2 hak asasi manusia

1. 1
Runik Machfiroh.S.Pd.,M.Pd
Oleh

2. 2
HAM
UMUM
(UNIVERSAL)
SUPRALEGAL
MELEKAT
PADA MANUSIA

3. 3
HAM
INDONESIA
PROKLAMASI
17 AGUSTUS
PANCASILA
PEMBUKAAN
UUD 1945
UUD 1945
PEMERINTAH
PKF
Imperatif

4. 4
HAM
INDONESIA
PRINSIP DASAR
1. AMANAT KONSTITUSI
DAN LAK. HAM SATU
KESATUAN
2. KS INTERNASIONAL
SALING
MENGHORMATI,
KESEDERAJATAN, HK
INTERNASIONAL

5. 5
HAM
DUNIA
UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHT 10
DESEMBER 1948
1. INTERNASIONAL
COVENANT OF
ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS ;
2. INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL
AND POLITICAL RIGHTS;
3. OPTIONAL PROTOCOL
TO THE
INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL
AND POLITICAL RIGHTS
1957
1966 = NEGARA ANGGOTA
PBB -> RATIFIKASI ; 1976 =
EFEKTIF

6. 6
PEMAJUAN DAN
PERLINDUNGAN
HAM
LOKNAS HAM I = 21-22
JANUARI 1991 KOMNAS
HAM (KEPRES 50/1993
UU NO 39 TAHUN 1999 =
HAM
a. KOMISI ANTI
KEKERASAN THD
PEREMPUAN (KEPRES
181/1998
b. KOMISI
PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA
(KEPRES 77/2003)
POKJA HAM (DEPLU) TTG
RANHAM 1998 – 2003
(KEPRES 129/1998,
DIREVISI KEPRES 61/2003
RATIFIKASI
PERANGKAT
INTERNASIONAL
HAM;
DESIMINASI &
PENDIDIKAN
HAM;
LAK.
PENANGANAN
MASALAH
PRIORITAS HAM;
PELAK.ISI
&KETENTUAN
PERANGKAT
INTERNASIONA
L HAM YG
TELAH
DIRATIFIKASI
INDONESIA

7. 7
PEMAJUAN DAN
PERLINDUNGAN
HAM
RAN HAM 2004 – 2009
(KEPRES 44/2004)
LEGISLASI HAM
MERATIFIKASI 4
(DARI 7) INSTRUMEN
POKOK HAM
INTERNASIONAL
UU HAM (UU 39/1999;
PENGADILAN HAM
(UU 26/2000
PENGADILAN HAM
AD HOC (KEPRES
96/2001
PERLINDUNGAN
ANAK (UU 23/2002
KONVENSI
PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI THP
PEREMPUAN (UU 7/84)
KONVENSI HAK
ANAK(KEPRES 36/90)
KONVENSI MENENTANG
PENYIKSAAN&PERLAKUA
N ATAU PENGHUKUMAN
LAIN YG KEJAM, TDK
MANUSIAWI& MRENDAHK
MARTABAT MANUSIA (UU
5/88)
KONVENSI
PENGHAPUSAN SEGALA
BENTUK DISKRIMINASI
RASIAL (UU 29/99)
RUU RATIFIKASI 2
KONVENSI
MERATIFIKASI&KON
VENSI DASAR ILO

8. 8
HAM KELOMPOK
RENTAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KEADILAN&KESETARAAN
GENDER ;
RAN PENGHAPUSAN
PERDAGANGAN
PEREMPUAN&ANAK 2003 – 2007;
PERLINDUNGAN HAK ANAK;
PERLINDUNGAN
PEKERJA

9. 9
PERMASALAHAN
HAM
PENEGAKAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN
BELUM BERWAWASAN
GENDER
KONDISI EKONOMI
KONFLIK DI DAERAH
AKSI TERORISME
GLOBALISASI
(KRIMINALITAS
INTERNASIONAL)

10. 9
PERMASALAHAN
HAM
PENEGAKAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN
BELUM BERWAWASAN
GENDER
KONDISI EKONOMI
KONFLIK DI DAERAH
AKSI TERORISME
GLOBALISASI
(KRIMINALITAS
INTERNASIONAL)