1. “Peran Inspektorat dalam Mencegah Fraud
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemateri:
Hendri Santosa,SE.MSi.Ak.CA. ACPA
11 Agustus 2020
2. 2
Rp 2.164 T
Belanja Kementerian,
Lembaga,
Pemerintah Daerah 2019
Rp 1.133 T
(52%)
Anggaran Belanja
Pengadaan 2019
235.743
Produk e-Catalog 2019
Rp 1.815 T
Transaksi e-Tendering
(2008 - 2019)
Rp 274 T
Transaksi e-Purchasing
(2012 - 2019)
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Mendorong belanja produktif
Perbaikan kualitas layanan
dasar publik
Akselerasi daya
saing
Rp856,9 T
•
Mempercepat
penyediaan infrastruktur publik dan
penguatan
kualitas SDM, terutama melalui bidang
pendidikan, kesehatan,
air minum, perlindungan sosial, dan
konektivitas antarwilayah.
Meningkatkan daya saing melalui
inovasi, kemudahan
•
insen
tif
• Meningkatkan produktivitas terutama
berorientasi
melalui pengembangan potensi ekonomi
daerah.
eksp
or
Kementerian
Keuangan
5
4. Hasil Kajian
Berdasarkan kajian ICW, sektor PBJ adalah sektor
rawan korupsi
Perhitungan umum menaksir 30-40% anggaran
publik menguap karena penyimpangan dalam PBJ
Survei LSI (2018) menegaskan sektor infrastruktur
pada setiap tahapannya rentan terjadi suap
Kebijakan dalam PBJ adalah cermin keberpihakan
negara atas pemenuhan kebutuhan masyarakat
Masyarakat perlu memastikan kebijakan PBJ
bersih dari berbagai praktek penyimpangan
5. Korupsi Pengadaan
•
Ketua KPK – Firli Bahuri
Tidak kurang dari 121 Bupati/Walikota dan 21
Gubernur terlibat kasus korupsi , karena “fee”
Pengadaan barang dan jasa.
Jangan sampai ada yang
terjebak dalam kasus korupsi
karena "fee" Proyek
Titik Rawan Korupsi ada di
ranah Birokrasi
Pengelembungan anggaran (
Mark Up) Proyek ber ujung pada
fee
Diskusi Interaktif antara KPK dan
Gubernur se Indonesia - Sinergi
dan efektivitas Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
24 Juni 2020
6.
7. Korupsi Pengadaan
Kasus korupsi pengadaan BJ sebanyak 38%
dari kasus oleh KPK (Sumber : Lap Tah
KPK 2012)
85% kasus korupsi yang
melibatkan
Kepala Daerah adalah kasus
PBJ
85%
70% kasus Korupsi berasal
dari PBJ (penelitian KPK)
70%
90% kasus penyimpangan
PBJ terkait tahap
perencanaan
90%
Sumber : Presentasi UKP4 pada Sosialisasi Epurchasing pada Pemda DKI
8. JENIS KORUPSI YANG DITANGANI KPK
(Tahun 2004 – 2019)
NO JENIS KORUPSI JUMLAH KETERANG
AN
1 Penyuapan 661 65 %
2 Pengadaan barang dan
jasa
205 20 %
3 Penyalahgunaan
anggaran
48 5 %
4 Pencucian uang 34 3 %
5 Pungutan 26 2 %
6 Perijinan 23 2 %
12. MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN BARANG / JASA
“PRINSIP PENGADAAN” “3 TENSION OF MANAGEMENT” “RISIKO”
Control
Speed Growth
Third Line of Defence
“Overseeing Risk”
Second Line of Defence
“Managing Risk”
First Line of Defence
“Owning the Risk”
❑ Tidak Transparan
❑ Tidak Patuh Peraturan
❑ Tidak Tepat Jumlah
❑ Tidak Tepat Waktu
❑ Tidak Tepat Kualitas
❑ Tidak Akuntabel
❑ Tidak Adil
❑ Avoid
❑ Transfer
❑ MITIGATE
❑ Accept
❑ Risiko Strategis
❑ Risiko Operasional
❑ Risiko Keberlanjutan
❑ RISIKO FRAUD
❑ Efisien
❑ Efektif
❑ Terbuka
❑ Bersaing
❑ Transparan
❑ Adil
❑ Tidak Diskrimintaif
❑ Akuntabel
15. 1/3
Permasalahan T
ahap Perencanaan
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
• Rencana pengadaan tidak
• Rencana pengadaan tidak
awal tahun anggaran.
• Rencana pengadaan tidak
berdasarkan kebutuhan
diumumkan secara terbuka pada
disusun secara sistematik terhadap;
apa (spesifikasi dan kualitas), kapan (jadwal, waktu diterima),
bagaimana (sumber, sistem), berapa (kuantitas) dan biaya.
