Dokumen tersebut menjelaskan sembilan sumber dasar hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad, Istihshan, Maslahah Mursalah, Urf, dan Istishab. Ketiga sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma yang mengikat umat Muslim, sedangkan sumber-sumber lainnya berlaku sepanjang tidak bertentangan.
2. SEMBILAN DASAR HUKUM ISLAM
1. AL-QUR‟AN
2. AS-SUNNAH (HADITS)
3. IJMA‟ (KESEPAKATAN KOLEKTIF)
4. QIYAS
5. IJTIHAD
Ijtihad inilah yang merupakan salah satu kunci pokok
dinamika perkembangan prestasi dan prestise Islam, tapi juga
akan memunculkan berbagai aliran dan kesesatan karena
pintu ijtihad dibuka tanpa aturan dan parameter yang benar.
6. ISTIHSAN
7. MASLAHAH MURSALAH, atau ISTISHLAH
8. „URF
9. ISTISHHAB
3. AL-QUR‟AN
AL-QUR‟AN.
Di dalam kitab suci ini terkandung perintah
dan larangan Allah yang bersifat mengikat
setiap orang (yang mengaku) Muslim, serta
tidak dapat diganggu gugat. Tapi juga di
dalamnya berisi petunjuk yang dapat
diterapkan secara luwes (fleksibel) serta perlu
penjelasan dan tepat pada kondisi
bagaimanapun, kepada siapapun, dan untuk
zaman kapanpun.
4. AS-SUNNAH (HADITS)
AS-SUNNAH (HADITS).
Meliputi segenap perkataan, perbuatan,
pernyataan, pengakuan, gerak-gerik isyarat,
ke-diaman, sifat, keadaan, hasrat, dll, dari
Nabi Muhammad SAW.
5. IJMA‟ (KESEPAKATAN KOLEKTIF)
IJMA‟ (KESEPAKATAN KOLEKTIF).
Merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin yang
mempunyai hak atau kewenangan berdasarkan ilmu
pengetahuan mereka (alim ulama, fuqaha, syekh,
habib dsb.) atas suatu hukum, pada suatu masa.
IJMA‟ dapat dibagi menjadi :
IJMA‟ KAWLI (konsensus yang dinyatakan oleh mereka
yang berwenang), dan
IJMA‟ SUKUTI, yakni persetujuan bulat-bulat yang
dianggap ada kalau salah satu di antara mereka
mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh lainnya,
namun (atau meskipun) mereka tidak menyatakan
persetujuan atau bantahannya. (Parameternya tetap Al-
Qur‟an dan As-Sunnah). (seperti penetapan 1 Ramadhan
misalnya).
6. QIYAS
QIYAS.
Yakni penarikan suatu kesimpulan hukum, secara
induktif atau deduktif, atas suatu kasus melalui
pemikiran analogis dengan bersandar pada Al-Qur‟an
atau Hadits. Atau dengan kalimat lain, menyamakan
hukum suatu perkara yang tidak dijumpai
nash/hukumnya dalam Al-Qur‟an atau Hadits, dengan
hukum suatu perkara lain yang sudah jelas
nash/hukumnya atas dasar kesamaan sebab „illat. (
misalnya masalah zakat fitrah, di zaman Rasullah
SAW dan di dunia arab umumnya makanan pokok
adalah gandum, ketentuan zakat fitrah haditsnya
zakat gandum, tapi di belahan negeri lain Indonesia
misalnya beras, dengan melihat analogi makanan
pokok, maka beras bisa jadi zakat fitrah di lain
tempat.)
7. IJTIHAD
IJTIHAD
Suatu usaha habis-habisan oleh para pakar yang
berwenang untuk mengambil suatu kesimpulan
hukum dengan cara atau metode tertentu
(deduksi, argumentasi melalui proposisi kategoris,
argumentasi dengan analogi, dan berbagai
sarana pemikiran induktif) atau suatu perkara,
kesamaran hukumnya dalam Al-Qur‟an dan
Sunnah hingga perlu penafsiran.
Ijtihad inilah yang merupakan salah satu kunci pokok
dinamika perkembangan prestasi dan prestise Islam,
tapi juga akan memunculkan berbagai aliran dan
kesesatan karena pintu ijtihad dibuka tanpa aturan
dan parameter yang benar.
8. ISTIHSAN
ISTIHSAN.
Penetapan hukum (kekecualian) dengan tidak
menggalinya secara Qiyas dari Al-Qur‟an dan
Hadits, tetapi didasarkan pada kepatutan
(yang lebih cocok dengan waktu dan tempat)
atau prinsip-prinsip umum ajaran Islam,
semisal keadilan dan kasih-sayang, atau
mengambil yang terbaik dari yang terjelek.
9. MASLAHAH MURSALAH
atau ISTISHLAH
MASLAHAH MURSALAH, atau ISTISHLAH
Yaitu penetapan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat
(kebaikan, kepentingan) ummat yang bersendikan asas
“menarik manfaat, dan menghindari mudharat”, walaupun
tidak ada ketentuannya dari hukum Syara‟ (Al-Qur‟an dan
Sunnah) baik secara umum maupun secara khusus. Dan
agar tidak tergelincir pada pemenuhan hawa nafsu belaka
maka disyaratkan supaya :
Tidak bertentangan dengan pandangan agama islam yaitu
hukum atau prinsip dasar yang telah ditetapkan berdasarkan
Nash atau Ijma‟.
Harus terbukti dan meyakinkan kebesaran manfaatnya,
mencegah adanya bahaya, bersifat Haqiqiyah (benar adanya).
Tidak boleh hanya sekedar bahan percobaan dan bersifat
dugaan.
Harus menyeluruh dan umum (kulliy), tidak boleh juz‟iy (terbatas)
semisal untuk pribadi dan golongan tertentu saja.
10. „URF
„URF.
Yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang
dianggap baik dan diterima akal sehat
sepanjang tidak bertentangan dengan sumber
hukum lain yang lebih tinggi.
11. ISTISHHAB
ISTISHHAB. Merupakan pelangsungan atau
penetapan hukum berlaku hukum asal (yang
ada) sampai didapatnya ketetapan dalil yang
merubahnya.