Recommended
More Related Content
Similar to 12. sistem penyelenggaraan organisasi negara
Similar to 12. sistem penyelenggaraan organisasi negara (20)
More from yahya57
More from yahya57 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
12. sistem penyelenggaraan organisasi negara
- 2. A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAK- SANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALAN D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANG-AN YANG KOMPREHENSIF SBG. PANDANGAN HIDUP SBG. ILMU SBG. PANDANGAN HIDUP SBG. ILMUFILSAFATFILSAFAT
- 3. A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAANA. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATUYANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAPDANB. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAPDAN PANDANGAN HIDUPPANDANGAN HIDUP C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOKC. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALANPERSOALAN D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOKD. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRANTEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSESKRITISDANE. FILSAFAT SBG. SUATU PROSESKRITISDAN SISTEMATISDARI SEGALA PENGETAHUANSISTEMATISDARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIAMANUSIA F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUKF. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANGAN YANGMEMPEROLEH PANDANGAN YANG KOMPREHENSIFKOMPREHENSIF LINGKUP PENGERTIAN FILSAFATLINGKUP PENGERTIAN FILSAFATLINGKUP PENGERTIAN FILSAFATLINGKUP PENGERTIAN FILSAFAT FILSAFAT
- 4. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA DASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA DASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN IMPLEMENTASINYA DASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN IMPLEMENTASINYA DASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA
- 5. DASAR ONTOLOGISDASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANGPEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA,NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIAMASYARAKAT DAN MANUSIA DASAR ONTOLOGISDASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANGPEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA,NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIAMASYARAKAT DAN MANUSIA DASAR EPISTEMOLOGISDASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATAUSEBAGAI SUATAU PENGETAHUAN INTERNPENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DANSTRUKTUR LOGIS DAN KONSISTENKONSISTEN IMPLEMENTASINYAIMPLEMENTASINYA DASAR EPISTEMOLOGISDASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATAUSEBAGAI SUATAU PENGETAHUAN INTERNPENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DANSTRUKTUR LOGIS DAN KONSISTENKONSISTEN IMPLEMENTASINYAIMPLEMENTASINYA DASAR AKSIOLOGISDASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DIYANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DANDALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DISTRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKADALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DIYANG TERKANDUNG DI DALAMNYADALAMNYA DASAR AKSIOLOGISDASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DIYANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DANDALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DISTRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKADALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DIYANG TERKANDUNG DI DALAMNYADALAMNYA PANCASILAPANCASILA SEBAGAISEBAGAI SISTEMFILSAFATSISTEMFILSAFAT PANCASILAPANCASILA SEBAGAISEBAGAI SISTEMFILSAFATSISTEMFILSAFAT
- 6. DASARDASAR ONTOLOGISONTOLOGIS ESENSI FILSAFATESENSI FILSAFAT PANCASILAPANCASILA ESENSI FILSAFATESENSI FILSAFAT PANCASILAPANCASILA ESENSI NEGARAESENSI NEGARAESENSI NEGARAESENSI NEGARA SUBJEK PENDUKUNGSUBJEK PENDUKUNG NEGARANEGARA SUBJEK PENDUKUNGSUBJEK PENDUKUNG NEGARANEGARA HUBUNGAN NEGARAHUBUNGAN NEGARA DNG.WARGANEGARADNG.WARGANEGARA HUBUNGAN NEGARAHUBUNGAN NEGARA DNG.WARGANEGARADNG.WARGANEGARA
- 7. DASARDASAR EPISTEMOLOGISEPISTEMOLOGIS SUMBERSUMBER PENGETAHUANPENGETAHUAN SUMBERSUMBER PENGETAHUANPENGETAHUAN SISTEMSISTEM PENGETAHUANPENGETAHUAN SISTEMSISTEM PENGETAHUANPENGETAHUAN DASAR KEBENARANDASAR KEBENARAN PENGETAHUANPENGETAHUAN DASAR KEBENARANDASAR KEBENARAN PENGETAHUANPENGETAHUAN CARA MENDAPATKANCARA MENDAPATKAN PENGETAHUANPENGETAHUAN CARA MENDAPATKANCARA MENDAPATKAN PENGETAHUANPENGETAHUAN
