Legislasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Realisasi RPJMN 2010-2014 dan Proyeksi RPJMN 2015-2019

  • 324 views
Uploaded on

Workshop Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen-ProRep di Novotel Hotel-Tangerang City Superblok, 10 Juli 2014 …

Workshop Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen-ProRep di Novotel Hotel-Tangerang City Superblok, 10 Juli 2014

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
324
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. 33dadang-solihin.blogspot.com
  • 3. Materi • Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 • Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN • Penilaian Usulan Kerangka Regulasi • Cost and Benefit Analysis Sinergi Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Realisasi RPJMN 2010-2014 • Proyeksi RPJMN 2015-2019 4dadang-solihin.blogspot.com
  • 4. Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 RPJM 4 (2020-2024) RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pemba- ngunan secara menye- luruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masya- rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Prinsip dan Koridor Kerangka Regulasi • Untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD-RI 1945. • Dengan mempertimbangkan dampak, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat. • Dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik. • Dengan melibatkan stakeholder terkait • Kerangka Regulasi Jangka Menengah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN. • Kerangka Regulasi Tahunan untuk mendukung pelaksanaan RKP untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. Kebijakan vs Regulasi Kebijakan Regulasi 1. Pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif tindakan 1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih 2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi. 2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan 3. Mengarahkan perubahan: bersifat fleksibel dan dinamis. 3. Mengelola ketertiban: perubahan harus berlangsung secara tertib 4. Bebas norma: perubahan kebijakan dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau dalam format regulasi, ia harus patuh norma. 4. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma, harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain). 5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan kebijakan nasional/sektoral/regional ke dalam sistem regulasi nasional dalam rangka penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan bernegara. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Pengintegrasian Kebijakan dengan Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas • Melakukan identifikasi awal Kebutuhan Regulasi berdasarkan hasil kajian penyusunan kebijakan dalam RPJMN. • Berdasarkan hasil identifikasi awal, melakukan penyusunan arah Kerangka Regulasi sejalan dengan proses teknokratik penyusunan draft RPJMN. • Bersama Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembahasan bersama untuk menyusun pengintegrasian antara Kebijakan dan Kerangka Regulasi Jangka Menengah sebagai dasar penyusunan Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Pengintegrasian Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan arah Kerangka Regulasi kepada K/L untuk memperoleh tanggapan, dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka menengah Pemerintah. • K/L dalam memberikan tanggapan wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator penyusunan RPJMN • Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, K/L dapat mengusulkan arah Kerangka Regulasi selain yang telah disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM disertai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Pengintegrasian Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Berdasarkan hasil konsultasi dimaksud, K/L menyampaikan hasil tanggapannya kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi bahan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah Pemerintah • Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, melakukan review untuk memastikan konsistensi arah Kerangka Regulasi terhadap arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan prioritas nasional. • Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Sekretaris Negara melakukan pertemuan untuk membahas Kerangka regulasi yang sejalan dengan RPJMN. dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. Pengintegrasian Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Hasil pembahasan dengan 5 kementerian dimaksud menjadi draft Arah Kerangka Regulasi yang akan menjadi bahan Prolegnas Jangka Menengah Pemerintah dan menjadi satu kesatuan dengan draft teknokratis RPJMN. • Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM menyampaikan Draft RPJMN yang berisi kebijakan prioritas dan Arah Kerangka Regulasi kepada Presiden untuk memperoleh arahan. • Draft RPJMN selanjutnya disampaikan oleh Presiden kepada DPR untuk dikonsultasikan. • Prolegnas jangka Menengah Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN selanjutnya dibahas bersama dengan usulan inisiatif DPR untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. Prosedur Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Draft awal kebutuhan regulasi disusun oleh masing-masing Kedeputian sektor berdasarkan hasil kajian studi RPJM termasuk hasil evaluasi dari regulasi terkait yang diidentifikasi bermasalah dan/atau menghambat pencapaian tujuan Pembangunan nasional pada periode sebelumnya • Hasil evaluasi meliputi urgensi pembentukan regulasi; menjawab apakah regulasi yang ada tidak cukup; dan review terhadap peraturan yang ada • Draft awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang ditetapkan sedapat mungkin telah melalui analisis biaya dan manfaat dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam draft RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. Prosedur Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Dalam membahas kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi dari satu kedeputian sektor yang membutuhkan dukungan dari Kedeputian sektor lain wajib melakukan koordinasi dan komunikasi sejalan dengan kebijakan pembangunan yang akan dicapai • Hasil koordinasi dan komunikasi pembahasan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan • Deputi Polhukhankam melakukan konsolidasi dengan Deputian Pendanaan serta Deputi-deputi Sektor untuk memastikan kebutuhan regulasi dan/ atau kerangka regulasi, pembiayaan dan kerangka kelembagaan sejalan dengan proses penyusunan teknokratis RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. Prosedur Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi • Hasil konsolidasi terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah • Hasil konsolidasi deputi Polhukhankam dgn deputi pendanaan dan kedeputian sektor menjadi bahan identifikasi awal penyusunan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi • Bahan identifikasi awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi dibahas bersama Kedeputian Polhukhankam dan Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menjadi draft Prolegnas Jangka Menengah Pemerintah • Draft Prolegnas Jangka Menengah Pemerintah disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian/Lembaga untuk memperoleh tanggapan. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Tahapan Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi 1. Evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada yang memuat substansi kebijakan terdahulu. 2. Pengkajian yang meliputi kegiatan: a. identifikasi masalah (problem definition); b. penetapan tujuan (objective setting); dan c. identifikasi regulasi yang ada (existing regulation). 4. Penelitian yang meliputi kegiatan analisis mendalam (indepth analysis) terhadap hasil pengkajian termasuk Analisis Biaya dan Manfaat. 5. Proses pembentukan regulasi mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. Naskah Akademik dan RUU REKOMENDASI ≠ REGULASI REGULATORY POLICY (UU) REKOMENDASI = REGULASI 1. REGULATORY POLICY (PP KEBAWAH) 2. NON REGULATORY POLICY KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI ALTERNATIVE POLICY UU RUU Pembahasan EVALUASI PENGKAJIAN PENELITIAN Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation PENELITIAN: 1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost effectiveness analysis. 2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU 3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi: a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah) b. Kegiatan lain yang bersifat executorial 18dadang-solihin.blogspot.com
  • 18. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi dadang-solihin.blogspot.com 19 • Evaluasi urgensi pembentukan regulasi; • review terhadap peraturan yang ada Identifikasi Awal Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi yang sinergi dengan kebijakan termasuk melakukan analisis biaya dan manfaat Draf Background Study RPJMN Teknokratik Draf RPJMN Teknokratik DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM DEPUTI – DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
  • 19. Identifikasi Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 20 1. Isu Strategis 2. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 3. Arah Kerangka Regulasi 4. Kebutuhan Regulasi 5. Urgensi Pembentukan/ Revisi UU 6. Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait 7. Direktorat Penanggung Jawab 8. Direktorat Terkait
  • 20. Contoh dadang-solihin.blogspot.com 21 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
  • 21. dadang-solihin.blogspot.com 22 1. Isu Strategis • Penyelesaian kasus pertanahan pada pengadilan cenderung berlarut-larut karena yurisdiksi yang tidak jelas 2. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Percepatan penyelesaian kasus pertanahan di pengadilan 3. Arah Kerangka Regulasi • Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan 4. Kebutuhan Regulasi Peraturan tentang pembentukan kamar khusus pertanahan di Pengadilan Negeri yang meliputi: • Tata Cara Beracara di Pengadilan Negeri Khusus untuk kasus-kasus pertanahan; • Hakim yang mengadili; • Bentuk keputusan; • Jenjang karier SDM hakim; dan • Pelatihan khusus bagi aparat terkait seperti: hakim, panitera, jaksa, dan kepolisian.
  • 22. dadang-solihin.blogspot.com 23 5. Urgensi Pembentukan/ Revisi UU • Yurisdiksi kasus pertanahan yang belum jelas sehingga satu kasus pertanahan bisa diproses pada beberapa peradilan yang berbeda. Sehingga keputusan yang dikeluarkan terhadap satu kasus dapat berbeda-beda dan sulit di eksekusi • Kerangka waktu penyelesaian kasus pertanahan tidak dibatasi sehingga dengan tiga kemungkinan pengadilan yang berbeda menjadi semakin berlarut-larut • Percepatan penyelesaian kasus pertanahan dapat meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah yang berdampak pada pembentukan kondisi yang kondusif bidang ekonomi, sosial- budaya, politik, juga dapat mengurangi dan mencegah timbulnya konflik 6. Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait • Belum ada peraturan perundangan yang mengatur pembentukan kamar khusus pertanahan di pengadilan negeri dan juga perangkat peradilannya sehingga belum dapat dilakukan evaluasi 7. Direktorat Penanggung Jawab 8. Direktorat Terkait • Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan • Direktorat Hukum dan HAM
  • 23. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. 1. Policy/Kebijakan dadang-solihin.blogspot.com 25 Penilaian Keterangan 1. Apakah substansi proposal usulan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan? 2. Apakah substansi proposal usulan berpotensi konflik/ inkonsisten dengan kebijakan sektor lain? Tujuan utama analisis kebijakan ini adalah untuk menilai konsistensi antara kebijakan/ regulasi yang diusulkan • Konsistensi dengan kebijakan/ regulasi lain yang terkait. • Konsistensi dengan tema dan kebijakan/ prioritas nasional pada RPJMN
  • 25. 2. Regulasi/Legalitas dadang-solihin.blogspot.com 26 Penilaian Keterangan 1. Jelaskan apakah substansi kebijakan telah sesuai dengan tingkat regulasi yang diusulkan (i.e. UU)? 2. Sebutkan regulasi lain yang mengatur substansi yang sama? Tujuan utama analisis regulasi/ legalitas adalah untuk menjaga ‘sistem regulasi nasional’ baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar tetap ‘sederhana dan tertib’. • Kualitatif: menjaga/mengelola kualitas regulasi dan mencegah potensi konflik, inkonsisten, duplikasi, dsb. • Kuantitatif:mengelola proporsi regulasi agar tetap rasional.
  • 26. 3. Proyeksi Finansial dadang-solihin.blogspot.com 27 Penilaian Keterangan 1. Berikan gambaran awal mengenai proyeksi finansial (CBA atau CEA) yang timbul apabila kebijakan ini diimplementasikan Catatan: • Proyeksi finansial meliputi aspek-2 yang dapat diukur dengan uang dan bersifat kuantitatif/dapat dikuantitatifkan. Tujuan utama analisis finansial ini adalah untuk meningkatkan efisiensi regulasi dengan membandingkan • Biaya pembentukan, penerapan dan penegakan regulasi, • Potensi manfaat yang diperkirakan akan di diperoleh. • Analisis dilakukan dengan CBA atau CEA
  • 27. 3. Proyeksi Finansial dadang-solihin.blogspot.com 28 Penilaian Keterangan 2. Berikan gambaran awal mengenai proyeksi sosial (CBA atau CEA) yang timbul apabila kebijakan ini diimplementasikan Catatan: • Proyeksi sosial meliputi aspek-aspek sosial yang bersifat kualitatif/ tidak dapat dikuantitatifkan. • Penilaian secara umum memberikan penilaian dan pertimbangan(berdasarkan informasi di atas) mengenai perlu atau tidak perlunya suatu proposal dari K/L untuk diakomodasi di dalam RPJM. • Penilaian secara umum juga dapat merekomendasikan pilihan tindakan lain (misalnya pengaturan pada regulasi di bawah UU).
  • 28. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. Tahap 1: Identifikasi Siapa Saja yang Terkena Dampak dan Pengaruh dari Isu Strategis dadang-solihin.blogspot.com 30 Langkah Keterangan Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari: 1. Pemerintah, 2. Sektor privat/swasta/bisnis 3. Organisasi-organisasi masyarakat sipil 4. Kelompok-kelompok dan golongan-golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak, orang tua, suku, dan lain sebagainya) Semakin banyak pihak yang bisa teridentifikasi maka analisis akan semakin kaya.
  • 30. Tahap 2: Identifikasi Biaya dan Manfaat Apa yang akan Diperoleh oleh Masing-masing Pihak Terkait dadang-solihin.blogspot.com 31 Langkah Keterangan 1. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Berapa? 2. Apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang? 3. Apakah ada dampak menurunnya kesehatan? 4. Apakah ada dampak kehilangan mata pencaharian 5. Apakah ada dampak terhadap keselamatan jiwa? 6. Apakah ada dampak terhadap kehilangan lingkungan tempat tinggal yang baik? 7. Apakah ada dampak terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik? 8. Apakah ada dampak terhadap kebebasan berkumpul? 9. Apakah ada dampak terhadap kebebasan beragama? 10.Apakah ada dampak terhadap diskiriminasi? 11.Apakah ada dampak terhadap persaingan usaha dan kemudahan perijinan? 12.Apakah ada potensi korupsi? Urut-urutan ini berlaku sebagai daftar periksa (scorecard) untuk alat bantu identifikasi awal mengenai biaya dan manfaat suatu kebijakan.
