UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis Indonesia yang mengatur tentang organisasi negara, kekuasaan pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. UUD 1945 juga bersifat elastis dan rigid, dapat diubah namun hanya dengan prosedur khusus. Beberapa hal penting belum diatur secara jelas dalam UUD 1945 seperti sistem checks and balances yang tegas dan pengaturan lembaga kepresidenan.

1. UUD 1945

2. Pengertian UUD
• L.JVan Apeldoorn:bagian tertulis dari suatu
konstitusi, konstitusi memuat baik peraturan
tertulis maupun tidak tertulis
• E.C.S Wide: naskah yang memaparkan rangka dan
tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan
suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara
kerja badan-badan tersebut
• AA. Struycken: UUD=Konstitusi: undang-undang
memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang
organisasi dari negara

3. Kedudukan UUD 1945
• Sebagai hukum dasar tertulis yang
menjadi sumber hukum tertinggi bagi
segala perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia

4. Sifat UUD
• Elastis; dapat menyesuaikan diri dengan
mudah dan diumumkan serta dirubah
dengan cara yang sama seperti undang-
undang
• Rigid; mempunyai kedudukan dan derajat
yang lebih tinggi dari peraturan perundnag-
undangan yang lain, serta hanya dapat
diubah dengan cara khusus dan istimewa

5. Hubungan Pembukaan UUD
1945 dengan batang tubuh
• Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang
fundamental, sedangkan batang tubuh UUD 1945 merupakan
hukum dasar tertulis yang berlandaskan pada pembukaan
tersebut
• Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan akan adanya UUD,
oleh karena itu pembukaan merupakan dasar adanya batang
tubuh
• Pembukaan UUD 1945 berisi pokok-pokok pikiran yang harus
diciptakan oleh UUD dalam pasal-pasalnya, oleh karena itu;
• Pokok-pokok pikiran pembukaan merupakan suasana
kebatinan batang tubuh
• Pokok-pokok pikiran merupakan cita hukum batang tubuh

6. AMANDEMEN
• Sri Soemantri: amandemen UUD 1945
bukan hanya manambah, mengurangi, atau
mengubah kata-kata dan istilah, maupun
kalimat dalam UUD, juga membuat isi UUD
menjadi lain melalui penafsiran
• Bagir Manan; menunjukkan amandemen
UUD itu dengan cara menambah, merinci,
dan menyusun ketentuan yang lebih luas

7. Dasar pemikiran
• Kekuatan Presiden sangat dominan
• Tidak ada pengaturan sistem checks and balances
yang tegas
• UUD 1945 bersifat multi interpretasi
• Penjabaran pasal-pasal UUD 1945 banyak diatur
oleh UU tanpa arahan yang jelas dan tegas
• Terdapat beberapa hal mendasar yang tidak
diatur oleh UUD 1945:
- Pengaturan lembaga kepresidenan
- Pengaturan sistem ekonomi yang belum jelas
- Pengaturan sistem Pemilu
- minimnya pengaturan tentang HAM
- Pengaturan wilayah negara

8. LEMBAGA KETATANEGARAAN MENURUT UUD 1945
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
kpu bank
sentral
DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden
DAERA
Lingkungan
Peradilan
TUN
Lingkungan
Peradilan
Militer
Lingkungan
Peradilan
Agama
Lingkungan
Peradilan
Umum
Perwakilan
BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota