7. 4 (EMPAT) STRATEGI
STRATEGI
PENCEGAHAN (6 ISU
NAS & 17 REN AKSI)
STRATEGI KERMA
INTERNASIONAL (1
ISU NAS & 1 REN
AKSI)
STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM
(3 ISU NAS & 4 REN
AKSI)
STRATEGI KERMA
INTERNASIONAL (1
ISU NAS & 1 REN
AKSI)
7
8. 11 (SEBELAS) ISU NASIONAL
1. ISU SISTEM YAN PUBLIK BERBASIS TI;
2. ISU KETERBUKAAN PROSEDUR PENGOPERASIAN STANDAR (SOP) PENANGANAN PERKARA &
PEMROSESAN PIHAK YG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG ;
3. ISU DAL & WAS PROSES YAN PUBLIK, PENGUATAN SIST DAL INTERNAL PEMERINTAH (SPIP),
SERTA PUBLIKASI PELAKU PENYALAHGUNAAN JAB;
4. ISU PENGEMBANGAN SIST & PENGOLAHAN DUAN INTERNAL & EKSTERNAL ;
5. ISU PEMANTAPAN ADM KEU NEG, TERMASUK PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET, &
MEMPUBLIKASIKAN PENERIMAAN HIBAH/BANTUAN/DONOR DI BADAN PUBLIK & PARPOL;
6. ISU PENGUATAN MEKANISME KELEMBAGAAN DLM PEREKRUTAN, PENEMPATAN & PROMOSI
APGAKUM BERDSRKAN HSL ASSESMENT;
7. PENGUATAN & PENINGKATAN KONSISTENSI SANKSI HKM & ADM BG PELAKU/APGAKUM YG
MELAKUKAN PENYIMPANGAN & PENYALAHGUNAAN WEWENANG/TIPIKOR ;
8. ISU MEMPERKUAT KOORD PENANGANAN KASUS KORUPSI DI ANTARA LEMBAGA GAKKUM
DG DUKUNGAN TI YG KOMPREHENSIF ;
9. ISU PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KEKAYAAN YG TDK DPT DIJELASKAN;
10. ISU PEMBUKTIAN UNIT PENYELAMAT ASSET, TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT;
11. KAMPANYE ANTI KORUPSI SCR MENYELURUH.
8
9. 23 (DUA PULUH TIGA) RENCANA AKSI
1. PELAKS TRANSPARANSI INFO SCR UMUM DI
LINGK POLRI;
2. PELAKS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
PENANGANAN YAN PUBLIK BERBASIS TI;
3. ISU PEMBUKTIAN UNIT PENYELAMAT ASSET,
TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT;
4. KAMPANYE ANTI KORUPSI SCR MENYELURUH;
5. OPTIMALISASI & AKUNTABILITAS
PENANGANAN LAPSIL ANALISIS PPATK;
6. MEMBANGUN MANAGEMENT INFO SYSTEM
(MIS) ANTARA BARESKRIM & BAINTELKAM
SCR ONLINE;
7. PENANGANAN DUGAAN GAR OLEH OKNUM
POLRI YG MJD SOROTAN MEDIA MASSA;
8. PELAKS WAS EKSTERNAL DLM KERANGKA
EMI;
9. FINALISASI PERKAP TTG WHISTLEBLOWING
SYSTEM YG TERINTEGRASI DI LINGK POLRI;
10. OPTIMALISASI SENTRA YAN DI LINGK POLRI;
11. PELAKS AUDIT KEU DI INSTANSI GAKKUM;
12. OPTIMALISASI DLM PROSES KELOLA HIOBAH
DI LINGK POLRI;
13. PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET &
SUMBANGAN DR PIHAK YG DIBERI BANTUAN KAM;
14. PELAKS TRANSPARANSI DLM PROSES REKRUITMEN
SIDIK POLRI;
15. PENGUATAN PROSES PENGANGKATAN PEJABAT YG
MENEMPATI JAB STRATEGIS;
16. PENGUATAN PROSES PENENTUAN PESERTA SESPIM
POLRI;
17. PELAKS KEWJBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PEJABAT POLRI.;
18. OPTIMALISASI PELAKS PERKAP NO. 14/2011 TTG
KEPP & KEP KAPOLRI NO. 43/2004 TTG TATA CARA
PENYELSAIAN GAR DISIPLIN ANGGOTA POLRI;
19. PENGUATAN & AKUNTABILITAS PROSES IJIN
PENAHANAN PEJABAT DAERAH;
20. PENGATURAN MENGENAI KOORD PENANGANAN
PERKARA ANTARA POLRI & KEJAKSAAN;
21. OPTIMALISASI PENGGUNAAN UPAYA HKM
PEMBUKTIAN TERBALIK DLM PROSES SIDIK
TIPIKOR & MONEY LAUNDRING.
22. MEMBENTUK TIM PENYELAMAT ASSET;
23. PELAKS STRAKOM DIKBUD ANTI KORUPSI.
9
10. 10
23
REN AKSI PPK
21 REN AKSI
MENCAPAI TARGET 100%
PD B12
1 REN AKSI
MENCAPAI TARGET
100% PD B06
REN AKSI PELAKS WAS EKSTERNAL DLM
KERANGKA EMI &IME, POLRI HANYA CAPAI
60% PD B-12, KRN PD B-09 KOMPOLNAS IKUT
TIM VERIFIKASI DAN DUMAS YG MASUK PD
KOMPOLNAS DITERUSKAN KE
SATWIL(POLDA2) & BLM CAPAI 100%, SHG
REKAP DATA CAPAIAN MABES TDK CAPAI
100%;
2 REN AKSI
TDK MENCAPAI 100%
PD B12
REN AKSI PELAKS KEWJBAN LHKPN PEJABAT
POLRI, POLRI HANYA CAPAI B-45% PD B-12,
KRN PEJABAT POLRI YG LAPOR HARTA
KEKAYAAN KPD KPK HANYA 45,11%
(ITWASUM SBG PENANGGJWB TELAH KIRIM
SURAT ATENSI KPD PEJABAT TERKAIT UTK
SEGERA LAPOR HARTA KEKAYAAN KPD KPK).
11. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
1 2 3 4 5
I. ISU SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
1 PELAKS TRANSPARANSI
INFORMASI SCR UMUM
DI LINGK POLRI (SESUAI
DGN UU KIP & PERKAP)
MENINGKATNYA YAN
INFORMASI PUBLIK DI
LINGK POLRI
1. TERLAKS YAN INFORMASI DI SELURUH SATKER SESUAI
DGN STANDAR YG DITENTUKAN DLM UU KIP & PERKAP
2. DILAKS PUTUSAN KOMISI INFORMASI / PUTUSAN
PENGADILAN YG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
TERKAIT SENGKETA INFORMASI
B12:
100%
2 PELAKS TRANSPARANSI,
& AKUNTABILITAS
PENANGANAN LAYANAN
PUBLIK BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
MASY & PEJABAT TERKAIT
DPT MENGAKSES
PELAYANAN PUBLIK BID.
REGISTRASI BERBASIS TI &
IDENTIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR (SIM, BPKB,
STNK DAN TNKB).
1. TERSEDIANYA SISTEM YAN BID REGISTRASI &
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YG DPT
DIAKSES PUBLIK BERKAITAN DGN PERSYARATAN,
MEKANISME & BIAYA PENGURUSAN
2. PEJABAT TERKAIT (TERMASUK PENYIDIK) DPT
MENGAKSES DGN MUDAH, LENGKAP & CUMA-CUMA
SELURUH INFORMASI TERKAIT INFORMASI
SIM,BPKB,STNK & TNKB DI 8 POLDA;
3. TERSEDIANYA INSTRUMENT INDEKS KEPUASAN MAS
PENGGUNA LAYANAN POLRI DLM WEBSITE POLRI
B12:
100%
MASY DPT MENGAKSES
PELAYANAN SURAT
REKOMENDASI & SURAT
IJIN OPERASIONAL (SIO)
BERBASIS TI BAGI BADAN
USAHA JASA
PENGAMANAN (SP BUJP).
4. TERSEDIANYA SISTEM YANG BERBASIS TI BAGI
BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (SP BUJP)
B12 :
100%
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
11
12. NO REN AKSI PPK PENANGGUNG JAWAB UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
1 2 3 4 5
3 PELAKS TRANSPARANSI
& AKUNTABILITAS
PENANGANAN PERKARA
BERBASIS TI
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA SHG PUBLIK & PIMP
DPT MENGETAHUI SETIDAKNYA:
1. KEWAJARAN / KINERJA
WAKTU PENANGANAN
PERKARA, PENGGUNAAN
UPAYA PAKSA, DLL
2. PROSENTASE LAP YG MASUK,
LAPORAN YG
DITINDAKLANJUTI KE TAHAP
SELANJUTNYA
TERSEDIANYA SISTEM PENANGANAN PERKARA BERBASIS TI
SESUAI PERKAP NO. 14 / 2009 YANG MEMILIKI FITUR :
1. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN & SURAT
PEMBERITAHUAN PERKEMB HASIL PENYELIDIKAN
/PENYIDIKAN (SP2HP) & PENYIDIKAN YG DPT DIAKSES
SECARA ON-LINE OLEH PELAPOR;
2. DATA & STATUS/TAHAP PENANGANAN PERKARA YG DPT
DIAKSES OLEH PERWIRA PENGAWAS PENYIDIK
TERMASUK, ANTARA LAIN JENIS PERKARA, NILAI
PERKARA, WAKTU PELAKSANAAN SETIAP TAHAP
PENANGANAN PERKARA, UPAYA PAKSA YG DILAKUKAN
(TERMASUK JENIS BARANG YG DISITA).
B12 :
100%
4 KETERBUKAAN
INFORMASI DLM
PENGELOLAAN PNBP
POLRI
MASY DPT MENGAKSES UTK
MEMPEROLEH
PERTANGGUNGJAWABAN PNPB
DIVHUMAS POLRI
TERPUBLIKASIKANNYA INFORMASI PEROLEHAN PNBP POLRI
DLM WEBSITE YG TERDIRI DARI, ANTARA LAIN:
1. JUMLAH SELURUH PNBP YG DIPEROLEH UTK SETIAP JENIS
LAYANAN/DENDA;
2. JUMLAH PNBP YG SUDAH DISETORKAN KE KAS NEGARA;
3. HASIL AUDIT BPK TERHADAP PENGELOLAAN PNBP.
B12 :
100%
5 OPTIMALISASI &
AKUNTABILITAS
PENANGANAN LAP HASIL
ANALISIS (LHA) PPATK
PROSES PENANGANAN LHA
PPATK DILAKS SCR AKUNTABEL
& OPTIMAL
TERPUBLIKASINYA JUMLAH LHA PPATK YG DITERIMA &
DISELESAIKAN.
B12 :
100%
6 MEMBANGUN
MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM
(MIS) ANTARA
BARESKRIM &
BAINTELKAM SCR
ONLINE TTG DATA
PENANGANAN PERKARA.
MENINGKATNYA KOORDINASI
PERTUKARAN DATA KORUPTOR
& PERKARA TP. LAINNYA
ANTARA BARESKRIM &
BAINTELKAM SECARA ON LINE
1. TERBANGUNNYA MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
(MIS) TTG DATA PENANGANAN PERKARA ANTARA
BARESKRIM & BAINTELKAM SECARA ON LINE;
2. TERSEDIANYA DATA BASE ORANG YG TERLIBAT TP & SKCK
YG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN;
B12 :
100%
12
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
13. NO REN AKSI PPK KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
II. ISU KETERBUKAAN PROSEDUR PENGOPERASIAN STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENANGANAN PERKARA &
PEMROSESAN PIHAK YG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
1 PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN OLEH
OKNUM POLRI YG
MENJADI SOROTAN
MEDIA MASSA.
MENINGKATNYA
KEPERCAYAAN PUBLIK
THD POLRI
1. TERSEDIANYA DATABASE LENGKAP TERKAIT DUGAAN
PELANGGARAN DISIPLIN/KODE ETIK & PELANGGARAN
PENANGANAN PERKARA YG DIMUAT DI MEDIA CETAK
SERTA PROSES PENANGANANNYA, TERMASUK, ANTARA
LAIN: JENIS & BENTUK DUGAAN PELANGGARANNYA,
PROSES YG TLH DILAKUKAN UTK MEMERIKSA SERTA
MENGKLARIFIKASI DUGAAN TERSEBUT SERTA
KESIMPULAN & TINDAKLANJUTNYA
2. SELURUH DUGAAN PELANGGARAN DI ATAS DIPROSES
SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU OLEH POLRI BERSAMA
KOMPOLNAS.
B12 :
100%
13
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
14. NO REN AKSI PPK KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
III. ISU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROSES PELAYANAN PUBLIK, PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMEIRNTAH (SPIP), SERTA PUBLIKASI PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN
1 PELAKSANAAN
PENGAWASAN
EKSTERNAL DLM
KERANGKA EMI
(PENGAWASAN
EKSTERNAL
MEMANFAATKAN
PENGAWASAN INTERNAL)
& IME (PENGAWASAN
INTERNAL MENDUKUNG
PENGAWASAN
EKSTERNAL).
KOORDINASI POLRI &
INSTANSI PENGAWAS
EKSTERNAL
MENINGKAT
SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN LEMBAGA
TERKAIT SEPERTI KPK, BPK, ORI, KOMPOLNAS DLL
DIPROSES SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.
CATATAN :
PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH POLRI TDK
MENCAPAI 30%.
B12 :
60%
14
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
15. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
IV. ISU PENGEMBANGAN SISTEM & PENGELOLAAN PENGADUAN INTERNAL & EKSTERNAL
1 FINALISASI PERKAP TTG
WHISTLEBLOWING
SYSTEM (WBS) YG
TERINTEGRASI DI LINGK
POLRI (ITWASUM
POLRI, BAHARKAM
POLRI, BARESKRIM
POLRI, DIV PROPAM
POLRI, POLDA &
POLRES).
TERPEDOMANINYA PERKAP
TTG WHISTLEBLOWER
DARI APARAT INTERNAL
POLRI BERANI
MENGUNGKAPKAN
PENYIMPANGAN/
PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN DI DLM
INSTANSI POLRI.
1. TERBITNYA PERKAP TTG WHISTLEBLOWER.
2. DISOSIALISASIKANNYA PERKAP TTG WHISTLEBLOWER.
3. SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN MELALUI WBS
DIPROSES SESUAI KETENTUAN YANG ADA.
B 12 :
100%
2 OPTIMALISASI SENTRA
PELAYANAN YG ADA DI
LINGK POLRI
(BARESKRIM, POLDA &
POLRESTABES/TA/RES)
DLM MENERIMA
PENGADUAN /
INFORMASI DARI
MASYARAKAT TTG
PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
MEMUDAHKAN PROSES
PELAPORAN & MEKANISME
PERLINDUNGAN BAGI MASY
DLM MENYAMPAIKAN
LAPORAN / INFORMASI.
1. SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN MASY
DIPROSES SESUAI PERKAP NO.2/2012 TTG TATA CARA
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DI LINGK KEPOLISIAN.
2. INDEKS PENYELESAIAN PENGADUAN MENINGKAT.
B12 :
100%
15
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
16. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
V. ISU PEMANTAPAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA, TERMASUK PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET & MEMPUBLIKASIKAN
PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN / DONOR DI BADAN PUBLIC DAN PARTAI POLITIK
1 PELAKS AUDIT KEUANGAN
DI INSTANSI PENEGAK
HUKUM UTK
MENDORONG
PEMENUHAN KEBUTUHAN
RIIL
PENGALOKASIAN
ANGGARAN LEMBAGA
PENEGAK HUKUM
SESUAI DGN
KEBUTUHAN RIIL UTK
MENDUKUNG
EFEKTIFITAS PELAKS
KINERJA POLRI SERTA
PENGELOLAAN
ANGGARAN DILAKUKAN
SCR PROFESIONAL.
TERSEDIANYA HASIL AUDIT SISTEM PENGELOLAAN
ANGGARAN DI POLRI OLEH TIM INDEPENDEN YG
DIDUKUNG TIM ANTAR INTANSI YG ANTARA LAIN
MEMUAT:
1. PRAKTEK PENGELOLAAN ANGGARAN;
2. EFISIENSI & KETEPATAN PENGELOLAAN &
PENGALOKASIAN ANGGARAN;
3. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN;
4. ANALISIS KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN;
5. RENCANA UTK PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGARAN
(TERMASUK RENCANA UTK MEMANFAATKAN BERBAGAI
KETENTUAN HUKUM YG MEMUNGKINKAN
PENINGKATAN SUMBANGAN PNBP BAGI NEGARA.
B12 :
100%
2 OPTIMALISASI DLM
PROSES PENGELOLAAN
HIBAH DI LINGK POLRI.
PROSES PENGELOLAAN
HIBAH DILAKS SCR
AKUNTABEL & OPTIMAL
TERLAKS PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN DARI PIHAK
LAIN MAUPUN PENGGUNAANNYA SESUAI DGN SURAT
KAPOLRI NOMOR 2091 TAHUN 2012 TTG MEKANISME
HIBAH.
B12 :
100%
3 PENGHAPUSAN DANA OFF-
BUDGET, & SUMBANGAN
DARI PIHAK YG DIBERI
BANTUAN KEMANANAN
SERTA PUBLIKASIKAN
PENERIMAAN HIBAH /
BANTUAN DARI PIHAK
LAIN
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YG
LEBIH MANDIRI &
AKUNTABEL
1. REVISI KEP KAPOLRI NOMOR: KEP/592/IX/2010 TTG
PENGGUNAAN DANA DILUAR APBN YG BERSUMBER DARI
SAMSAT.
2. REVISI KEP KAPOLRI NOMOR: KEP/592/IX/2010 TTG
PENGGUNAAN DANA DILUAR APBN YG BERSUMBER DARI
SAMSAT.
3. TERPUBLIKASINYA PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN DARI
PIHAK LAIN DLM WEBSITES POLRI.
B 12 :
100%
16
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
17. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
VI. ISU PENGUATAN MEKANISME KELEMBAGAAN DLM PEREKRUTAN, PENEMPATAN, MUTASI & PROMOSI APARAT PENEGAK HUKUM BERDASARKAN
HASIL ASSESMENT THD REKAM JEJAK, KOMPETENSI & INTEGRITAS SESUAI KEBUTUHAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM
1 PELAKS TRANSPARANSI DLM
PROSES REKRUITMEN
PENYIDIK POLRI
MENINGKATNYA INTEGRITAS
& KUALITAS PENYIDIK
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1. TERLAKS REKRUITMEN PENYIDIK TINGKAT MABES POLRI SESUAI
PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2012;
2. PENGUMUMAN HASIL REKRUITMEN PENYIDIK POLRI.
B12 :
100%
2 PENGUATAN PROSES
PENGANGKATAN PEJABAT
YG MENEMPATI JABATAN
STRATEGIS
PENGANGKATAN PEJABAT YG
MENEMPATI JABATAN
STRATEGIS DILAKUKAN SCR
KETAT & AKUNTABEL.
1. TERBITNYA PERATURAN TTG SOP MUTASI PEJABAT YG AKAN
MENDUDUKI JABATAN STRATEGIS DILAKUKAN SCR KETAT &
AKUNTABEL MELALUI PENTAHAPAN, ANTARA LAIN:
a. VERIFIKASI THD HARTA KEKAYAAN LHKPN & TRANSAKSI
KEUANGAN (DGN MEMINTA INPUT DARI KPK & PPATK);
b. VERIFIKASI TERHADAP KINERJA & INTEGRITAS CALON (DENGAN
MEMINTA INPUT BAWAHAN & PENGAWASAN INTERNAL);
c. EVALUASI KINERJA KEBERHASILAN DLM PELAKSANAAN TUGAS
PD JABATAN SEBELUMNYA;
2. DIGUNAKANNYA HASIL VERIFIKASI DI ATAS DLM PENGUSULAN /
PENGANGKATAN PEJABAT DI POS STRATEGIS.
B12 :
100%
3 PENGUATAN PROSES
PENENTUAN PESERTA SEKOLAH
STAF & PIMPINAN POLRI
(SESPIM POLRI).
MENINGKATNYA KETERBUKAAN
& AKUNTABILITAS PROSES
PENENTUAN PESERTA SESPIM
POLRI.
1. PELIBATAN PIHAK KETIGA INDEPENDEN DLM PENENTUAN PESERTA
SESPIM POLRI;
2. DIUMUMKANNYA ALASAN & PENILAIAN DARI CALON PESERTA YG
TERPILIH & YG TDK TERPILIH MENGIKUTI SESPIM;
3. TERPILIHNYA PESERTA SESPIM POLRI DARI PERWIRA YG MEMILIKI TRACK
RECORD BAIK.
TARGET
CAPAIAN
INI
HANYA
ADA
SAMPAI
B06 DGN
HASIL
100%
4 PELAKS KEWAJIBAN PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN PEJABAT
POLRI SESUAI UU NO. 28/1999
(KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR
: KEP/ 408 / VII / 2011 SURAT
TELEGRAM KAPOLRI NOMOR :
ST / 1540 / VII / 2011).
