Dokumen tersebut merupakan perubahan anggaran rumah tangga organisasi Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM) Indonesia. Dokumen ini mengatur tentang keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, struktur dan kepengurusan organisasi, pembentukan badan/lembaga, dewan pembina dan etik, hubungan kerja sama, serta kongres, musyawarah dan rapat-rapat organisasi.

1. PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(AFPM) INDONESIA
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Syarat Keanggotaan
Syarat menjadi Anggota Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM) Indonesia
adalah :
a) Warga Negara Indonesia.
b) Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau telah nikah.
c) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan
organisasi lainnya.
d) Pegiat pemberdayaan masyarakat
e) Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.
BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 2
Kewajiban Anggota
Setiap Anggota berkewajiban :
a) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan organisasi lainnya;
c) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan organisasi;
d) Membela kepentingan organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan
organisasi;
e) Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan organisasi;
f) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan organisasi;
g) Membayar iuran anggota.
Pasal 3
Hak Anggota
Setiap Anggota berhak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama;
b) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;

2. c) Memilih dan dipilih;
d) Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
e) Memperoleh pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas;
f) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
Pasal 4
Berakhirnya Keanggotaan
1) Berakhirnya keanggotaan karena :
a) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
b) Diberhentikan;
c) Meninggal dunia.
2) Anggota diberhentikan karena:
a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota;
b) Melanggar Anggara Dasar, Anggaran Rumah Tangga ,Keputusan Kongres, dan atau
Rapat Pimpinan Nasional;
c) Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan
organisasi.
3) Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB III
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
Pasal 5
1) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi terdiri atas:
a) Ketua Umum;
b) Wakil-wakilKetua;
c) Sekretaris Jenderal;
d) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
e) Bendahara Umum;
f) Wakil-wakil Bendahara;
g) Departemen-departemen.
2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat , Dewan Etik dan Dewan
Pembina;
4) Pengurus Harian terdiri atas:
a) Ketua Umum dan wakil-wakil ketua
b) Sekretaris Jenderal dan wakil-wakil sekretaris
c) Bendahara Umum dan wakil-wakil bendahara
d) Ketua Departemen
5) Jumlah Pengurus Harian DPP sebanyak-banyaknya 30 orang.
Pasal 6
1) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas:
a) Ketua.

3. b) Wakil-wakil ketua
c) Sekretaris
d) Wakil-wakil sekretaris
e) Bendahara
f) Wakil-wakil bendahara
g) Divisi-divisi
2) Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah;
4) Dewan Pengurus Harian terdiri atas:
a) Ketua dan wakil-wakil ketua
b) Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris
c) Bendahara dan wakil-wakil bendahara
d) Ketua-ketua Divisi
5) Jumlah Pengurus DPW sebanyak-banyaknya 25 orang.
Pasal 7
1) Susunan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
a) Ketua;
b) Wakil Ketua;
c) Sekretaris;
d) Wakil Sekretaris;
e) Bendahara;
f) Wakil Bendahara;
g) Bidang-bidang
2) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.;
4) Pengurus Harian terdiri dari:
a) Ketua dan wakil ketua
b) Sekretaris dan wakil sekretaris
c) Bendahara dan wakil bendahara
d) Ketua-ketua Bidang
5) Jumlah Pengurus Harian DPD sebanyak-banyaknya 20 orang.
Pasal 8
1) Syarat-syarat menjadi Pengurus AFPM Indonesia:
a) Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan platform perjuangan
organisasi;
b) Memiliki integritas, loyalitas dan tidak tercela;
c) Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
d) Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi.
2) Setiap pengurus AFPM Indonesia dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan
organisasi yang sama, yang bersifat vertikal.
Pasal 9

4. 1) Pergantian antar waktu Pengurus terjadi karena:
a) Meninggal dunia;
b) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
c) Diberhentikan.
2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur sebagai
berikut:
a) Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional;
b) Untuk Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan
Wilayah dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Wilayah
c) Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan
Daerah dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Daerah.
3) Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 10
1) Pengisian pergantian antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Rapat
Pimpinan Nasional;
2) Pengisian pergantian antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah ditetapkan dalam
Rapat Pimpinan Wilayah;
3) Pengisian pergantian antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan dalam Rapat
Pimpinan Daerah;
4) Pengurus pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang
digantikannya.
BAB V
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BADAN /LEMBAGA
Pasal 13
1) Badan / Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan
dalam rangka mengimplementasikan program-program kerja organisasi
2) Badan / Lembaga yang dibentuk dipimpin oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada
pengurus AFPM Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
3) Pengurus Badan / Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Organisasi
sesuai dengan tingkatannya;
4) Badan / Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga sejenis.
BAB VI
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA
Pasal 14
1) Dewan Pembina merupakan badan yang bersifat kolektif;
2) Susunan dan Personalia Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina bersama
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di tingkat Pusat atau Dewan Pimpinan/Ketua Pimpinan
Organisasi sesuai tingkatannya;
3) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pembina ditetapkan oleh Dewan Pembina;

5. 4) Jumlah anggota Dewan Pembina Pusat sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Dewan
Pembina Wilayah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, Dewan Pembina Daerah sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) orang,
BAB VII
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN PERSONALIA DEWAN ETIK
Pasal 15
1) Dewan Etik merupakan badan yang bersifat kolektif dan dibentuk di tingkat pusat;
2) Susunan dan Personalia Dewan Etik ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Rapat
Kerja Nasional;
3) Jumlah anggota Dewan Etik sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang,
BAB VIII
HUBUNGAN KERJA SAMA
Pasal 16
1) Hubungan kerjasama AFPM Indonesia dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi
profesi, Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Bab
XII dari Anggaran Dasar, dilakukan antara lain melalui pelaksanaan program
pemberdayaan, peningkatan kapasitas dalam rangka terwujudnya kemandirian masyarakat;
2) Kerja sama yang dilakukan tersebut dalam kerangka mengimplementasikan visi dan misi
AFPM Indonesia;
3) Kerja sama yang dilakukan dengan pihak manapun harus tetap menjaga harkat dan martabat
AFPM Indonesia;
4) Setiap jenjang kepengurusan AFPM Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan pihak
manapun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam ayat (2) dan (3) di atas.
BAB IX
KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
Kongres dan Rapat-rapat Nasional
Pasal 17
Kongres
1) Kongres dihadiri oleh :
a) Peserta;
b) Peninjau;
c) Undangan.
2) Peserta terdiri atas :
a) Dewan Pimpinan Pusat.
b) Dewan Etik.

6. c) Dewan Pembina Pusat
d) Dewan Pimpinan Wilayah.
e) Dewan Pimpinan Daerah
3) Peninjau terdiri atas :
a) Unsur Badan/ Lembaga yang dibentuk Dewan Pimpinan Pusat.
b) Pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4) Undangan terdiri atas:
a) Perwakilan Institusi/Lembaga.
b) Perorangan.
5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
6) Pimpinan sidang dalam kongres dipilih dari dan oleh peserta kongres;
7) Sebelum pimpinan sidang dalam kongres terpilih, maka pelaksanaan sidang dipimpin oleh
unsur Dewan Pimpinan Pusat AFPM Indonesia;
8) Jumlah hak suara dalam pengambilan keputusan di Kongres terdiri dari; DPP 2 suara, Dewan
Etik 1 suara, Dewan Pembina 1 suara , DPW masing-masing 2 suara dan DPD masing-
masing 2 suara;
9) Peserta yang berasal dari unsur DPW dan DPD adalah Ketua dan Sekretaris.
Pasal 17
Kongres Luar Biasa
1) Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan
ayat (9) berlaku bagi Kongres Luar Biasa;
2) Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam
keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
Dewan Pimpinan Wilayah dan 2/3 Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
a) Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang
memaksa;
b) Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau
Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga
organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
3) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
4) Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres;
5) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres
Luar Biasa tersebut.
Pasal 18
Rapat Pimpinan Nasional
1) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
a) Peserta
b) Undangan
2) Peserta terdiri atas:
a) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
b) Dewan Etik
c) Dewan Pembina Pusat
d) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah
e) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

7. 3) Undangan terdiri atas:
a) Perwakilan Institusi
b) Perorangan
4) Jumlah peserta, dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat.
5) Peserta yang berasal dari unsur DPW dan DPD adalah Ketua dan Sekretaris
Pasal 19
Rapat Kerja Nasional
1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
a) Peserta
b) Undangan
2) Peserta terdiri atas:
a) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
b) Dewan Etik
c) Dewan Pembina Pusat
3) Undangan terdiri atas:
a) Perwakilan Institusi
b) Perorangan
4) Jumlah peserta dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat.
Pasal 20
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
1) Rapat Pleno Dewan Pimpinanan Pusat adalah rapat yang diadakan untuk untuk mengambil
keputusan yang sifatnya taktis dan strategis sesuai dengan situtasi dan kondisi serta
perkembangan lingkungan;
2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Bagian Kedua
Musyawarah dan Rapat-rapat Wilayah
Pasal 21
1) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
a) Peserta;
b) Peninjau;
c) Undangan.
2) Peserta terdiri atas :
a) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah.
b) Dewan Pembina Wilayah
c) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
3) Peninjau terdiri atas :
a) Unsur Badan/ Lembaga yang dibentuk Dewan Pimpinan Wilayah.
b) Pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

8. 4) Undangan terdiri atas:
a) Unsur Dewan Pimpinan Pusat
b) Perwakilan Institusi/Lembaga.
c) Perorangan.
5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
6) Pimpinan sidang dalam Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh peserta;
7) Sebelum pimpinan sidang dalam Musyawarah Wilayah terpilih, maka pelaksanaan sidang
dipimpin oleh unsur Dewan Pimpinan Wilayah AFPM Indonesia;
8) Jumlah suara Musyawarah Wilayah terdiri dari; DPW 2 suara, Dewan Pembina 1 suara , dan
DPD masing-masing 2 suara;
9) Peserta yang berasal dari unsur DPD adalah Ketua dan Sekretaris.
Pasal 22
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
1) Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1)
sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang
diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
a) Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang
memaksa;
b) Dewan Pimpinan Wilayah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
atau Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga
organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah;
4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan
Kongres;
5) Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya
Musyawarah Wilayah Luar Biasa tersebut.
Pasal 23
Rapat Pimpinan Wilayah
1) Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh:
a) Peserta
b) Undangan
2) Peserta terdiri atas:
a) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah
b) Dewan Etik
c) Dewan Pembina Wilayah
d) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
3) Undangan terdiri atas:
a) Perwakilan Institusi
b) Perorangan
4) Jumlah peserta, dan undangan Rapat Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Wilayah;

9. 5) Peserta yang berasal dari unsur DPD adalah Ketua dan Sekretaris.
Pasal 24
Rapat Kerja Wilayah
1) Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:
a) Peserta
b) Undangan
2) Peserta terdiri atas:
a) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah
b) Dewan Etik
c) Dewan Pembina Wilayah
3) Undangan terdiri atas:
a) Perwakilan Institusi/Lembaga
b) Perorangan
4) Jumlah peserta dan undangan Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Wilayah.
Pasal 25
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah
1) Rapat Pleno Dewan Pimpinanan Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk untuk
mengambil keputusan yang sifatnya taktis dan strategis sesuai dengan situtasi dan kondisi
serta perkembangan lingkungan
2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan
Wilayah
Bagian Ketiga
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH
Pasal 26
Musyawarah Daerah
1) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
a) Peserta
b) Peninjau
c) Undangan.
2) Peserta terdiri atas:
a) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
b) Dewan Pembina Daerah
c) Anggota AFPM Indonesia yang sah
3) Peninjau terdiri atas :
a) Unsur Badan/ Lembaga yang dibentuk oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah
b) Pihak-pihak yang diundang oleh pengurus DPD
4) Undangan terdiri atas:
a) Unsur Dewan Pimpinan Wilayah

