Berdasarkan refrensi yang sudah ada

1. KELOMPOK 5
XI MIA 2
•DELLA JESSICA
•DIENI ISNAENI
•MANENDA IRIANA
•NANDA FARHAN
•SHOFY DIEN HUSNA
•SUCI HARDIANI

2. >>PERISTIWA YOGYA KEMBALI
Kota Yogya pernah menjadi ibu kota RI 2
tahun
Keamanan Jakarta sebagai ibukota RI pada saat itu
terancam. Belanda bahkan bisa menduduki Jakarta pada
29 september 1945
Kota Yogya resmi menjadi ibu kota republik
indonesia pada tanggal 4 januari 1946

3. ►19 desember 1948 : Belanda melancarkan Agresinya yang kedua dengan
menggempur ibu kota RI, Yogyakarta. Dalam peristiwa
ini, pemimpin RI ditawan dan Yogyakarta dikuasai
oleh Belanda.

4. ►19 desember 1948 : didirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
(PDRI) di Bukittinggi. PDRI adalah pemerintahan
Republik Indonesia periode 22 desember 1948 - 13 juli
1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang
disebut juga dengan kabinet darurat

6. ►23 desember 1948 : PDRI bersedia memerintahkan penghentian tembak
menembak dan memasuki meja perundingan.

7. ►28 januari 1949 : Belanda tidak mengindahkan resolusi DK PBB tentang
penghentian tembak menembak karena yakin RI hanya
tinggal namanya saja.

8. ►1 maret 1949 : TNI melakukan serangan besar-besaran terhadap Belanda di
Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan nama Serangan umum
1 maret 1949 yang berlangsung selama 6 jam. Pasukan Belanda
dapat ditarik dari Yogyakarta.

9. ►7 mei 1949 : diadakan persetujuan roem-royen oleh ketua delegasi Indonesia
Mr. Moh. Roem dengan ketua delegasi Belanda Dr. Van Royen.
Salah satu pernyataan dari Dr. Van Royen dalam persetujuan ini
adalah “Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke
yogyakarta.”

10. ►29 juni 1949 : ditariknya tentara pendudukan Belanda dari ibukota RI
Yogyakarta.

11. ►6 juli 1949 : setelah kota Yogyakarta dikuasai penuh oleh TNI, barulah para
pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.

12. ►10 juli 1949 : sedangkan panglima besar Jdrl. Sudirman baru
masuk ke Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan
nama peristiwa Yogya kembali

13. Konferensi Inter
Indonesia

14. Konferensi Inter Indonesia
Konferensi Inter-Indonesia merupakan salah satu
bentuk perundingan Indonesia-Belanda sebagai
bentuk perjuangan diplomasi mempertahankan
kemerdekaan Indonesia.
Sebelum KMB berlangsung, dilakukan pendekatan
dan koordinasi dengan negara-negara bagian
(BFO) terutama berkaitan dengan pembentukan
Republik Indonesia Serikat

15. Tujuan Konferensi Inter-Indonesia
• Konferensi Inter Indonesia bertujuan untuk
menyatukan pendapat antara RI dan BFO dalam
rangka menghadapi Belanda dalam KMB.
Konferensi dilaksanakan dua tahap.

16. Konferensi Inter Indonesia 1 dan 2
Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi
Belanda dalam KMB. Konferensi diadakan setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.
Konferensi Inter-Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 - 22 Juli 1949. Konferensi
Inter-Indonesia I dipimpin Mohammad Hatta.
Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli - 2 Agustus 1949.
Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid (Ketua BFO).
Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya difokuskan pada masalahm
pembentukan RIS, antara lain:
1. masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS,
2. kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni.

17. Konferensi Inter Indonesia Di Yogyakarta (19 – 22
Juli 1949)
• Dalam konferensi tahap pertama telah disepakati bahwa:
1) Negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia
Serikat;
2) Merah Putih adalah bendera kebangsaan;
3) Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan;
4) Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia;
5) 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan.
Hasil Konferensi Inter Indonesia ini ternyata adalah konfirmasi
konsensus nasional yang sejak 17 Agustus 1945 direalisasikan dalam
perjuangan bangsa.

18. Konferensi Inter Indonesia Di Jakarta (31
Juli – 2 Agustus 1949)
Konferensi Inter Indonesia tahap kedua bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta. Salah
satu keputusan penting yang diambil adalah bahwa BFO menyokong tuntutan Republik
Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi.
Di bidang militer/pertahanan konferensi memutuska antara lain:
1) Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang
Nasional.
2) TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam
KNIL, dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan
ditentukan lebih lanjut.
3) Pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, Negara-negara bagian tidak
mempunyai angkatan perang sendiri.

19. KMB DAN
PENGAKUAN
KEDAULATAN

20. KONFERENSI MEJA BUNDAR
Konferensi Meja Bundar dilaksanakan sebagai
kelanjutan dan realisasi dari kesepakatan Roem-Royen.
Konferensi Meja Bundar (KMB), dilaksanakan pada tanggal
23 Agustus 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. KMB di
pimpin oleh W. Drees, Perdana Menteri Belanda, dan di
hadiri oleh:
• Delegasi RI dipimpin Mohammad Hatta
• Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid
• Delegasi Kerajaan Belanda di pimpin J. H. Van
Maarseveen,
• Perwakilan UNCI diketuai oleh Chritchley

21. Pada konferensi ini dibentuk tiga komisi, yaitu Komisi
Keuangan, Komisi Militer, dan Komisi Ketatanegaraan.
Permasalahan yang paling alot dalam pembicaraan di
KMB adalah mengenai Irian Barat, dan Utang Perang
Pemerintah Belanda, Belanda menuntut Indonesia untuk
melunasi utang-utang Belanda yang di gunakan Belanda
selama perang dari tahun 1942 sampai dengan
penyerahan kedaulatan tahun 1949.
Sementara itu pada pembicaraan di Komisi Militer
tidak ada pertentangan berarti. Pemerintah Belanda dan
Indonesia sepakat bahwa inti dari angkatan perang RIS
adalah TNI, dan setelah penyerahan kedaulatan KNIL akan
di lebur ke dalam TNI.

22. KMB akhirnya mencapai beberapa kesepakatan, yaitu sebagai
berikut:
• Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan
tanpa syarat kepada RIS.
• RIS terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal.
• Penyerahan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30
Desember 1949.
• Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun
sesudah pengakuan kedaulatan.
• Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda.
• Pasukan Belanda ditarik mundur dari Indonesia dan KNIL
dibubarkan.
• RIS harus membayar semua hutang yang digunakan untuk biaya
perang Belanda sejak tahun 1942.

23. PENGAKUAN KEDAULATAN
Menindaklanjuti kesepakatan pada KMB tanggal 23
Agustus 1949 – 2 November 1949, maka pada tanggal 27
Desember 1949 dilakukan penandatangan naskah
pengakuan kedaulatan. Di Belanda penandatanganan
dilakukan di ruang Takhta Istana Kerajaan Belanda.
Naskah itu di tandatangani oleh Ratu Juliana, P. M. Dr.
Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A. M. J.
A. Sassen, dan Mohammad Hatta. Sementara itu, di
Indonesia, penandatanganan dilakukan di Jakarta,
naskah ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono
IX, dan A. H. J. Lovink (Wakil Tinggi Mahkota).

24. Sekian dan
Terima Kasih!