PIMP POLRI & KPK MEMASTIKAN
KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN
OLEH ANGGOTA POLRI TERLAKS
OPTIMAL.
1. 100% PEJABAT POLRI YG WAJIB MELAPORKAN KEKAYAANNYA MENURUT
KETENTUAN MENYAMPAIKAN LHKPN KPD KPK & KPK LAKUKAN VERIFIKASI
ATAS LHKPN TSB.
2. PENGENAAN SANKSI BAGI PEJABAT YG TDK MELAPORKAN LHKPN SESUAI
KETENTUAN.
CATATAN :
DARI 100% PEJABAT YG WAJIB MELAPORKAN LHKPN BARU SEKITAR 45,11 %
PEJABAT KEPOLISIAN YG MELAPORKAN.
B12 : 45%
17
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
18. 18
NO REN AKSI PPK PENANGGUNG JAWAB UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
VII. ISU PENGUATAN & PENINGKATAN KONSISTENSI SANKSI HUKUM & ADMINISTRASI BAGI PELAKU MAUPUN APARAT PENEGAK
HUKUM YG MELAKUKAN PENYIMPANGAN & PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU TIPIKOR
1 OPTIMALISASI PELAKS
PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NO. 14 TAHUN
2011 TTG KODE ETIK
PROFESI POLRI & KEP
KAPOLRI NOMOR 43
TAHUN 2004 TTG TATA
CARA PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN
ANGGOTA POLRI
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS &
TRANSPARANSI PROSES
PENEGAKAN KODE ETIK &
DISIPLIN ANGGOTA POLRI
SERTA PENJATUHAN
HUKUMAN.
TERLAKS PENERAPAN SANKSI BAGI PEJABAT & APARAT YG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK & DISIPLIN DI
KEPOLISIAN & DIPUBLIKASIKAN INFORMASI MANA
SETIDAKNYA MEMUAT JENIS PELANGGARAN & PASAL
YG DILANGGAR SERTA SANKSI YG DIJATUHKAN MELALUI
WEBSITE.
B12 :
100%
STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM
19. NO REN AKSI PPK PENANGGUNG JAWAB UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
VIII. ISU MEMPERKUAT KOORDINASI PENANGANAN KASUS KORUPSI DI ANTARA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DENGAN DUKUNGAN TI
YG KOMPREHENSIF (E-LAW ENFORCEMENT)
1 PENGUATAN &
AKUNTABILITAS PROSES
IJIN PENAHANAN BAGI
PEJABAT DAERAH
TDK ADANYA KENDALA
ADMINISTRASI DLM PROSES IJIN
PENAHANAN PEJABAT DAERAH
SEHINGGA PROSES PENANGANAN
PERKARA DPT BERJALAN OPTIMAL.
TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI PERMOHONAN &
JAWABAN ATAS IZIN PENAHANAN PEJABAT MELALUI
WEBSITES YG DPT DIAKSES PUBLIK, YG MEMUAT ANTARA
LAIN:
1. SISTEM PENGIRIMAN PERMINTAAN IJIN SECARA ONLINE
(SHG BATAS WAKTU DPT DIHITUNG SCR AKURAT);
2. INFORMASI TERKAIT PEMBERIAN/PENOLAKAN
PERMOHONAN IZIN PENAHANAN.
B12 :
100%
2 PENGATURAN
MENGENAI
KOORDINASI
PENANGANAN PERKARA
ANTARA POLRI &
KEJAKSAAN.
1. MENINGKATNYA JUMLAH
PENYELESAIAN PERKARA &
MEMINIMALKAN JUMLAH
BOLAK – BALIKNYA BERKAS
PERKARA (MAKSIMAL 2 KALI)
2. MENINGKATNYA KOORDINASI
ANTARA POLRI &KEJAKSANAAN
DLM PENANGANAN PERKARA
PIDANA.
1. MENINGKATNYA KOORDINASI ANTARA POLRI &
KEJAKSANAAN DLM PENANGANAN PERKARA PIDANA.
2. TERBITNYA SKB ANTARA POLRI & KEJAKSAAN AGUNG YG
ANTARA LAIN MEMUAT :
a. KEWAJIBAN BAGI POLRI UTK MENGIRIMKAN SPDP
DLM WAKTU TERTENTU SEJAK SPDP DIKELUARKAN
b. KEWAJIBAN BAGI KEJAKSAAN UTK MENETAPKAN
JAKSA DLM WAKTU TERTENTU SEJAK SPDP DIKIRIM
UTK SCR RUTIN MEMBANTU PROSES PENYIDIKAN
B12 :
100%
19
STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM
20. NO REN AKSI PPK PENANGGUNG JAWAB UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
IX. ISU PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN
OPTIMALISASI
PENGGUNAAN UPAYA
HUKUM PEMBUKTIAN
TERBALIK DLM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI &
MONEY LAUNDRING.
ADANYA EFEK JERA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI & MONEY
LAUNDRING SERTA MENINGKATNYA
JUMLAH PENGEMBALIAN UANG
NEGARA YG DIKORUPSI.
DITERAPKANNYA PASAL - PASAL TERKAIT PEMBUKTIAN
TERBALIK DLM UU TIPIKOR & UU PENCUCIAN SERTA PASAL-
PASAL TERKAIT PENCUCIAN YG DLM PENANGANAN KASUS
KORUPSI SELAMA MEMUNGKINKAN
B12 :
100%
20
STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM
21. 21
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
X. ISU PEMBENTUKAN UNIT PENYELAMAT ASSET, TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT
1 MEMBENTUK UNIT
PENYELAMAT ASSET
MENINGKATNYA POTENSI
JUMLAH PENGEMBALIAN
UANG NEGARA YG
DIKORUPSI.
TERBENTUKNYA UNIT PENYELAMAT ASSET DLM RANGKA
TERSELESAIKANNYA SELURUH PROSES PENYIDIKAN
KASUS KORUPSI DGN PENERAPAN PENELUSURAN,
PEMBLOKIRAN & PENYITAAN, ASET TERSANGKA /
TERDAKWA, BAIK DI DLM MAUPUN DI LUAR NEGERI
B12 :
100%
STRATEGI KERMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
22. 22
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
XI. KAMPANYE ANTI KORUPSI SECARA MENYELURUH
1 PELAKSANAAN STRATEGI
KOMUNIKASI
PENDIDIKAN & BUDAYA
ANTI KORUPSI.
PENINGKATAN SIKAP &
PERILAKU ANTI KORUPSI
PARA PENYELENGGARA DI
LINGK INTERNAL
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1. TERSUSUNNYA DOKUMEN STRAKOM PENDIDIKAN &
BUDAYA ANTI KORUPSI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA
OPERASIONAL KOMUNIKASI UTK MENDUKUNG
PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI SCA
MENYELURUH.
