UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
BAHAN PROBITY AUDIT.pdf
1. SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Probity audit
ZARPANI, S.T., M.M., CFrA
INSPEKTORAT KAB. NATUNA
2. ➢ PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
➢ PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
Pasal 76;
“Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah WAJIB melakukan
pengawasan pengadaan barang/jasa melalui apparat pengawasan
internal (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaran whistleblowing system.
Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak
perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak,
dan serah terima pekerjaan” (ayat 1-3)
DASAR HUKUM
3. y t
Probity Audit
❑ Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai
Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ
Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk
memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan
Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah
terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ
❑ Probity Audit Dilaksanakan selama Proses
Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time)
Audit dilakukan saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau
segera setelah proses PBJ selesai
5. ng
Audit secara Real Time pada Seluruh Tahapan PBJ
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
Kredibel dan
Terhindar
dari Korupsi
Pela
B
a
Pemanf
aatan
Barang/
Jasa
Perenca-
naan
Pengadaan
Penata
usahaan
PENGADAAN
ARANG/JASA
Penyera
han
Barang/J
asa
Persiapan
Pemilihan
Pemilihan
Penyedia
Barang/J
asa
Peran APIP (Auditing and Advising)
tupimpinan27april2012@hw
Integrity, Uprightness, Honesty
Bebas Benturan Kepentingan
(Conflict of Interest)
Akuntabel
(Accountability)
Transparan, Terbuka, Adil/Tidak
Diskriminatif, Bersaing
Efisien dan Efektif
(Best Value for Money)
Probity Audit/Advice
6. PI –
M p
5
p
Risiko Perencanaan Tidak Matang dan/atau
Pengawasan Tidak Optimal
Kemahalan
Nilai
Kontrak
Pekerjaan
Kualitas
Pekerjaan
Tidak
Baik
Adanya
Pekerjaan
Kurang
Pekerjaan
Fiktif
Hasil
Pekerjaan
Tidak
Dimanfaatkan
Tidak Memenuhi Prinsip Pengadaan B/J
(Efisien; Efektif; Transparan; T
erbuka; Bersaing; Adil/Tidak
Diskriminatif; Akuntabel)
RISIKO YG DIHADAPI AUDIT FINDINGS
7. l
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
e n k
n
g k
▪
▪
Memecah Nilai Pengadaan Menghindari Lelang
Nilai Penawaran Sangat Rendah, HarapanAdanya
Amandemen/Eskalasi
Metode Pengadaan Tida Layak
Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa
Tidak Dibuat Secara Rasion
Sesuai Kebutuhan, Merupakan
Pemborosan , Barang Tdk Bermanfaat
Atau Tidak Dimanfaatkan)
al /tidak
▪
▪ Kriteria Penilaian
Rekanan T
ertentu
Dirancang Menguntungkan
▪ Panitia Gagal Mendeteksi
yan Salah/Tida Benar
Dokumen Penawaran
Pemilihan
Penyedia B/J
Perencanaan
Penganggaran
Penggelembungan Harga
(Tidak Cermat Menyusun
HPS, Tidak Dilakukan
Survey Harga, Penunjukkan
Langsung Tanpa Ada
Negosiasi Harga Yang
Wajar)
Modus
Penyimpangan
Pelaksanaan Pekerjaan/
Pengadaan Tidak Sesuai
Kontrak
Fisik Pekerjaan Kurang
Terlambat Diserahkan Tetapi
Tidak Dikenakan Denda
Dibuat BA Penyelesaian Fisik
Yang Tidak Benar (Dibuat
100% Tetapi Fisik Belum
Selesai) sedangkan
Pembayaran 100 %.
Pelaksanaan
Pengadaan B/J
Mensubkontrakkan Pekerjaan
Kontrak Berbeda dengan Syarat, Spesifikasi, Jumlah, Jadwal
yang Ditetapkan
Kurangnya Pengawasan Pelaksanaan Kontrak
Manipulasi dan Rekayasa Dokumen
Amandemen Kontrak yang Tidak Logis Dasarnya
Key Risks In Procurement Phases
8. T
❑ Tujuan dan Pandangan Independen terhadap
Probity/Honesty/Integrity dalam Proses PBJ
Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan
Menghindari Terjadinya Praktik Korupsi
❑
❑
❑ Meningkatkan Integritas Sektor Publik melalui
Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku
❑ Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik
bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat Dipercaya
❑ Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses
LIGITASI
MANFAA PROBITY AUDIT
10. SI
A.Tahap Perencanaan dan Persiapan
B. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
C.Tahap Pelaksanaan Kontrak
D.Tahap Pemanfaatan
IMPLEMENTASI PROBITYAUDIT
PADA TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
11. TUJUAN AUDIT
a
n
S
12
Pengadaan B/J Telah
Identifikasi Kebutuhan
PBJ Wajar dan
Sesuai Ketentuan dan
Penyusunan HPS
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Identifikasi Kebutuhan
Audit Dilaksanakan Sejak
Penyusunan Rencana Identifikasi Kebutuhan dalam
Penganggaran
Penyusunan RUP
Penetapan Kebijakan
Umum dan Penyusunan
KAK
Audit Dilakukan Saat Proses
Perencanaan PBJ Sedang
Pembahasan Anggaran
Berlangsung dan/atau Segera
etelah Proses Tersebut Selesai
Pengumuman RUP
Pembentukan Audit juga Dilakukan Saat
Organisasi Pengadaan; Pembahasan Anggaran oleh
Sistem Pengadaan;
TAPD dan DPR/DPRD
Meyakinkan Rencana
Didahului dengan Riil
Barang/Jasa
Meyakinkan Anggaran
Diumumkan kepada
Publik
Meyakinkan HPS Disusun
Nilainya Wajar
Implementasi Probity Audit pad Tahap Perencanaan dan
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
12. TUJUAN AUDIT
a
1
3
Pengumuman
Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen
Audit Dilakukan Secara
Aanwijzing
Real Time Mulai dari
Pengumuman Lelang
sampai dengan
Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa
Pemasukan Dokumen
Penawaran
Pembukaan Dokumen,
Evaluasi, dan
Pembuktian
Penetapan Pemenang,
Pengumuman dan
Sanggah
1
Memastikan Proses
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
Dilaksanakan Secara
Transparan, Adil dan
Akuntabel
Memastikan
Penetapan Penyedia
B/J T
elah Didasarkan
pada T
atacara dan
Kriteria yang
Ditetapkan
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Implementasi Probity Audit pada Tahap Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
13. TUJUAN AUDIT
a
14
Pelaksanaan
Audit Dilakukan Secara
Real Time terhadap
Pelaksanaan Kontrak Mulai
dari Penandatanganan
Kontrak sampai dengan
Penyelesaian Pekerjaan
Surat Perintah Mulai
Kerja, Program Mutu,
Mobilisasi,
Pemeriksaan
Lapangan,
Pembayaran,
Peubahan Lingkup
Pekerjaan,
Penyelesaian
Pekerjaan
Memastikan
Pelaksanaan
PekerjaanT
elah Sesuai
Dengan Kontrak
Memastikan Isi Kontrak
T
elah Sesuai Dengan
Draft Kontrak Dalam
Dokumen PBJ
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Penyusunan
Rancangan Kontrak,
Penandatanganan
Kontrak dan
Penyerahan Jaminan
Memastikan Penetapan
Penyedia B/J T
elah
Sesuai Dengan
Peraturan Yang Berlaku.
Implementasi Probity Audit pada Tahap Pelaksanaan
Kontrak
14. TUJUAN AUDIT
a
IIMPLEMENTASI AUDIT PADA TAHAP PEMANFAATAN
BARANG DAN JASA
T
elah Selesai dengan
Penyelesaian Pekerjaan,
Serah Terima Pekerjaan
dan Pemanfaatan
Barang/Jasa
Pencatatan
Barang/Jasa dalam
Daftar Inventaris
Pemanfaatan
Barang/Jasa
Meyakinkan B/J T
elah
Dimanfaatkan Oleh
Pengguna/User
PROSES PBJ PROSES AUDIT
Penyerahan
Barang/Jasa
Audit Dilakukan terhadap
Meyakinkan
Pelaksanaan Kontrak
Kuantitas dan Kualitas
B/J yang Diterima
Sesuai Dengan Kontrak