Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan integritas dan kepemimpinan yang amanah. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya memiliki integritas dan komitmen yang kuat sebagai pemimpin, menghindari praktik politik uang yang dapat merusak integritas, serta perlunya reformasi sistem untuk mendukung terciptanya proses politik yang adil dan partisipatif.

1. Pembangunan Pemimpin Yang
Amanah dan Berintegritas
Oleh Chusnul Mar’iyah, Ph.D
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia
CEPP FISIP UI

2. Chusnul Mar’iyah, Ph.D ( 0811832592)
cmariyah2004@yahoo.com
Educations:
• Doktor Ilmu Politik dari Sydney University, 1998
• Sarjana Ilmu Politik, FISIP UI, 1987
• Sekolah Pendidikan Guru, SPG Negeri Lamongan, 1979
• Short Cources: Federalism, Easton University, USA 1997; Transaprancy in Political Parties, Oxford University, UK 2002; Urban
Studies, ANU, Australia 1993; Japanese Studies, Hosei University, Jepang 1985 dll.
Employments:
• Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia 1982-sekarang
• Research Fellow, the Victoria University, Melbourne, Australia, 2008
• Anggota Komisi Pemilihan Umum 2001-2007
• Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik dan HI, FISIP UI, 2000-2003
• Dosen Politik Asia Tenggara, Sydney University, Australia 1992-1996
• Aktivis Perempuan, Perempuan Aktivis
• Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik 2010-2015 PP Muhammadiyah (2015-2020 board of adviser)

3. 3

7. overview
• Konstruksi Negara: kedaulatan budaya, politik, wilayah, ekonomi
dan integritas bangsa (integrity is rare commodity especially in
politics).
• Demokrasi, pemilu dan proses mendapatkan jabatan
• Apa fungsi jabatan? Bagaimana menjadi pemimpin yang amanah?
• Bagaimana membangun integritas? Money politics
• Kebijakan lokal
• penutup

8. • Politik berhubungan dengan kekuasaan; negara; kebijakan
publik; pembagian resources; decision making process
• Demokrasi sebagai pemerintahan tanpa kekerasan,
partisipasi, civil and political liberties
• Kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan yang absolut korup
secara absolut (Lord Acton).
PENDAHULUAN

9. Integrity
• Is the practice of being honest and showing a consistent and
uncompromising adherence to strong moral and ethical principles
and values.
• Political integrity means just plain honesty in politics. One of the
most important things is never to deceive the people. Any
politician who deceives the people, either for the sake of his party
or because he imagine it’s for the sake of the people, is lacking in
political integrity.

10. • Integrity is rare commodity in politics
• Apalagi di lingkungan system politik (systemic non integrity)
• Politisi sangat sulit membangun standar yang tinggi untuk
akuntabilitas dan transparansi
• Hambatan dalam membangun politik yang didominasi oleh
oligarkhi ekonomi, oligarkhi politik dan oligarkhi sosial
• Hal itu menyebabkan korupsi dan bribery sangat subur.
• So? Perlu memperkuat civil society, legislasi, monitoring

11. KARAKTER KEKUASAAN

12. PARTAI
POLITIK
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
PEMILU:
KPU, BAWASLU, DKPP,
EKSEKUTIF, LEGISLATIF,
YUDIKATIF DAN RAKYAT
-
IMPLEMENTASI
KONSTITUSI
MELALUI
POLICY
- IMPLEMENTASI
KONSTITUSI
- FORMULASI POLICY
- FUNGSI LEGISLASI
- FUNGSI KONTROL
FUNGSI BUDGETING- REKRUITMEN
- PENDIDIKAN POLITIK
- KOMUNIKASI POLITIK
- FORMULASI KEBIJAKAN
- IMPEMENTASI KEBIJAKANDLL

13. Perolehan kursi DPRD Kota Depok 2019
• PKS : 12 kursi
• PDIP : 10 kursi
• Golkar: 5 kursi
• PAN: 4 kursi
PKB: 3 kursi
• Demokrat: 3 kursi
• PPP: 2 kursi
• PSI: 1 kursi

14. Perempuan di DPR
Pemilu
untuk DPR
Persen p'puan
terpilih
Tahun 2019 21
Tahun 2014 17
Tahun 2009 18
Tahun 2004 11
Pemilu
untuk DPR
Persen caleg
P'puan
Tahun 2019 40
Tahun 2014 37
Tahun 2009 35
Tahun 2004 33

15. • Menjadi Anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan, budget, membuat
legislasi (perda)
• DPRD juga merupakan wakil rakyat (mewakili rakyat), representasi dan
penjelmaan rakyat. Maka DPRD memerlukan konsultasi dengan rakyat.
Proses partisipasi rakyat akan menjaga suara rakyat.
• Bagaimana mengendalikan nafsu kekuasaan, yang memiliki akses pada
harta/uang? Perlu pengawasan secara terus menerus.
Bagaimana mengendalikan Power?

16. •Mencerdaskan kehidupan bangsa
•Mensejahterakan Rakyat
•Melindungi segenap tumpah darah Indonesia
•Ikut dalam ketertiban Dunia untuk perdamaian dan
keadilan
Tujuan membentuk Negara dalam UUD 1945
Pembukaan

17. • Keterbatasan elit dalam memahami kompleksitas yang dihadapi warga.
• Pesona dan nikmat kekuasaan yang legit sering merusak cenderung korup
• Politik Uang dan transaksi untuk jabatan-jabatan dianggap hal yang biasa
• Lembaga perwakilan Rakyat dapat memanipulasi kedaulatan rakyat
• Harus memiliki niat yang luhur menjadi pemimpin warga
• Integritas seringkali hanya dilihat dari uang
Hati-hati dalam dunia kekuasaan

18. Political Integrity
• Politisi yang dipilih rakyat harus bekerja melayani rakyat.
• Kekuasaan yang diberikan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi
tujuan bernegara
• Posisi legislative adalah untuk mengontrol jalannya proses pemerintahan
• Untuk itu dibutuhkan integritas para aktor politik
• Politisi harus mengetahui fungsi dan tugasnya
• Hal itu dibutuhkan pengetahuan tentang the legal and political rule of
the game baik tertulis maupun tidak tertulis
• Politisi harus berkomitmen melaksanakan dengan konsisten dan taat
moral dan ethical

19. Integrity dalam politik
• Berhubungan dengan seluruh tahapan dan proses politik yang ada
• Apa indikator2nya agar dapat membangun integritas tersebut?
• Code of ethic; regulation on lobbying; disciplinary committee;
prohibition on and disclosure conflict of interests; the receipt of
gifts from private resources; asset declaration laws; procurement
laws; party financing (World Bank)

20. System of political Integrity: indikator
• Electoral fraud
• Political finance related corruption
• Lobbying
• Conflicts of interest
• Illicit gain
• Abuse of state resources
• Legislation, regulation and practices

21. Money and politics (elections)
Punya
duit
Pasti
menang
Tampil bisa
menang
Uang
gampang
Dan
menang

22. How
• Regulate and manage the behaviour of political power holder
• Prevent at least inhibit the abuse of power
• Enhance credibility of and public confident in political process
• Participation

23. In election
• Increasing electoral integrity and preventing political finance
related campaign
• Vote buying
• Gift giving
• Labour intensive techniques of reaching individual electors (mahal
dan tidak transparan)
• Bribe in organised manners (patronase; TV base campaigned

24. • Dampak dari uncontrolled and systemic vote buying, warga
menyetujui illegal konstribusi and massive abuse of state
resources as long as they can benefit personally from “the
charity” of corrupt politician

25. Membangun Integritas
• Faktor kepemimpinan yang sangat penting, dalam kepaduan dan
keutuhan pribadi (bersatu antara kata dan perbuatan).
• Integritas merupakan suatu keharusan bagi pemimpin
• Ada prinsip kejujuran (al-shidq); konsistensi (istiqamah) dalam
memperjuangkan kebenaran.
• Harus menjauhi hipokrit dan kemunafikan
• Bagi penguasa integritas sebagai keharusan bila tidak mau ada
bencana hilangnya kepercayaan masyarakat (legitimasi).

26. Integritas pemimpin
• Memiliki integritas, komitmen dan tanggung jawab
• Semboyan dari Ki Hajar Dewantara untuk para pendidik: Ing Ngarso sung
Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, tut Wuri Handayani
• Dalam Islam dikenal 4 sifat pemimpin: Sidiq, Amanah, Tabligh dan
Fathanah
• Sidiq (benar, perkataan dan perbuatannya)
• Amanah (benar-benar bisa dipercaya), jika urusan diserahkan kepadanya
niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan
sebaik2nya. Bukan orang yang pembohong.
• Tabligh artinya menyampaikan. Dalam hal ini menyampaikan kebenaran.
• Fathonah artinya cerdas (Iqra’)

27. • Competition (excluding the use of force)
• Full participation(tidak boleh ada warga negara dewasa yang
dipinggirkan dalam proses politik; warga negara perempuan sering
kali dipinggrikan dalam proses politik)
• Civil and political liberties; kebebasan civil society, kebebasan
pers, kebebasan membentuk organisasi. (the role of demos)
Politik Modern Kekinian on Democracy
(Lipset, Diamond, Linz)

28. Perempuan dan Politik
• Pembagian kerja Publik vs Privat
• Konstruksi sosial terhadap peran Gender
• Ketidak adilan gender
• Perjuangan keadilan gender
• Kenapa harus masuk ke politik? The politics of ideas to the politics
of presence? Jumlah perempuan di DPRD Depok? 35 persen.

29. Gender dalam kebijakan negara
1. Spesifik perempuan: hak reproduksi, KB, aborsi dsb.
2. Relasi perempuan dan laki-laki: perkawinan, perceraian,
mobilitas perempuan; KDRT, violence terhadap perempuan
dalam rumah tangga ataupun di masyarakat, KB.
3. Kebijakan negara yang dianggap netral tapi punya dampak yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan: Pendidikan,
kesehatan (spesific perempuan)/masyarakat, pekerjaan, buruh
migrant, konflik, perang dan perdamaian, ekonomi.

30. Pilkada Depok
• Data dasar Kota Depok: Jumlah perempuan, jumlah anak-anak usia 0-15
tahun; jumlah usia kerja 15 tahun ke atas; jumlah orang usia tua (65
tahun ke atas); jumlah penyandang cacat?
• Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih di Kota Depok?
• Issue yang diangkat (apa masalah rakyat di Depok? Perempuan, anak-2,
drug trafficking, narkoba dst.)
• Kelompok gender dan rentan
• Kelompok rentan (siapa mereka?): penyandang cacat, pemilih tua, sakit?
Pemilih pemula?
• Bagaimana pelayanan dalam pilkada agar dapat memberikan hak untuk
memilih pemimpinnya?

31. SDGs: The Politics of Ideas

32. AGENDA REFORMASI
• REFORMASI SISTIM HUKUM YANG DISKRIMINATIF THD PEREMPUAN
• KEBIJAKAN AFIRMASI : UUD 1945, UU PEMILU, PARPOL, GENDER
BUDGET
• RATIFIKASI SEMUA KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERKUAT
KELEMBAGAAN HAM
• PENYELESAIAN HAM MASA LALU

33. STANDART SETTING NASIONAL
• UUD 1945 KHUSUSNYA BAB TTG HAM
• UU HAM 39/1999
• BERBAGAI UU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
• MEKANISME NASIONAL (NATIONAL MACHINERY) SDH DIBANGUN
SEJAK 1974 (KEMENTERIAN UPW), 1998 KOMNAS PRP, KPAI, LPA
DSB BAIK UNTUK MELAKSANAKAN UU NASIONAL MAUPUN KONVENSI
INTERNASIONAL

34. 34
UU PKDRT (2004)
UU TDK MEMBERIKAN DAMPAK
SIGNIFIKAN SBGMANA
DIHARAPKAN
MENEG PPA DAN
INSTANSI
PENEGAK HUKUM
GAGAL
MELAKSANAKAN
MANDAT UU
CONTOH

35. 1. Political will pemegang otoritas kekuasaan untuk kebijakan yang
mengimplementasikan tujuan bernegara dalam pembukaan UUD
1945.
2. Kejahatan Korupsi Politik (jenis-2 korupsi)
3. Syndrom Lord Acton
4. Kemenangan Pragmatisme dalam berpolitik
5. Kemenangan pemilu dengan cara-cara money politik (pebotoh)
6. Peran Bandar dalam pemilu (system ijon)
Obstacles and Chalenges

36. 1. Membangun pemerintahan yang demokratis
2. Perlunya internal demokrasi di dalam partai politik.
3. Pendidikan Politik secara terus menerus baik dalam konteks
kaderisasi parpol maupun untuk warga negara
4. Keuangan Partai (negara atau bandar? Oligarkhi ekonomi)
5. Memahami wilayah dan kebijakan publik yang diambil
6. Memperhatikan warga perempuan dan anak-2 dalam kebijakan
publik.
7. Aturan hokum dan politik dan penagakan hokum yang adil.
Bagaimana membangun internalisasi Integritas
tersebut?

37. Praktik pelanggaran peserta pemilu
1. Vote Buying
2. Funding from illegal sources
3. Abuse of state resources (APBD)
4. Penggunaan apparatus negara (birokrasi dan seluruh jajarannya)
5. Penggunaan program negara untuk kepentingan individu
6. Kong kali kong dengan penyelenggara pemilu
7. Kampanye

38. • Struktur negara?
• Struktur penyelenggara?
• MK masuk dalam struktur
• Sebelum pemilu? DPT, logistic,
• Hampir di semua provinsi
• Di banyak TPS
• Oleh regime yang berkuasa
• Oleh peserta pemilu
• Oleh penyelenggara pemilu
• Oleh pendukung?
•
Kecurangan pemilu terstruktur TSM

39. Tahapan penyelenggaraan pemilu
• Kelembagaan (siklus KPU, siklus Bawaslu, siklus DKPP) apakah akan
membuat lembaga kuat.
• Tahapan penyelenggaraan (digitalisasi administrasi pemilu (Sidalih,
Sipol; Silon, Silog, dan Situng – Situng C1 Plano vs C1)
• DPT (bagaimana Data Penduduk dan Pemilih?)
• Situng (Bagaimana Hasil Pemilu?)
• Kampanye? Bagaimana substansi dan pengawasan di Lapangan.
• Masalah Hukum dalam sentra Gakkumdu (penegakan Hukum Terpadu),
apa kendala Bawaslu; masa pelaporan; bagamaimana membuat
standarisasi di seluruh wilayah di Indonesia)
• Bagaimana di Depok?

40. • Membangun integritas penyelenggaraan pemilu sangat penting
• Mengingat prinsip pemilu adalah bebas dan jujur (bukan damai)
dalam konstitusi prinsip pemilu luber jurdil
• Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pengawasan pemilu.
• Buat program sosialisasi gender dan pilkada depok
• Buat program sosialisasi pemilih pemula
• Buat program sosialisasi kerjasama dengan radio di Depok

41. Kebijakan Pembangunan
• Pembangunan social : pendidikan, perempuan dan anak,
kesehatan, penyandang cacat, HAM dsb.
• Pembangunan ekonomi: industry, pertanian, infrastruktur,
lapangan kerja dsb.
• Keuangan: perbankan (negara/swasta)
• Kebijakan perempuan? Spesifik gender; Relasi perempuan dan laki-
laki; Kebijakan yang dianggap netral tapi punya dampak yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan

42. Kebijakan Kota Depok
• Kebijakan sosial
• Kebijakan pembangunan ekonomi
• Kebijakan membangunan manusia dalam community power
• Issue di kota Depok: air tanah, polusi, perumahan
• Lapangan kerja
• Masalah kesehatan: stunting? AKI? Orientasi seksual? PSK?
Kesehatan?
• Sensus 2020: apa yang penting?

44. 1. Berjiwa religius, taat beribadah dan berintegritas tinggi sejalan
antara kata dan perilaku.
2. Memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang
mampu membangun solidaritas kebangsaan, mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara di atas diri sendiri, partai
politik dan kroni.
3. Berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan
masalah-2 krusial bangsa dengan tetap menghormati dan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab.
Pemimpin

45. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam
melaksanakan pembarantasan korupsi, penegakan hukum serta
penyelamatan aset dan kekayaan negara;
5. Menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai
ancaman dari dalam dan luar negeri;
6. Memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan
bangsa; dan
7. Berkomitmen terhadap aspirasi politik termasuk kepada umat
mayoritas Islam (jangan Islamophobia) dan mewujudkan Indonesia
yang berkemajuan.

46. • What Can I/we Do?
Penutup

48. Thank You

49. Terima kasih