Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan tata cara pengelolaan BMD meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penatausahaan BMD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1. Pengelolaan
Barang Milik
Daerah (BMD)
pada BLUD
Puskesmas
TONY GUSLIAWAN, S.E., Akt., M.M
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG
BAWANG

2. CONTENTS
Dasar Hukum
01
Pengelolaan BMD
02
Perencanaan Kebutuhan
dan Penganggaran BMD
03
Pengadaan BMD
04
Penggunaan dan
Pemanfaatan BMD
05
Pengamanan Pemeliharaan BMD
06

3. CONTENTS
Penilaian BMD
07
Pemindahtanganan BMD
08
Pemusnahan BMD
09
Pengadaan BMD
10
Penatausahaan BMD
11
Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian BMD
12

4. DASAR

5. DASAR HUKUM
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
Permendagri Nomor 19
tahun 2016 tentang
Pengelolaan BMD
Permendagri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Derah
Permendagri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi BMD

6. PENGELOLAAN
BARANG MILIK

7. BARANG MILIK DAERAH
Pengertian Barang Milik
Daerah (BMD)
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
1 ayat (39) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 Pasal 1 ayat (16) Barang Milik Daerah adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
maka aktivitas dalam pengelolaan BMD meliputi :
• perencanaan kebutuhan dan penganggaran • pemindahtanganan
• pengadaan • pemusnahan
• penggunaan • penghapusan
• pemanfaatan • penatausahaan
• pengamanan dan pemeliharaan • pembinaan, pengawasan dan pengendalian
• penilaian

8. SIKLUS PENGELOLAAN
BMD

9. PARADIGMA
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Dikelola tanpa
pendekatan sistem
yang baik
Status dan
nilai yang
tidak jelas
Penggunaan dan
pemanfaatan yang
tidak optimal
Sekadar
kegiatan
administratif
semata
PROBLEM

10. Sesuai Peraturan Pemerintrah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1),
Pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai
berikut :
Setiap pengambilan
keputusan dalam
rangka pengelolaan
BMD harus
dilakukan sesuai
fungsi, kewenangan
dan tanggung jawab
masing-masing.
FUNGSIONAL
Pengelolaan BMD
harus
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
perundangan yg
berlak
KEPASTIAN HUKUM
penyelenggaraan
pengelolaan BMD
harus transparan
terhadap hak
masyarakat dalam
memperoleh hak
informasi
TRANSPARANSI
Arah pengelolaan BMD
agar sesuai batasan
standar kebutuhan
dalam rangka
menunjang
penyelenggaraan
tupoksi secara
optimal
EFISIENSI
Setiap kegiatan
pengelolaan BMD
harus dapat
dipertanggungjawabk
an
kepada
stakeholder/rakyat.
.
AKUNTABILITAS
Pengelolaan BMD harus
didukung adanya ketepatan
jumlah dan nilai
barang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan
dan pemindahtanganan BMD
serta neraca
Pemerintah.
KEPASTIAN NILAI

11. PERENCANAAN
KEBUTUHAN DAN
PENGANGGARAN BMD

12. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
BMD
Perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan,
pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD
dan selanjutnya merupakan dasar bagi SKPD dalam mengusulkan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan
angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan
anggaran dengan berpedoman pada standar barang, standar
kebutuhan, dan/atau standar harga.
Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas
beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran
yang tersedia dengan kata lain adalah fungsi pokok masing-masing
SKPD sesuai dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Perencanaan ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
• barang apa yang dibutuhkan (jumlah,
spesifikasi, dll);
• siapa yang mengurus dan siapa yang
menggunakan
• dimana dibutuhkan • alasan-alasan kebutuhan
• bilamana dibutuhkan • cara pengadaan
• berapa biaya

13. PENGADAAN
BARANG MILIK

14. PERATUTAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BLUD
Perpres 12 Tahun
2021 tentang
Perubahan atas
Peraturan
Presiden Nomor 16
Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan LKPP No. 5
Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa yang
Dikecualikan pada
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Permendagri Nomor
79 Tahun 2018
tentang Badan
Layanan Umum
Daerah
Peraturan Kepala
Daerah dan
Peraturan
Pimpinan BLUD

15. PERPRES 12 TAHUN
2021
Dikecualikan dari ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini adalah
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum/Badan Layanan Umum
Daerah
Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU/BLUD
diatur tersendiri dengan peraturan
pimpinan BLU/BLUD
Dalam hal BLU/BLUD belum memiliki
peraturan PBJ tersendiri,
pelaksanaan pada BLU/BLUD
berpedoman pada Peraturan Presiden
ini
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengecualian dalam Pengadaan
Barang/Jasa diatur dengan Peraturan
Kepala Lembaga.
Pasal 61

