SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Probity audit
ZARPANI, S.T., M.M., CFrA
INSPEKTORAT KAB. NATUNA
➢ PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
➢ PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
Pasal 76;
“Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah WAJIB melakukan
pengawasan pengadaan barang/jasa melalui apparat pengawasan
internal (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaran whistleblowing system.
Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak
perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak,
dan serah terima pekerjaan” (ayat 1-3)
DASAR HUKUM
y t
Probity Audit
❑ Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai
Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ
Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk
memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan
Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah
terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ
❑ Probity Audit Dilaksanakan selama Proses
Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time)
Audit dilakukan saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau
segera setelah proses PBJ selesai
Pelayanan Dasar
Masyarakat
Melibatkan
Kepentingan
Masyarakat
Terkait Isu
Politis
Probity
Audit
Memiliki Sejarah/Latar
Belakang Kontroversial/
Berhubungan dengan
Permasalahan Hukum
10
Melekat Risiko Tinggi/Bersifat
Kompleks/Bernilai Relatif
Besar
Jenis PBJ yang Dilakukan Probity Audit
ng
Audit secara Real Time pada Seluruh Tahapan PBJ
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
Kredibel dan
Terhindar
dari Korupsi
Pela
B
a
Pemanf
aatan
Barang/
Jasa
Perenca-
naan
Pengadaan
Penata
usahaan
PENGADAAN
ARANG/JASA
Penyera
han
Barang/J
asa
Persiapan
Pemilihan
Pemilihan
Penyedia
Barang/J
asa
Peran APIP (Auditing and Advising)
tupimpinan27april2012@hw
Integrity, Uprightness, Honesty
Bebas Benturan Kepentingan
(Conflict of Interest)
Akuntabel
(Accountability)
Transparan, Terbuka, Adil/Tidak
Diskriminatif, Bersaing
Efisien dan Efektif
(Best Value for Money)
Probity Audit/Advice
PI –
M p
5
p
Risiko Perencanaan Tidak Matang dan/atau
Pengawasan Tidak Optimal
Kemahalan
Nilai
Kontrak
Pekerjaan
Kualitas
Pekerjaan
Tidak
Baik
Adanya
Pekerjaan
Kurang
Pekerjaan
Fiktif
Hasil
Pekerjaan
Tidak
Dimanfaatkan
Tidak Memenuhi Prinsip Pengadaan B/J
(Efisien; Efektif; Transparan; T
erbuka; Bersaing; Adil/Tidak
Diskriminatif; Akuntabel)
RISIKO YG DIHADAPI AUDIT FINDINGS
l
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
e n k
n
g k
▪
▪
Memecah Nilai Pengadaan Menghindari Lelang
Nilai Penawaran Sangat Rendah, HarapanAdanya
Amandemen/Eskalasi
Metode Pengadaan Tida Layak
Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa
Tidak Dibuat Secara Rasion
Sesuai Kebutuhan, Merupakan
Pemborosan , Barang Tdk Bermanfaat
Atau Tidak Dimanfaatkan)
al /tidak
▪
▪ Kriteria Penilaian
Rekanan T
ertentu
Dirancang Menguntungkan
▪ Panitia Gagal Mendeteksi
yan Salah/Tida Benar
Dokumen Penawaran
Pemilihan
Penyedia B/J
Perencanaan
Penganggaran
Penggelembungan Harga
(Tidak Cermat Menyusun
HPS, Tidak Dilakukan
Survey Harga, Penunjukkan
Langsung Tanpa Ada
Negosiasi Harga Yang
Wajar)
Modus
Penyimpangan
Pelaksanaan Pekerjaan/
Pengadaan Tidak Sesuai
Kontrak
Fisik Pekerjaan Kurang
Terlambat Diserahkan Tetapi
Tidak Dikenakan Denda
Dibuat BA Penyelesaian Fisik
Yang Tidak Benar (Dibuat
100% Tetapi Fisik Belum
Selesai) sedangkan
Pembayaran 100 %.
Pelaksanaan
Pengadaan B/J
Mensubkontrakkan Pekerjaan
Kontrak Berbeda dengan Syarat, Spesifikasi, Jumlah, Jadwal
yang Ditetapkan
Kurangnya Pengawasan Pelaksanaan Kontrak
Manipulasi dan Rekayasa Dokumen
Amandemen Kontrak yang Tidak Logis Dasarnya
Key Risks In Procurement Phases
T
❑ Tujuan dan Pandangan Independen terhadap
Probity/Honesty/Integrity dalam Proses PBJ
Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan
Menghindari Terjadinya Praktik Korupsi
❑
❑
❑ Meningkatkan Integritas Sektor Publik melalui
Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku
❑ Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik
bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat Dipercaya
❑ Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses
LIGITASI
MANFAA PROBITY AUDIT
9
Independen, Obyektif,
Berintegritas Tinggi
Menjaga Kerahasiaan
Probity
Auditor
Memahami Ketentuan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Memahami Proses Pengadaan
B/J
SYARAT PROBITY AUDITOR
SI
A.Tahap Perencanaan dan Persiapan
B. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
C.Tahap Pelaksanaan Kontrak
D.Tahap Pemanfaatan
IMPLEMENTASI PROBITYAUDIT
PADA TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
TUJUAN AUDIT
a
n
S
12
Pengadaan B/J Telah
Identifikasi Kebutuhan
PBJ Wajar dan
Sesuai Ketentuan dan
Penyusunan HPS
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Identifikasi Kebutuhan
Audit Dilaksanakan Sejak
Penyusunan Rencana Identifikasi Kebutuhan dalam
Penganggaran
Penyusunan RUP
Penetapan Kebijakan
Umum dan Penyusunan
KAK
Audit Dilakukan Saat Proses
Perencanaan PBJ Sedang
Pembahasan Anggaran
Berlangsung dan/atau Segera
etelah Proses Tersebut Selesai
Pengumuman RUP
Pembentukan Audit juga Dilakukan Saat
Organisasi Pengadaan; Pembahasan Anggaran oleh
Sistem Pengadaan;
TAPD dan DPR/DPRD
Meyakinkan Rencana
Didahului dengan Riil
Barang/Jasa
Meyakinkan Anggaran
Diumumkan kepada
Publik
Meyakinkan HPS Disusun
Nilainya Wajar
Implementasi Probity Audit pad Tahap Perencanaan dan
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
TUJUAN AUDIT
a
1
3
Pengumuman
Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen
Audit Dilakukan Secara
Aanwijzing
Real Time Mulai dari
Pengumuman Lelang
sampai dengan
Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa
Pemasukan Dokumen
Penawaran
Pembukaan Dokumen,
Evaluasi, dan
Pembuktian
Penetapan Pemenang,
Pengumuman dan
Sanggah
1
Memastikan Proses
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
Dilaksanakan Secara
Transparan, Adil dan
Akuntabel
Memastikan
Penetapan Penyedia
B/J T
elah Didasarkan
pada T
atacara dan
Kriteria yang
Ditetapkan
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Implementasi Probity Audit pada Tahap Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
TUJUAN AUDIT
a
14
Pelaksanaan
Audit Dilakukan Secara
Real Time terhadap
Pelaksanaan Kontrak Mulai
dari Penandatanganan
Kontrak sampai dengan
Penyelesaian Pekerjaan
Surat Perintah Mulai
Kerja, Program Mutu,
Mobilisasi,
Pemeriksaan
Lapangan,
Pembayaran,
Peubahan Lingkup
Pekerjaan,
Penyelesaian
Pekerjaan
Memastikan
Pelaksanaan
PekerjaanT
elah Sesuai
Dengan Kontrak
Memastikan Isi Kontrak
T
elah Sesuai Dengan
Draft Kontrak Dalam
Dokumen PBJ
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Penyusunan
Rancangan Kontrak,
Penandatanganan
Kontrak dan
Penyerahan Jaminan
Memastikan Penetapan
Penyedia B/J T
elah
Sesuai Dengan
Peraturan Yang Berlaku.
Implementasi Probity Audit pada Tahap Pelaksanaan
Kontrak
TUJUAN AUDIT
a
IIMPLEMENTASI AUDIT PADA TAHAP PEMANFAATAN
BARANG DAN JASA
T
elah Selesai dengan
Penyelesaian Pekerjaan,
Serah Terima Pekerjaan
dan Pemanfaatan
Barang/Jasa
Pencatatan
Barang/Jasa dalam
Daftar Inventaris
Pemanfaatan
Barang/Jasa
Meyakinkan B/J T
elah
Dimanfaatkan Oleh
Pengguna/User
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Penyerahan
Barang/Jasa
Audit Dilakukan terhadap
Meyakinkan
Pelaksanaan Kontrak
Kuantitas dan Kualitas
B/J yang Diterima
Sesuai Dengan Kontrak
TERUS PELAKSANAANNYA?
Begini Caranya
Dokumen yang dibutuhkan:
1. Dokumen Kontrak
2. Dokumen Penawaran
3. File Analisa Harga Satuan
4. Gambar Perencanaan – Shop & Asbuilt
Drawing
5. Back Up Quantity
6. Laporan Mingguan/Bulanan Pengawas
7. Photo Dokumentasi Pelaksanaan
8. Dokumen Pembayaran (SP2D) & Termyn
9. Dokumen SK-SK
1. Desk Audit
Dokumen yang dibutuhkan:
1. Back Up/Back Up Final Quantity
2. Shop/Asbuilt Drawing
2. Field Audit
Dokumen Yang di Butuhkan
LAGI:
1. Laporan pengujian mutu
2. Dokumen Reviu Design,:
Data2 hasil MC 0, CCO,
Justifikasi teknis, Addendum
kontrak dll
TERIMA KASIH
16

