SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PEBEDAAN DPD,
DPRD, DAN DPR RI
MIDWAY WRITER
DPD
• DPD berkedudukan sebagai lembaga negara yang anggotanya terdiri
atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah
anggota DPD dari tiap provinsi tetap 4 orang dan jumlah
keseluruhannya tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Masa jabatan
anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD
yang baru mengucapkan sumpah janji.
TUGAS WEWENANG DPD
• Mengajukan rancangan undang-undang yan berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah,
• Pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah,
• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan penimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
• Yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah dan peraturan daerah.
DPRD
• Secara garis besar fungsi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota
memiliki tugas yang hampir sama yaitu berkedudukan sebagai salah satu
unsur peyelenggara daerah yang anggotanya berjumlah paling sedikit 35
orang dan paling banyak 100 orang. Anggota DPRD disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dan masa jabatannya adalah 5 tahun yang berakhir pada saat
anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji.
TUGAS WEWENANG DPRD
• membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur,
• membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang
diajukan leh gubernur
• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau
wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
DPR
• DPR sendiri adalah salah satu lembaga tinggi negara di
Indonesia yang anggotanya terdiri dari anggota partai politik
yang dipilih melalui pemilihan umum.
• Anggota-anggota DPR terbagi dalam beberapa fraksi yang
dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas
perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Anggot DPR saat ini berjumlah sekitar 530 anggota.
FUNGSI DPR
• Fungsi Legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden.
• Fungsi Anggaran untuk membahas dan memberikan persetujuan atau
tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang
tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
• Fungsi Pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang dan APBN
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri

More Related Content

What's hot

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatAditya Hardiyanto
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1AlImamIslamicSchool
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraBagoes Prasetya
 
Sistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusatSistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusatciciliaintan
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahannurul khaiva
 
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur PemerintahanTugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur Pemerintahanwylson123
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga LegislatifSoya Odut
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenapotek agam farma
 
Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganYosua S L
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahJajang Sulaeman
 

What's hot (20)

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
 
Pkn broh
Pkn brohPkn broh
Pkn broh
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negara
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusatSistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusat
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatifLembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
 
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur PemerintahanTugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
 
Format kelembagaan
Format kelembagaanFormat kelembagaan
Format kelembagaan
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
 
Tugas pp cely
Tugas pp celyTugas pp cely
Tugas pp cely
 
Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
 
PPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indahPPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indah
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indah
 
Makalah mpr
Makalah mprMakalah mpr
Makalah mpr
 

Similar to Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri

Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDericalonsdale
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahDhea Safitri
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknIrfanHakim54
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxDzakyWiratmoko
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxSecondWeb
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 
Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )
Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )
Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )Arya Dipa
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahSiti Sahati
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
Desentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bDesentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bFrans Dione
 

Similar to Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri (20)

Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
 
Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )
Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )
Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )
 
Dpd mk-ky
Dpd mk-kyDpd mk-ky
Dpd mk-ky
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Modul ppkn
Modul ppknModul ppkn
Modul ppkn
 
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat Daerah
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Makalah dpd
Makalah dpdMakalah dpd
Makalah dpd
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
 
Desentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bDesentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3b
 

More from Midway Writer

Kejujuran Dalam Politik
Kejujuran Dalam PolitikKejujuran Dalam Politik
Kejujuran Dalam PolitikMidway Writer
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaMidway Writer
 
10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai Berkarya
10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai Berkarya10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai Berkarya
10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai BerkaryaMidway Writer
 
10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon
10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon
10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta PohonMidway Writer
 
Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?
Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?
Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?Midway Writer
 
Apa Itu Politik Identitas?
Apa Itu Politik Identitas?Apa Itu Politik Identitas?
Apa Itu Politik Identitas?Midway Writer
 
Perempuan Dalam Politik
Perempuan Dalam PolitikPerempuan Dalam Politik
Perempuan Dalam PolitikMidway Writer
 
3 Tips Mengelola Keuangan
3 Tips Mengelola Keuangan3 Tips Mengelola Keuangan
3 Tips Mengelola KeuanganMidway Writer
 
Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?
Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?
Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?Midway Writer
 
9 Kuliner Legenda Di Jogja
9 Kuliner Legenda Di Jogja9 Kuliner Legenda Di Jogja
9 Kuliner Legenda Di JogjaMidway Writer
 
8 Tips Semangat Di Tempat Kerja
8 Tips Semangat Di Tempat Kerja8 Tips Semangat Di Tempat Kerja
8 Tips Semangat Di Tempat KerjaMidway Writer
 
Apa itu bisnis syariah
Apa itu bisnis syariahApa itu bisnis syariah
Apa itu bisnis syariahMidway Writer
 
Linda afriani, dipinang pks
Linda afriani, dipinang pksLinda afriani, dipinang pks
Linda afriani, dipinang pksMidway Writer
 
Macam Macam Tahun Baru
Macam Macam Tahun BaruMacam Macam Tahun Baru
Macam Macam Tahun BaruMidway Writer
 
8 Tradisi Unik Merayakan Tahun Baru
8 Tradisi Unik Merayakan Tahun Baru8 Tradisi Unik Merayakan Tahun Baru
8 Tradisi Unik Merayakan Tahun BaruMidway Writer
 
Musim Liburan sekolah, Musimnya Khitanan
Musim Liburan sekolah, Musimnya KhitananMusim Liburan sekolah, Musimnya Khitanan
Musim Liburan sekolah, Musimnya KhitananMidway Writer
 
Perempuan Dalam Dunia Bisnis
Perempuan Dalam Dunia BisnisPerempuan Dalam Dunia Bisnis
Perempuan Dalam Dunia BisnisMidway Writer
 

More from Midway Writer (20)

Kejujuran Dalam Politik
Kejujuran Dalam PolitikKejujuran Dalam Politik
Kejujuran Dalam Politik
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu Indonesia
 
10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai Berkarya
10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai Berkarya10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai Berkarya
10 Fakta Mengenai Tommy Soeharto Dan Partai Berkarya
 
10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon
10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon
10 Januari, Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon
 
Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?
Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?
Apa Itu Politik Ujaran Kebencian?
 
Apa Itu Politik Identitas?
Apa Itu Politik Identitas?Apa Itu Politik Identitas?
Apa Itu Politik Identitas?
 
Perempuan Dalam Politik
Perempuan Dalam PolitikPerempuan Dalam Politik
Perempuan Dalam Politik
 
3 Tips Mengelola Keuangan
3 Tips Mengelola Keuangan3 Tips Mengelola Keuangan
3 Tips Mengelola Keuangan
 
Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?
Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?
Siapakah Capres Cawapres Indonesia Nomer 10?
 
9 Kuliner Legenda Di Jogja
9 Kuliner Legenda Di Jogja9 Kuliner Legenda Di Jogja
9 Kuliner Legenda Di Jogja
 
Review Of Aquaman
Review Of AquamanReview Of Aquaman
Review Of Aquaman
 
8 Tips Semangat Di Tempat Kerja
8 Tips Semangat Di Tempat Kerja8 Tips Semangat Di Tempat Kerja
8 Tips Semangat Di Tempat Kerja
 
Apa itu bisnis syariah
Apa itu bisnis syariahApa itu bisnis syariah
Apa itu bisnis syariah
 
Linda afriani, dipinang pks
Linda afriani, dipinang pksLinda afriani, dipinang pks
Linda afriani, dipinang pks
 
Macam Macam Tahun Baru
Macam Macam Tahun BaruMacam Macam Tahun Baru
Macam Macam Tahun Baru
 
8 Tradisi Unik Merayakan Tahun Baru
8 Tradisi Unik Merayakan Tahun Baru8 Tradisi Unik Merayakan Tahun Baru
8 Tradisi Unik Merayakan Tahun Baru
 
3 Amalan Jumat
3 Amalan Jumat3 Amalan Jumat
3 Amalan Jumat
 
Apa Itu IMF ?
Apa Itu IMF ?Apa Itu IMF ?
Apa Itu IMF ?
 
Musim Liburan sekolah, Musimnya Khitanan
Musim Liburan sekolah, Musimnya KhitananMusim Liburan sekolah, Musimnya Khitanan
Musim Liburan sekolah, Musimnya Khitanan
 
Perempuan Dalam Dunia Bisnis
Perempuan Dalam Dunia BisnisPerempuan Dalam Dunia Bisnis
Perempuan Dalam Dunia Bisnis
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri

  • 1. PEBEDAAN DPD, DPRD, DAN DPR RI MIDWAY WRITER
  • 2. DPD
  • 3. • DPD berkedudukan sebagai lembaga negara yang anggotanya terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari tiap provinsi tetap 4 orang dan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah janji.
  • 4. TUGAS WEWENANG DPD • Mengajukan rancangan undang-undang yan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, • Pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, • Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan penimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. • Yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
  • 6. • Secara garis besar fungsi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota memiliki tugas yang hampir sama yaitu berkedudukan sebagai salah satu unsur peyelenggara daerah yang anggotanya berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Anggota DPRD disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan masa jabatannya adalah 5 tahun yang berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji.
  • 7. TUGAS WEWENANG DPRD • membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, • membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan leh gubernur • mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
  • 8. DPR
  • 9. • DPR sendiri adalah salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia yang anggotanya terdiri dari anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. • Anggota-anggota DPR terbagi dalam beberapa fraksi yang dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Anggot DPR saat ini berjumlah sekitar 530 anggota.
  • 10. FUNGSI DPR • Fungsi Legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden. • Fungsi Anggaran untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. • Fungsi Pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN