Human Development Index
(HDI ) oleh UN
ia  Tahun 2008 (0,588) 2009
(0,593) dan Tahun 2010
(0,600)
PERC – Tahun 2010 survei
PERC menempatkan Indonesia di
peringkat pertama sebagai • Doing Business (pengukuran
negara terkorup dari 16 negara kemudahan berusaha)  Tahun
Asia Pasifik yang menjadi tujuan 2010 peringkat 122 dr 183 negara
investasi.

5. Peta Korupsi
1. Penyalahgunaan perizinan
1. Penyelewengan → Perbaikan sistem kewenangan
dari target → Audit 2. Tidak ada single data base 1. Penyimpangan
Perencanaan → Integrated database prosedur pengadaan
2. Pemerasan 3. Penyelewenangan penyetoran → Mendorong eproc,
kepada wajib pajak → Perbaikan sistem penerimaan pembentukan ULP,
→ Transparansi & penetapan HPS,
akuntabilitas sistem pengaturan COI,
pajak Penerima- Whistleblower
3. Manipulasi data → system,
an non transparansi dan
Perbaikan sistem Belanja
4. Terjadi COI → Peneri- Pajak akuntabilitas sistem
Inisiasi UU COI maan Barang pengadaan.
Pajak dan Jasa
Peta
1. Masuk pada Korupsi
APBD: DAU/ DAK/ 1. Penyimpangan
Penyalahgunaan Bantuan peruntukan
wewenang,
Dekonsen- Sosial 2. Penggelapan
penggelapan trasi Pungutan 3. Fiktif
2. Pelaporan tidak daerah → Perbaikan
standar sistem
3. Alokasi penganggaran,
penggunaan tidak Penguatan
transparan 1. PERDA tak mengacu pada perUU →
pengawasan DPR
→ Perbaikan sistem penertiban Perda
2. Penghasilan aparat → penindakan

6. Pola Korupsi
• Konven- • Pengusaha •Mafia Peradilan:
Pilihan Penyidik,
sional Hitam Pilihan Jaksa,,
• State • Pengusaha
Penguasa Pilihan Hakim,
Capture ; Korup Manipulasi fakta
dan hukum,
Political • Didukung perubahan
corruption Stakeholder konstruksi kasus
o
p
u
K
P
a
s
r
l
i
o
p
u
n
K
e
s
r
dan Birokrasi
J
i
: Penegak •Mafia Pajak:
M
o
p
u
d
K
Kleptokratif
s
Peradilan Pajak
r
i
hukum, calo
•Mafia SDA: Bisnis
kasus, Kebijakan
Cukong •Mafia Politik:
kasus, Ahli Proses politik,
tukang, legislasi kebijakan
Aktor politik  Koruptif dan
Pelemahan
wewenang

7. Contents
1 Potret Indonesia
2 Strategi Pemberantasan Korupsi
oleh KPK
3 Peran KPK 2004 - 2011
4 Kesimpulan

8. Perspektif Berkurangnya
Stakeholder Preventif Korupsi Represif
Membangun Mendorong Mendapatkan Mendorong
Kepercayaan Catching penegakan
Budaya Anti Reformasi
Perspektif Korupsi Sektor Publik Publik Big Fish hukum
Pertumbuh-
an dan
Pembelajar- Sosialisasi, Perbaikan Pengkajian/ reviu Operasi/kerj
Lid Dik yang Supervisi &
an komunikasi, peraturan sistem,
kuat & proaktif
asama dg
Koordinasi
pendidikan per-UUan rekomendasi instansi lain
Dumas, penelaahan, dan
pemeriksaan
Tingkat PERSPEKTIF
Tim Kerja Dukungan KEUANGAN
Trans- SDM Produk-
Multi Infras-
paransi yang tivitas
Disiplin truktur &
Tepat yang
Ilmu Teknologi
tepat
Perspektif
Anggaran
Internal yg Efisien
Terciptanya & Efektif
Budaya KPK Produk- Collective
Rekrutmen Training
yang Unik tivitas leadership

