Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)

8,443 views

Published on

Papaparan BAPPENAS saat sosialisasi PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH 2012-2014

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
334
Actions
Shares
0
Downloads
307
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)

  1. 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH 2012-2014 Jakarta, 10-11 September 2012 1
  2. 2. KEMENTERIAN PPN/ KERANGKA PAPARAN BAPPENAS PENDAHULUAN STRUKTUR STRANAS PPK - KERANGKA STRANAS PPK - BANGUNAN STRANAS PPK PENYUSUNAN AKSI PPK - ALUR PENYUSUNAN AKSI K/L DAN PEMDA - FOKUS KEGIATAN PPK - PERANTI ANTI KORUPSI - ROAD MAP DAN UKURAN KEBERHASILAN - KERANGKA PIKIR IMPLEMENTASI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INISIATIF PPK DI K/L DAN PEMDA 2
  3. 3. KEMENTERIAN PPN/ PENDAHULUAN BAPPENAS - Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti 2006 - Korupsi, 2003) 2010 - Koordinasi penyusunan Stranas PPK dengan pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya). - Serial meeting & discussion pembahasan strategi dan aksi Stranas PPK - Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012 - Penerbitan Inpres No. 9 dan No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 2011 Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012 (merupakan “turunan “ dari Stranas PPK) - Penajaman Stranas PPK - Finalisasi dokumen Stranas PPK - Penyusunan dan Penandatanganan Peraturan Presiden tentang Stranas PPK (Perpres 2012 No. 55 Tahun 2012) - Diseminasi Stranas PPK ke K/L dan Pemda - Penyusunan Aksi 2013-2014
  4. 4. KEMENTERIAN PPN/ STRUKTUR STRANAS PPK BAPPENAS Pasal 1 1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi 2. Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah 3. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 4. Hasil pelaksanaan Stranas PPK meliputi hasil pemantauan, evaluasi, dan laporan capaian Aksi PPK, serta hasil evaluasi Stranas PPK. 4
  5. 5. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KERANGKA STRANAS PPK Jangka Panjang (2012-2025) VISI: Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas Jangka Menengah (2012-2014) Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang berintegritas MISI 1. Pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional 2. mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif 3. Mengembangkan Reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, tersistematisasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi 4. Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi 5. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi Strategi, Indikator Keberhasilan, Peranti Anti Korupsi dan Fokus Kegiatan Prioritas 5
  6. 6. BANGUNAN STRANAS PPKKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS VISI & MISI INDIKATOR KEBERHASILAN JANGKA PANJANG (2012-2025) & JANGKA MENENGAH (2012-2014) % KESESUAIAN (PERATURAN PENCAPAIAN IPK PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC SISTEM INTEGRITAS NASIONAL STRATEGI KERJASAMA STRATEGI STRATEGI INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET STRATEGI MEKANISME HARMONISASI STRATEGI STRATEGI HASIL TIPIKOR PENDIDIKAN DAN PELAPORAN PERATURAN PENCEGAHAN PENEGAKAN HUKUM PERSENTASE TINGKAT BUDAYA ANTI SURVEY TINGKAT PERUNDANGAN KEBERHASILAN KERJA INDEKS PENCEGAHAN INDEKS PENEGAKAN KORUPSI KEPUASAN % PENYELESAIAN SAMA INTERNASIONAL KORUPSI HUKUM TIPIKOR SURVEI PERILAKU ANTI STAKEHOLDERS REKOMENDASI HASIL DALAM BIDANG TIPIKOR KORUPSI TERHADAP REVIEW UNCAC DAN PERSENTASE PENYELAMATAN ASET PELAPORAN PPK HASIL TIPIKOR FOKUS KEGIATAN  RENCANA AKSI PERANTI ANTI KORUPSI  SDM & KEBIJAKAN/REGULASI 6
  7. 7. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENYUSUNAN AKSI PPK Pasal 3 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK, yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun Pasal 4 Dalam menetapkan Aksi PPK Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan Bappenas Pasal 5 Dalam menetapkan Aksi PPK, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri didukung oleh Bappenas 7