10. b) Perwakilan Institusi/Lembaga
c) Perorangan
5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah;
6) Pimpinan siding-sidang dalam Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh peserta;
7) Sebelum pimpinan sidang dalam Musyawarah Daerah terpilih, maka pelaksanaan sidang
dipimpin oleh unsur Dewan Pimpinan Daerah AFPM Indonesia;
8) Seluruh anggota AFPM Indonesia yang sah mempunyai hak suara dalam pengambilan
keputusan.
Pasal 27
Musyawah Daerah Luar Biasa
1) Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1)
sampai dengan ayat (8) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa;
2) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang
diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan
Rapat Pleno, disebabkan:
a) Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang
memaksa;
b) Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau
Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah
sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
3) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah;
4) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan
Musyawarah Daerah;
5) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya
Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
Pasal 28
Rapat Pimpinan Daerah
1) Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
a) Peserta.
b) Undangan.
2) Peserta terdiri atas :
a) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
b) Dewan Pembina Daerah
c) Anggota AFPM Indonesia yang sah
3) Undangan terdiri atas:
a) Unsur Dewan Pimpinan Wilayah
b) Perwakilan Institusi
c) Perorangan
4) Jumlah Peserta dan undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh pengurus Dewan
Pimpinan Daerah.
Pasal 29
Rapat Kerja Daerah

11. 1) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
a) Peserta.
b) Undangan.
2) Peserta terdiri atas :
a) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
b) Dewan Pembina Daerah.
c) Anggota AFPM Indonesia yang sah
3) Undangan terdiri atas:
a) Unsur Dewan Pimpinan Wilayah
b) Perwakilan Institusi
c) Perorangan
4) Jumlah Peserta dan undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
Pasal 30
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah
1) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang diadakan untuk untuk mengambil
keputusan yang sifatnya taktis dan strategis sesuai dengan situtasi dan kondisi serta
perkembangan lingkungan;
2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan
Daerah.
BAB X
PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH
DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 31
Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah
1) Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah untuk pertama kali dilakukan oleh Dewan Pimpinan
Pusat AFPM Indonesia atau oleh pihak yang diberi mandat oleh DPP AFPM Indonesia;
2) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) AFPM Indonesia dibentuk di tingkat provinsi;
3) Dengan pertimbangan khusus, Dewan Pimpinan Pusat AFPM Indonesia dapat membentuk
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dengan mengecualikan ketentuan ayat (2) di atas, yaitu
gabungan dari beberapa kabupaten/kota;
4) Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) AFPM Indonesia untuk pertama kali harus
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat AFPM Indonesia.
Pasal 32
Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah
1) Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah untuk pertama kali dilakukan oleh Dewan Pimpinan
Pusat AFPM Indonesia atau oleh pihak yang diberi mandat oleh DPP AFPM Indonesia;
2) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AFPM Indonesia dibentuk di tingkat kabupaten/kota;

12. 3) Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AFPM Indonesia untuk pertama kali harus
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat AFPM Indonesia.
BAB XI
PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 33
1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua
Dewan Pimpinan Daerah dilakukan secara langsung oleh peserta Kongres/ Musyawarah;
2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan;
3) Ketua Umum atau ketua terpilih ditetapkan sebagai ketua tim formatur;
4) Penyusunan kelengkapan pengurus AFPM Indonesia dilakukan oleh Ketua tim formatur
dibantu beberapa orang anggota tim formatur;
5) Tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua AFPM Indonesia sebagaimana tercantum pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
BAB XII
KEUANGAN
Pasal 34
1) Sumber-sumber keuangan AFPM Indonesia terdiri atas :
a) Iuran Wajib
b) Iuran Sukarela
c) Sumbangan Perorangan
d) Sumbangan Badan dan atau Lembaga
e) Usaha-usaha lain yang sah
f) Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
2) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh
Pengurus pada Kongres/ Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi
terkait menurut peraturan perundang-undangan;
3) Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan AFPM
Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB XIV
ATRIBUT
Pasal 35
1) Asosiasi ini mempunyai Atribut yang berupa lambang/logo organisasi;

13. 2) Ketentuan tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB XV
PENUTUP
Pasal 36
1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan
Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.
2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Maret 2014
DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INDONESIA
MASA BHAKTI 2014-2017
Ketua umum Sekretaris Jendral
MURTODO, SH AGUNG ZULIANTO, SE. MSi