dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961Pekerjaan          : Direktur E...
Materi• Tujuan dan Permasalahan  Pembangunan• Perencanaan Pembangunan di  Indonesia: Reformasi Perencanaan• Pembiayaan Pem...
Bahan Bacaan Wajib:   Administrasi P b   Ad i i t   i Pembangunan di I d                                 Indonesia        ...
dadang-solihin.blogspot.com   6
Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan: proses p  p      perubahan ke    ...
Ho ?                           How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan     antar daerah     antar sub ...
Tantangan dalam Pembangunan Daerah           g               g                                                            ...
PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH   Upaya terencana untuk                                   ...
PEMBANGUNAN DAERAH                         Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi              Pengelolaan                ...
Pergeseran Paradigma:        From Government to Governance          Government                                  Governance...
Pelaku Pembangunan:                             g               Paradigma Governance   Interaksi antara Pemerintah, Dunia...
Model Go ernance               Governance                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga   Tingkat  ...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders             g           STATE                       CITIZENS           Executive         ...
Troikadadang-solihin.blogspot.com   16
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat               Swasta  Masyarakat,  Bangsa, da...
Sinergitas Stakeholders       dadang-solihin.blogspot.com   18
Sinergitas Stakeholders       dadang-solihin.blogspot.com   19
dadang-solihin.blogspot.com   20
Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara  perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-  rencana pembanguna...
Tujuan SPPN                    j1. Mendukung k di1 M d k      koordinasi antar-pelaku pembangunan.                      i ...
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses poli...
Status Hukum Dokumen Perencanaan                NASIONAL                                       DAERAH        Dokumen      ...
d s t…                              d s t…dadang-solihin.blogspot.com       26
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajatdengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri....
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,   berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila2. Me...
dadang-solihin.blogspot.com   29
dadang-solihin.blogspot.com   30
RPJMN 2010 - 2014Buku I     Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro           yang merupakan penjabara...
Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III                 I,     II,                             Visi-Misi                  ...
RPJMN 2010-2014                        2010-                              VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BE...
Prioritas Nasional     PerbaikanInfrastruktur Lunak    Prioritas 1  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola                   ...
Perbedaan RPJMN 2004-2009                             2004-                                            1/2              de...
Perbedaan RPJMN 2004-2009                             2004-                                               2/2             ...
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan      NASIONAL-DAERAH                           K/L-SKPD            KEWENANGAN    ...
dadang-solihin.blogspot.com   38
Renstra-KL                      Renstra-•   Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan    untuk jangka waktu li...
Muatan Renstra-M atan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain: R   t            t li tid k t          l i1....
Substansi Renstra-S bstansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi,  misi, tujuan, strategi,  misi tujuan strategi  kebijakan,...
Alur Penyusunan Renstra-KL                     Renstra-            Proses            P                            Proses  ...
Alur Penyusunan Renstra-KL                Renstra-         dadang-solihin.blogspot.com   43
Renstra-Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara                            ORGANISASI                           KEMENTERIAN/...
Renstra-          Renstra-KL bagi Kementerian                              ORGANISASI                             KEMENTER...
Renstra-Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator             g    g                                        ORGANISASI ...
Renstra-              Renstra-KL bagi LPND                                 ORGANISASI                                KEMEN...
Sistematika Penulisan Renstra-KL                           Renstra-BAB I PENDAHULUAN                                    3....
Program K/L         Program Teknis                                Program Generik Merupakan program yang                 ...
Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan  kerja setingkat Eselon II Tindakan mobil...
PenyusunanPen s nan Pendanaan K/L  Program dan                                      Struktur Program    Kegiatan         1...
Sumber dan Target Pendanaan            Berasal dari:  SUMBER     Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN    Swasta (Inves...
dadang-solihin.blogspot.com   53
1/2                 Apa it RPJMD                     itu•   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk    men...
2/2                 Apa it RPJMD                     ituRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahk...
Substansi              S bstansi RPJMD•   RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara    arif VISI, MISI dan ...
Langkah Penyusunan RPJMD      g       y                           (1)           Visi, Misi, ProgramIndikator              ...
Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                  1/2       http://rizasaputra wordpress co...
Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                 2/2      http://rizasaputra wordpress com/...
Sistematika Penulisan RPJMD                                                  1/3                                   Bab I  ...
Sistematika Penulisan RPJMD                                                   2/32.9    Pariwisata dan Budaya             ...
Sistematika Penulisan RPJMD                                                     3/36.2   Program Pengembangan Kelembagaan ...
Contoh: Outline RPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN                           BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM Latar Belakang         ...
1/3            Evaluasi Kualitas RPJMD            E l    i K lit1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian  ...
Evaluasi Kualitas RPJMD                              2/34.4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan           tujuan, s...
Evaluasi Kualitas RPJMD                              3/37.7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah       ...
dadang-solihin.blogspot.com   67
1/2           Apa Itu Renstra SKPD•   Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah    untuk mengarahkan pelaya...
2/2            Apa Itu Renstra SKPD•   Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;    1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pe...
Outline Renstra SKPD1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4.4 ...
Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN                                    3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderunga...
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD                          (1)           Visi, Misi, Program                            ...
1/3        Evaluasi K lit Renstra SKPD        E l    i Kualitas R t1.   Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja p...
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD                                2/34.4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembanguna...
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD                                 3/37.7    Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (bera...
dadang-solihin.blogspot.com   76
Reformasi Sistem Penganggaran                            g gg                                     1/2        PARADIGMA LAM...
2/2   Reformasi Si t   R f     i Sistem Penganggaran                    P  Paradigma Lama                            Parad...
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan       1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan                prestasi kin...
Syarat Penerapan PBK              • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai                sasaran program (...
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)     g      g           g        g (      ) Tujuan        1.               1 Pe...
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                    Rolling                                                ...
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM                                                Angka Prakiraan Maju untuk tahun-   ...
Penganggaran Secara Terpadu    P            S      T    d•   Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,   ...
Desentralisasi Fiskal             ORDE BARU                                  ORDE REFORMASI• Inpres Desa Tertinggal       ...
dadang-solihin.blogspot.com   86
dadang-solihin.blogspot.com   87
Kedudukan Monev dalam          PerencanaanPerencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1.1 Tujuan akhir yan...
Definisi Monitoring    • Monitoring secara umum dapat diartikan      sebagai fungsi manajemen yang dilakukan      pada saa...
Definisi Evaluasi         E al asi  •   Proses menentukan nilai atau pentingnya      suatu kegiatan, kebijakan, atau progr...
Jenis Evaluasi    menurut waktu pelaksanaanTahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangun...
Mengapa Perlu Monev                Perl Mone• Review perkembangan/progress• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau...
Evaluasi Memberikan I fE l    i M b ik Informasi mengenai:                        i        i         Strategi          Ap...
Perbedaan Monitoring dan Evaluasi   Aspek                 Monitoring                              EvaluasiTujuan        Me...
Fokus Monev                    Fok s Mone•   monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari    apa yang...
Tujuan Monitoring             T j    M it i1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai   dengan re...
Tujuan E al asi                 T j an Evaluasi•   Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala    daerah...
1/2                                                                   1/2                 Jenis Evaluasi                 J...
2/2                   Jenis Evaluasi                         E al asi3.   Evaluasi Prospektif.     – Evaluasi prospektif f...
Jenis Evaluasi             menurut tujuan•   Evaluasi proses:    Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus    pada ...
Tipe Evaluator1. Evaluator Internal   – Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya,      problem, keberha...
Evaluasi Internal da External      a uas te a dan te a                           Kelebihan                         Kekuran...
1/2                                                               1/2             Tahapan Evaluasi1. Menetapkan apa yang a...
2/2             Tahapan Evaluasi3. Pengumpulan data    – Identifikasi informasi    – Pilih instrumen dalam mendapatkan inf...
Perbedaan Pendekatan EvaluasiPendekatan    Tujuan Utama           Fokus Pertanyaan                        MetodologiGoal-b...
Kriteria Evaluasi Relevansi      Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas                 dan kebijakan Efektifitas...
dadang-solihin.blogspot.com   107
Pengertian Indikator Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi                                   ...
Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudka...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi

9,882 views

Published on

Program Doktor Bidang Ilmu Sosial Universitas Pasundan-Bandung, 7 April 2012

Published in: Education
  • Be the first to comment

Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah P b D h BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan• Perencanaan Pembangunan di Indonesia: Reformasi Perencanaan• Pembiayaan Pembangunan: Reformasi Penganggaran• Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Bahan Bacaan Wajib: Administrasi P b Ad i i t i Pembangunan di I d Indonesia i (Bab 5, hal 93-162) 93- ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: • Sistem Administrasi Negara diPerkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia Indonesia oleh: Ginandjar Kartasasmita • Perencanaan Pembangunan di Indonesia • Pembiayaan Pembangunan • Pelaksanaan Proyek Pembangunan • Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja • Pengawasan Pembangunan • Administrasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses p p perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi melalui upaya yang pangan, sandang papan, pangan sandang, papan pelayanan dilakukan secara kesehatan, pendidikan, dll. terencana. terencana 2. p g y g Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa (Kartasasmita, 1997) percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000) dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Ho ? How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti kualitas kehidupan Menikmati k lit k hid masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan P K i b Peran Ti Pil Tiga Pilar Pemerintahan P i t h Dunia Usaha D i U h Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik hak ekslusif bagi Memberikan h k k l if b i  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Troikadadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang jangka panjang, menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur g penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. daerah dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Tujuan SPPN j1. Mendukung k di1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan. i t l k b2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, e e t , be ead a , da berkelanjutan. e s e , efektif, berkeadilan, dan be e a juta dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara stakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. ( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL) j ) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( (Renja SKPD) j ) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. d s t… d s t…dadang-solihin.blogspot.com 26
  25. 25. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajatdengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri.Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dankemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baikantarindividu, gender, maupun wilayah.Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.com 27
  26. 26. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional8. Mewujudkan I d8 M j dk Indonesia b i berperan penting d l ti dalam pergaulan d i l dunia internasional dadang-solihin.blogspot.com 28
  27. 27. dadang-solihin.blogspot.com 29
  28. 28. dadang-solihin.blogspot.com 30
  29. 29. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN p y g yang gBukuB k 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 31
  30. 30. Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III I, II, Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: P i it Bid Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 32
  31. 31. RPJMN 2010-2014 2010- VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA1.1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com 33
  32. 32. Prioritas Nasional PerbaikanInfrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 Pendidikan Prioritas 3 Kesehatan Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan KemiskinanInfrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan Prioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis Percepatan p Prioritas 8 Energi Pembangunan Prioritas 9 Lingkungan Hidup danInfrastruktur Fisik Penanggulangan Bencana Prioritas P i it 10 P bPembangunan D Daerah T ti h Tertinggal, l Terdepan, dan Pascakonflik Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Kreativitas Inovasi Teknologi dadang-solihin.blogspot.com 34
  33. 33. Perbedaan RPJMN 2004-2009 2004- 1/2 dengan RPJMN 2010-2014 d 2010-Struktur Buku RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku: Bagian I Permasalahan dan agenda  Buku satu, mencerminkan prioritas pembangunan nasional pembangunan nasional Bagian II, III, IV Agenda pembangunan  Buku Dua, mencerminkan nasional (bab-bab berdasarkan ( p pembangunan p g pada bidang dan lintas g permasalahan dan prioritas bidang pembangunan yang ditentukan)  Buku Tiga, mencerminkan Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan Pembangunan nasional serta g penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010 dadang-solihin.blogspot.com 35
  34. 34. Perbedaan RPJMN 2004-2009 2004- 2/2 dengan RPJMN 2010-2014 2010- Substansi RPJMN 2004 2009 2004-2009 RPJMN 2010 2014 2010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN permasalahan (issue based) berdasarkan pembagian selama 5 t h l tahun bidang bidPerencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat perencanaan spasial dalam buku tigaProgram dan Open Program Linkage dengan strukturKegiatan organisasiPengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool g j p Dilengkapi dengan indikator g p g menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan evaluasiTarget Belum seluruhnya Terlihat target yang akan mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun akan dicapai pPenganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi anggaran pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun dadang-solihin.blogspot.com 36
  35. 35. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN RENCANA JANGKA RENCANA STRATEGIS PANJANG & MENENGAH PERAN STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD (2010-2014) KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM TUPOKSI K/L-SKPD KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 37
  36. 36. dadang-solihin.blogspot.com 38
  37. 37. Renstra-KL Renstra-• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 39
  38. 38. Muatan Renstra-M atan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain: R t t li tid k t l i1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 40
  39. 39. Substansi Renstra-S bstansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, misi tujuan strategi kebijakan, program, dan kegiatan p g pembangunan g Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang g keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 41
  40. 40. Alur Penyusunan Renstra-KL Renstra- Proses P Proses P Penetapan P t Teknokratik Politik Renstra-KL Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan ilmiah disesuaikan dengan di ik d Pimpinan K/L Pi i Trilateral meeting visi, misi, dan program antara K/L, Bappenas, prioritas (platform) dan Kementerian Presiden Keuangan Mengacu pada g rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005 2025 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 42
  41. 41. Alur Penyusunan Renstra-KL Renstra- dadang-solihin.blogspot.com 43
  42. 42. Renstra-Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA Program-program g p gTeknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Ti L b Tinggi i Negara ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 44
  43. 43. Renstra- Renstra-KL bagi Kementerian ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1(satu) unit organisasi Eselon 1A yangbersifat memberikan ESELON Ipelayanan eksternal ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 45
  44. 44. Renstra-Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator g g ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis KEMENTERIAN KOORDINATOR g digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam ESELON I indikator kinerja program ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 46
  45. 45. Renstra- Renstra-KL bagi LPND ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL LPND dan Lembaga Non-Struktural akanmenggunakan 1 (satu)Program Teknis untuk Lembaganya ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 47
  46. 46. Sistematika Penulisan Renstra-KL Renstra-BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L 1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya 1.2 1 2 Potensi dan Permasalahan mencakup ya g d a u a langsung o e K/L e ca up yang dilakukan a gsu g oleh / tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yangBAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN diperlukan untuk melaksanakannya) KEMENTERIAN/LEMBAGA  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui 2.1 Visi Kementerian/Lembaga Program dan/atau Lintas Program dalam K/L 2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan j 2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator 2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing Kementerian/Lembaga Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasanBAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi  Sesuai dengan penugasan RPJMN sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam pada K/L, terkait dengan prioritas mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup  Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L Program dadang-solihin.blogspot.com 48
  47. 47. Program K/L Program Teknis Program Generik Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A kelompok sasaran/ masyarakat k l k / k yang bersifat pelayanan internal untuk b if l i l k (pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/ Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan khusus tidak duplikatif untuk masing- f nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis tertentu Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 49
  48. 48. Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil belanja barang dan modal sebagai personil, masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk gj barang/jasa. a. Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. b. Kegiatan Generik b K i t G ik Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis sejenis. dadang-solihin.blogspot.com 50
  49. 49. PenyusunanPen s nan Pendanaan K/L Program dan Struktur Program Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan 2 2005-2009 21/2004) 2010-2014 Pagu Program Definitif Struktur 2010 Kegiatan 3 Pagu Kinerja Definitif 2010 Penyusunan based year 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 4 Pagu Definitif Prakiraan Maju 2010 2011 2012 2013 2014 dadang-solihin.blogspot.com 51
  50. 50. Sumber dan Target Pendanaan Berasal dari: SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)  M l l i Mekanisme P bli P i t P t Melalui M k i Public Private Partnership hi TARGET MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKAPENDANAAN dadang-solihin.blogspot.com 52
  51. 51. dadang-solihin.blogspot.com 53
  52. 52. 1/2 Apa it RPJMD itu• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian p penting p g pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 54
  53. 53. 2/2 Apa it RPJMD ituRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g p g g y p yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 55