  8. 8. KEMENTERIAN PPN/ ALUR PENYUSUNAN AKSI PPK K/L/PEMDA BAPPENAS Koordinasi dengan Bappenas (K/L) dan Kemendagri (Pemda) 1. Strategi Pencegahan 2. Strategi Penegakan Hukum 3. Strategi Harmonisasi Peraturan Perundangan 4. Strategi Kerjasama Stranas PPK Stranas PPK Internasional & Jangka Jangka Fokus Aksi Penyelamatan Aset Panjang Menengah Hasil Tipikor Kegiatan K/L/Pemda 5. Strategi Pendidikan 2012-2025 2012-2014 dan Budaya Anti Korupsi 6. Strategi Mekanisme Pelaporan Partisipasi Masyarakat Fokus aksi disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan K/L/Pemda 8
  9. 9. KEMENTERIAN PPN/ FOKUS STRATEGI PENCEGAHAN BAPPENAS 2012-2025 2012-2014 a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada: a. Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi 1) K/L dan Pemda di seluruh provinsi dengan fokus pemberian perizinan; dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan 2) integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan; 3) membuka akses antarlembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan masyarakat; dan 4) keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara barang dan jasa berbasis TI di pusat maupun daerah. (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi b. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar penanganan perkara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan pemrosesan pihak yg menyalahgunakan wewenang. negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas kinerjanya. d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan SPIP, c. Peningkatan efektivitas pemberian ijin terkait kegiatan usaha, serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan. ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi. e. Implementasi UU Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan d. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas pejabat publik, dan penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan korupsi. Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. f. Pembenahan sistem melalui RB yang fokus pada lembaga penegak e. Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen pemerintahan hukum dan peradilan. (eksekutif), yudikatif, maupun legislatif. g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi dan integritas. f. Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan melalui assesment integritas (tax clearance, clearance atas eksternal transaksi keuangan, dll) dan pakta integritas. i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana g. Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan anti korupsi secara off-budget, dan memublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di nasional. badan publik dan partai politik. h. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja. opini WTP bagi K/L dan Pemda. i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan k. Pembatasan nilai transaksi tunai. l. Penertiban dan publikasi LHKPN keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa m. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan, Pengecualian dengan Kinerja Prima. mutasi, dan promosi aparat penegak hukum j. Pembenahan sistem kepemerintahan melalui Reformasi n. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan Birokrasi. jasa. k. Pelaksanaan e-government. o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan K/L serta Pemda yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu. p. Penerapan pakta integritas. 9
  10. 10. KEMENTERIAN PPN/ FOKUS STRATEGI PENEGAKAN HUKUM BAPPENAS 2012-2025 2012-2014 a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan a. Memperkuat mekanisme kelembagaan wewenang atau tipikor. dan kerja sama antarlembaga penegak b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang hukum dalam rangka mengoptimalkan dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut. c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi di antara tipikor. lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang b. Memperkuat sarana pendukung berbasis komprehensif (e-law enforcement). TI untuk koordinasi antar lembaga d. Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etik profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan penegak hukum dalam penanganan konsultan pajak. kasus dan proses peradilan (e-law e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik. enforcement). f. Pengaturan pencabutan ijin, pengembalian keuntungan, dan c. Penerapan zero tolerance pada tipikor ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan penyuapan. dan sanksi hukum yang lebih tegas di g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak semua strata pemerintahan (eksekutif), dapat dijelaskan. h. Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga legislatif, dan yudikatif. penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor. j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke daerah lain. 10
