Diskusi Panel-Program Pendidikan Reguler Angkatan LI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Gedung Panca Gatra, 28 April 2014

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. 33

4. Materi
• Apa itu Sismennas
• Perspektif Sismennas
• Peningkatan Kualitas Demokrasi
• Indikator Demokrasi Indonesia
• RPJPN 2005-2025
• Competitiveness Index
• Pembangunan Keunggulan
Perekonomian
• Kerangka Teknokratik RPJMN
2015 – 2019
4dadang-solihin.blogspot.com

5. Apa itu Sismennas
Sismennas adalah
 Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan
proses yang merupakan himpunan
usaha untuk mencapai kehematan, daya
guna dan hasil guna sebesar mungkin
dalam menggunakan sumber daya dan
dana nasional dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional.
 Proses penyelenggaraannya secara
serasi dan terpadu meliputi berbagai
siklus kegiatan berupa perumusan
kebijakan (policy formulation),
pelaksanaan kebijakan (policy
implementation), dan penilaian hasil-hasil
pelaksanaan kebijakan nasional.
Sumber: Lemhannas, 2013
5dadang-solihin.blogspot.com

6. 6dadang-solihin.blogspot.com

7. Peningkatan Kualitas Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 7
Aspek Variabel
1. Kebebasan
Sipil
• Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
• Kebebasan Berpendapat
• Kebebasan Berkeyakinan
• Kebebasan dari Diskriminasi
2. Hak-hak
Politik
• Hak Memilih dan Dipilih
• Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
3. Lembaga
Demokrasi
• Pemilu yang Bebas dan Adil
• Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *)
• Peran Partai Politik
• Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
• Peran Peradilan yang Independen
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)

8. Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 8
1. Kebebasan
berkumpul
dan
berserikat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Kebebasan
berpendapat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berpendapat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berpendapat.

9. Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 9
3. Kebebasan
berkeyakinan
• Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat
untuk menjalankan ajaran agamanya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok
masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
4. Kebebasan
dari
diskriminasi
• Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender,
etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah
daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau
terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap
kelompok rentan lainnya.

10. Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights)
dadang-solihin.blogspot.com 10
1. Hak memilih
dan dipilih
• Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat
terhambat.
• Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas
sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan
hak memilih.
• Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan
dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters
turnout).
• Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
provinsi.
2. Partisipasi
Politik dalam
Pengambilan
Keputusan dan
Pengawasan
• Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap
total demonstrasi/mogok.
• Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan.

11. Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 11
1. Pemilu yang
Bebas dan
Adil
• Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu.
• Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam
penghitungan suara.
2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per
kapita.
• Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif
DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.
• Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
3. Peran Partai
Politik
• Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta
pemilu.
• Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat
provinsi.

12. Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 12
4. Peran
Birokrasi
Pemerintah
Daerah
• Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas
pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu
dalam pemilu legislatif.
• Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam
kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.
5. Peran
Peradilan
yang
Independen
• Jumlah keputusan hakim yang kontroversial.
• Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial
oleh jaksa atau polisi.

13. Indeks Demokrasi Dunia 2012

14. Global Competitiveness Index 2013–2014
Sumber: The Global Competitiveness Report 2013–2014
14
3,23
4,01
4,08
4,18
4,28
4,29
4,53
4,54
4,84
4,95
5,03
5,33
5,37
5,48
5,61
0 1 2 3 4 5 6
Myanmar (139)
Kamboja (88)
Laos (81)
Vietnam (70)
India (60)
Filipina (59)
Indonesia (38)
Thailand (37)
Cina (29)
Brunei (26)
Malaysia (24)
Norwegia (11)
Inggris (10)
USA (5)
Singapura (2)

15. Perbandingan
IDI 2011–2012
per Provinsi
0 20 40 60 80 100
IDI NASIONAL
Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
D.I.Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
2012
2011
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Competitiveness Ranking 2010
16
3,6977
1,8484
1,3414
1,1964
1,0473
0,7847
0,5658
0,3858
0,3433
0,3433
0,3145
0,1575
0,0985
0,0130
-0,1872
-0,2734
-0,3158
-0,3490
-0,4032
-0,4049
-0,4158
-0,4818
-0,5059
-0,6207
-0,6294
-0,6466
-0,6585
-0,6681
-0,7616
-0,8849
-1,0046
-1,3483
-1,5910
-2,0000 -1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000
DKI Jakarta
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Kalimantan Timur
DI Yogyakarta
Banten
Sulawesi Selatan
Bali
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Riau
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Gorontalo
Aceh
Sumatera Barat
Sulawesi Tenggara
Sumatera Utara
Sulawesi Barat
Lampung
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Jambi
NTB
Kalimantan Tengah
Maluku
Bengkulu
Papua
Papua Barat
Bangka Belitung
Maluku Utara
NTT
Sumber:
KG Tan, 2013; Subnational Competitiveness and National Performance: Analysis and Simulation for Indonesia;
JCC: The Business and Economics Research Journal

17. RPJPN 2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 17
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
Pembangunan
Keunggulan
Perekonomian

18. RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
PDB per kapita
2014:
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
Pembangunan Keunggulan PerekonomianPembangunan Keunggulan Perekonomian
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019
Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Pendanaan:
APBN dan Non
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
19

20. 20dadang-solihin.blogspot.com