  54. 54. Substansi S bstansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun k d t h kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 56
  55. 55. Langkah Penyusunan RPJMD g y (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 57
  56. 56. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2 http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/ http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung2.2 Kontrak litik K t k politik yang di j k BEM se-Jabar diajukan J b kesenian b t f internasional, mematenkan k i bertaraf i t i l t k  Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar. merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali dasar 9 tahun secara gratis selambat- g kawasan Jatinangor. g lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana  Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah pendidikan. raga Jabar.  Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. 7 Pertahankan eksistensi pasar tradisional dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.  Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.  Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor nepotisme. Barat.  Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian transparan. transparan untuk menyelamatkan lingkungan. lingkungan  Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk liar. pengembangan sentra tanaman hias  Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. baik dadang-solihin.blogspot.com 58
  57. 57. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2 http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/ http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku, pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi16 P t b ik jalan k i i guru negeri d swasta, d i dan t dengan anggaran Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui18. Membangkitkan industri g g genting Kab. g dana talangan untuk menjamin stabilitas g j Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 20019. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun. belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan masalah kesehatan kesehatan. anggaran Rp 200 miliar miliar.20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik. sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun. kesehatan. kesehatan  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha. waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.  Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung. pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. dadang-solihin.blogspot.com 59
  58. 58. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. 15 Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 22 Pelayanan Umum P l U 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup g g p 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 60
  59. 59. Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.112 11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala visi2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.434 RTRW Provinsi d RTRW P i i dan Kerangka P d K k Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing p g g g program p perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.1 Visi indikatif424.2 Misi 61 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 61
  60. 60. Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi p g pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, 3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut pencapaian program RPJMD fungsi-fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun g RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi t d l i implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 62
  61. 61. Contoh: Outline RPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH Maksud dan Tujuan  Urusan Wajib Landasan Hukum  Urusan Pemerintahan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH  UmumBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi Geografis  Arah Kebijakan Belanja Daerah Kondisi Demografi  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Sumber Kekayaan Alam Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH  Program DedicatedBAB III VISI DAN MISI  Program menurut Urusan Pemerintahan Visi  Program Kewilayahan Mi i Misi BAB VIII PENUTUPBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah j g Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan dadang-solihin.blogspot.com 63
  62. 62. 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD E l i K lit1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian . pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan p g p peluang ( pp g (opportunities) dan mengatasi ) g ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 64
  63. 63. Evaluasi Kualitas RPJMD 2/34.4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan tujuan, strategi, arah, . pembangunan daerah sesuai dengan:  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (th t ) (threats)5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, . dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 65
  64. 64. Evaluasi Kualitas RPJMD 3/37.7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah . sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah g8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan . kendala fiskal daerah9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program . pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional l h t t i i l10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif . dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com 66
  65. 65. dadang-solihin.blogspot.com 67
  66. 66. 1/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan t k hk l kh dan b daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa p p pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. p p p• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 68
  67. 67. 2/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya Ke l k diarahkan b dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.• Untuk U t k mendapatkan d k d tk dukungan yang optimal bagi i l ti l b i implementasinya, t i proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p ( Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.com 69
  68. 68. Outline Renstra SKPD1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4.4 Visi, i i tujuan d sasaran, strategi dan kebijakan; rencana Vi i misi, t j dan t t i d k bij k program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008 8/ dadang-solihin.blogspot.com 70
  69. 69. Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI1.2 Maksud dan Tujuan SKPD1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan dalam Perencanaan Daerah efektif)1.51 5 Sistematika Penulisan BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DANBAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented, yang perlu) Time Bound) 4.4 StrategiBAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan d capaian b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan g y3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber dihadapi masa kini Pendanaan BAB 6 PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 71
  70. 70. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 72
  71. 71. 1/3 Evaluasi K lit Renstra SKPD E l i Kualitas R t1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan . SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian j j p p . pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.3. Ada k ji3 Ad kajian perspektif masa depan SKPD ktif d SKPD: .  mengantisipasi perubahan-perubahan,  kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,  merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. dadang-solihin.blogspot.com 73
  72. 72. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/34.4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki p y p pelayanan SKPD kepada masyarakat. p y5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan . agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi, p j yang , , . dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD b l i SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 74
  73. 73. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/37.7 Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada . prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam . pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD SKPD.9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah . dengan kendala fiskal SKPD.10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan . daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan keseluruhan.11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam . keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.com 75
  74. 74. dadang-solihin.blogspot.com 76
  75. 75. Reformasi Sistem Penganggaran g gg 1/2 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUVisi: Visi: Melaksanakan rencana M l k k  Melaksanakan program kerja M l k k k j pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih berdasarkan GBHNMisi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi regulasi, umum dan pembangunan kerangka investasi, dan Penganggaran berdasarkan g gg pelayanan publik yang di pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D / rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang- mempertimbang kan kemampuan keuangan g negara dadang-solihin.blogspot.com 77
  76. 76. 2/2 Reformasi Si t R f i Sistem Penganggaran P Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan:Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis1.1 Pengeluaran Rutin Kinerja2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 78
  77. 77. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. 2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Tujuan penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).Landasan 1. 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputKonseptual and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap p g gg g p Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the managerKonseptual manages); 3. 3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). dadang-solihin.blogspot.com 79
  78. 78. Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome);Indikator • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, Biaya menggunakan harga y g p gg g yang paling ekonomis namun tetap g p memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi danKinerja j merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.com 80
  79. 79. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) g g g g ( ) Tujuan 1. 1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best p y p policy option)) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) t i bilit ) Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget Konseptual 2. 2 Mempunyai baseline (angka dasar) Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 81
  80. 80. KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasi anggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline Prakiraan P ki Prakiraan P ki (R)APBN Maju Maju KPJM Prakiraan Prakiraan APBN RAPBN Maju Maju 2011 2012 TA 2011 dan 2013 2014 KPJM 2012 - 2014 T0 T+1 T+2 T+3 P ki Prakiraan P ki PrakiraanREALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan Maju Maju 2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015 2014 2015 T-1 T1 T0 T+1 T 1 T+2 T 2 T+3 T 3 dadang-solihin.blogspot.com 82
  81. 81. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM Angka Prakiraan Maju untuk tahun- tahun tahun berikutnya dihitung berdasarkan: • alokasi anggaran pada tahun berjalan Kegiatan • disesuaikan dengan tingkat inflasi On-going yang digunakan dalam APBN Prakiraan Maju Angka Prakiraan Maju Multi- untuk tahun-tahun tahun tahun years berikutnya dihitung Project berdasarkan formula/ Kegiatan model yang telah Ad-hoc Ad h ditetapkan sesuai dengan karakteristikCatatan : Target masing-masing g gHasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan kegiatanmenjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda dadang-solihin.blogspot.com 83
  82. 82. Penganggaran Secara Terpadu P S T d• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi l bih t t k b j di lebih transparan, d dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang j berorientasi kinerja.• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. dadang-solihin.blogspot.com 84
  83. 83. Desentralisasi Fiskal ORDE BARU ORDE REFORMASI• Inpres Desa Tertinggal Dana Perimbangan:• Inpres Jalan dan Jembatan  Dana Aokasi Umum• Inpres Pembangunan Jalan  Dana Alokasi Khusus Kabupaten p  Dana Bagi Hasil• Inpres Pembangunan Jalan Provinsi• Inpres Bantuan Kredit Pembangunan Tidak Masuk Ke APBD: dan Pemugaran Pasar  Dana Dekonsentrasi Non Fisik• Inpres Bantuan Pembangunan  Dana Tugas Pembantuan  Fisik Sekolah Dasar  Dana Urusan Bersama  PNPM• Inpres Dati I Mandiri, Fisik dan Non Fisik, Sharing• Inpres Dati II p 10% dari APBD• Dll dadang-solihin.blogspot.com 85
  84. 84. dadang-solihin.blogspot.com 86
  85. 85. dadang-solihin.blogspot.com 87
  86. 86. Kedudukan Monev dalam PerencanaanPerencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1.1 Tujuan akhir yang dikehendaki dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah4 Masalah masalah yang dihadapi dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau b d pelaksananya.7 O i i t badan l k8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 88
  87. 87. Definisi Monitoring • Monitoring secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain: – P Penelusuran pelaksanaan k i t d l l k kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses p ) dan output) – Pelaporan tentang kemajuan – Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. dadang-solihin.blogspot.com 89
  88. 88. Definisi Evaluasi E al asi • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. • Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang b l di k d berlangsung ataupun t yang telah diselesaikan. (OECD, 2010) dadang-solihin.blogspot.com 90
  89. 89. Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaanTahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan:1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan p g2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnyaTahap Pelaksanaan (on-going) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program capaian capaianTahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai: t k il i1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun3.3 manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program program. dadang-solihin.blogspot.com 91
  90. 90. Mengapa Perlu Monev Perl Mone• Review perkembangan/progress• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi p p• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”• Membantu mengidentifikasi masalah dan p y g penyebabnya y• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya i• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif dadang-solihin.blogspot.com 92
  91. 91. Evaluasi Memberikan I fE l i M b ik Informasi mengenai: i i  Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar?  Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar?  Pembelajaran Apakah d A k h ada cara yang l bih b ik? lebih baik? dadang-solihin.blogspot.com 93
  92. 92. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi Aspek Monitoring EvaluasiTujuan Menilai kemajuan dalam Memberikan gambaran pada suatu pelaksanaan program yang waktu tertentu mengenai suatu sedang berjalan programFokusF k • Ak t bilit penyampaian Akuntabilitas i • Ak t blit penggunaan sumber Akuntablitas b input program daya • Dasar untuk aksi perbaikan • Pembelajaran tentang hal-hal yang • Penilaian keberlanjutan dapat dilakukan lebih baik di masa program yang akan datangCakupan • Apakah pelaksanaan sesuai • Relevansi dengan rencana? • Keberhasilan • Apakah terdapat • Efektifitas biaya penyimpangan? • Pembelajaran • Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?Waktu Dilaksanakan terus menerus atau Umumnya dilaksanakan padaPelaksanaan secara berkala selama pertengahan atau akhir program g pelaksanaan program dadang-solihin.blogspot.com 94
  93. 93. Fokus Monev Fok s Mone• monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, dengan memfokuskan pada: – Efisiensi menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah sesuai dengan output yang dihasilkan – Efektifitas ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan – Impact menggambarkan apakah yang telah dilakukan memberikan perbedaan terhadap masalah yang ingin diselesaikan dadang-solihin.blogspot.com 95
  94. 94. Tujuan Monitoring T j M it i1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran k l h k kemajuan, j5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan tujuan. dadang-solihin.blogspot.com 96
  95. 95. Tujuan E al asi T j an Evaluasi• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan dan hasil yang di dit k d h il dicapai. T j i Tujuan ini menggabungkan i i b k tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika p politik dan p penegakkan demokrasi. g• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda dan meningkatkan manajemen layanan publik.• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah k bij k t k l j t h ti t b h b h kebijakan.• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri. dadang-solihin.blogspot.com 97