2. TERLAKS STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN &
BUDAYA ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI &
KAMPANYE BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGK
INTERNAL / SELURUH SATKER KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
B12 :
100%
STRATEGI BIDANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
29. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
I. SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
1 PELAKS TRANSPARANSI
& AKUNTABILITAS DLM
PENANGANAN PERKARA
BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (TI)
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA SHG PUBLIK
& PIMP DPT MENGETAHUI
SETIDAKNYA:
1. KEWAJARAN/KINERJA
WAKTU PENANGANAN
PERKARA, PENGGUNAAN
UPAYA PAKSA, DLL;
2. PROSENTASE LAPORAN
YG MASUK, LAPORAN YG
DITINDAKLANJUTI KE
TAHAP SELANJUTNYA
1. TERSEDIANYA SISTEM PENANGANAN PERKARA BERBASIS
TEKNOLOGI LNFORMASI DI SELURUH POLRES SESUAI
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RL NO. 14/2012 YANG
MEMILIKI FITUR ANTARA LAIN:
a. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN (STTL) & SURAT
PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
(SP2HP) YG DIAKSES SECARA ON-LINE OLEH PELAPOR
b. DATA & STATUS/TAHAP PENANGANAN PERKARA YG
DAPAT DIAKSES OLEH PERWIRA PENGAWAS PENYIDIK
TERMASUK, (ANTARA LAIN JENIS PERKARA, NILAI
PERKARA, WAKTU PELAKSANAAN SETIAP TAHAP
PENANGANAN PERKARA, UPAYA PAKSA YG DILAKUKAN.
(TERMASUK JENIS BARANG YANG DISITA)
2. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN & SURAT PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN/ PENYIDIKAN (SP2HP)
& PENYIDIKAN YANG DAPAT DIAKSES SECARA ON-LINE OLEH
PELAPOR
3 DIPUBLIKASIKANNYA DLM WEBSITE STATUS PENANGANAN
PERKARA YG MENARIK PERHATIAN PUBLIK (PERKARA YG
DIMUAT DI MEDIA CETAK NASIONAL) TERMASUK, ANTARA
LAIN: INISIAL TERSANGKA SERTA WAKTU & TINDAKAN
TERKAIT PENANGANAN PERKARA (MISAL MASIH
PEMERIKSAAN SAKSI, KAPAN DITAHAN, KAPAN P19, KAPAN
P21, DLL)
B04:
100%
29
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
30. 30
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIN
II. KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENANGANAN PERKARA (TERMASUK PERKARA KORUPSI), PERENCANAAN, DAN PENGANGGARAN
PEMERINTAH
1 PELAKS KETERBUKAAN
INFORMASI SESUAI UU
NO. 14 TAHUN 2008
TERLAKS KEWAJIBAN K/L
TERKAIT SEBAGAIMANA
DIAMANATKAN DLM UU
NO. 14 TAHUN 2008
1. TERLAKS STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
& TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI &
DOKUMENTASI (PPID) SESUAI UU.
2. TERPUBLIKASIKANNYA INFORMASI PUBLIK SCR
BERKALA DI WEBSITE K/L.
3. TERLAKSANANYA TINJUT PUTUSAN KOMISI
INFORMASI PUSAT (KIP) / PUTUSAN PENGADILAN YG
TLH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT
SENGKETA INFORMASI.
B04:
100%
2 OPTIMALISASI
KETERBUKAAN INFORMASI
DLM PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP)
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MASY DPT MENGAKSES
UTK MEMPEROLEH
PERTANGGUNGJAWABAN
PNPB
TERPUBLIKASIKANNYA INFORMASI PEROLEHAN PNBP
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DLM WEBSITE
YG TERDIRI DARI, ANTARA LAIN:
1. JML SELURUH PNBP YG DIPEROLEH UTK SETIAP
JENIS LAYANAN/DENDA;
2. JML PNBP YG SDH DISETORKAN KE KAS
NEGARA.
B04:
100%
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
31. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
III. KETERBUKAAN PROSEDUR PENGOPERASIAN STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENANGANAN PERKARA DAN
PEMROSESAN PIHAK YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
1 OPTIMALISASI PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN OLEH
OKNUM KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YG
MENJADI SOROTAN MEDIA
MASSA
MENINGKATNYA
KEPERCAYAAN PUBLIK
THD KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1. TERSEDIANYA DATABASE LENGKAP TERKAIT DUGAAN
PELANGGARAN DISIPLIN/KODE ETIK & PELANGGARAN
PENANGANAN PERKARA YG DIMUAT DI MEDIA CETAK
NASIONAL SERTA PROSES PENANGANANNYA, TERMASUK,
ANTAR LAIN: JENIS & BENTUK DUGAAN PELANGGARANNYA,
PROSES YG TLH DILAKUKAN UTK MEMERIKSA SERTA
MENGKLARIFIKASI DUGAAN TERSEBUT SERTA KESIMPULAN &
TINDAK LANJUTNYA
2. SELURUH DUGAAN PELANGGARAN DI ATAS DIPROSES SESUAI
KETENTUAN YG BERLAKU OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA & KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
(KOMPOLNAS)
B04:
100%
2 OPTIMALISASI PELAKS
PENGAWASAN EKSTERNAL
DLM KERANGKA EMI
(PENGAWASAN EKSTERNAL
MEMANFAATKAN
PENGAWASAN INTERNAL) &
IME (PENGAWASAN INTERNAL
MENDUKUNG PENGAWASAN
EKSTERNAL)
KOORDINASI KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA & INSTANSI
PENGAWAS EKSTERNAL
MENINGKAT
SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN LEMBAGA TERKAIT
SEPERTI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, OMBUDSMAN, KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, DLL
DIPROSES SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU
B04:
100%
3 PENYAMPAIAN DATA DAN
INFORMASI TERKAIT
PERPAJAKAN DARI
KEMENTERIAN, LEMBAGA
DAN INSTANSI PEMERINTAH
MENDORONG KEPATUHAN
DLM PENYAMPAIAN DATA &
INFORMASI PERPAJAKAN
TERSAMPAIKANNYA DATA-DATA TERKAIT PERPAJAKAN
DIANTARANYA DATA KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR,
PERALIHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR, SERTA DATA-
DATA LAIN YG BERGUNA UTK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
DLM BENTUK DATA ELEKTRONIK BERDASARKAN PP NOMOR 31
TAHUN 2012 TTG PEMBERIAN & PENGHIMPUNAN DATA &
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.
B04 :
100%
31
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
32. 32
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
IV. PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PENGADUAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (TERMASUK MASYARAKAT) ATAS
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN.
