Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian

on

  • 343 views

Diskusi Panel-Program Pendidikan Reguler Angkatan LI

Diskusi Panel-Program Pendidikan Reguler Angkatan LI
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Gedung Panca Gatra, 28 April 2014

Statistics

Views

Total Views
343
Slideshare-icon Views on SlideShare
335
Embed Views
8

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 8

http://www.slideee.com 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • 33
    • Materi • Apa itu Sismennas • Perspektif Sismennas • Peningkatan Kualitas Demokrasi • Indikator Demokrasi Indonesia • RPJPN 2005-2025 • Competitiveness Index • Pembangunan Keunggulan Perekonomian • Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 4dadang-solihin.blogspot.com
    • Apa itu Sismennas Sismennas adalah  Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.  Proses penyelenggaraannya secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kebijakan nasional. Sumber: Lemhannas, 2013 5dadang-solihin.blogspot.com
    • 6dadang-solihin.blogspot.com
    • Peningkatan Kualitas Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 7 Aspek Variabel 1. Kebebasan Sipil • Kebebasan Berkumpul dan Berserikat • Kebebasan Berpendapat • Kebebasan Berkeyakinan • Kebebasan dari Diskriminasi 2. Hak-hak Politik • Hak Memilih dan Dipilih • Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 3. Lembaga Demokrasi • Pemilu yang Bebas dan Adil • Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *) • Peran Partai Politik • Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Peran Peradilan yang Independen Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
    • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 8 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Kebebasan berpendapat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
    • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 9 3. Kebebasan berkeyakinan • Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. 4. Kebebasan dari diskriminasi • Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
    • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights) dadang-solihin.blogspot.com 10 1. Hak memilih dan dipilih • Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat. • Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. • Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). • Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout). • Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. 2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan • Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok. • Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
    • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 11 1. Pemilu yang Bebas dan Adil • Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. • Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. 2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita. • Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan. • Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. 3. Peran Partai Politik • Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu. • Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
    • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 12 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif. • Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif. 5. Peran Peradilan yang Independen • Jumlah keputusan hakim yang kontroversial. • Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
    • Indeks Demokrasi Dunia 2012
    • Global Competitiveness Index 2013–2014 Sumber: The Global Competitiveness Report 2013–2014 14 3,23 4,01 4,08 4,18 4,28 4,29 4,53 4,54 4,84 4,95 5,03 5,33 5,37 5,48 5,61 0 1 2 3 4 5 6 Myanmar (139) Kamboja (88) Laos (81) Vietnam (70) India (60) Filipina (59) Indonesia (38) Thailand (37) Cina (29) Brunei (26) Malaysia (24) Norwegia (11) Inggris (10) USA (5) Singapura (2)
    • Perbandingan IDI 2011–2012 per Provinsi 0 20 40 60 80 100 IDI NASIONAL Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur D.I.Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh 2012 2011 dadang-solihin.blogspot.com 15
    • Competitiveness Ranking 2010 16 3,6977 1,8484 1,3414 1,1964 1,0473 0,7847 0,5658 0,3858 0,3433 0,3433 0,3145 0,1575 0,0985 0,0130 -0,1872 -0,2734 -0,3158 -0,3490 -0,4032 -0,4049 -0,4158 -0,4818 -0,5059 -0,6207 -0,6294 -0,6466 -0,6585 -0,6681 -0,7616 -0,8849 -1,0046 -1,3483 -1,5910 -2,0000 -1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Timur DI Yogyakarta Banten Sulawesi Selatan Bali Kepulauan Riau Sumatera Selatan Riau Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Aceh Sumatera Barat Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Sulawesi Barat Lampung Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Jambi NTB Kalimantan Tengah Maluku Bengkulu Papua Papua Barat Bangka Belitung Maluku Utara NTT Sumber: KG Tan, 2013; Subnational Competitiveness and National Performance: Analysis and Simulation for Indonesia; JCC: The Business and Economics Research Journal
    • RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 17 Visi Pembangunan 2005‐2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007) Pembangunan Keunggulan Perekonomian
    • RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 PDB per kapita 2014: Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 Pembangunan Keunggulan PerekonomianPembangunan Keunggulan Perekonomian dadang-solihin.blogspot.com 18
    • Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT) Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan: APBN dan Non Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 19
    • 20dadang-solihin.blogspot.com