9. Strategi Pencegahan Korupsi
I
N
T
E
R
V
E
N
S
I

10. Survei Integritas 2011
Tujuan

Mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik

Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya
korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik (dari sudut
pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan)

Memberi bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya
pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi
Waktu Pengumpulan Data: April – Oktober 2011
Jumlah responden:
89 instansi pusat/vertikal/daerah, jumlah unit layanan 507 unit layanan, jumlah responden 15.540
( rata-rata 30 responden per unit layanan).
Indeks Integritas 2011
Integritas Tingkat Indeks Integritas
Indeks Integritas Nasional (Pusat+Vertikal+Daerah) 6.31
Indeks Integritas Pusat 7.07
Indeks Integritas Vertikal 6.40
Indeks Integritas Daerah 6.00
Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal) 6.49
Indeks Integritas Total Daerah (Daerah + Vertikal) 6.24

11. Survei Integritas 2011
Integritas Variabel Indikator Sub-Indikator
Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 5.87
Pengalaman Korupsi
6.56 Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550) 6.92
Pengalaman (0.250)
Integritas 6.48 Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) 6.33
(0.667) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 7.01
Cara Pandang Terhadap
6.45
Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) 6.26
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) 6.03
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) 9.01
Lingkungan Kerja
7.04 Keterlibatan Calo (0.221) 7.01
(0.127)
Integritas Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7.53
6.31
Total
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) 7.28
Potensi Kepraktisan SOP (0.281) 6.45
Integritas 5.97 Sistem Administrasi
(0.333) 6.25 Keterbukaan Informasi (0.584) 6.34
(0.280)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) 5.46
Keadilan dalam Layanan (0.413) 7.06
Perilaku Individu
6.57 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327) 6.50
(0.280)
Perilaku Pengguna Layanan (0.260) 5.88
Pencegahan Korupsi Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) 4.73
4.75
(0.313) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250) 4.79

12. CPI 2011
• CPI 2011 merupakan indeks gabungan, kombinasi dari 17 sumber data (survei,
jejak pendapat) yang dilakukan oleh 13 lembaga di seluruh dunia.
• CPI Indonesia didapatkan dari indeks gabungan 12
sumber data (BF_TI, EIU_CRR, GI, CRR, IMD 2010, Catatan terkait CPI
IMD 2011, PERC 2010, PERC 2011, PRS_ICRG, (Fredrik Galtung -2005)
TI_BPI, WEF 2010, WEF 2011 dan WJP_ROL)
1. Hanya menilai persepsi
• Skor Indonesia pada CPI 2011 menunjukkan korupsi 'negara penerima'
kenaikan dari CPI 2010 dari 2.8 menjadi 3.00.
2. Negara yang diukur tidak
tetap, berubah-ubah.
4. Definisi korupsi yang
digunakan sempit.
5. Tidak dapat mengukur
tren, sehingga tak dapat
memberikan reward kepada
negara yang reformis.

13. Contents
1 Potret Indonesia
2 Strategi Pemberantasan Korupsi
oleh KPK
3 Peran KPK 2004 - 2011
4 Kesimpulan

14. Penyelamatan potensi
Kerugian Negara
Selama KPK bekerja, telah menyelamatkan minimal Rp. 155,3Trilyun.
Jumlah yang cukup untuk:
1. Memberikan 2 juta rumah sederhana gratis, atau
2. Membangun jalan nasional sepanjang 700 kilometer, atau
3. Mencukupi kebutuhan beras 23 juta penduduk setahun
4. Memberikan sekolah gratis kepada 64 juta anak hingga lulus SD, atau
5. Membangun 1,2 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar, atau
6. Membangun 1,1 juta unit ruang kelas Sekolah Menengah Pertama,

15. Perkara yang ditangani oleh KPK
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 68 417
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 33 229
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 36 196
*Data per Inkracht 0 5 17 23 23 37 34 30 169
Oktober 2011
Eksekusi 0 4 12 23 23 39 38 32 171
JENIS PERKARA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 JUMLAH
Pengadaan
2 12 8 14 18 16 16 10 96
Barang/Jasa
Perijinan 5 1 3 1 0 10
Penyuapan 7 2 4 13 12 19 19 76
Pungutan 7 2 3 0 12
Penyalahgunaan
5 3 10 8 5 3 34
Anggaran
JUMLAH 2 19 27 24 47 37 40 32 228