  11. 11. FOKUS STRATEGI HARMONISASIKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2012-2025 2012-2014 a. Harmonisasi dan sinkronisasi terkait masalah sumber daya alam. a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- b. Harmonisasi dan sinkronisasi terkait masalah bidang kehutanan, undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan mineral dan batu bara, sumber daya air, pertanahan, tata ruang, serta daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam. perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- c. Harmonisasi dan penyusunan peraturan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya. undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi d. Harmonisasi, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan untuk penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. c. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasi peraturan e. Melakukan pemetaan dan evaluasi Prolegnas terkait pemberantasan perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan korupsi serta revisi peraturan terkait proses penegakan hukum dan perundang-undangan yang tumpang-tindih dan tidak peraturan pendukung lainnya. f. Penyelesaian RUU KUHP, KUHAP, perampasan aset, tipikor, ekstradisi, konsisten. MLA, dan transfer of sentenced person d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang- g. Harmonisasi dan pembatalan peraturan mengenai pungutan yang undangan terkait proses penegakan hukum, antara lain: bertentangan dengan peraturan Pusat. perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama (justice h. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas Daerah. collaborator), serta menghalangi proses hukum (obstruction i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. of justice). j. Penyelarasan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang- Daerah. undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan k. Pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan, yang pendukung lainnya. berlaku juga bagi partai politik. f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perijinan dalam kapasitas l. Analisis putusan pengadilan dan pangkalan data putusan korupsi sebagai preseden bagi para hakim. daerah. m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta. g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi n. Pengaturan tentang peningkatan kekayaan secara tak wajar (illicit terkait pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada enrichment), memperdagangkan pengaruh (trading in influence), dan Pemerintah Daerah. penyuapan pejabat asing. o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatan peraturan, termasuk jaminan partisipasi dalam uji publik. 11
  12. 12. FOKUS STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONALKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR 2012-2025 2012-2014 a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka a. Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksanaan MLA dengan fokus pada pelaksana Otoritas Pusat untuk tipikor. pemantapan Otoritas Pusat di Kementerian b. Perbaikan mekanisme MLA dalam rangka Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pemberantasan korupsi. penyelamatan aset, kerja sama internasional, c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan serta pelaksanaan ekstradisi. aset (asset management unit) hasil tipikor b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi guna mendukung proses penegakan hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan dan transparansi pengelolaan aset terkait nasional dan internasional. lainnnya sebagai bentuk pemanfaatan c. Pelatihan dan bantuan teknis di antara pengelolaan aset hasil tipikor. lembaga penegak hukum dalam rangka d. Pelatihan dan asistensi teknik pada lembaga penyelamatan aset hasil korupsi. penegak hukum, baik kualitatif dan d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kuantitatif, dalam rangka penyelamatan kepada aparat penegak hukum berkenaan aset hasil korupsi, termasuk perihal dengan penyelamatan aset berikut intelijen/forensik keuangan. implementasinya. e. Peningkatan kerja sama dengan penegak e. Peningkatan kerja sama internasional dengan hukum asing dalam rangka PPK. negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi. f. Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, termasuk di setiap lembaga terkait. 12