  96. 96. 1/2 1/2 Jenis Evaluasi J i E l i1. Evaluasi Formatif – Evaluasi yang fokus pada kinerja y g lebih baik ( y g p j yang (kebijakan, j , program atau kegiatan). – Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasana, keperluan pembentukan hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi yang lebih lengkap lengkap.2. Evaluasi Sumatif – Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat) (akibat). – Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang kegunaan sebuah p g g program. dadang-solihin.blogspot.com 98
  97. 97. 2/2 Jenis Evaluasi E al asi3. Evaluasi Prospektif. – Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan: p p p p y • Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus evaluasi? • Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau sumberdaya yang digunakan? – Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil monitoring (monitoring) dan penilaian dari studi awal untuk menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan program kebijakan, atau kegiatan yang baru diusulkan. dadang-solihin.blogspot.com 99
  98. 98. Jenis Evaluasi menurut tujuan• Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).• Evaluasi biaya-manfaat: Mengkaji biaya p g g j y program relatif terhadap alternatif p penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.• Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan. dadang-solihin.blogspot.com 100
  99. 99. Tipe Evaluator1. Evaluator Internal – Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan dan sebagainya. – MMenyatu d t dengan obyek yang di b k dievaluasi. l i2. Evaluator Eksternal – Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik. – Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan g p p keuangan.3. Evaluator Partisipatif – Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan evaluasi. – Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi internal dan eksternal. dadang-solihin.blogspot.com 101
  100. 100. Evaluasi Internal da External a uas te a dan te a Kelebihan KekuranganEvaluasi • Evaluator cukup mengenal dengan • Objektifitas tim evaluasiInternal lingkungan yang dievaluasi terhadap hasil evaluasi • Beberapa responden lebih mudah p p mungkin dapat dipengaruhi g p p g digali informasinya oleh orang berbagai kepentingan dalam daripada orang luar • Tim evaluasi mungkin • Biaya lebih rendah dibanding kurang terlatih atau memiliki eksternal kemampuan dalam bidang evaluasiEvaluasi • Evaluasi dapat lebih objektiff • Evaluasi eksternal dapatEksternal • Evaluator memiliki kemampuan dan memakan biaya yang besar keterampilan lebih dalam bidang g • Evaluator eksternal evaluasi mungkin salah mengerti • Beberapa responden lebih mudah keinginan kita terhadap apa digali informasi oleh orang luar yang ingin dievaluasi • Menggunakan evaluator eksternal dapat memberikan kredibilitas lebih terhadap hasil temuan dadang-solihin.blogspot.com 102
  101. 101. 1/2 1/2 Tahapan Evaluasi1. Menetapkan apa yang akan dievaluasi – Identifikasi program/kegiatan/objek y g akan dievaluasi p g g j yang – Jelaskan uraian program/kegiatan/objek evaluasi – Tentukan fokus yang menjadi p y g j perhatian s.d informasinya y2. Menyusun rencana evaluasi – Susun pertanyaan evaluasi p y – Tetapkan informasi diperlukan untuk pertanyaan – Tentukan kriteria evaluasi – Tentukan bagaimana, dimana, kapan, dari siapa informasi didapat – Identifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 103
  102. 102. 2/2 Tahapan Evaluasi3. Pengumpulan data – Identifikasi informasi – Pilih instrumen dalam mendapatkan informasi – Pilot test untuk menguji instrumen – S Susun k b li i t kembali instrumen sebagai perbaikan b i b ik4. Analisis dan presentasi data – Susun metode analisis dan presentasi data – Buat kesimpulan analisis – Buat laporan hasil evaluasi – Presentasikan dan laporkan secara tertulis5.5 Pengambilan keputusan – Tentukan pilihan rekomendasi – Identifikasi area evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 104
  103. 103. Perbedaan Pendekatan EvaluasiPendekatan Tujuan Utama Fokus Pertanyaan MetodologiGoal-based Menilai pencapaian • Apakah tujuan tercapai? Membandingkan baseline dan progres tujuan dan sasaran Efisienkah? data, menemukan cara-cara dalam • Apakah tujuan tersebut mengukur indikator sudah sesuai?Decision Memberikan • Apakah program • Menilai kisaran opsi yang terkaitmakingg informasi efektif? dengan konteks p y , input, g proyek, p , • Perlukah dilanjutkan? proses dan hasil. • Bagaimana jika program • Membuat beberapa cara konsensus tsb dimodifikasi? pengambilan keputusanGoal-free Menilai • Apakah hasil • Determinasi independen akan keseluruhan efek keseluruhan dari kebutuhan dan ukuran dalam dari proyek baik proyek? menilai kelayakan proyek. yang diinginkan • Nilai nilai apakah yang Nilai-nilai • Teknik kualitatif dan kuantitatif maupun yang tidak terdapat disana? dalam menemukan berbagai kemungkinan hasil.Expert Penggunaan Bagaimana ahli external Review kritis berdasarkanjudgement keahlian menilai proyek ini? pengalaman, survey informal dan wawasan mendalam yang subjektif dadang-solihin.blogspot.com 105
  104. 104. Kriteria Evaluasi Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak disengaja maupun tidak tidak, Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan gg lagi. dadang-solihin.blogspot.com 106
  105. 105. dadang-solihin.blogspot.com 107
  106. 106. Pengertian Indikator Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi y g g petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992). dadang-solihin.blogspot.com 108
  107. 107. Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang dit t k organisasi, k t t jik ditetapkan i i kepuasan pelanggan serta l t kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) , ) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). dadang-solihin.blogspot.com 109

×