More Related Content

What's hot

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptxPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptxokihakiki
 
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxMahyudinnorMahyudinn1
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAdhy Nosho
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...
perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...
perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...Ridho Fitrah Hyzkia
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERIMuhammad Rafi Kambara
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programImam Suyanto
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfkKutsiyatinMSi
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Slide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptx
Slide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptxSlide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptx
Slide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptxDinasPariwisataMaluk
 

What's hot (20)

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptxPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
 
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanDraft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerah
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...
perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...
perka lan 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional analis...
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
 
Bimtek 23092021
Bimtek 23092021Bimtek 23092021
Bimtek 23092021
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Slide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptx
Slide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptxSlide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptx
Slide Recall Modul 4 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1.pptx
 

Similar to BAHAN PROBITY AUDIT.pdf

SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT Sri Suwanti
 
Probity audit per362k042012 draft
Probity audit per362k042012 draftProbity audit per362k042012 draft
Probity audit per362k042012 draftIndra Listyarto
 
Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharanMof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharanGee Nazira
 
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfPRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfIrvanChang
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618zuhrimail
 
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxPENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxAqilahUzma1
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSri Haryati
 
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauLee Oi Wah
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Kanaidi ken
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan hambaly ahmad
 
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfPoin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfarif129194
 
penjelasan tentang pengadaan perpres 70
penjelasan tentang pengadaan perpres 70penjelasan tentang pengadaan perpres 70
penjelasan tentang pengadaan perpres 70Afrizal Panji
 

Similar to BAHAN PROBITY AUDIT.pdf (20)

SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
 
Probity audit per362k042012 draft
Probity audit per362k042012 draftProbity audit per362k042012 draft
Probity audit per362k042012 draft
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPeran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
PBJ.pptx
PBJ.pptxPBJ.pptx
PBJ.pptx
 
Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharanMof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
 
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfPRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618
 
Audit pengadaan barang.pptx
Audit pengadaan barang.pptxAudit pengadaan barang.pptx
Audit pengadaan barang.pptx
 
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxPENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Update tax audit
Update tax auditUpdate tax audit
Update tax audit
 
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
 
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfPoin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
 
penjelasan tentang pengadaan perpres 70
penjelasan tentang pengadaan perpres 70penjelasan tentang pengadaan perpres 70
penjelasan tentang pengadaan perpres 70
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

BAHAN PROBITY AUDIT.pdf

  • 1. SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Probity audit ZARPANI, S.T., M.M., CFrA INSPEKTORAT KAB. NATUNA
  • 2. ➢ PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ➢ PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 Pasal 76; “Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah WAJIB melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui apparat pengawasan internal (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaran whistleblowing system. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan” (ayat 1-3) DASAR HUKUM
  • 3. y t Probity Audit ❑ Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ ❑ Probity Audit Dilaksanakan selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time) Audit dilakukan saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai
  • 4. Pelayanan Dasar Masyarakat Melibatkan Kepentingan Masyarakat Terkait Isu Politis Probity Audit Memiliki Sejarah/Latar Belakang Kontroversial/ Berhubungan dengan Permasalahan Hukum 10 Melekat Risiko Tinggi/Bersifat Kompleks/Bernilai Relatif Besar Jenis PBJ yang Dilakukan Probity Audit
  • 5. ng Audit secara Real Time pada Seluruh Tahapan PBJ Pengadaan Barang/Jasa yang Kredibel dan Terhindar dari Korupsi Pela B a Pemanf aatan Barang/ Jasa Perenca- naan Pengadaan Penata usahaan PENGADAAN ARANG/JASA Penyera han Barang/J asa Persiapan Pemilihan Pemilihan Penyedia Barang/J asa Peran APIP (Auditing and Advising) tupimpinan27april2012@hw Integrity, Uprightness, Honesty Bebas Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Akuntabel (Accountability) Transparan, Terbuka, Adil/Tidak Diskriminatif, Bersaing Efisien dan Efektif (Best Value for Money) Probity Audit/Advice
  • 6. PI – M p 5 p Risiko Perencanaan Tidak Matang dan/atau Pengawasan Tidak Optimal Kemahalan Nilai Kontrak Pekerjaan Kualitas Pekerjaan Tidak Baik Adanya Pekerjaan Kurang Pekerjaan Fiktif Hasil Pekerjaan Tidak Dimanfaatkan Tidak Memenuhi Prinsip Pengadaan B/J (Efisien; Efektif; Transparan; T erbuka; Bersaing; Adil/Tidak Diskriminatif; Akuntabel) RISIKO YG DIHADAPI AUDIT FINDINGS
  • 7. l ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ e n k n g k ▪ ▪ Memecah Nilai Pengadaan Menghindari Lelang Nilai Penawaran Sangat Rendah, HarapanAdanya Amandemen/Eskalasi Metode Pengadaan Tida Layak Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa Tidak Dibuat Secara Rasion Sesuai Kebutuhan, Merupakan Pemborosan , Barang Tdk Bermanfaat Atau Tidak Dimanfaatkan) al /tidak ▪ ▪ Kriteria Penilaian Rekanan T ertentu Dirancang Menguntungkan ▪ Panitia Gagal Mendeteksi yan Salah/Tida Benar Dokumen Penawaran Pemilihan Penyedia B/J Perencanaan Penganggaran Penggelembungan Harga (Tidak Cermat Menyusun HPS, Tidak Dilakukan Survey Harga, Penunjukkan Langsung Tanpa Ada Negosiasi Harga Yang Wajar) Modus Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan/ Pengadaan Tidak Sesuai Kontrak Fisik Pekerjaan Kurang Terlambat Diserahkan Tetapi Tidak Dikenakan Denda Dibuat BA Penyelesaian Fisik Yang Tidak Benar (Dibuat 100% Tetapi Fisik Belum Selesai) sedangkan Pembayaran 100 %. Pelaksanaan Pengadaan B/J Mensubkontrakkan Pekerjaan Kontrak Berbeda dengan Syarat, Spesifikasi, Jumlah, Jadwal yang Ditetapkan Kurangnya Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Manipulasi dan Rekayasa Dokumen Amandemen Kontrak yang Tidak Logis Dasarnya Key Risks In Procurement Phases
  • 8. T ❑ Tujuan dan Pandangan Independen terhadap Probity/Honesty/Integrity dalam Proses PBJ Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Menghindari Terjadinya Praktik Korupsi ❑ ❑ ❑ Meningkatkan Integritas Sektor Publik melalui Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku ❑ Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat Dipercaya ❑ Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses LIGITASI MANFAA PROBITY AUDIT
  • 9. 9 Independen, Obyektif, Berintegritas Tinggi Menjaga Kerahasiaan Probity Auditor Memahami Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memahami Proses Pengadaan B/J SYARAT PROBITY AUDITOR
  • 10. SI A.Tahap Perencanaan dan Persiapan B. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa C.Tahap Pelaksanaan Kontrak D.Tahap Pemanfaatan IMPLEMENTASI PROBITYAUDIT PADA TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
  • 11. TUJUAN AUDIT a n S 12 Pengadaan B/J Telah Identifikasi Kebutuhan PBJ Wajar dan Sesuai Ketentuan dan Penyusunan HPS PROSES PBJ PROSES AUDIT Identifikasi Kebutuhan Audit Dilaksanakan Sejak Penyusunan Rencana Identifikasi Kebutuhan dalam Penganggaran Penyusunan RUP Penetapan Kebijakan Umum dan Penyusunan KAK Audit Dilakukan Saat Proses Perencanaan PBJ Sedang Pembahasan Anggaran Berlangsung dan/atau Segera etelah Proses Tersebut Selesai Pengumuman RUP Pembentukan Audit juga Dilakukan Saat Organisasi Pengadaan; Pembahasan Anggaran oleh Sistem Pengadaan; TAPD dan DPR/DPRD Meyakinkan Rencana Didahului dengan Riil Barang/Jasa Meyakinkan Anggaran Diumumkan kepada Publik Meyakinkan HPS Disusun Nilainya Wajar Implementasi Probity Audit pad Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
  • 12. TUJUAN AUDIT a 1 3 Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Audit Dilakukan Secara Aanwijzing Real Time Mulai dari Pengumuman Lelang sampai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemasukan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen, Evaluasi, dan Pembuktian Penetapan Pemenang, Pengumuman dan Sanggah 1 Memastikan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dilaksanakan Secara Transparan, Adil dan Akuntabel Memastikan Penetapan Penyedia B/J T elah Didasarkan pada T atacara dan Kriteria yang Ditetapkan PROSES PBJ PROSES AUDIT Implementasi Probity Audit pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
  • 13. TUJUAN AUDIT a 14 Pelaksanaan Audit Dilakukan Secara Real Time terhadap Pelaksanaan Kontrak Mulai dari Penandatanganan Kontrak sampai dengan Penyelesaian Pekerjaan Surat Perintah Mulai Kerja, Program Mutu, Mobilisasi, Pemeriksaan Lapangan, Pembayaran, Peubahan Lingkup Pekerjaan, Penyelesaian Pekerjaan Memastikan Pelaksanaan PekerjaanT elah Sesuai Dengan Kontrak Memastikan Isi Kontrak T elah Sesuai Dengan Draft Kontrak Dalam Dokumen PBJ PROSES PBJ PROSES AUDIT Penyusunan Rancangan Kontrak, Penandatanganan Kontrak dan Penyerahan Jaminan Memastikan Penetapan Penyedia B/J T elah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku. Implementasi Probity Audit pada Tahap Pelaksanaan Kontrak
  • 14. TUJUAN AUDIT a IIMPLEMENTASI AUDIT PADA TAHAP PEMANFAATAN BARANG DAN JASA T elah Selesai dengan Penyelesaian Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan dan Pemanfaatan Barang/Jasa Pencatatan Barang/Jasa dalam Daftar Inventaris Pemanfaatan Barang/Jasa Meyakinkan B/J T elah Dimanfaatkan Oleh Pengguna/User PROSES PBJ PROSES AUDIT Penyerahan Barang/Jasa Audit Dilakukan terhadap Meyakinkan Pelaksanaan Kontrak Kuantitas dan Kualitas B/J yang Diterima Sesuai Dengan Kontrak
  • 16. Begini Caranya Dokumen yang dibutuhkan: 1. Dokumen Kontrak 2. Dokumen Penawaran 3. File Analisa Harga Satuan 4. Gambar Perencanaan – Shop & Asbuilt Drawing 5. Back Up Quantity 6. Laporan Mingguan/Bulanan Pengawas 7. Photo Dokumentasi Pelaksanaan 8. Dokumen Pembayaran (SP2D) & Termyn 9. Dokumen SK-SK 1. Desk Audit Dokumen yang dibutuhkan: 1. Back Up/Back Up Final Quantity 2. Shop/Asbuilt Drawing 2. Field Audit
  • 17. Dokumen Yang di Butuhkan LAGI: 1. Laporan pengujian mutu 2. Dokumen Reviu Design,: Data2 hasil MC 0, CCO, Justifikasi teknis, Addendum kontrak dll