  • 31. Tahap 3: Kuantifikasi atas Dampak Kebijakan dadang-solihin.blogspot.com 32 Langkah Keterangan • Pada langkah ketiga ini pembuat kebijakan diminta untuk melakukan kuantifikasi atas tiap dampak dari kebijakan. • Tidak seluruh dampak mudah dikuantifikasi, namun dianjurkan untuk memonetasinya seoptimal mungkin • Setiap pengeluaran yang mampu dinilai secara ekonomis oleh masing-masing aktor harus bisa diidentifikasi secara riil, dengan menggunakan asumsi dasar yang paling umum. • Sementara untuk aktivitas yang belum bisa diidentifikasi nilai ekonomisnya maka alternatif yang diusulkan adalah dengan menghitung potensi manfaat yang hilang apabila kebijakan tersebut tidak diambil.
  • 32. Tahap 4: Valuasi Terbatas dadang-solihin.blogspot.com 33 Langkah Keterangan • Pada langkah ini pembuat kebijakan bisa menggunakan teknik tersendiri yang diperkenalkan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi. • Pada tahapan awal, biasanya ditentukan impact yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi atau tidak. • Apabila bisa, biasanya digunakan market price untuk menilainya. • Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan willingness to pay dalam konteks keuntungan atau willingness to accept dalam konteks biaya. • Tahapan valuasi ini kemungkinan besar membutuhkan supply data lebih jauh karena untuk membuktikan market price dan willingnes to pay bisa jadi K/L belum memiliki sumberdaya-nya. • Selain verifikasi soal market price/ willingnes to pay, studi perilaku (behavioural studies) patut dipertimbangkan sebagai salah satu alat bantu untuk menentukan valuasi.
  • 33. Tahap 5: Kuantifikasi Sepenuhnya dadang-solihin.blogspot.com 34 Langkah Keterangan • Pada langkah kelima semua manfaat dan biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam satuan mata uang. • Jadi, pada tahapan ini, pembuat kebijakan telah dapat menentukan pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil. Cukup jelas.
  • 34. dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. Capaian RUU Prolegnas 2010-2013 (RUU yang disetujui DPR) • Dari 247 RUU yang diusulkan sebagian besar merupakan UU yang: 1. Masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka (DKT), yaitu UU yang terpaksa harus disahkan karena terkait dengan: • APBN setiap tahunnya, • Adanya putusan MK yang menyebabkan UU harus berubah, • Adanya perjanjian/ kerjasama internasional sehingga harus diratifikasi oleh DPR, • Adanya pembentukan daerah Prov/Kab/Kota, • Adanya perubahan Perppu menjadi UU 2. UU yang merupakan usulan DPR tetapi secara substansi tidak/ kurang begitu urgen, misalnya seperti: RUU tentang Keinsinyuran, RUU tentang Arsitek, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga, dll dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. Capaian RUU Prolegnas 2010-2013 (RUU yang disetujui DPR) Catatan: • Apabila jumlah capaian tsb dibandingkan dengan jumlah RUU yang menjadi program pembentukan berdasarkan Keputusan DPR tentang Persetujuan Penetapan Prolegnas Tahun 2010-2014 yang berjumlah 247 RUU, maka persentase jumlah capaian baru mencapai 36,84%. • Sedangkan apabila yang dihitung hanya capaian RUU substantif yang sudah disetujui DPR saja, maka capaiannya hanya 19,43%. dadang-solihin.blogspot.com 37 Tahun 2010 2011 2012 2013 Jumlah RUU Prioritas 73 (ditambah 5 DKT) 91 (ditambah 5 DKT) 69 (ditambah 5 DKT) 75 (ditambah 5 DKT) Jumlah yg disetujui DPR 15 (termasuk 7 RUU dalam DKT) 24 (termasuk 5 RUU dalam DKT) 30 (termasuk 20 RUU dalam DKT) 22 (termasuk 11 RUU dalam DKT) Persentase 20,54% 26,37% 43,47% 29,33% Sumber: Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015‐2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
  • 37. dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 39 Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: Demokrasi Arah Pembangunan Strategi 1. Penataan kelembagaan demokrasi guna membentuk masyarakat madani. 2. Penataan perilaku insan politik agar menjada kebhinekaan. 3. Penyusunan prosedur, mekanisme dan tata cara berdemokrasi yang baik. 4. Penataan kelembagaan ketatanegaraan. 5. Peningkatan kualitas peraturan perundang- undangan. 1. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik yang terkait dengan kelembagaan MPR, DPR, DPD, DPRD, partai politik, pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. 2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MPR, DPR, DPD, DPRD dan partai politik, kode etik dan dewan kehormatan. 3. Pembentukan peraturan mengenai prosedur, mekanisme, dan tata cara berdemokrasi yang teratur, terstruktur, dan terukur. 4. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas lembaga, badan dan/atau komisi yang telah ada serta penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. 5. Penyusunan aturan mengenai rekonseptualisasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, analisa dan evaluasi (review) terhadap peraturan perundang-undangan, restrukturisasi kelembagaan dan penguatan atau pemberdayaan SDM dibidang peraturan perundang- undangan. 6. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang berasal dari berbagai konvensi internasional yang telah diratiikasi pemerintah Indonesia.