- 8. DASARDASAR AKSIOLOGISAKSIOLOGIS DASARDASAR AKSIOLOGISAKSIOLOGIS 1. HAKIKAT NILAI1. HAKIKAT NILAI1. HAKIKAT NILAI1. HAKIKAT NILAI 2. SUMBER NILAI2. SUMBER NILAI2. SUMBER NILAI2. SUMBER NILAI 3. STRUKTUR3. STRUKTUR NILAINILAI 3. STRUKTUR3. STRUKTUR NILAINILAI
- 10. VALUE NORM FACT
- 11. NILAI-NILAI HUKUM TUHAN, HUKUM KODRAT, HUKUM ETIS, HUKUM FILOSOFISYANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 NILAI-NILAI HUKUM TUHAN, HUKUM KODRAT, HUKUM ETIS, HUKUM FILOSOFISYANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 HUKUM KODRAT HUKUM ETIS CITA-CITA KEMERDEKAAN HUKUM TUHAN HUKUM ETIS HUKUM KODRAT HUKUM ETIS CITA-CITA KEMERDEKAAN HUKUM TUHAN HUKUM ETIS HUKUM FILOSOFIS (PANCASILA) HUKUM FILOSOFIS (PANCASILA) HUKUM POSITIVHUKUM POSITIVPELAKSANAAN NEGARA PELAKSANAAN NEGARA PELAKSANAAN SUMBER BENTUK DAN SIFAT SUMBER BAHAN DAN SUMBER NILAI ALINEA I ALINEA II ALINEA III ALINEA IV ALINEA I ALINEA II ALINEA III ALINEA IV
- 12. TRANSFORMASI DINAMISDALAM BIDANG KENEGARAAN DARI DASAR FILSAFAT NEGARA TRANSFORMASI DINAMISDALAM BIDANG KENEGARAAN DARI DASAR FILSAFAT NEGARA DASAR FILSAFAT NEGARA SISTEM POLITIK NEGARA PENJABARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ASPEK NORMATIF LAINNYA DALAM NEGARA PELAKSANAAN PRAKSIS DALAM BERBAGAI BIDANG DAN BERBAGAI KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM NEGARA PELAKSANAAN PRAKSIS DALAM BERBAGAI BIDANG DAN BERBAGAI KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM NEGARA
- 13. FILSAFAT PANCASILA DASAR FILOSOFIS NEGARA DERIVASI BIDANG KENEGARAAN REALISASI PRAKSIS REALISASI PRAKSIS UNIVERSAL KOLEKTIF KHUSUS EMPIRIS NILAINILAI NORMANORMA FAKTAFAKTA
- 14. TUHANTUHAN NEGARANEGARA MANUSIAMANUSIA KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”. “Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung. KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”. “Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung. TIDAK LANGSUNG SEBAB AKIBAT SEBABPERTAMA (KAUSA PRIMA) - SGL. Sesuatuberasaldr TUHAN - Manusiaberasal dari TUHAN SEBABPERTAMA (KAUSA PRIMA) - SGL. Sesuatuberasaldr TUHAN - Manusiaberasal dari TUHAN - Negaraberasal darimanusia - Negara Lembaga kemanusiaan - Negara lembaga Kemasya- rakatan - Negaraberasal darimanusia - Negara Lembaga kemanusiaan - Negara lembaga Kemasya- rakatan
- 15. HAKIKATKODRATMANUSIAHAKIKATKODRATMANUSIA MONO PLURAL IS MONO PLURAL IS SUSUNAN KODRAT SUSUNAN KODRAT SIFAT KODRAT SIFAT KODRAT KEDUKANK ODRAT KEDUKANK ODRAT 1.JIWA 2. RAGA AKAL RASA KEHENDAK AKAL RASA KEHENDAK Anorganis VEGETATIF ANIMAL Anorganis VEGETATIF ANIMAL 1. MAKHLUK INDIVIDU 2. MAKHLUK SOSIAL 1. MAKHLUKPRIBADI BERDIRISENDIRI 2. MAKHLUKTUHAN MONO DUALIS MONO DUALIS MONO DUALIS
- 16. MANUSIA YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA MEMBENTUK PERSEKUTUAN NEGARA TUJUAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN TUJUAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
- 17. Pandangan Hidup bangsa (ideologi nasional) Pandangan Hidup bangsa (ideologi nasional) Pandangan Hidup masyarakat Pandangan Hidup masyarakat Pandangan Hidup Negara (Ideologi negara) Pandangan Hidup Negara (Ideologi negara)
- 18. KETERLIBATAN SUBJEKKETERLIBATAN SUBJEK PENDUKUNG IDEOLOGIPENDUKUNG IDEOLOGI DIPENGARUHI 3 HAL :DIPENGARUHI 3 HAL : KETERLIBATAN SUBJEKKETERLIBATAN SUBJEK PENDUKUNG IDEOLOGIPENDUKUNG IDEOLOGI DIPENGARUHI 3 HAL :DIPENGARUHI 3 HAL : LOGOSLOGOS Rasionalitas atau penalaranRasionalitas atau penalaran PATHOSPATHOS Transformasi.Transformasi. ETHOSETHOS KesusilaanKesusilaan
- 19. Maka Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak bisa di ubah. PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT ADANYA TERTIB HUKUM R.I. PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT ADANYA TERTIB HUKUM R.I. Yang meliputi 4 Syarat yaitu : 1. Adanya kesatuan subjek yang mengandakan peraturan-peraturan hukum. 2. Adanya kesatuan asas kerokhanian yang meliputi seluruh peraturan- peraturan hukum. 3. Adanya kesatuan waktu di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. 4. Adanya kesatuan wilayah di mana kesatuan hukum itu berlaku KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA Pembukaan memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum indonesia. Memasukkan diri di dalamnya sebagai keten-tuan hukum tertinggi Memasukkan diri di dalamnya sebagai keten-tuan hukum tertinggi 1 2
