2. V I S I
Menjadi Universitas yang MANDIRI, INOVATIF,
TERKEMUKA di tingkat nasional dan
internasional, PELOPOR pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan humaniora
berdasarkan MORAL AGAMA.
Excellence with Morality
UNAIR2020
BEST500WCU
4. STRATEGY MAP
< 500
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016-2020
Perspektif
Pemangku
Kepentingan
Perspektif
Proses Bisnis
Internal
Perspektif Pertumbuhan
dan Pembelajaran
Perspektif
Keuangan
University Branding
Meningkatkan Kesiapan
Modal Manusia
• Human Capital Strategic
Plan& Implementation
Meningkatkan
Kesiapan Modal
Informasi
• ICT Strategic Plan &
Implementation
Meningkatlan Kesiapan
Modal Organisasi :
• Budaya Akademis
• Sinergi Universitas-
Stakeholders
Peningkatan Kecukupan
& Kemandirian Keuangan
Reputasi
Riset
Reputasi
Bisnis
Ketepatan
Waktu
Studi
Reputasi
Alumni
Reputasi
Pengguna
Meningkatkan :
1. Kualitas Inputs
2. Kualitas
Kurikulum
3. Proses Belajar
Mengajar
4. Kualitas Fasilitas
Reputasi
Pengabdian
Masyarakat
Meningkatkan :
1. Kualitas Agenda
Riset
2. Kualitas dan
Kuantitas Key Scientist
3. Publikasi Riset
4. Fasilitas Riset
Meningkatkan :
1. Kualitas Agenda
Pengabdian
Masyarakat (dampak
sosial tinggi)
2. Kuantitas Key
Fasilitator
3. Jumlah Pusat Kajian
Index reputasi
Meningkatkan :
1. Keberadaan
SBU
2. Manajemen
Profesional
3. Manajemen
Alumni
4. Dana Abadi
Perbaikan Proporsi Pendapatan
Akreditasi Prodi& Institusi Publikasi & Sitasi
Readiness Index
Fee on Revenue (Rp)
% social impact programs
Rekoginisi, Kepercayaan,
dan Kemanfaatan
5. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah
yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006)
Kasus korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 38% dari kasus
yang ditangani oleh KPK (Laporan Tahun KPK 2012)
Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari tahun
ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah. Pengadaan
barang/jasa lebih kurang 30% dari APBN
Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah
akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang publik)
sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan anggaran (best
value for money)
FAKTA PENGADAAN
6. Legislative & Regulatory
Framework
Institutional Framework &
Management Capacity
Integrity &
Transparancy
(Anti Corruption)
Procurement
Operation and
Market Practice
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012
• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)
• RUU
1
2
3 4
• LKPP
• ULP/Pejabat Pengadaan
• LPSE (E-Procurement)
• PA/KPA – PPK – dsb
• Sertifikasi Ahli Pengadaan
• Jabfung PB/J
(Professionalizing the Field)
Sistem
Pengadaan
Publik
• Kewenangan Pengadaan
Langsung
• E-Procurement (terdiri dari e-
Tendering dan
e-Purchasing)
Tranparansi
Pakta Integritas
Kode Etik
4 PILAR PENGADAAN
7. KEBIJAKAN UNIVERSITAS
1
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Universitas Airlangga Sesuai
dengan Kebutuhan dalam Mendukung
Pencapaian Visi Universitas dengan
Pertanggungjawaban yang Akuntabel
10. KEBIJAKAN UNIVERSITAS
1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 sebagai
perubahan Peratutran Presiden No 4 tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah
2. Instruksi Presiden No 1 tahun 2015 tentang
Percepatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2014 tentang
Statuta Universitas Airlangga
4. Peraturan Rektor No 46 Tahun 2017
Landasan Hukum yang Menjadi Acuan :
11. 1. Lebih Sederhana
Perpres PBJ Baru direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih
sederhana dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Hal-hal yang bersifat prosedural,
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.
2. Agen Pengadaan
Dalam Perpres Baru akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan,
Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh
proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.
Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses
swakelola bilamana pelakananya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses
pemilhan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.
Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks
atau tidak biasa dilaksakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak
memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses
pengadaan sendiri.
PERPRES 16 TAHUN 2018
12. 3. Swakelola Tipe Baru
Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe
swakelola, maka pada Perpres PBJ Baru dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe
keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi
masyarakat seperti ICW, dll.
4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering
berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon
dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih
rinci didalam Perpres PBJ Baru.
5. Perubahan Istilah
Perpres PBJ Baru akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah
lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru
tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP
menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.
PERPRES 16 TAHUN 2018
13. 6. Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri
Perpres PBJ Baru akan menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh
untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan
karakteristik lembaga. Fleksilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU.
7. ULP menjadi UKPBJ
Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic
untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
PERPRES 16 TAHUN 2018
14. 8. Batas Pengadaan Langsung
Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta
menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya
tetap dinilai sampai dengan Rp.200 juta.