16. 2/3
Permasalahan T
ahap Perencanaan
Kesalahan dalam Penyusunan Rencana Teknis :
• Menyusun Spesifikasi:
• Mengarah kepada produk tertentu
• Spesifikasi terlalu tinggi (over specification)
• Menyusun HPS:
• Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan
• Nilai HPS digelembungkan (mark-up)
• Nilai HPS diatur oleh pelaku usaha
• Menyusun Rancangan Kontrak:
• Rancangan kontrak belum dibuat saat pelelangan
• Penetapan jenis kontrak tidak sesuai
• Tata cara pembayaran tidak jelas
17. 3/3
Permasalahan T
ahap Perencanaan
Kesalahan dalam Penyusunan Rencana Pemilihan
• Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada
penyedia tertentu
• Menyusun jadwal yang terlalu cepat, sehingga penyedia yang
sudah dipersiapkan yang dapat menyampaikan penawaran
• Pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang
mendapatkan informasi lengkap
18. Permasalahan Tahap Pemilihan
Pengumuman Pelelangan (semu atau fiktif, isi tidak lengkap,
waktu pengumuman singkat)
Pokja tidak menguasai substansi teknis dan informasi penting
yang akan dijelaskan dalam aanwijzing
Tidak melakukan koreksi aritmatik untuk kontrak harga
satuan,
Menggugurkan penawaran <80% HPS
Tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasi
Tidak menjawab sanggah
19. Permasalahan Pelaksanaan Kontrak1/2
Pembayaran uang muka, tetapi penyedia tidak
menyampaikan jaminan uang muka
Penyerahan pekerjaan utama kepada perusahaan
lain/sub kontraktor
Pengawas atau pemeriksa pekerjaan membuat laporan
yang tidak benar atau memalsukan laporan untuk
menutupi kondisi yang tidak benar
Perpanjangan masa waktu kontrak
Tata cara pembayaran tidak sesuai dengan kontrak
20. 2/2
Permasalahan Pelaksanaan Kontrak
Addendum kontrak lumpsum
Pembayaran melebihi progres, atau pembayaran 100%
untuk pekerjaan yang belum selesai
Tidak mengenakan sanksi kepada penyedia yang
terlambat
Penyesuaian Harga
Pemutusan Kontrak
21. Permasalahan Serah Terima
Pekerjaan fisik belum selesai 100%
Kualitas barang/jasa tidak sesuai standar dan spesifikasi
yang tercantum dalam kontrak
Perubahan spesifikasi dan volume
berdasarkan permintaan penyedia
bersama
Pekerjaan tidak dilaksanakan atau
yang diubah
atau kemauan
hanya sebagian yang
dikerjakan (fiktif), namun telah memperoleh bayaran
penuh.
Penundaan atau memperlambat pembayaran oleh PPK
22. Solusi Mengatasi Tindak Pelanggaran Pengadaan
1. Patuh pada ketentuan dan peraturan pengadaan serta taat
azas, norma dan etika pengadaan.
Melaksanakan sistem dan prinsip pengadaan secara tepat
dan dengan sebaik-baiknya.
Organisasi, birokrasi dan manajemen pengadaan yang baik.
Profesionalisme dan kompetensi dari pejabat dan pelaksana
pengadaan.
Keteladanan dari pimpinan tertinggi
Penerapan sanksi yang tegas dan pengendalian serta
pengawasan yang ketat
2.
3.
4.
5.
6.
Sumber : Presentasi LKPP pada Bimtek pada ULP Pemda Kaltim
23. Solusi Mengatasi Tindak Pelanggaran Pengadaan
7. Meningkatkan transparansi dalam proses pelaksanaan
pengadaan
Melaksanakan proses pengadaan secara elektronik (e-
Procurement)
Memberikan akses ke publik dalam memperoleh informasi
tentang proses pelaksanaan kegiatan pengadaan
Menghindari belanja mendesak di akhir tahun anggaran
Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa sejak
Perencanaan oleh SPI;
8.
9.
10.
11.
24. 24
MITIGASI FRAUD DALAM PBJ
1. Menerapkan aplikasi Sistem Perencanaan Anggaran yang
terintegrasi (e-planning, e-budgetting, e-monev & e kinerja) _di
Jateng dikelola oleh GRMS
2. Membuat regulasi aplikasi Sistem Perencanaan Anggaran yang
terintegrasi dg Perda & Pergub;
3. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog dan SPSE (Sistem
Pengadaan Secara Elektronik) di LPSE (Biro APBJ)
4. Pemberian tunjangan khusus bagi anggota Pokja
5. Reviu HPS oleh Biro APBJ
6. Probity Audit oleh Inspektorat
7. Pengamanan aset hasil PBJ oleh Pengguna Barang dan Pengelola
Barang Daerah meliputi pengamanan fisik dan administrasi
8. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di
semua SKPD dengan membuat Analisa resiko (identifikasi resiko,
dampak resiko & rencana tindak pengendalian
9. Penguatan integritas kepada semua PNS
26. Assurance & Consultancy Inspektorat Pada Kegiatan
SKPD
Memberikan assurance kpd
SKPD bahwa pelaksanaan
control dan manajemen
risiko Kegiatan sudah sesuai
kualitasnya
Memberikan advis
penyempurnaan kepada
SLKPD ttg control, risk &
proses governance
Memberikan assurance kpd
SKPD bahwa “Laporan” SKPD
sudah Kredibel
28. Tone of The Top : 4 NO
No Bribery – menolak Suap
No Kickback – Menolak menerima fee dari
rekanan.
No Gift -- Menolak menerima gratifikasi
/hadiah yg tidak patut
No luxurious hospitality – menolak fasiltas
dinas yang terlalu mewah.