  13. 13. FOKUS STRATEGI PENDIDIKANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS DAN BUDAYA ANTI KORUPSI 2012-2025 2012-2014 a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalam pelbagai aktivitas tiga pilar PPK, yakni: masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah. a. Pengembangan sistem nilai dan sikap b. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai anti korupsi dalam berbagai aktivitas aktivitas pendidikan, yakni; di sekolah, perguruan tinggi kehidupan di 3 (tiga) pilar PPK; dan lingkup sosial, demi menciptakan karakter bangsa yang berintegritas, termasuk melalui kurikulum dan masyarakat, sektor swasta, dan aparat kegiatan di luar kurikulum. pemerintah. c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh. b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai d. Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang jelas dan terencana. anti korupsi, kejujuran, keterbukaan, dan e. Menggalang kerja sama dengan media dalam integritas di berbagai aktivitas di mengembangkan nilai anti korupsi dan karakter sekolah, perguruan tinggi, dan lingkup berintegritas, termasuk malalui berbagai media kreatif. f. Keterpaduan manajemen kampanye anti korupsi sosial dalam rangka menciptakan (penyebarluasan jejaring AC Forum/ToT Penyusunan karakter bangsa yang berintegritas. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, c. Kampanye anti korupsi secara koordinasi anggaran untuk kebutuhan kampanye). g. Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil masukan masyarakat menyeluruh dan terencana. kepada publik oleh K/L atau Pemda terkait. d. Memperluas ruang partisipasi h. Publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi (jaringan masyarakat dalam rangka PPK. pendidikan integritas). i. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaksanakan diseminasi anti korupsi oleh masyarakat (CSO, NGO, CBO). 13
  14. 14. KEMENTERIAN PPN/ FOKUS STRATEGI MEKANISME PELAPORAN BAPPENAS 2012-2025 2012-2014 a. Memperluas dan mempermudah a. Penyusunan dan penerapan standar akses informasi berbagai upaya dalam informasi, dokumentasi, dan pelaporan para rangka proses PPK dari masing- pihak terkait, khususnya sistem pelaporan masing K/L. yang berbasis TI. b. Partisipasi masyarakat dalam b. Mekanisme pelaporan PPK Nasional secara perencanaan, pelaksanaan, terpadu. pemantauan aksi dan pelaporan c. Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya kinerja PPK. PPK, serta partisipasi masyarakat dalam c. Penyusunan payung hukum dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan kebijakan yang mendukung pelaporan. kelancaran penyusunan laporan serta d. Pengawasan dan pelaksanaan implementasi publikasi pelaksanaan PPK Nasional UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan secara rutin dan konsisten. Informasi Publik, termasuk mekanisme d. Penyusunan mekanisme kerja para verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan pihak untuk mendukung pelaporan PPK. dan publikasi PPK Nasional. e. Perluasan akses informasi menyangkut e. Penyiapan sarana-prasarana pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC. pendukung penyusunan dan publikasi laporan PPK. 14
  15. 15. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERANTI ANTI KORUPSI Terkait Aparat/SDM: Terkait Kebijakan/regulasi 1.Pengaturan konflik kepentingan 1.Pakta integritas 2. Mekanisme pelaksanaan 2.Kode Etik keterbukaan informasi 3.Profile Assesment 3.Mekanisme penanganan pengadu an masyarakat 4.Citizen Charter secara transparan 5.Uji Integritas 4.Proses pelayanan publik dan 6. Perlindungan whistleblower pengadaan barang/jasa berbasis TI dan justice collaborator 5.Penguatan lembaga yudisial 7.Mobilisasi masyarakat melalui 6.Pengaturan konflik kepentingan edukasi dan peningkatan kesadaran 7.Pengurangan kompleksitas prosedural 8.Perbaikan budaya dan 8.Penguatan Pemerintah Daerah motivasi kerja pekerja dgn 9.Mekanisme Kontrol Sosial insentif. 10.Transparan dlm penyingkapan aset dan penghasilan. 15