16. PERATURAN LKPP N0. 5
TAHUN 2021
Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD yang pembiayaannya sebagian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD dapat menggunakan
peraturan pimpinan BLU/BLUD
Ketentuan terkait pelaku dan organisasi Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD
mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD diatur dengan peraturan pimpinan
BLU/BLUD, BLU/BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam
aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data
Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Pasal 3

17. LAMPIRAN PERATURAN LKPP N0. 5
TAHUN 2021
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLU/BLUD.
Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan best practice lainnya
sebagai rujukan.
Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD disesuaikan
dengan tujuan organisasi BLU/BLUD dalam rangka menunjang tata kelola
organisasi yang baik.
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD secara umum meliputi
perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan,
pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
Pengadaan barang/Jasa di BLU/BLUD dilaksanakan berdasarkan peraturan pimpinan BLU/BLUD.
Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi berdasarkan hasil kajian internal
BLU/BLUD, Pemimpin BLU/BLUD dapat mengatur pengadaan barang/jasa dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

18. LAMPIRAN PERATURAN LKPP N0. 5
TAHUN 2021
Pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan, dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan.
Pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLU/BLUD.
Kriteria Penunjukan Langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan
sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLU/BLUD.
Dalam keadaan darurat, BLU dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
Penanganan Keadaan Darurat.
Pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap
dilakukan.
Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang
pengadaan barang/jasa, seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia
barang/jasa melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)/vendor management system (VMS).

19. PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN
2018
Pasal 76
Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan
ketenturan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
• Jasa layanan
• Hibah tidak terikat
• Hasil Kerjasama dengan pihak lain, dan
• Lain-lain pendapatan yang sah
Diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

20. PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN
2018
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Kepala Daerah bertujan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih
bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana. cepat serta mudah menyesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
Pasal 78
Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
• Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah
• Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah

21. PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN
2018
Pasal 79
Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
Pelaksana pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk
melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

22. PENGADAAN PADA BLUD
PUSKESMAS
STRATEGI
Perlu menyusun rencana tindakan dalam
pengadaan barang/jasa yang efektif
dan efisien untuk menjamin
ketersediaan barang/jasa yang lebih
bermutu, lebih murah, proses
pengadaan yang sederhana, cepat serta
mudah dengan menyesuaikan dengan
kebutuhan

23. PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

24. PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH
Penggunaan Barang Milik
Daerah
Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang
bersangkutan.

25. PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan

26. PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH
Bentuk-bentuk Pemanfaatan Barang
Milik Daerah

27. PENGAMANAN
PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH

28. Penggunaan Barang Milik
Daerah
Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan
Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; pengamanan fisik untuk tanah
dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas,
selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan
pemeliharaan
Prosedur pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain tanah dan bangunan dilakukan
dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status
kepemilikan.

29. Pemeliharaan Barang Milik
Daerah
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kedaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang
sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi
asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit
pemakaian maupun dari segi keindahan.
Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris. Ada tiga
bentuk Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yaitu :
Pemeliharaan ringan. Pemeliharaan yang dilakukan sehari hari oleh Unit pemakai/ pengurus
barang tanpa membebani anggaran.
Pemeliharaan sedang. Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga
terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
Pemeliharaan berat. Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh
tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan
kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

30. PENILAIAN
BARANG MILIK

31. PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
Penilaian BMD adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini atas
nilai suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMD. Nilai yang dihasilkan
dari kegiatan penilaian berupa nilai wajar, dimana istilah nilai wajar tersebut merupakan penyebutan
istilah nilai pasar dalam ilmu akuntansi.
Kegiatan penilaian dalam rangka pengelolaan BMD merupakan implementasi Tindakan untuk
mendukung kepastian nilai, yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai Barang dalam rangka
optimalisasi pemanfataan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan Neraca Pemerintah
Daerah. Metodologi yang lazim digunakan dalam proses penilaian adalah pendekatan data pasar,
pendekatan biaya, pendekatan pendapatan.

32. PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK
DAERAH

33. PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
Pemindahtanganan BMD adalah pengalihan kepemilikan BMD. Pemindahtanganan BMD merupakan
rangkaian kegiatan dari pemanfaatan BMD. .Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
Adapun bentuk-bentuk dari pemindahtanganan BMD adalah penjualan dan tukar menukar, hibah, dan
penyertaan modal.

34. PEMUSNAHAN
BARANG MILIK
DAERAH

35. PEMUSNAHAN BARANG MILIK
DAERAH
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap pemohonan penghapusan barang untuk
dimusnahkan yang meliputi :
- Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan tersebut
- Penelitian data administratif
- Penelitian fisik atas barang yang dimohonkan tersebut
Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. PENGHAPUSAN
BARANG MILIK

37. PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH
Penghapusan BMD adalah tindakan penghapusan barang Pengguna dan
penghapusan dari Daftar Inventaris BMD dengan adanya Keputusan Kepala
Daerah. Penghapusan atas BMD dilakukan atas barang tidak bergerak dan
barang bergerak yang didasarkan pada pertimbangan atau alasan¬-alas an
tertentu.
Barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut,
berlebih dan tidak efisien lagi harus dilaporkan kepada Kepala Daerah
melalui pengelola. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah
barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang
diperlukan.

38. PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK

39. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH
Penatausahaan barang milik daerah terdiri dari inventarisasi, pembukuan dan pelaporan. Kegiatan
pelaporan barang milik daerah akan menghasilkan daftar yang disebut Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP) dan Daftar Barang Pengguna (DBP). Kegiatan pelaporan barang milik daerah dilakukan
berjenjang dimulai dari Kuasa Pengguna Barang, ke Pengguna Barang dan digabungkan menjadi satu
di Pengelola atau melalui Pembantu Pengelola Barang.

40. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH
PEMBUKUAN
Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan
sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB). Pembantu pengelola melakukan
koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar
Barang Milik Daerah (DBMD).

41. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH
PENGGOLONGAN BARANG MILIK
DAERAH
Untuk kode kepemilikan barang, provinsi,
kabupaten/kota diatur dalam Permendagri 108
Tahun 2016, sedangkan kode bidang, SKPD, unit/sub
unit kerja akan diatur oleh Perda.
Pada saat pencatatan dalam KIB dan KIR terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan
kodefikasi BMD. Penggolongan barang terdiri dari 2 kode, yaitu kode lokasi dan kode
barang. Kedua kode ini terdiri dari 14 digit. Sehingga setiap barang, nantinya akan
memiliki 2 kode yang masing-masing terdiri dari 14 digit.
KODE LOKASI
Untuk digit pertama dan kedua akan diberikan kode :
a. 00 untuk barang milik pemerintah pusat (BM/KN)
b. 11 untuk barang milik pemerintah provinsi
c. 12 untuk barang milik pemerintah kabupaten/Kota
d. 13 untuk barang milik lainnya

42. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH
PENGGOLONGAN BARANG MILIK
DAERAH
KODE BARANG
Digit ke 1 dan ke-2 dari kode barang menunjukkan golongan barang.
Kode golongan barang diklasifikasikan menjadi 6 golongan, yaitu:
a. Untuk tanah, kodenya adalah 01.
b. Untuk mesin dan peralatan, kodenya adalah 02.
c. Untuk gedung dan bangunan, kodenya adalah 03.
d. Untuk jalan,Irigasi dan Jaringan, kodenya adalah 04.
e. Untuk Aset Tetap Lainnya, kodenya adalah 05.
f. Untuk Konstruksi dalam Pengerjaan, kodenya adalah 06

43. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH
PENGGOLONGAN BARANG MILIK
DAERAH
CONTOH :
Sebuah stetoscope milik pemkot Jakarta yang terdapat di Puskesmas
Kecamatan Cakung (08), Kelurahan Cakung Barang (04), Kecamatan
Cakung (06), Jakarta Utara (05), Provinsi DKI Jakarta (09), diperoleh
tahun 2000 dengan nomor urut 5. Kode lokasi dan Kode Barang adalah :

44. PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK DAERAH

45. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK
DAERAH
Pembinaan
Pembinaan barang milik daerah adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan dan supevisi untuk menjamin kelancaran
penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdayaguna dan berhasil guna.
Lingkup dari pembinaan barang milik daerah meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah

46. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK
DAERAH
Pengawasan
Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya
mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan
perundangundangan.
Lingkup pengawasan BMD menekankan pada prinsip kesesuian dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengendalian
Usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengendalian BMD diperlukan untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan
BMD berjalan sesuai dengan perencanaan kebutuhannya.

47. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK
DAERAH
Prosedur Pengawasan dan
Pengendalian
Prosedur pengawasan dan pengendalian BMD dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Pengecekan status penggunaan BMD. Pemeriksaan status penggunaan BMD untu memastikan
bahwa penggunaan BMD sesuai dengan tupoksi dan efisien.
b. Pengecekan Inventaris Barang. Pengecekan inventaris barang secara fisik oleh SKPD minimal
dilakukan sekali dalam 6 bulan. Untuk barang bergerak pengecekan dapat dilakukan dengan
memeriksa kartu barang gudang.
c. Evaluasi Penggunaan dan Pemanfaatan BMD. Evaluasi penggunaan BMD meliputi kebenaran
penggunaan, penanggung jawab, dan kondisi barang sesuai dengan tupoksi, sedangkan
pemanfaatan berkaitan dengan tanah dan bangunan.
d. Pengendalian BMD. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dilakukan pengendalian terhadap
BMD yang tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhannya. Bentuk kegiatan pengendalian
BMD yang diusulkan harus dinyatakan dengan jelas dengan memertimbangkan temuan
kesenjangan yang diperoleh

48. TERIMA
KASIH
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?