- 20. SIFAT MUTLAK HAKIKAT -Kemerdekaan hak segala bangsa -Bangsa terdiri dari manusia a. Hak Kodrat b. Hak Moral c. Peri Kemausiaan d. Peri Keadilan Wajib Kodrat Wajib Moral a. Perjuangan bgs. Indonesia b. Bangsa Indo. Menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan. c. Cita-cita kenegaraan. - Merdeka - Bersatu - Berdaulat, adil dan makmur Hak Kodrat Dan Hak Moral Menjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara Hak Kodrat Dan Hak Moral Menjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara I II Satu negara Negara Persatuan Satu wilayah Dan bangsa Satu negara Negara Persatuan Satu wilayah Dan bangsa
- 21. a.a. Nilai religiusNilai religius b.b. Nilai moralNilai moral c.c. pernyataanpernyataan Atasberkat rahmat Allah yang MahaKuasaAtasberkat rahmat Allah yang MahaKuasa Didorong oleh keinginan LuhurDidorong oleh keinginan Luhur Memenuhi hak Kodrat.Memenuhi hak Kodrat. Kembali proklamasiKembali proklamasi Atasberkat rahmat Allah yang MahaKuasaAtasberkat rahmat Allah yang MahaKuasa Didorong oleh keinginan LuhurDidorong oleh keinginan Luhur Memenuhi hak Kodrat.Memenuhi hak Kodrat. Kembali proklamasiKembali proklamasi III IV 1.1. TujuanTujuan NegaraNegara a.a. Tujuan KhususTujuan Khusus -- Melindungi segenap bgs.Melindungi segenap bgs. Indonesia dan selrh tumpahIndonesia dan selrh tumpah darah Indonesiadarah Indonesia -- Memajukan kesejahteraanMemajukan kesejahteraan umum mencerdaskanumum mencerdaskan kehidupan bangsakehidupan bangsa b. Tujuan umumb. Tujuan umum melaksanakan ketertiban duniamelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaianyang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.abadi dan keadilan sosial.
- 22. 2. Ketentuan diadakannya2. Ketentuan diadakannya UUD negaraUUD negara maka disusunlah kemerdekaanmaka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negarakebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negara IndonesiaIndonesia 3.3. Bentuk negaraBentuk negara yang berbentukyang berbentuk dalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyatdalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyat 4. Dasar Kerokhanian4. Dasar Kerokhanian (filsafat) Negara yang berdasar(filsafat) Negara yang berdasar Kepada ………..Kepada ……….. Dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945
- 23. ALINEAALINEA II IIII IIIIII IVIV TidakTidak mempunyaimempunyai hubunganhubungan ‘kausal organis’‘kausal organis’ Rangkaianperistiwayangmendahuluiterben-Rangkaianperistiwayangmendahuluiterben- tuknyanegara, dasar-dasarpemikiran/latartuknyanegara, dasar-dasarpemikiran/latar belakangpendorongterwujudnyakemerdekaanbelakangpendorongterwujudnyakemerdekaan IndonesiadalamwujudnegaraIndonesiaIndonesiadalamwujudnegaraIndonesia a.a. Mencakup beberapa segiMencakup beberapa segi UUDditentukan akan adaUUDditentukan akan ada Yang diaturdalam UUDialah tentang pembentukanYang diaturdalam UUDialah tentang pembentukan pemerintahan. Negara yang memenuhi pelbagaipemerintahan. Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala. Aspekpersyaratan dan meliputi segala. Aspek penyelenggaraan negara.penyelenggaraan negara. Negara Indonesia berbentuk Republik yangNegara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan Rakyatberkedaulatan Rakyat Di tetapkannya dasarkerokhanian NegaraDi tetapkannya dasarkerokhanian Negara (Pancasila).(Pancasila). DijabarkanDijabarkan (dikongkriti-(dikongkriti- sasikan)sasikan) IV MempunyaiMempunyai hubunganhubungan yang bersifatyang bersifat ‘kausal dan‘kausal dan organisorganis
- 24. Etika Hukum Etika Bisnis Etika Lingkungan Etika Profesi Etika Politik Etika Hukum Etika Bisnis Etika Lingkungan Etika Profesi Etika Politik
- 25. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PANCASILAPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA KEPRIBADIAN BANGSA FILSAFAT PANCASILA IDEOLOGI NEGARA DASAR NEGARA RI NORMA PERATURAN PERUNDANGAN HAK DAN KEWAJIBAN WNI DEMOKRASI DAN HAM E T I K A P O L I T I K GEOPOLITIK INDONESIA GEOSTRATEGI/KETAHANAN NASIONAL