[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan industri Kabupaten Pekalongan. Mencakup latar belakang perlunya rencana tersebut sesuai dengan visi pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Juga menjelaskan ruang lingkup kegiatan yang meliputi survei, analisis potensi, dan penyusunan konsep rencana industri berdasarkan potensi daerah dan peraturan yang berlaku.

1. PENYUSUNAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
KABUPATEN
PEKALONGAN

2. PENDAHULUAN
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab. Pekalongan

3. Latar Belakang
• Visi Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035 yaitu “Indonesia
Menjadi Negara Industri yang Tangguh” ,
Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahum 2015 – 2035 yaitu
“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”
dan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 :
Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera”.
• Mengingat Pengembangan Industri di Kabupaten Pekalongan sangat potensial dan
agar terarah, terencana dan selaras dengan Kebijakan Industri Nasional dan
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan.
• Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kegiatan ini pemerintah daerah berupaya
untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan.
Rancangan yang disusun dari kegiatan ini akan dijadikan masukan dalam menyusun
Draft Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
Pekalongan.

4. Dasar Hukum
Beberapa peraturan dan perundangan menjadi dasar hukum kegiatan rencana penyusunan industri Kabaputen
Pekalongan yaitu:
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015 – 2035
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 146/M-IND/PER/12/2012 tentang Peta
Panduan Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah
• Peraturan Menteri PerinduUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
• Undang-Undang strian No: 41/M-IND/Per/5/2014 tentang Larangan Penggunaan
Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) di Bidang Perindustrian
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah 2009-2029
• Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025
• Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 11 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pekalongan

5. Maksud dan Tujuan
Maksud
membantu pemerintah daerah dalam menyusun Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan sebagai bahan
masukan dalam penyusunan Draft Peraturan Daerah
Tujuan
Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun
draf Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Kabupaten Pekalongan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat
terstruktur dan terarah

6. • stakeholder di
Kabupaten Pekalongan
antara lain pemerintah
daerah, pelaku industri,
investor dan
masyarakat.
Penerima
Manfaat

7. • Ruang lingkup daerah kajian
meliputi seluruh wilayah di Kabupaten
Pekalongan.
Ruang Lingkup
Ruang Lingkup kegiatan ini, antara lain :
• Melakukan survey, pengumpulan data dan informasi
• Melakukan kajian terhadap kebijakan dan peraturan yang ada, serta studi-studi terdahulu yang telah dilakukan, sebagai
dasar program pembangunan industri;
• Melakukan identifikasi rencana pengembangan industri dan sisi keunggulan SDA, industri prioritas, dan kompetensi
SDM, sarana dan prasarana pendukung fasilitas pendidikan, dan lain-lain yang ada di daerah;
• Melakukan identifikasi rencana pengembangan industri dan sarana prasarana pendukung industri seperti infrastruktur
dan sebagainya;
• Melakukan analisis potensi dan daya saing daerah
• Melakukan analisis rantai nilai atas produk industri prioritas, meliputi: analisa pasar, analisa teknologi, analisa SWOT dan
sebagainya
• Melakukan analisis terhadap isu-isu strategis
• Menyusun konsep pembangunan industri prioritas yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, serta rencana aksi
pengembangan industri, pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana industri (infrastruktur dan sebagainya) dengan
memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

8. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang Lingkup kegiatan ini, antara lain :
• Melakukan survey, pengumpulan data dan informasi
• Melakukan kajian terhadap kebijakan dan peraturan yang ada, serta studi-studi terdahulu yang telah dilakukan, sebagai dasar program
pembangunan industri;
• Melakukan identifikasi rencana pengembangan industri dan sisi keunggulan SDA, industri prioritas, dan kompetensi SDM, sarana dan
prasarana pendukung fasilitas pendidikan, dan lain-lain yang ada di daerah;
• Melakukan identifikasi rencana pengembangan industri dan sarana prasarana pendukung industri seperti infrastruktur dan
sebagainya;
• Melakukan analisis potensi dan daya saing daerah
• Melakukan analisis rantai nilai atas produk industri prioritas, meliputi: analisa pasar, analisa teknologi, analisa SWOT dan sebagainya
• Melakukan analisis terhadap isu-isu strategis
• Menyusun konsep pembangunan industri prioritas yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, serta rencana aksi pengembangan
industri, pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana industri (infrastruktur dan sebagainya) dengan memperhatikan Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP);
• Melaksanakan rapat teknik / FGD di daerah sebanyak 2 (dua) kali.
• Menyusun draft lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan.
Ruang Lingkup

9. Lingkup Luaran
• Luaran (output) dari kegiatan ini adalah dokumen rencana induk pembangunan industri daerah
sebagai Rancangan Bahan masukan Draft Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten Pekalongan.
• Memuat hasil kajian tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Pekalongan yang
berisikan :
• Latar belakang, dasar hukum dan sistematika penyusunan RPIK;
• Gambaran umum kondisi daerah terkait pembangunan industri;
• Analisis terhadap isu-isu strategis
• Visi dan Misi Pembangunan Indutri Kabupaten Pekalongan
• Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan
• Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan
• Kebijakan dan program kerja prioritas;
• Indikasi Program Kerja Prioritas;
• Indikator Kinerja Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan.
Ruang Lingkup

10. PENAJAMAN MATERI
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab. Pekalongan

11. Industri
A. Definisi Industri : Menurut UU No. 3 Tahun 2014, Pengertian Industri adalah seluruh bentuk
dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya
industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang
lebih tinggi, termasuk juga jasa industri
B. Klasifikasi industri : Pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan
bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan.
C. Skala Industri : Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri
kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasrakan jumlah
pekerjanya, yaitu:
A. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.
B. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang.
C. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang.
D. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999)
D. Tujuan Industri : Pembangunan Kawasan Industri sebagai mana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, bertujuan untuk:
a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
b. Menikatkan upaya pembanguanan industri yang berwawasan lingkunagan;
c. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
d. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

12. Rencana Pembangunan
Industri
A. Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Pembangunan daerah merupakan seluruh rangkaian dari upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek
kehidupan masyarakat, yang ada di daerah, untuk melaksanakan
tugas mewujudkan tujuan nasional dalam membangun.
Tujuan:
meningkatkan daya saing daerah yang berdampak pada peningkatan
daya saing nasional. Pembangunan industri daerah dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di
sekitarnya.

13. Rencana
Pembangunan Industri
B. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota :
Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Bupati dan Walikota menyusun Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disusun, mengacu pada Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Pasal 5 disusun
dengan memperhatikan :
• Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
• Potensi sumber daya Industri daerah.
• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
• Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
• Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.
Dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan dan penyebaran serta pemerataan industri, maka pengembangan industri
prioritas daerah terutama di daerah tertinggal perlu diprioritaskan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan daerah yang sudah
lebih maju. Sebagai upaya agar pengembangan industri di daerah tertinggal tersebut terarah, terencana, dan selaras dengan Kebijakan Industri
Nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2014 pasal 11.

14. Analisis
Lingkungan Industri
Sumber: Thompson & Strickland (1995)
Gambar 2.1. Hubungan Perubahan Lingkungan Dan Proses Penyusunan Strategi

15. Analisis
Lingkungan Industri
Sumber: Porter (1979); Hariadi (2003)
Gambar 2.2.Tekanan Lima Kekuatan Persaingan Dalam Industri

16. TINJAUAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab. Pekalongan

17. Letak Geografis dan
Administratif
Kabupaten Pekalongan dengan Kota Kajen
sebagai Ibu Kota Kabupaten terletak pada
kedudukan 1090 -109078’ Bujur Timur dan 60-
7023’ Lintang Selatan. Wilayah ini terletak di
bagian utara Propinsi Jawa Tengah dengan batas
administrasi sebagai berikut:
• Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan
• Timur : Kabupaten Batang dan Kota
Pekalongan
• Selatan : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Purbalingga
• Barat : Kabupaten Pemalang, Kabupten
Purbalingga

18. Luas daerah &
Kepadatan Penduduk
Kecamatan
Luas Daerah
(Km2)
Kepadatan Penduduk
per Km2
1 Kandangserang 60.55 549
2 Paninggaran 92,99 379
3 Lebakbarang 58,20 178
4 Petungkriyono 73,59 171
5 Talun 58,57 458
6 Doro 68,45 554
7 Karanganyar 63,48 582
8 Kajen 75,15 780
9 Kesesi 68,51 903
10 Sragi 32,40 1.924
11 Siwalan 25,91 1.465
12 Bojong 40,06 1.577
13 Wonopringgo 18,8 2.264
14 Kedungwuni 22,93 4.215
15 Karangdadap 21,00 1.706
16 Buaran 9,54 4.755
17 Tirto 17,39 4.065
18 Wiradesa 12,70 4.644
19 Wonokerto 15,91 2.943
Jumlah penduduk tahun 2015, berdasarkan proyeksi BPS
tercatat sebanyak 873.972 jiwa yang terdiri dari 434.185
penduduk laki-laki dan 439.787 penduduk perempuan.
Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan
Kedungwuni sebanyak 96.657 jiwa dan jumlah penduduk
paling sedikit berada di Kecamatan Lebakbarang yaitu
sebanyak 10.347 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk di
Kabupaten Pekalongan sebesar 1.045 jiwa/Km2 dengan
wilayah terpadat Kecamatan Buaran yang memiliki
kepadatan penduduk sebesar 4.755 jiwa/Km2.

19. Struktur PDRB
Lapangan Usaha
Struktur (%)
2014 2015
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18,94 19,10
B Pertambangan dan Penggalian 3,19 3,45
C Industri Pengolahan 31,32 31,38
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,14 0,13
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04 0,04
F Kontruksi 6,19 6,17
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,70 13,32
H Transportasi dan Pergudangan 2,46 2,46
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,99 5,07
J Informasi dan Komunikasi 1,89 1,88
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,47 2,48
L Real Estate 1,35 1,35
M,N Jasa Perusahaan 0,27 0,28
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,41 3,36
P Jasa Pendidikan 6,28 6,20
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,33 1,32
R,ST,U Jasa lainnya 2,04 1,98
PDRB 100 100

20. Pertumbuhan Ekonomi
& Inflasi
Tahun Harga Konstan (Rp)
Pertumbuhan
(%)
Harga Berlaku
(Rp)
Pertumbuhan
(%)
2011 10.834.201,09 5,66 11.496.781,11 12,12
2012 11.354.849,90 4,81 12.505.826,24 8,78
2013 12.034.805,89 5,99 13.757.494,78 10,01
2014 12.630.284,32 4,95 15.233.673,73 10,73
2015 13.233.847,73 4,78 16.728.358,67 9,81
Gambar 3.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan
Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2016
Gambar 3.6. Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Dan Nasional
Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2016

21. Jenis Industri &
Tenaga Kerja
No Jenis Industri Unit Usaha
1
Industri logam mesin,elektronika dan aneka
a. Skala besar 9
b. Skala menengah 4.803
c. Skala kecil 7.503
d. Skala rumah tangga 7.983
2
Industri kimia, agro dan hasil hutan
a. Skala besar -
b. Skala menengah 109
c. Skala kecil 1.409
d. Skala rumah tangga 10.454
Jumlah Total
a. Skala besar 9
b. Skala menengah 4.912
c. Skala kecil 8.912
d. Skala rumah tangga 18.437
Jumlah 32.270
Kecamatan Unit Usaha Tenaga Kerja
1 Kandangserang 1.764 3.528
2 Paninggaran 1.156 3.468
3 Lebakbarang 1.173 3.519
4 Petungkriyono 1.209 3.627
5 Talun 982 3.928
6 Doro 611 3.666
7 Karanganyar 841 5.887
8 Kajen 667 4.669
9 Kesesi 1.629 4.887
10 Sragi 659 5.272
11 Siwalan 837 5.859
12 Bojong 1.396 16.752
13 Wonopringgo 1.144 18.304
14 Kedungwuni 5.964 29.820
15 Karangdadap 686 3.506
16 Buaran 4.190 20.950
17 Tirto 2.792 22.336
18 Wiradesa 4.105 20.525
19 Wonokerto 465 3.953
Jumlah 32.270 184.456

22. Jenis Industri &
Nilai Investasi
No. Kecamatan
Industri Besar
Industri
Sedang
Industri Kecil Kerajinan RT
Usaha Naker Usaha Naker Usaha Naker Usaha Naker
1 Kandangserang 0 0 0 0 0 0 733 1383
2 Paninggaran 2 160 0 0 20 58 742 1488
3 Lebakbarang 0 0 0 0 42 86 260 523
4 Petungkriyono 0 0 0 0 0 0 577 1176
5 Talun 1 333 0 0 81 320 1749 3573
6 Doro 0 0 10 258 91 560 1196 1667
7 Karanganyar 1 447 6 123 685 567 769 2053
8 Kajen 0 0 0 0 76 796 1905 3320
9 Kesesi 0 0 6 134 35 241 1722 1947
10 Sragi 1 192 2 72 52 308 386 712
11 Siwalan 2 2477 5 149 28 187 2802 3482
12 Bojong 0 0 28 1111 575 3710 1910 3437
13 Wonopringgo 0 0 11 391 264 1997 964 2341
14 Kedungwuni 55 3785 0 0 888 7775 0 0
15 Karangdadap 0 0 7 191 593 2841 2030 2275
16 Buaran 10 4146 81 3007 685 4468 1965 4091
17 Tirto 3 811 31 828 256 1534 2379 3156
18 Wiradesa 34 2584 78 1588 396 2544 1867 3202
19 Wonokerto 0 0 24 539 179 1431 5049 5945
Jumlah 109 14935 289 8391 4946 29423 29005 45771
No Jenis Industri Nilai Investasi Sektor (Rp)
1
Industri logam mesin,eletronika dan aneka
a. Skala besar 348,544,360
b. Skala menengah 572,288,567
c. Skala kecil 97,740,768
d. Skala rumah tangga 4,850,450
2
Industri kimia, agro dan hasil hutan
a. Skala besar -
b. Skala menengah 21,238,615
c. Skala kecil 19,710,912
d. Skala rumah tangga 16,540,371
Jumlah Total
a. Skala besar 348,544,360
b. Skala menengah 593,527,182
c. Skala kecil 117,451,680
d. Skala rumah tangga 21,390,821
Jumlah 1,080,914,043

23. KEBIJAKAN
Pemberdayaan industri Kecil dan Menengah (IKM)
dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan
teknis, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh
lapangan, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi
pengembangan IKM.
Keberadaan IKM merupakan kekuatan bagi
perekonomian Kabupaten Pekalongan, karena jika IBS
semakin menurun sebaliknya IKM justru akan semakin
meningkat

24. METODOLOGI DAN
PENDEKATAN
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab. Pekalongan

25. Kerangka Pola Pikir Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

26. Rencana Pembangunan Industri Daerah Dalam RPJPN

27. Pembangunan Industri Nasional

28. Berdasarkan RIPIN (PP No. 14 Tahun 2015), Visi Pembangunan Industri Nasional pada
tahun 2035 adalah menjadi negara industri tangguh yang bercirikan :
• Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan.
• Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global.
• Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Dalam rangka mewujudkan visi tahun 2035 tersebut di atas, pembangunan industri
nasional mengemban misi sebagai berikut :
• Mewujudkan Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
• Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
• Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, maju, serta Industri Hijau;
• Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau
penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
• Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
• Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
• Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

29. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional
adalah sebagai berikut :
• Mengembangkan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam
• Pengendalian Ekspor Bahan Mentah dan Sumber Energi
• Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas SDM industri
• Mengembangkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI), Wilayah Pusat Pertumbuhan
Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah
• Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan
kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas
• Pembangunan sarana dan prasarana Industri
• Pembangunan Industri Hijau
• Pembangunan Industri Strategis
• Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
• Kerjasama internasional bidang industri.
Strategi Pembangunan Industri 2035

30. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional, Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak
utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
Secara nasional, beberapa sektor industri andalan sampai tahun 2035 adalah :
• Industri Pangan
• Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
• Industri Tekstil, Kulit Alas Kaki dan Aneka
• Industri Alat Transportasi
• Industri Elektronika dan Telematika (ICT)
• Industri Pembangkit Energi.
Pembangunan Industri Andalan

31. Industri pendukung adalah industri-industri prioritas
yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (enabler)
bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien,
integratif dan komprehensif. Beberapa industri pendukung
tersebut yaitu, Industri Barang Modal, Komponen, dan
Bahan penolong.
Pembangunan Industri Pendukung

32. Pembangunan Industri Hulu
Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai
basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang
dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan
untuk industri hilirnya. Industri hulu tersebut meliputi :
a. Industri Hulu Agro
b. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
c. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

33. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri yaitu :
• Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan
berkelanjutan sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri.
• Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) yang
sesuai di bidang industri.
• Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreatifitas serta inovasi untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keamandirian sektor industri
nasional.
Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam
pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah :
• Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri atau di dalam kawasan
peruntukkan industri
• Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri
• Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri
• Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri
nasional.
Modal Dasar dan Prasyarat

34. Pembangunan sektor industri Provinsi Jawa Tengah dalam jangka panjang ditegaskan
dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor… tahun 2017, tentang Rencana
Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2035. Rencana ini mengacu pada
visi pembangunan industri nasional 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri
Tangguh” dan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “ Menuju Jawa Tengah sejahtera
dan berdikari” Mboten korupsi, mboten ngapusi. Berdasarkan kedua landasan tersebut, maka
ditetapkan visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2035 yaitu “
Terwujudnya industri Jawa Tengah yang berdaya saing dan berkesinambungan”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa
Tengah mengemban misi sebagai berikut:
• Meningkatkan peran industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian
Jawa Tengah;
• Memperkuat dan memperdalam struktur industri Jawa Tengah;
• Membangun dan mengembangkan sumber daya industri;
• Menjamin kepastian berusaha dan persaingan sehat.
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2035

35. Program pembangunan industri Jawa Tengah diterapkan dengan
menetapkan sasaran dan program pengembangan industri unggulan
provinsi. Adapun kriteria yang dipakai dalam penetapan ini antara lain
menyangkut :
• Kriteria unggul meliputi faktor pemasaran, ketersediaan dankontinuitas
bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan
pemerintah;
• Kriteria manfaat mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah
social dan prestise/kekhasan daerah;
• Kriteria penerimaan stakeholder, mencakup faktor kesiapan dan
kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.
Program Pembangunan Industri di Kabupaten Pekalongan

36. Secara spesifik wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki
Industri Prioritas Industri tekstil, kulit, alas kaki dan
aneka, dengan spesifikasi jenis industri berupa :
1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil, serta
2. Industri kerajinan.
Prioritas Industri Kabupaten Pekalongan

37. Sasaran
Periode 2015 – 2019 Periode 2020 – 2024 Periode 2025 – 2035
a. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil
b. Terjadi peningkatan kualitas SDM ahli
c. Revitalisasi mesin dan alat produksi
d. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah
lingkungan
a. Termakannya pasar lokal
b. Peningkatan ekspor industri Tekstil dan Produk Tekstil
c. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan
Intelektual
d. Terwujudnya green industry
a. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Tekstil
dan Produk Tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang
berbahan baku lokal
b. Berkembangnya industri Tekstil dan Produk Tekstil lokal yang
telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor
c. Peningkatan penggunaan produk Tekstil dan Produk Tekstil
untuk pasar lokal
d. Terwujudnya green industri secara maksimal
Strategi
a. Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur
b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development.
Rencana Aksi
Periode 2015 – 2019 Periode 2020 – 2024 Periode 2025 – 2035
a. Memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan
bahan dan kerjasama pemasaran
b. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam
c. Meningkatkan kualitas SDM ahli
d. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi
industri
e. Mengamankan suplai dan diversivikasi energi
f. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil
dan menengah Tekstil dan Produk Tekstil
g. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah
lingkungan
a. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan illegal
produk impor
b. Memperluas wilayah pasar ke pasar ekspor melalui misi dagang
c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan
Intelektual
d. Menyiapkan penerapan SNI
e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah
lingkungan
a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan
serat buatan yang berkualitas tinggi
b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM
industrial (desain, kualitas dan proses produksi)
c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan
produk
d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar
e. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna
organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara
importir
f. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi
standar teknis dan social compliance
g. Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan
aksesoris
h. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk
pada kelas garment fashion design sehingga dapat
memunculkan merek-merek lokal yang dapat bersaing di
pasaran
Program Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kab. Pekalongan

38. Program Pengembangan Industri Kerajinan Kab. Pekalongan
Sasaran
Periode 2015 – 2019 Periode 2020 – 2024 Periode 2025 – 2035
a. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri kerajinan
dan barang seni
b. Terbentuknya basis usaha industri kerajinan dan barang seni yang
tangguh
c. Penguatan aspek pasar
d. Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif
a. Terwujudnya industri kerajinan dan barang seni naional yang mampu
bersaing dipasar dalam dan luar negeri
b. Banyaknya varian desain Kerajinan dan Barang Seni yang telah
diaplikasikan
a. Terbentuknya basis kompetensi inti industri kerajinan dan barang seni
b. Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas
Strategi
a. Mengembangkan klaster kerajinan dan barang seni
b. Mengembangkan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungn sarana produksi dan penguasaan teknologi peroses, serta peningkatan keterampilan SDM industri
kerajinan dan barang seni
c. Mengembangkan industri kerajinan dan barang seni melalui OVOP, pengembangan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah
d. Memberi pioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Rencana Aksi
Periode 2015 – 2019 Periode 2020 – 2024 Periode 2025 – 2035
a. Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan
usaha dan kepastian tempat usaha badi industri kreatif
b. Memberikan dukungan insentif bagi industri kreatif
c. Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI
d. Memberikan keberpihakan akses pemasaran khususnya untuk
pembelian pemerintah dan pengamanan pasar dalam negeri bagi
industri kreatif
e. Memberikan keberpihakan dukungan pengembangan instsitusi /
lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi industri
kreatif
f. Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran murni
(exhibition) atau pameran dagang (trade fair) tingkat nasional dan
internasional di dalam dan di luar negeri
g. Memfasilitasi temu usaha (business matching) dan atau kemitraan
dengan prospektif buyer di dalam maupun di luar negeri
h. Memfasilitasi untuk promosi yang intensif untuk produksi industri
kreatif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur
i. Melakukan pendampingan penerapan desain produk dan atau desain
kemasan sesuai potensi pasar bagi industri kreatif
a. Pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kreatif
b. Melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar
proses produki bagi industri kreatif
c. Melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat
guna termasuk ICT bagi industri kreatif
d. Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimapanan bahan baku
dan bahan penolong bagi industri kreatif
e. Memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku dan bahan
penolong bagi industri kreatif
f. Memberikan keberpihakan dukungan reseach & development dibidang
pengembangan bahan baku/ penolong teknologi, pasar dan desain bagi
industri kreatif
g. Memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan
multilateral dengan negara yang menjadi target strategis ekspor bagi
industri kreatif
h. Memberikan keberpihakan dalam fasilitasi scheme kredit pembiayaan
yang mudah dan murah bagi industri kreatif
a. Memfasilitasi eksplorasi potensi industri kreatif kerajinan dan barang
seni unggulan daerah
b. Memfasilitasi benchmarking produk tren dan peluang pasar bagi industri
kreatif
c. Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi
perkembangan tren pasar bagi industri kreaif
d. Memfasilitasi pengembangan showvase center sebagai uji coba sarana
dan pembelajaran perilaku costumer secara langsung (outlet)maupun
tidak langsung (online)
e. Melakukan pembinaan yang terintegrasi, bersinergi dan meningkatkan
rantai nilai kerajinan dan barang seni

39. Analisis Location Quotient (LQ)
Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki
suatu daerah yaitu sektor-sektor yang mana merupakan sektor basis (basis sector) dan
sektor yang mana bukan sektor basis (non basic sector). Pada dasarnya teknik ini
menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor yang sama pada
daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika
sebagai berikut (Warpani, 1984)
Keterangan :
LQ : Nilai Location Quotient
Si : PDRB Sektor i di Kabupaten Pekalongan
S : PDRB total di Kabupaten Pekalongan
Ni : PDRB Sektor i di Provinsi Jawa Tengah
N : PDRB total di Provinsi Jawa Tengah

40. Analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja atau produktivitas suatu daerah,
pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi
potensial suatu daerah kemudian membandingkannya dengan daerah yang lebih besar
(regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang
yang berhubungan satu sama lain (Arsyad 1999:314). Tiga bidang yang saling berhubungan itu
meliputi :
• Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan
agregat secara sektoral kemudian dibuat perbandingan dengan sektor perekonomian yang
sama sebagai acuan, sehingga diketahui perubahan-perubahan dan perbandingannya.
• Pergeseran proporsional (proportional shift) digunakan untuk mengukur perubahan relatif,
pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih
besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah
perekonomian daerah terkonsentrasi pada industriindustri yang tumbuh lebih cepat
ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
• Pergeseran diferensial (differential shift) digunakan untuk membantu dalam menentukan
seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan
acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari satu industri adalah positif, maka
industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dibanding industri yang sama pada
perekonomian yang dijadikan acuan.
Analisis Shift Share

41. Teknik dalam analisis data menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness,
Opportunities, dan Threats). Analisis SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam
dunia industri. Secara khusus, model analisis SWOT yang akan digunakan dalam studi ini adalah
yang diperkenalkan oleh Krans pada tahun 1992, seperti yang terlihat dalam Gambar Diagram ini
menampilkan matriks enam kotak, dua yang paling atas adalah faktor eksternal, yaitu faktor
peluang dan ancaman/tantangan. Sedangkan di sebelah kiri adalah kotak faktor internal yaitu
kekuatan-kekuatan dan kelemahan sektoral.
Dengan analisis SWOT tahapan faktor-faktor berpengaruh dalam pembangunan daerah
akan ditemukan empat strategi (Karjoredjo, 1999) seperti dalam tabel berikut :
Faktor Eksternal
Faktor Internal
OPPORTUNITIES (O) THREATS (T)
STRENGHTS (S)
COMPARATIVE
ADVANTAGE (SO)
MOBILIZATION (ST)
WEAKNESSES (W)
INVESTMENT
DIVESMENT (WO)
DAMAGE
CONTROL (WT)
Analisis SWOT

42. MANAJEMEN KERJA
Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri
Kab. Pekalongan

43. Tahapan Kegiatan
• Secara umum proses Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri
dari tiga tahapan yaitu (1) tahap persiapan dan pendahuluan; (2)
tahap pendataan dan analisa dan (3) tahap akhir/penyelesaian.

44. Tahap Pendatan dan Analisa
Data yang di perlukan di bagi menjadi dua, yaitu :
a) Data Makro : data yang berasal dari kebijakan-kebijakan lokal terkait dengan pengembangan
pembangunan dan kebijakan Industri baik tingkat pusat, provinsi dan daerah. Data tersebut
diperlukan agar rencana teknis yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya
atau tidak bertentangan dengan kebijakan di tingkat atasnya.
b) Data Mikro : data-data spesifik di dalam wilayah studi yang diperlukan untuk kegiatan analisa.
Perincian data-data tersebut disesuaikan dengan kedalaman materi yang telah ditetapkan
sebelumnya, baik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik pekerjaan, norma yang maupun
kriteria dan parameter akademis

45. Organisasi Kerja
Pengguna Anggaran
Penyedia Jasa
(Direktur CV. Tunas)
Pejabat Pembuat
Komitmen
Pejabat Pelaksana
Teknis KRKP
ar
Error! Bookmark
not defined. Matri
Ket
rkai
an Rencana Pemban
unan Industri Provinsi
dengan UU No. 17
Tahun 2007 dan UU
No. 3 Tahun 201
Tim Teknik Kegiatan
Hubungan Penandatanganan
Kontrak Kerjasama
Hubungan Teknis Kegiatan
Koordinator Tim
(Team Leader)
Tenaga Ahli
Sekretaris/
Bendahara
Bendahara Proyek

46. Jadwal Pelaksanaan
No Kegiatan
Bulan Ke 1 Bulan Ke 2 Bulan ke 3
Minggu ke Minggu ke Minggu Ke
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I Tahap Persiapan & Pendahuluan
1 Pembentukan tim
2 Studi pustaka
3 Kontak dgn instansi terkait
4 Rumusan rona wilayah
5 Rumusan metodologi & renc. Kerja
6 Penyusunan Lap. Pendahuluan
7 Pembahasan Lap. Pendahuluan
8 Revisi Lap. Pendahuluan
II Tahap Pendataan & Analisa
1 Rancangan desain survei
2 Pembentukan tim survei
3 Persiapan administrasi survei
4 Penyiapan bahan dan alat
5 Pelaksanaan survei
6 Kompilasi data hasil survei
7 Analisa data
8 Penyusunan Lap. Antara
9 Pembahasan Lap. Antara
10 Revisi Lap. Antara
III Tahap Akhir
1 Strategi dan Program
Pembangunan Industri
2 Kebijakan dan program kerja
prioritas;
3 Indikasi Program Kerja Prioritas
dan Indikator Kinerja Pembangunan
Industri
4 Draft Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Pekalongan
5 Pembahasan Lap. Akhir
6 Revisi Lap. Akhir
7 Pengumpulan Produk Final

47. Jadwal Penugasan Personil
No Bidang Keahlian
I 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
Tenaga Ahli
1 Team Leader (Tenaga Ahli Ekonomi)
2 Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah
3 Tenaga Ahli Teknik Industri
4 Tenaga Ahli Lingkungan
Tenaga Pendukung
5 Surveyor
6 Administrator
7 Op. Komputer
8 Juru Gambar

48. Outline Laporan Akhir
.
1.Pendahuluan
Berisi kondisi saat ini yang mencakup :
a.Gambaran umum (demografi & ekonomi),
b.Industri (jumlah, jenis, trend),
c.Sentra dan kawasan,
d.Infrastruktur pendukung
2.Visi dan misi pembangunan industri
Merupakan bagian dari visi dan misi
pembangunan daerah yang tidak
bertentangan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) & Kebijakan
Industri Nasional (KIN)
3.Potensi pembangunan industri daerah
Mencakup :
a.Potensi Sumber Daya Alam: data
eksisting, yang telah dimanfaatkan dan yang
belum dimanfaatkan
b.Potensi Sumber Daya Manusia: kondisi
saat ini dan proyeksi di masa depan (5
tahun)
4.Kawasan Peruntukan Industri
Mencakup penetapan daerah dalam
konteks perwilayahan industri: RTRW,
penugasan RIPIN & KIN, dan aspek lain
(frontier, kemaritiman
5.Sasaran dan rencana strategis pembangunan
industri
Mencakup pemetaan potensi industri
berdasarkan sasaran industri KIN, RPJMN
dan aspek lain (globalisasi).
6.Program aksi pembangunan industri
Mencakup penumbuhan, penguatan dan
fasilitasi serta penyiapan infrastruktur
industri (hard dan soft)