  • 39. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 40 Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: Otonomi Daerah Arah Pembangunan Strategi Penataan otonomi daerah yang komprehensif dan konsisten dengan tetap berada dalam bingkai NKRI. 1. Perimbangan keuangan pusat daerah yang lebih adil. 2. Pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, efisien, damai dan bermartabat. 3. Pengembangan kerja sama antar daerah. 4. Pemerataan SDM yang berkualitas tersebar secara proporsional di daerah. 5. Penyelenggaraan otonomi daerah yang menganut prinsip otonomi yang laus, nyata, dan bertanggung jawab.
  • 40. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 41 Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: SDA : Pertambangan, Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian Arah Pembangunan Strategi Peningkatan upaya perlindungan terhadap SDA, lingkungan hidup, pertanahan dan tata ruang. 1. Memperbarui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 2. Merumuskan kembali pengelolaan aset yang terdapat dalam perut bumi. 3. Melakukan review terhadap produk hukum yang terkait dengan perjanjian kontrak karya dengan pihak asing. 4. Memberikan perlindungan terhadap usaha pertanian yang baik dan ramah lingkungan. 5. Melaksanakan konservasi keragaman hayati. 6. Memperkuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. 7. Memberikan ruang pengelolaan SDA kepada daerah sesuai karakteristik wilayah. 8. Mengatur tata cara pengawasan dan akuntabilitas pengelola SDA.
  • 41. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 42 Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: Penataan Ruang Arah Pembangunan Strategi Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil gunda dan berdaya guna dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 1. RTRWN harus menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN, RPJMN, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. RTRWN harus memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, tata guna SDA lainnya dan ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan.
  • 42. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: Hukum Perdata Arah Pembangunan Strategi Pembaruan materi hukum perdata nasional harus dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. 1. Membuat kodefikasi parsial dengan memperhatikan dan mementingkan kejelasan arah, tujuan, sasaran dan fungsi. 2. Untuk hukum yang bersifat netral disusun secara unifikasi. 3. Penyusunan hukum perdata yang mencerminkan kebutuhan khas dari daaerah tertentu disusun secara nonunifikasi. 4. Materi hukum yang diatur meliputi keadaan hukum, perisitiwa hukum, perluasan hukum, dan akibat hukum. 5. Mengakomodasi seluruh rasa keadilan yang mejemuk dengan baik. Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: Hukum Adat Arah Pembangunan Strategi Memperkuat kedudukan hukum adat dalam hukum nasional Menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional dalam pengeloaan SDA dan lingkungan hidup. dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 43. Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: Hukum Internasional Arah Pembangunan Strategi Penciptaan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum perdata, hukum kontrak dan hukum ekonomi. 1. Melakukan pembaharuan KUHPerdata, khususnya Buku III tentang perikatan dan khususnya hukum kontrak. 2. Penyusunan standar kontrak yangs esuai dengan perlindungan konsumen. 3. Melakukan pembaruan yang berkaitan dengan perbankan, lembaga non perbankan. 4. Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang tidak pro rakyat. 5. Mengedepankan penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan niaga. 6. Menentukan posisi dan peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat di bidang hukum keperdataan. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 44. Bidang Hukum: Materi Hukum Sektor: Hukum Pidana Arah Pembangunan Strategi 1. Percepatan pembahasan RUU tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan RUU Tentang Hukum Acara Pidana. 2. Percepatan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 1. Koordinasi antara pemerintah dan DPR dengan membuka partidsipasi dari pihak-pihak terkait dan masyarakat. 2. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana dan hukum acara pidana. 3. Meninjau kembali pengaturan hubungan antar kelembagaan dalam sistem peradilan. 4. Penetapan secara penuh sistem yurisprudensi di pengadilan. 5. Menyusun strategi penegakan hukum dalam bangsa yang majemuk dan luas. 6. Menguatkan sistem keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. 