1 PELAKSANAAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM &
PENYELESAIAN
PENANGANAN DUMAS YG
TERINTEGRASI DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
(K/L)
MENINGKATNYA
PERLINDUNGAN KPD WHISTLE
BLOWER DLM RANGKA
PEMBERANTASAN KORUPSI &
MENDORONG PENGUNGKAPAN
PENYIMPANGAN ATAU
PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN DI LINGKUNGAN
K/L
1. TERSEDIANYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) YG
MENJAMIN PERLINDUNGAN & KERAHASIAAN BAGI
WHISTLE BLOWER YG DISUSUN BEKERJASAMA DGN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI & LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI & KORBAN
2. TERSEDIANYA UNIT/TIM PELAKS WHISTLEBLOWING
SYSTEM YG KREDIBEL & MEMILIKI MEKANISME KOORDINASI
DGN APARAT PENEGAK HUKUM
3. TERSEDIANYA WHISTLEBLOWING SYSTEM ONLINE PD K/L
4. TERSEDIANYA LAPORAN & EVALUASI PELAKS
WHISTLEBLOWING SYSTEM
B04:
100%
2 PELAKS UU PERLINDUNGAN
SAKSI & KORBAN SERTA
PERATURAN BERSAMA
PIMPINAN INSTANSI
PENEGAK HUKUM &
INSTANSI TERKAIT TTG
PERLINDUNGAN BAGI SAKSI,
PELAPOR, SAKSI PELAPOR &
PELAKU TINDAK PIDANA YG
BEKERJASAMA (JUSTICE
COLLABORATORS)
MASY & PELAKU KEJAHATAN
BERANI MEMBANTU APARAT
PENEGAK HUKUM UTK
MENGUNGKAPKAN
KEJAHATAN, BAIK SEBAGAI
PELAPOR, SAKSI, MAUPUN
PELAKU YG BEKERJASAMA
TERLAKS PERLINDUNGAN & JAMINAN KPD PELAPOR, SAKSI
PELAPOR & PELAKU TINDAK PIDANA YG BEKERJASAMA (JUSTICE
COLLABORATORS) YG DIATUR DALAM UU & PERATURAN
BERSAMA, ANTARA LAIN:
1. DIBERIKANNYA JAMINAN PERLINDUNGAN & INSENTIF KPD
PELAPOR, SAKSI & PELAKU BEKERJASAMA SESUAI
KETENTUAN & KONDISI YG ADA, TERMASUK PELAPOR TDK
AKAN DIPROSES LEBIH DAHULU JIKA TERLAPORNYA
MENGADUKAN PELAPOR BALIK KE KEPOLISIAN.
2. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN
MENDAPATKAN KEMUDAHAN DLM MENJALANKAN
TUGASNYA SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU PELAPOR TDK
AKAN DIPROSES LEBIH DAHULU JIKA TERLAPORNYA
MENGADUKAN PELAPOR BALIK KE KEPOLISIAN.
3. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN
MENDAPATKAN KEMUDAHAN DLM MENJALANKAN
TUGASNYA SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU
B04:
100%
32
33. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
1 2 3 4 5
3 PENGELOLAAN &
PENATAUSAHAAN ASET
TERSEDIANYA DATA ASET
TETAP YG TEPAT & AKURAT.
1. TERCATATNYA SELURUH ASET TETAP
2. TERCATATNYA PENYUSUTAN TDP ASET TETAP
3. TERLAPORKANNYA ASET TETAP
4. DIMASUKKANNYA ASET KE DLM APLIKASI
B04:
100%
4 OPTIMALISASI DLM PROSES
PENGELOLAAN HIBAH DI
LINGK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PROSES PENGELOLAAN HIBAH
DILAKS SCR AKUNTABEL &
OPTIMAL
TERLAKS PENERIMAAN HIBAH ATAU BANTUAN DARI PIHAK LAIN
MAUPUN PENGGUNAANNYA SESUAI DGN SURAT KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2091 TAHUN
2012 TTG MEKANISME HIBAH
B04:
100%
OPTIMALISASI
PENGHAPUSAN DANA OFF-
BUDGET, & SUMBANGAN
DARI PIHAK YG DIBERI
BANTUAN KEAMANAN SERTA
PUBLIKASIKAN PENERIMAAN
HIBAH/ BANTUAN DARI
PIHAK LAIN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA YG LEBIH MANDIRI
& AKUNTABEL
1. TERDISTRIBUSI KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/757/XII/2012 TGL 12-12-
2012 TTG PENGGUNAAN DANA DILUAR ANGGARAN
PENDAPATAN & BELANJA NEGARA YG BERSUMBER DARI
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
(SAMSAT) DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI
2. TERDISTRIBUSI KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/758/XII/2012 TGL 12-12-
2012 TTG PENGGUNAAN DANA DILUAR ANGGARAN
PENDAPATAN & BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI
BANTUAN BIAYA OPSNAL JASA RAHARJA (PERSERO) DILINGK
KEPOLISIAN NEGARA RI
3. TERPUBLIKASINYA PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN DARI
PIHAK LAIN DLM WEBSITE KEPOLISIAN NEGARA RI
B04:
100%
PELAKS KEWAJIBAN
PELAPORAN HARTA
KEKAYAAN PEJABAT
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SESUAI
UU NO. 28 TAHUN 1999
PIMP POLRI MEMASTIKAN
KEWAJIBAN PELAPORAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) OLEH ANGGOTA
POLRI TERLAKSANA
OPTIMAL
1. 100% PEJABAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YG WAJIB MELAPORKAN KEKAYAANNYA MENURUT
KETENTUAN MENYAMPAIKAN LHKPN KPD KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI & KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS LHKPN TSB.
2. PENGENAAN SANKSI BAGI PEJABAT YG TDK MELAPORKAN
LHKPN SESUAI KETENTUAN
B04:
100%
33
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
34. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
V. PENGUATAN MEKANISME KELEMBAGAAN DALAM PEREKRUTAN, PENEMPATAN, MUTASI, DAN PROMOSI APGAKKUM BERDASARKAN HASIL
ASSESMENT TERHADAP REKAM-JEJAK, KOMPETENSI, DAN INTEGRITAS SESUAI KEBUTUHAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM
1 PELAKS TRANSPARANSI DLM
PROSES REKRUITMEN
PENYIDIK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
MENINGKATNYA INTEGRITAS &
KUALITAS PENYIDIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
1. TERLAKS REKRUITMEN PENYIDIK TINGKAT MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012
2. PENGUMUMAN HASIL REKRUITMEN PENYIDIK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH SSDM KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
B04: 100%
2 PENGUATAN PROSES
PENGANGKATAN PEJABAT YG
MENEMPATI JABATAN
STRATEGIS
PENGANGKATAN PEJABAT YG
MENEMPATI JABATAN
STRATEGIS DILAKUKAN SCR
KETAT (SELEKTIF) &
AKUNTABEL
1. TERBITNYA PERATUAN TTG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) MUTASI PEJABAT YG AKAN MENDUDUKI
JABATAN STRATEGIS DILAKUKAN SCR KETAT & AKUNTABEL
MELALUI PENTAHAPAN, ANTARA LAIN:
• VERIFIKASI THD LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) & TRANSAKSI
KEUANGAN DGN MEMINTA INPUT DARI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI & PUSAT PELAPORAN &
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
• VERIFIKASI THD KINERJA & INTEGRITAS CALON (DGN
MEMINTA INPUT BAWAHAN & PENGAWASAN
INTERNAL)
• EVALUASI KINERJA KEBERHASILAN DLM PELAKSANAAN
TUGAS PD JABATAN SEBELUMNYA
2. DIGUNAKANNYA HASIL VERIFIKASI DI ATAS DLM
PENGUSULAN/ PENGANGKATAN PEJABAT DI POS
STRATEGIS
B04: 100%
3 PENGUATAN PROSES
PENENTUAN PESERTA
SEKOLAH STAF & PIMPINAN
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(SESPIM POLRI )