  16. 16. KEMENTERIAN PPN/ ROAD MAP JANGKA PANGJANG 2012-2025 BAPPENAS Sasaran Keluaran 2012-2014 2015-2019 2019-2024 2025 Utama/Pendukung IPK/CPI 5 6,5 7,9 8 % Kesesuaian Ratifikasi 80 % 100 % 100 % 100 % UNCAC Indeks Sistem Integritas - Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 5 % Nasional (SIN) Indeks Pencegahan - Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 5 % Korupsi Indeks Penegakan Hukum - Kenaikan Indeks 20 % Kenaikan Indeks 20 % Kenaikan Indeks 5 % Tipikor % Penyelesaian 80 % 100 % 100 % 100 % Rekomendasi UNCAC % Pengembalian Aset 80 % 90 % 95 % 96 % Tipikor Indeks Periilaku Anti 3,25 dari Skala 5 4 dari Skala 5 4,5 dari Skala 5 4,6 dari Skala 5 Korupsi Indeks Kepauasan 3,25 dari Skala 5 4 dari Skala 5 4,5 dari Skala 5 4,6 dari Skala 5 Stakeholders terhadap Pelaporan PPK 16
  17. 17. KEMENTERIAN PPN/ ROAD MAP JANGKA MENENGAH 2012-2014 BAPPENAS Sasaran Keluaran 2012 2012 2013 2014 Utama/Pendukung (Baseline) IPK/CPI 3 3,5 4,25 % Kesesuaian Ratifikasi - 30 % 70 % UNCAC Indeks Sistem Integritas - - Penetapan Baseline Nasional (SIN) Indeks Pencegahan - 3,94 4,51 Korupsi Indeks Penegakan Hukum - Penetapan Baseline Kenaikan Indeks 5 % Kenaikan Indeks 5 % Tipikor % Penyelesaian Review Bab III dan 30 % 70 % 80 % Rekomendasi UNCAC Bab IV UNCAC % Pengembalian Aset - 70 % 75 % 80 % Tipikor Indeks Periilaku Anti - Penetapan Baseline 3 dari skala 5 3,25 dari Skala 5 Korupsi Indeks Kepauasan - Penetapan Baseline 3 dari skala 5 3,25 dari skala 5 Stakeholders terhadap Pelaporan PPK 17
  18. 18. Formula Pengukuran Indikator KeberhasilanKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Sasaran Keluaran Sub Indikator Formula Pengukuran Sumber Data Utama/Pendukung IPK/CPI - Survei TI (composite index) % Kesesuaian Ratifikasi UNCAC - Survei KPK Indeks Sistem Integritas Nasional - Survei KPK (SIN) Indeks Pencegahan Korupsi Control of Corruption Survei World Bank Ease of Doin Business Survei World Bank Indeks Penegakan Hukum Tipikor % Penyelesaian Laporan Tipikor Rasio Jumlah Tindak Lanjut dengan Total Polri, Kejagung, KPK Laporan yang Diterima % Penyelidikan yang menjadi Penyidikan Rasio Jumlah Penyidikan dengan Total Polri, Kejagung, KPK Penyelidikan % Penyidikan yang menjadi Penuntutan Rasio Jumlah Penuntutan dengan Total Polri, Kejagung, KPK Penyidikan Conviction rate Rasio Jumlah Pemidaan dengan Total Kejagung, KPK Penuntutan % Execution Rate Rasio Jumlah yang Dieksekusi dengan Kejagung, KPK Pemidanaan % Penyelesaian Rekomendasi UNCAC - Rasio Jumlah yang diselesaikan dengan KPK yang direkomendasikan % Pengembalian Aset Tipikor - Rasio Jumlah Aset yang Disetorkan ke Kas KPK, Kejagung Negara dengan yang Diputus Pengadilan % Tingkat Keberhasilan Kerja Sama Rasio Jumlah Realisasi dengan Total Kementerian Hukum dan Internasional Permintaan MLA dan Perjanjian HAM Ekstradisi Indeks Perilaku Anti Korupsi - Survei BPS, Bappenas Indeks Kepuasan Stakeholders - Survei BPS, Bappenas terhadap Pelaporan PPK 18
  19. 19. KEMENTERIAN PPN/ Formula Penghitungan Indeks Pencegahan Korupsi BAPPENAS Indeks Pencegahan Korupsi (Indeks Kesetaraan CoC + Indeks Kesetaraan Ease of Doing Business)/2 Indeks Kesetaraan Ease of Doing Business (EoDB) Indeks Kesetaraan Control of Corruption (CoC) EoDB – Ranking Indeks Kesetaraan EoDB CoC – Convernance Score Indeks Kesetaraan CoC (-2,5 sampai dengan 2,5) 1-18 10 2,5 10 1936 9 2 9 37-54 8 1,5 8 55-72 7 1 7 73-90 6 0,5 6 91-108 5 0 5 109-126 4 -1 4 -1,5 3 127-144 3 -2 2 145-162 2 -2,5 1 163-183 1 Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2011 : 4,37 = (4,73+4)/2 19
  20. 20. KEMENTERIAN PPN/ Formula Penghitungan Indeks Penegakan Hukum Tipikor BAPPENAS Sub Indikator Bobot % Penyelesaian Laporan Tipikor 10 % % Penyelidikan yang menjadi peyidikan 20 % % Penyidikan yang menjadi penuntutan 30 % % Conviction Rate 30 % % Execution Rate 10 % Sub Indikator Bobot % Penyelesaian Laporan Tipikor Pengaduan tipikor yang menjadi penyelidikan Total pengaduan tipikor yang diterima % Penyelidikan yang menjadi peyidikan Penyelidikan yang menjadi penyidikan Total penyelidikan yang diterima % Penyidikan yang menjadi penuntutan Penyidikan yang menjadi penuntutan Total penyidikan yang diterima % Conviction Rate Tuntutan yang menjadi keputusan tetap Total tuntutan yang diterima % Execution Rate Eksekusi keputusan tetap Total keputusan tetap 20
