Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain pph pasal 21) by lutfi ardhani dan rekan
•
7 likes•4,842 views
Tax Planning dan Pengendalian Atas Unsur-unsur Objek Withholding Tax (Selain Pph Pasal 21) by Lutfi Ardhani dan Rekan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain pph pasal 21) by lutfi ardhani dan rekan
Similar to Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain pph pasal 21) by lutfi ardhani dan rekan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (18)
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain pph pasal 21) by lutfi ardhani dan rekan
- 1. HUSNUNNIDA MAHARANI MONICA AUDREY LUTFI ARDHANI JOINT PROGRAM – FEB UNIVERSITY OF BRAWIJAYA Tax Planning dan Pengendalian Atas Unsur-unsur Objek Withholding Tax (Selain Pph Pasal 21)
- 2. Withholding tax Sistem perpajakan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Memotong pajak Melaporkan pajak yang dipotong Menyetorkan ke KPP
- 3. Risiko Strategi FokusManfaat Withholding tax Menjadikan waktu lebih efisien Menghemat biaya Meningkatkan akuntabilitas data Meningkatkan kinerja diriWP dan fiskus Meningkatkan kepatuhan Pengumpulan pajak secara otomatis Meningkatkan penerimaan pajak
- 4. PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 22 PPh Pasal 21 / 26 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 24 Withholding tax di Indonesia
- 5. Identifikasi atas Objek Withholding Tax Objek PPh Pasal 22 • kegiatan usaha di bidang impor & bidang lain yang memperoleh pembayaran barang dari APBN / APBD Objek PPh Pasal 23 • Bunga, dividen, dan royalti • Penyerahan jasa yang diterima WP badan • Penyerahan jasa yang diterima WP pribadi (selain yang dipotong PPh Pasal 21) Objek PPh Pasal 26 • Objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto • Objek PPh yang dipotong PPh 26 dan dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto Objek PPh Pasal 4 ayat 2 • Bunga dan diskonto obligasi • Penghasilan dari transaksi penjualan saham • Bunga deposito dan tabungan • Hadiah undian • Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan • Penghasilan dari usaha jasa konstruksi • Penghasilan dari pengalihan harta • Dividen • Bunga simpanan koperasi
- 6. Contoh Jurnal Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang Oleh: Senli dan Siti Khairani Pendahuluan • Perusahaan menerapkan withholding tax system PPh pasal 4 Ayat (2) • Perusahaan memiliki kendala perubahan bunga deposito • Jurnal ini menganalisis pemotongan, penyetoran, pelaporan, kendala, dan upaya yang dilakukan terhadap withholding tax system pada penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 di perusahaan Hasil & Kesimpulan • Perusahaan sudah melaksanakan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang PPh pasal 4 ayat 2. • Kendala: terjadi kesalahan dalam proses merubah bunga deposito • Solusi: mencetak bukti konfirmasi deposito, atasan memonitoring setiap pekerjaan, dan pegawai lebih teliti dalam merubah bunga deposito
- 7. • saat dibayarkan • disediakan untuk dibayar • telah jatuh tempo pembayarannya PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 • saat pembayaran atau saat terutang, mana yang lebih dahulu PPh Pasal 4 ayat (2) • saat pembayaran Bea Masuk • saat penyelesaian dokumen PIB (untuk impor) • saat pembayaran, saat penjualan,saat penerbitan delivery order, saat pembelian • tergantung objeknya masing-masing PPh Pasal 22 Saat Terutangnya PPh Potong Pungut
- 8. • paling lambat tanggal 10 bulan berikut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)saat dibayarkan Penyetoran • dilakukan ke KPP tempat pemotong/pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) Pelaporan Saat Penyetoran dan Pelaporan PPh Potong Pungut
- 9. Sanksi-sanksi Pajak Terkait sanksi kurang potong (2% dari pajak yang kurang dipotong) sanksi terlambat potong (2% perbulan dari pajak yang terlambat dipotong) salah potong (dianggap tidak memotong) sanksi tidak memotong sanksi memotong tapi tidak menyetorkan
- 10. Risiko Strategi FokusPerencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut Sisi pihak pemotong Sisi yang dipotong
- 11. Kewajiban Pihak Wajib Potong PPh Pot-put Kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh potong pungut, Kewajiban menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) Kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan sarana SPT Masa (SPM)
- 12. Hal yang harus diperhatikan untuk menghindari sanksi pajak terkait Kapan saat terutangnya PPh potong pungut tersebut Apa saja yang merupakan objek PPh potong pungut dan berapa tarif pajaknya Kapan PPh potong pungut harus dibayarkan ke kas Negara Kapan PPh yang telah dipotong tersebut tersebut harus dilaporkan ke KPP Apa saja sanksi terkait dengan ketiga kewajiban tersebut
- 13. Kewajiban Pihak yang dipotong Objek PPh Pot Put Hak pengkreditan Harus didukung oleh bukti potong asli Tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong Jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP harus benar
- 14. Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Potong Pungut Rekonsiliasi obyek PPh potong pungut bagi perusahaan selaku pemotong Cara: membandingkan objek pemotongan PPh potong pungut berdasarkan angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan perusahaan dalam SPT Masa PPh potong pungut yang bervariasi, mulai dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 21/26, 22 dan 23/26, tergantung objeknya
- 15. Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Potong Pungut Rekonsiliasi obyek PPh potong pungut bagi perusahaan selaku pihak yang dipotong Cara: Perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi objek PPh potong pungut berdasarkan bukti potong yang diterima dari pelanggan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau audit report laporan keuangannya.
- 16. Kasus Withholding Tax Muncul Karena Banyaknya Peraturan Terkait UU PPh Psl 4 ayat (2) Pasal 15 Pasal 21/26 Pasal 22 Pasal 23/26 Pasal 24 Sifat Pemotongannya Final Tidak Final Objek dan Tarif DPP Gross Amount Net Estimated Income Peraturan Pelaksana PP PMK Per DJP
- 17. Hal yang Harus Diperhatikan oleh WP agar Terhindar dari Permasalahan Withholding Tax 1 • Klausul Wtiholding IncomeTax Dalam Kontrak 2 • Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh Pemotongan-Pemungutan 3 • Perkuat Peran Pencatatan Akuntansi Dalam Pemotongan Pajak 4 • Lakukan Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Pot-Put 5 • Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut
- 18. Fungsi Klausul Wtiholding Income Tax Dalam Kontrak
- 19. Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh Pemotongan-Pemungutan payee dapat melakukan riset perpajakan atas perlakuan pajak yang pernah ada sebelumnya yang analog dengan jasa yang dikerjakan oleh payee berdasarkan regulasi yang pernah dikeluarkan oleh pihak otoritas perpajakan payee atau payor dapat menunjuk pihak independen (biasanya konsultan pajak) untuk memberikan opini atas perlakuan perpajakan yang sesuai secara teknis maupun praktis atas kasus di atas apabila masih belum mendapatkan titik temu antara keduanya pengajuan private ruling oleh salah satu pihak kepada pihak otoritas pajak selaku tax regulator
- 20. Lakukan Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Pot-Put
- 21. Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut
- 22. kewajiban perusahaan sebagai Wajib potong PPh pot-put Kewajiban Memotong Kewajiban Menyetor pajak yang telah dipotong Kewajiban Melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetor