Kelompok 1 (2)
• 20120340006

Sofia

• 20120340018

Arya Nur Ihsan

• 20120340033

Fina Maulida Haniy

• 20120340040

Hafi...
Badan Hukum Muhammadiyah
Periodisasi Pimpinan Muhammadiyah
Struktur Organisasi Muhammadiyah
Susunan Pimpinan Pusat Per...
No
1
2
3

Yang Mengeluarkan Surat Keterangan
Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia
Belanda
Besluit (Surat Keput...
No

Nama Ketua

Tahun

I

Ahmad Dahlan, KH.

(1912-1923)

II

Ibrahim, KH.

(1923-1932)

III

Hisjam, KH.

(1932-1936)

IV...
STRUKTUR ORGANISASI MUHAMMADIYAH
Keterangan:
: Garis Pimpinan dan
Tanggung jawab
: Garis Pimpinan Teknis dan
Administratif...
MUKTAMAR
• Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah
yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab P...
TANWIR
• Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah
Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab
P...
PIMPINAN PUSAT
• Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin
Muhammadiyah secara keseluruhan.
• Pimpinan Pusat ...
PIMPINAN WILAYAH
• Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
• ...
PIMPINAN DAERAH
• Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
...
PIMPINAN CABANG
• Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
...
PIMPINAN RANTING
• Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasny...
ORGANISASI OTONOM
• Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah
Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah
...
MAJELIS DAN LEMBAGA
• Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
• Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan y...
MASA JABATAN
• Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan
Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima ...
Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:
Pimpinan Pusat
Pimpinaan Wilayah
Pimpinaan Daerah
Pimpinan Cabang
Pimpinan Ranting
Jama...
Susunan Pimpinan Pusat Periode
2010-2015
PIMPINAN PUSAT
Pimpinan Pusat mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan
Persyarikatan dan mentanfidzkan keputusan Muktamar ...
SEKRETARIS UMUM
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat
yang diserahkan kepadanya. Mengendalikan segala...
SEKRETARIS UMUM
d. Membantu Ketua Umum/Ketua dalam memimpin rapat-rapat
Pimpinan Pusat khususnya ketika mereka berhalangan...
BENDAHARA UMUM
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat
yang diserahkan kepadanya.
b. Menyelenggarakan p...
BENDAHARA UMUM
e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan
Pimpinan Pusat.
f. Mengadakan penilaian terhadap pelaks...
PERKEMBANGAN CABANG ISTIMEWA
MUHAMMADIYAH (PCIM) DI LUAR NEGERI
PCIM Kairo-Mesir:
Pada saat berdiri bernama
Ikatan Keluar...
Struktur Organisasi Muhammadiyah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Struktur Organisasi Muhammadiyah

7,008

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,008
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Struktur Organisasi Muhammadiyah

  1. 1. Kelompok 1 (2) • 20120340006 Sofia • 20120340018 Arya Nur Ihsan • 20120340033 Fina Maulida Haniy • 20120340040 Hafida Setiasri • 20120340051 Gufa Bagus Pamungkas • 20120340084 Yusrina Lukitasari • 20120340085 Aditya Herwanto • 20120340094 Alninda Sukma Hutami • 20120340104 Aji Argo Putro • 20120340115 Muh.Aditya Seto N • 20120340118 Sairanee Charaka • 20120340119 Suraida Hengsa
  2. 2. Badan Hukum Muhammadiyah Periodisasi Pimpinan Muhammadiyah Struktur Organisasi Muhammadiyah Susunan Pimpinan Pusat Periode 2010-2015 Perkembangan Cabang Istimewa Muhammadiyah (Pcim) Di Luar Negeri
  3. 3. No 1 2 3 Yang Mengeluarkan Surat Keterangan Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda 4 Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I 6 Surat Keterangan dari Departemen Sosial R.I Tanggal Surat No 81 22 Agustus 1914 No 40 16 Agustus 1920 No 36 2 September 1921 J.A.5/160/4 8 September 1971 K/162-IK/71/MS 7 September 1971 No.1 9 September 1971 RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH 5 No Badan Hukum 7 8 9 10 12 13 14 Pernyataan dari Menteri Agama R.I. hal : Muhammadiyah sebagai Badan Keagamaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R.I. Direktoral Jendral Pelayanan Medik Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No SK: 14/DDA/1972 10 Pebruari 1972 No SK: 14/DDA/1972/A13 27 Pebruari 1980 23628/MPK/74 24 Juli 1974 155/Yan.Med/Um/1998 22 Pebruari 1988 C2-HT.01.03.A.165 29 Januari 2004 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. AHU-88.AH.01.07 Th 2010 23 Juni 2010
  4. 4. No Nama Ketua Tahun I Ahmad Dahlan, KH. (1912-1923) II Ibrahim, KH. (1923-1932) III Hisjam, KH. (1932-1936) IV Mas Mansur, KH. (1936-1942) V Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) VI AR. Sutan Mansur (1953-1959) VII M. Yunus Anies, H (1959-1962) VIII A. Badawi, KH (1962-1968) IX M. Faqih Usman, KH X AR. Fakhruddin, H (1968-1971) AR. Fakhruddin, H (1971-1990) XI Ahmad Azhar Basyir, H. MA. (1990-1994) XII M. Amien Rais, Dr. H MA. (1994-1995) M. Amien Rais, Dr. H MA. (1995-1998) A. Syafii Maarif, Dr. H (1998-2000) A. Syafii Maarif, Prof. Dr. H (2000-2005) XIV Din Syamsuddin, Prof. Dr. H. (2005-2010) XV Din Syamsuddin, Prof. Dr. H. (2010-2015) XIII (1968)
  5. 5. STRUKTUR ORGANISASI MUHAMMADIYAH Keterangan: : Garis Pimpinan dan Tanggung jawab : Garis Pimpinan Teknis dan Administratif : Garis Pengawasan dan Bimbingan MUKTAMAR TANWIR PIMPINAN PUSAT Majelis Majelis Majelis Majelis Majelis Lembaga Badan Biro Musywil Ortom Ortom Ortom PIMPINAN WILAYAH Majelis Majelis Majelis Majelis Majelis Lembaga Badan Biro Musyda Ortom Ortom Ortom PIMPINAN DAERAH Muscab Majelis Majelis Majelis Majelis Lembaga Badan Ortom Ortom Ortom Musyran Majelis Ortom Ortom Ortom Biro PIMPINAN CABANG Majelis Majelis Majelis Majelis Majelis PIMPINAN RANTING Ortom Ortom Ortom
  6. 6. MUKTAMAR • Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. • Anggota Muktamar terdiri atas: a. Anggota Pimpinan Pusat b. Ketua Pimpinan Wilayah c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah d. Ketua Pimpinan Daerah e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah cabang dalam tiap Daerah f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat. • Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun. • Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  7. 7. TANWIR • Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. • Anggota Tanwir terdiri atas: a. Anggota Pimpinan Pusat b. Ketua Pimpinan Wilayah c. Wakil Wilayah d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat • Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan. • Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  8. 8. PIMPINAN PUSAT • Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. • Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. • Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih. • Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar. • Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir. • Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.
  9. 9. PIMPINAN WILAYAH • Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat. • Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah. • Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah. • Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.
  10. 10. PIMPINAN DAERAH • Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya. • Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah. • Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah. • Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah
  11. 11. PIMPINAN CABANG • Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya. • Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang. • Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang. • Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.
  12. 12. PIMPINAN RANTING • Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya. • Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting. • Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting. • Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.
  13. 13. ORGANISASI OTONOM • Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah. • Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus. • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. • Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir. • Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  14. 14. MAJELIS DAN LEMBAGA • Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga. • Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. • Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. • Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  15. 15. MASA JABATAN • Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun. • Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut. • Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serahterima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.
  16. 16. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah: Pimpinan Pusat Pimpinaan Wilayah Pimpinaan Daerah Pimpinan Cabang Pimpinan Ranting Jama'ah Muhammadiyah Pembantu Pimpinan Persyarikatan Majelis Majelis Tarjih dan Tajdid Majelis Tabligh Majelis Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kader Majelis Pelayanan Sosial Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Majelis Pembina Kesehatan Umum Majelis Pustaka dan Informasi Majelis Lingkungan Hidup Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Lembaga Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Lembaga Penanganan Bencana Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Lembaga Hubungan dan Kerjasama International Organisasi Otonom Aisyiyah Pemuda Muhammadiyah Nasyiyatul Aisyiyah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Hizbul Wathan Tapak Suci
  17. 17. Susunan Pimpinan Pusat Periode 2010-2015
  18. 18. PIMPINAN PUSAT Pimpinan Pusat mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan Persyarikatan dan mentanfidzkan keputusan Muktamar dan Tanwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya berdasar prinsip-prinsip Muhammadiyah serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan Tanwir
  19. 19. SEKRETARIS UMUM a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan Persyarikatan. b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Pusat serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan keputusan sampai kepada penyiapan tanfidznya. c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapatrapat Pimpinan Pusat.
  20. 20. SEKRETARIS UMUM d. Membantu Ketua Umum/Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat khususnya ketika mereka berhalangan. e. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Pusat. f. Mengkordinasikan kegiatan Sekretariat yang dilakukan oleh Unsur Pembantu Pimpinan g. Membina dan mengkordinasikan: i. Biro Organisasi ii. Biro Perencanaan dan Pengendalian Program h. Memimpin dan menyelenggarakan penerbitan BRM
  21. 21. BENDAHARA UMUM a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya. b. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan Persyarikatan. c. Mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Pimpinan Pusat. d. Mengkordinasikan usaha penggalian dana.
  22. 22. BENDAHARA UMUM e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Pimpinan Pusat. f. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Pimpinan Pusat. g. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan Pimpinan Pusat. h. Membina Biro Keuangan dan Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan.
  23. 23. PERKEMBANGAN CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH (PCIM) DI LUAR NEGERI PCIM Kairo-Mesir: Pada saat berdiri bernama Ikatan Keluarga Muhammadiyah (IKM) Kairo – Mesir PCIM Republik Islam Iran PCIM Khartoum – Sudan PCIM Belanda PCIM Jerman PCIM Inggris Calon PCIM Libya: Dalam proses PCIM Kairo, Mesir PCIM Iran PCIM Khartoum, Sudan PCIM Belanda PCIM Jerman PCIM Inggris (UK) PCIM Libya PCIM Kualalumpur, Malaysia PCIM Perancis PCIM Amerika Serikat PCIM Jepang
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×