MENINGKATNYA
KETERBUKAAN &
AKUNTABILITAS PROSES
PENENTUAN PESERTA SESPIM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
1. PELIBATAN PIHAK KETIGA INDEPENDEN DLM PENENTUAN
PESERTA SESPIM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. DIUMUMKANNYA ALASAN & PENILAIAN DARI CALON
PESERTA YG TERPILIH & YG TDK TERPILIH MENGIKUTI
PENDIDIKAN
3. TERPILIHNYA PESERTA SESPIM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DARI PERWIRA YG MEMILIKI TRACK RECORD BAIK
B04: 100%
34
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
35. 35
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
VI. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 PELAKSANAAN
TRANSPARANSI &
AKUNTABILITAS DLM
MEKANISME
PENGADAAN BARANG &
JASA
MENINGKATNYA PELAKS
TRANSPARANSI &
AKUNTABILITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA MELALUI
E-PROCUREMENT
1. BERFUNGSINYA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
& TERLAKSANANYA STANDARD OPERATING
PROCEDURE (SOP)
2. DIUMUMKANNYA RENCANA UMUM PENGADAAN
DI PORTAL PENGADAAN NASIONAL (BUKAN
WEBSITE MASING-MASING)
3. TERLAKS 100 % PAKET PEKERJAAN MELALUI E-
PROCUREMENT YG TERINTEGRASI SCR NASIONAL
4. DITINDAKLANJUTINYA HASIL PENGADUAN TERKAIT
PENGADAAN BARANG/JASA
B04:
100%
STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN
36. 36
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
VII. PENGUATAN SERTA PENINGKATAN KONSISTENSI SANKSI HUKUM DAN ADMINISTRASI BAGI PELAKU MAUPUN APARAT PENEGAK
HUKUM YANG MELAKUKAN PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU TIPIKOR
1 OPTIMALISASI PELAKS
PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK
PROFESI POLRI & KEP
KAPOLRI NOMOR 43
TAHUN 2004 TTG TATA
CARA PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN
ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA RI
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS &
TRANSPARANSI PROSES
PENEGAKAN KODE ETIK &
DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERTA
PENJATUHAN HUKUMAN
TERLAKS PENERAPAN SANKSI BAGI PEJABAT & APARAT
YG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK & DISIPLIN
DI KEPOLISIAN & DIPUBLIKASIKAN INFORMASI MANA
SETIDAKNYA MEMUAT JENIS PELANGGARAN & PASAL
YG DILANGGAR SERTA SANKSI YG DIJATUHKAN MELALUI
WEBSITE
B04: 100%
2 OPTIMALISASI &
AKUNTABILITAS
PENANGANAN LAPORAN
HASIL ANALISIS (LHA)
PUSAT PELAPORAN &
ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
PROSES PENANGANAN LHA
PUSAT PELAPORAN &
ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN DILAKS SCR
AKUNTABEL & OPTIMAL
TERPUBLIKASINYA JUMLAH LHA PUSAT PELAPORAN &
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YG DITERIMA &
DISELESAIKAN
B04: 100%
STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM
37. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
VIII. MEMPERKUAT KOORDINASI PENANGANAN KASUS KORUPSI DIANTARA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DENGAN DUKUNGAN
TEKNOLOGI INFORMASI YANG KOMPREHENSIF (E-LAW ENFORCEMENT).
1 PEMBENTUKAN
DATABASE SURAT
PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) YANG
TERPUSAT
1. TATA LAKSANA SPDP
DPT DI AKSES OLEH
KEJAKSAAN RI
2. SPDP 100 % BISA DI
ADMINISTRASIKAN
OLEH MABES
KEPOLISIAN NEGARA RI
DGN METODE NOMOR
SURAT TERPUSAT
1. PERKAP TTG TATA LAKSANA SPDP
2. TERSEDIANYA STRUKTUR PENGELOLAAN SPDP
3. SOFTWARE TERKAIT TATA LAKSANA PERSURATAN
SPDP YG TERPUSAT
4. DATABASE DAPAT DI AKSES OLEH KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA
B04:
100%
2 PELAKS KOORDINASI
PENANGANAN PERKARA
ANTARA KEPOLISIAN
NEGARA RI & KEJAKSAAN
RI SERTA KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)
MENINGKATNYA KOORDINASI
ANTARA KEPOLISIAN NEGARA
RI & KEJAKSAAN AGUNG
SERTA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PENANGANAN
PERKARA KORUPSI
TERKIRIMNYA TEMBUSAN SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KE KEJAKSAAN RI &
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI & PROGRES
PENANGANAN PERKARA TIPIKOR (SP2HP) YG DITANGANI
OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI YG DAPAT DIAKSES SCR
ONLINE
B04:
100%
3 PENGUATAN KOORDINASI
ANTARA KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI, KEJAKSAAN RI
& KEPOLISIAN NEGARA
RI
ADANYA PROSES PENEGAKAN
HUKUM YG LEBIH
TERKOORDINASI, EFEKTIF &
AKUNTABEL SERTA SESUAI
DGN KETENTUAN UU
DITERBITKANNYA REVISI KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA KEJAKSAAN RI, KEPOLISIAN NEGARA RI &
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA TTG OPTIMALISASI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
B04:
100%
37
STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM
38. 38
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
IX. PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN
1 OPTIMALISASI
PENGGUNAAN UPAYA
HUKUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN
MONEY LAUNDRING
ADANYA EFEK JERA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN MONEY
LAUNDRING SERTA
MENINGKATNYA JUMLAH
PENGEMBALIAN UANG
NEGARA YANG DIKORUPSI
DITERAPKANNYA UU TIPIKOR DAN UU PENCUCIAN
UANG SERTA PASAL-PASAL TERKAIT PENCUCIAN UANG
YANG DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI SELAMA
MEMUNGKINKAN
B04:
100%
2 OPERASIONALISASI
PERMA NO 1/2013 TTG
PENYELESAIAN
PENANGANAN HARTA
KEKAYAAN DLM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN
UANG ATAU TINDAK
PIDANA LAIN
ADANYA EFEK JERA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA
1. DITERBITKANNYA SURAT EDARAN KABARESKRIM
TERKAIT OPERASIONALISASI PERMA NO. 1/2013
2. PENDATAAN ATAS ASET DARI
INDIVIDU/PERUSAHAAN YG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA / TERSANGKA YG MELARIKAN DIRI
/ TIDAK DITEMUKAN & PENGAJUAN PERMOHONAN
PERAMPASAN SELURUH ASET TERSEBUT KE
PENGADILAN NEGERI SESUAI PERMA
B04:
100%
STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM
39. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
X. MEMASTIKAN TERBENTUKNYA UNIT PENGELOLAAN ASET (ASSET MANAGEMENT UNIT) HASIL TIPIKOR GUNA MENDUKUNG PROSES
PENEGAKAN HUKUM DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ASET TERKAIT LAINNYA SEBAGAI BENTUK PEMANFAATAN PENGELOLAAN ASET
TIPIKOR.