16. Perkara yang ditangani oleh KPK
JABATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 JUMLAH
Anggota DPR dan
2 7 8 27 2 46
DPRD
Kepala Lembaga/
1 1 1 1 2 6
Kementerian
Duta Besar 2 1 1 4
Komisioner 3 2 1 1 7
Gubernur 1 2 2 2 1 8
Walikota/Bupati
3 7 5 5 4 4 28
dan Wakil
Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 7 91
Hakim 1 2 3
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 54
Lain-lain 6 1 2 4 4 9 4 30
JUMLAH 4 23 29 27 55 45 65 29 277

17. Zona Integritas
Zona
Integritas
• Zona Integritas pada sektor layanan publik
merupakan wilayah terkecil dari island of integrity Langkah-
langkah
yang menandai adanya tekad dan wujud nyata
perubahan untuk menjadi lebih baik, khususnya • Identifikasi dna pemetaan: Survey Integritas Layanan
dalam upaya pencegahan korupsi.
Publik, PIAK dan SPM
• Zona Integritas terdiri dari 3 pilar pemberantasan
korupsi yang pondasinya dibangun melalu • Intervensi pada sistem birokasi: Kajian sistem, Pelaporan
pendidikan ani korupsi, perbaikan layanan publik LHKPN, Pelaporan Gratifikasi, corruption impact
dan pembentukan komunitas anti korupsi. assesment, dll
• Intervensi pada individu: program pendidikan anti korupsi
setiap jenjang pendidikan, sosialisasi dan kampanye
pemberantasan korupsi
Zona Integritas • Pemantauan, koordinasi dan supervisi layanan publik.
2011
Denpasar 
Zona Integritas:
Padang  Sumatera: Palembang, Padang,
Lampung.
Makassar  Jawa: Bandung, Semarang, Surabaya
Kalimantan: Samarinda
Mataram  NTB: Mataram, Lombok Tengah
Sulawesi: Makassar

18. Monitoring 2011
No DEVELOPMENT RECOMMENDATIONS %
1 Forestry Management 17 9.4%
2 Immigration - Directorate General 8 4.4%
3 Immigration - Regional Office 15 8.3%
4 Penitentiary - Regional Office 5 2.8%
5 Penitentiary - Directorate General 7 3.9%
6 Customs 10 5.5%
7 Migrant Workers Management 9 5.0%
8 Hajj Management - Mo Religious Affairs 39 21.5%
9 Hajj Management - Mo Health 4 2.2%
10 Hajj Fund Management 8 4.4%
11 Tax Management 6 3.3%
12 Special State Budget for Education 3 1.7%
13 National Road Management 19 10.5%
14 Social Fund Management 10 5.5%
15 Sport Fund Management 3 1.7%
16 Public Services at Mo Communication &
Information 4 2.2%
17 Public Services at Mo Industry 14 7.7%
TOTAL RECOMMENDATIONS 2011 181

19. Perubahan nyata!

20. Perubahan nyata!

21. Perubahan nyata!

22. Contents
1 Potret Indonesia
2 Strategi Pemberantasan Korupsi
oleh KPK
3 Peran KPK 2004 - 2011
4 Kesimpulan

23. Kesimpulan
• Peningkatan CPI Indonesia pada tahun 2011 merupakan output
dari kerja keras pemberantasan korupsi dari semua pihak.
• Korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya harus
dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan
berkesinambungan.
• Pentingnya pelibatan semua pihak dalam pemberantasan
korupsi, dimana KPK menempatkan diri sebagai pemicu dan
pendorong dalam pemberantasan korupsi
• Pemberantasan korupsi mengedepankan upaya preemtif
(penangkalan/menangani hulu permasalahan) dan preventif
(pencegahan) sehingga mampu menekan kebocoran keuangan
negara. Upaya represif untuk menimbulkan efek jera dan
pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.

24. Thank You!
L/O/G/O
Komisi Pemberantasan Korupsi
www.themegallery.com