9. Jaminan Penawaran
Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan
diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi untuk pengadaan diatas Rp.10
Milyar.
10. Jenis Kontrak
Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk
barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan,
gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi
terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak
Payung.
PERPRES 16 TAHUN 2018
15. STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA
Bagian Keempat Pasal 92
1. Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang
sehat
2. Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman / hibah luar
negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
3. Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber
dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan
belanjan negara diatur dengan Peraturan Rektor
KEBIJAKAN UNIVERSITAS
16. KEBIJAKAN UNIVERSITAS
Peraturan Rektor No 46 Tahun 2017
1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Airlangga
dengan sumber dana bukan berasal dari APBN / APBD
(dana masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana
abadi, hasil kegiatan usaha yang sah, kerjasama tridarma
perguruan tinggi, bantuan, hibah dan sumber lain yang
sah)
2. Ketentuan pengadaan barang/jasa dan pemaketan
3. Ketentuan pengadaan tahun tunggal / jamak
4. Ketentuan penunjukkan langsung
5. Bukti perjanjian dan pembayaran
18. PRINSIP PENGADAAN
1. Sesuai kebutuhan
2. Kualitas
3. Efisien
4. Akuntabel
5. Harga wajar
6. Tepat waktu
7. Persaingan sehat
8. Kepatuhan ukum
KEBIJAKAN UNIVERSITAS
19. KEBIJAKAN UNIVERSITAS
4
Proses dan Tahapan Pengadaan di Lingkungan
Universitas Airlangga harus Mengikuti
Prosedur Pengadaan yang telah Ditetapkan
20. HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN
a. Wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil,
usaha mikro , dan koperasi kecil;
b. Nilai sampai dengan Rp. 2, 5 miliar diperuntukan
bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil,
kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha mikro ,
dan koperasi kecil tidak terpenuhi;
c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk
usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil
Hal-hal yang Diperhatikan
21. d. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa
paket kegiatan yang tersebar di beberapa
daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah
e. menyatukan beberapa paket pengadaan yang
menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa
dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil;
Hal-hal yang Diperhatikan
22. e. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud menghindari
pelelangan; dan/atau
f. menentukan kriteria, persyaratan atau
prosedur pengadaan yang diskriminatif
dan/atau dengan pertimbangan yang tidak
obyektif.
Hal-hal yang Diperhatikan
25. Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan
Penunjukan Langsung
e_Purchasing Pengadaan
Langsung
Penunjukan
Langsung
Batasan Nilai
Pengadaan
Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta
(B/PK/Jl)
Sd. Rp 50 juta (JK)
Tidak Terbatas
Syarat penggunaan Barang/jasa yang
dibeli tercantum
dalam e_Katalog
tidak ada, Memenuhi
ketentuan
penunjukan
langsung (Pasal 38
atau Pasal 44)
Proses Pemilihan Melalui SPSE Konvensional
(langsung kepada
Penyedia)
Konvensional
(langsung kepada
Penyedia)
Pemilihan Tanpa Pelelangan
26. eKatalog adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis
dan harga barang/jasa tertentu.
Pencantuman harga dan spesifikasi teknis
suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak
payung antara LKPP dan Penyedia
Barang/Jasa
eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I
melakukan pemesanan barang/jasa melalui
ePurchasing.
Kontrak Payung
27. Tujuan Kontrak Payung
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi
pengadaan;
2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja;
3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang
tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent);
4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi
barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung;
5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang
bersifat berulang atau volume kecil;
6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik;
7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;
8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan
kebutuhan Pemerintah.
28. Lingkup Kontrak Payung
Kontrak Payung tepat digunakan untuk kondisi :
• Barang/jasa yang sudah standard (tidak kompleks), dan nilai belanjanya besar
• Ketika waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat
dipastikan (Indefinite Basis)
• Ketika barang/jasa diperlukan secara terus menerus dalam waktu tertentu
(Repeated Basis)
• Ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan Emergency
Bottleneck
Leverage
Strategic
Routine
Low
Low
High
Total Value / Expenditure
Risk
/
Complexity
High
PotentialGoods/
Services For Framework
Contracting
FA tidak tepat digunakan untuk kondisi :
complex goods and/or services
highly technical goods and/or services
large investment or capital contracts.
As a major interface between the public and the private sectors, public procurement provides multiple opportunities for both
public and private actors to divert public funds for private gain. For example, bribery by international firms in OECD countries is more pervasive in public procurement than in utilities, taxation, judiciary and state capture, according to the 2005 Executive Opinion Survey of the World Economic Forum (see also Annex A).
Untuk menegakan integritas dalam procurement, tidaklah cukup hanya mengandalkan tranparansi. Hal yang penting lainnya adalah membangun profesionalisme pengelola pengadaan dengan standar etika.