1 PENINGKATAN KOORDINASI
TERKAIT PENYIMPANAN
BARANG SITAAN &
RAMPASAN
ADANYA AKURASI & KEKINIAN
DATA TERKAIT BARANG SITAAN &
RAMPASAN YG DISIMPAN DI
RUPBASAN
TERKIRIMNYA PEMBERITAHUAN RUTIN SETIDAKNYA SETIAP 3
BULAN DARI POLRI KE RUPBASAN TTG STATUS PENANGANAN
PERKARA YG BARANG SITAANNYA DISIMPAN DI RUPBASAN / DI
TEMPAT PENITIPAN / PENYIMPANAN BARANG SITAAN LAIN
B04:
100%
2 PENYELESAIAN BARANG
SITAAN/RAMPASAN YG
SUDAH LAMA TERSIMPAN DI
RUPBASAN
PENINGKATAN PENDAPATAN
NEGARA & BERKURANGNYA
BIAYA PEMELIHATAAN BARANG-
BARANG SITAAN YG SEHARUSNYA
SDH DPT DIEKSEKUSI
PENGUMUMAN & PELELANGAN BARANG SITAAN BERUPA
KENDARAAN YG TDK DIKETAHUI PEMILIKNYA SESUAI UU LALU
LINTAS
B04:
100%
3 PENGUATAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI DI POLRI
ADANYA PENGELOLAAN BARANG
SITAAN YG LEBIH BAIK
TERKIRIMNYA PEMBERITAHUAN RUTIN SETIDAKNYA SETIAP 3
BULAN DARI POLRI KE RUPBASAN TTG STATUS PENANGANAN
PERKARA YG BARANG SITAANNYA DISIMPAN DI RUPBASAN / DI
TEMPAT PENITIPAN / PENYIMPANAN BARANG SITAAN LAIN
B04:
100%
4 OPTIMALISASI
PENGEMBALIAN &
PEMANFAATAN ASET SITAAN
DAN RAMPASAN
BERKURANGNYA KEJADIAN
PENURUNAN NILAI ASET YG
DISITA
DITERBITKANNYA SURAT EDARAN KAPOLRI YG MEWAJIBKAN
POLISI UTK SEGERA MENJUAL BARANG SITAAN YG MUDAH
RUSAK & SULIT/MAHAL UTK DIKELOLA UTK MENGURANGI
RESIKO PENURUNAN NILAI BARANG SITAAN DGN
BERKOORDINASI LEBIH DULU DGN JAKSA
B04:
100%
5 PENINGKATAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ASET
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ASET
1. TERPUBLIKASI SCR REGULER DLM SITUS KEPOLISIAN NEGARA
RI TERKAIT PELAKSANAAN FUNGSI PENGEMBALIAN ASET, YG
ANTARA LAIN MEMUAT INFORMASI DATA BARANG SITAAN &
RAMPASAN YG DIKELOLA (TERMASUK NILAINYA, KONDISINYA
& TINDAKAN YG DIAMBIL DLM RANGKA MENYELAMATKAN
BARANG SITAAN)
2. DIGUNAKANNYA REKENING TUNGGAL UTK MENYIMPAN
UANG HASIL SITAAN & HASIL PENJUALAN BARANG SITAAN
B04:
100%
39
STRATEGI KERMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
40. NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
XI. PEMBENTUKAN UNIT PENYELAMATAN ASET, TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT.
1 PEMBENTUKAN UNIT
PENYELAMAT ASSET
NEGARA
MENINGKATNYA POTENSI JML
PENGEMBALIAN UANG
NEGARA YG DIKORUPSI
TERBENTUKNYA UNIT PENYELAMAT ASET YG ANTARA
LAIN:
1. MEMILIKI TUGAS & KEWENANGAN YG MEMADAI,
TERMASUK UTK: MELACAK, MENGAMANKAN &
MERAMPAS ASET SEJAK PROSES PENYIDIKAN,
MENDATA & MENYELESAIKAN TUNGGAKAN
PEKERJAAN MASA LALU DLM WAKTU TERTENTU (UNIT
PERLU MEMBUAT PERENCANAAN YG TERPANTAU UTK
HAL INI), MEMBANTU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) UTK PENGEMBALIAN ASET DARI
KEJAHATAN SEKTORAL, MEWAKILI INSTANSINYA DLM
FORUM KOORDINASI DGN INSTANSI LAIN &
MELAKUKAN KOORDINASI PENANGANAN PERKARA
SEJAK AWAL DENGAN KEJAKSAAN RI (BAGI UNIT DI
KEPOLISIAN NEGARA RI);
2. MEKANISME KOORDINASI DGN PENYIDIK KASUS;
3. MEMILIKI SDM YG BERKUALITAS TINGGIL &
MENGIKUTSERTAKAN AHLI DI BIDANG AKUNTANSI,
KEUANGAN DAN KEUANGAN FORENSIK (MISALNYA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN);
4. BERKEDUDUKAN UNIT ADA DI TINGKAT PUSAT &
PROVINSI
B04:
100%
40
STRATEGI KERMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
41. 41
NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
XII. STRATEGI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI YANG JELAS DAN TERENCANA.
1 PELAKS STRATEGI
KOMUNIKASI
PENDIDIKAN & BUDAYA
ANTI KORUPSI (PBAK)
MELALUI AGEN
PERUBAHAN
PENINGKATAN SIKAP &
PERILAKU ANTI KORUPSI
PARA PENYELENGGARA DI
LINGK INTERNAL
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1. TERLAKS PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SBG
ROLE MODEL KOMUNIKASI PBAK DLM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
2. TERLAKS KEGIATAN KOMUNIKASI PBAK YG
DILAKUKAN OLEH ROLE MODEL PBAK
B04: 100%
STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
42. 42
1. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN & JALDIS
2. PELAKS PROSEDUR PENERIMAAN HIBAH
NO TAHUN JMLH LAPORAN SELESAI
DISITA/ KEMBALIKAN
KE NEGARA
1 2012 991 KASUS 657 KASUS (66%) +Rp 261 Milyar
2 2013 1.399 KASUS
975 KASUS (69%) +Rp 959 Milyar
3
JANUARI
S/D APRIL
2014
920 KASUS 233 KASUS (25%) +Rp 959 Milyar
3. PENINGKATAN ANGKA PENEGAKAN HUKUM TP. KORUPSI
43. 43
UPAYA YG HARUS DIGALAKKAN :
PENCEGAHAN & PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DILAKUKAN SCR MASIV OLEH
SELURUH KOMPONEN MASY BERSAMA APARATUR PEMERINTAH & PENEGAK
HUKUM;
MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT (PUBLIC AWARENESS) MENGENAI
DAMPAK DESTRUKTIF DR TIPIKOR;
PERBAIKAN SYSTEM; PD K / L DPT MELAKUKAN PEMETAAN THD POS ATAU SATKER
YG RAWAN TJD PENYIMPANGAN, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ATAU
KORUPSI;
MEMAKSIMALKAN PERAN SERTA PUBLIK DLM PENGAWASAN & BERI MASUKAN
KPD APARAT GAKKUM.
1
2
3
4