7. Penguatan masyarakat adat dalam sistem pidana nasional. 8. Melakukan analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan korupsi di semua sektor. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 45. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 Bidang Hukum: Kelembagaan dan Penegakan Hukum Sektor: Kelembagaan Hukum Arah Pembangunan Strategi Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai akibat inefisien dan kurang efektifnya birokrasi dalam pelayanan publik. 1. Perbaikan sistem birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efisien 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi birokrat. Bidang Hukum: Kelembagaan dan Penegakan Hukum Sektor: Penegakan Hukum Arah Pembangunan Strategi Kejelasan kewenangan antar institusi penegak hukum 1. Pembenahan tumpang tindik kewenangan antara kepolisian, kejaksaaan dan KPK. 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penegak hukum dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 46. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 Bidang Hukum: Pelayanan Hukum Sektor: Peningkatan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Arah Pembangunan Strategi Peningkatan kualitas dan pelayanan hukum kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan 1. Penyediaan anggaran bantuan hukum. 2. Peningkatan pran kantor advokat/pengacara, LSm dan organisasi penegak hukum. 3. Penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur terkait standar pelayanan minimal. 4. Optimalisasi peran Ombudsman RI dan Ombudsman Daerah. 5. Penetapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Bidang Hukum: Pelayanan Hukum Sektor: Insentif dan Disinsentif Arah Pembangunan Strategi Insentif dan disintensif dalam pelayanan publik bagi masyarakat. Penerapan insentif (penghargaan) dan disinsentif (pencabutan kemudahan tertentu) dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 47. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum 2015-2019 Bidang Hukum: Bidang Kesadaran Hukum Masyarakat Sektor: Membangun Budaya Hukum Arah Pembangunan Strategi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1. Akselerasi perubahan paradigma setiap aparatur tentang kesadaran hukum. 2. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik. 3. Pembentukan sistem informasi hukum yang ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi. 4. Pendidikan kepada masyarakat melalui kampanye pemanfaatan informasi hukum. 5. Menjaring aspirasi masyarakat dalam proses legislasi dan publikasi atas perkembangan pembahasannya. 6. Pemuktahiran data informasi dari institusi sebagai wujud keterbukaan informasi. 7. Integrasi pendidikan hukum sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum. 8. Pengayaan pendidikan hukum, di luar pendekatan positif/normatif, untuk menjembatani pengetahuan hukum dengan kondisi riil masyarakat. 9. Kemitraan antara pendidikan hukum dengan dunia usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, antara lain melalui penerapan program corporate social responsibility. dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 48. Kendala Pencapaian Target Prolegnas • Jumlah RUU dalam Prolegnas, baik jangka menengah maupun prioritas tahunan, terlalu banyak dan belum sepenuhnya memperhatikan kemampuan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan RUU serta ketersediaan waktu legislasi DPR. • Belum ada tools untuk mengkaitkan antara perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dokumen perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011. Padahal seharusnya perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan inline dengan perencanaan pembangunan nasional. • Parameter yang digunakan untuk menentukan RUU yang akan dimasukan dalam prioritas Prolegnas seringkali kalah oleh kepentingan politik. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 49. Kendala Pencapaian Target Prolegnas • Mekanisme pembahasan RUU di lingkungan DPR membutuhkan waktu yang panjang, karena keharusan adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) lebih dulu dan harus mendapatkan persetujuan semua fraksi dan pemerintah. • Belum adanya konsistensi yang pemrakarsa RUU dalam Prolegnas. RUU yang sudah sejak awal menjadi prakarsa Pemerintah atau DPR harus tetap menjadi prakarsa pemrakarsa awal dan tidak boleh dialihkan. • Belum ada sanksi yang jelas apabila Kementerian dilingkungan Pemerintah atau komisi/ alat kelengkapan di DPR tidak berhasil menyelesaikan RUU yang diprakarsainya dalam waktu yang telah ditentukan. dadang-solihin.blogspot.com 50
  • 50. 51dadang-solihin.blogspot.com