  21. 21. Kerangka Pikir Implementasi Stranas PPKKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Indeks Pencegahan Korupsi (control of corruption & ease of Fokus Kegiatan Peningkatan doing business) 2012-2014 Indeks Persepsi Indeks Penegakan Hukum Korupsi (IPK) -% penyelesaian laporan Pencegahan -% penyelidikan menjadi penyidikan -% penyidikan menjadi penuntutan -Conviction rate -Execution rate Penegakan Hukum % Kesesuaian % Penyelesaian rekomendasi Harmonisasi Peraturan Aksi K/L Ratifikasi UNCAC UNCAC Perundangan dan Pemda Kerjasama Internasional & Penyelamatan Aset Hasil % pengembalian aset tipikor Tipikor Pendidikan dan Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi Budaya Anti Korupsi Indeks Sistem Integritas Mekanisme Pelaporan Nasional (SIN) Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap laporan PPK Feedback Pemantauan dan Evaluasi 21
  22. 22. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, dikoordinasikan oleh Bappenas didukung oleh instansi terkait Pasal 7  Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bappenas  Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas Pasal 8 Bappenas menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Pasal 9  Dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat yang dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.  Mekanisme pelibatan peran serta masyarakat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pasal 10  Hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference of the States Parties) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.  Bahan pelaporan disusun oleh Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya Pasal 12 Ketentuan mengenai koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Bappenas 22
  23. 23. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Stranas PPK Kementerian PPN/ Kementerian Dalam Negeri BappenasKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (PERPRES 55/2012) Kementerian/ Provinsi Lembaga Kab/Kota CoSP Presiden Bappenas Koordinasi Kementerian Dalam (bersama Kemlu & Penyusunan Aksi Negeri Instansi terkait) K/L dan Pemda (Pasal 4 dan 5) Kementerian Provinsi /Lembaga Pelaporan dilakukan triwulanan Kab/Kota dan tahunan Pelaporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Stranas PPK (Pasal 6) (Pasal 7, 8 dan 10) Bappenas (didukung instansi terkait) B03 B06 B09 B12 23 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi K/L dan Pemda
  24. 24. Mekanisme Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan PelaporanKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Inpres No. 9 dan 17 Tahun 2011 dan Aksi PPK 2013-2014  Untuk pemantauan dan evaluasi Inpres No. 9 dan 17 Tahun 2011 serta beberapa kebijakan lainnya, UKP4 telah mengembangkan model monitoring dan pelaporan dari dokumen menjadi Technology based yang memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam melakukan pelaporan (paperless), serta memudahkan dalam monitoring (ketaatan terhadap jadwal pelaporan). UKP4 menggunakan Format 8 Kolom (F8K) sebagai dasar.  Model pemantauan yang dilakukan oleh UKP4 lebih kepada indikator output. Pada aksi 2013-2014 akan dilakukan pencapaian dengan indikator outcome (hasil).  Reward & punishment 24
  25. 25. INISIATIF PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSIKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Berbagai inisiatif pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah atau sedang dilaksanakan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah disusun menjadi aksi yang disesuaikan dengan Stranas PPK, sehingga lahir sinergitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional dan hasil yang dirasakan masyarakat 25
  26. 26. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310, Telp/Fax. 021-319 34723 www.bappenas.go.id www.ditkumham.bappenas.go.id Email: ditkumham.bappenas@yahoo.com 26

×