SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
ILMU HUKUM DAN
PENDEKATAN SISTEM
PARADIGMA/ MODEL, CONTOH ANTARA LAIN
MERUPAKAN KERANGKA SISTEM
- TERDIRI DARI TEORITIS UMUM YANG MENJADI
KERANGKA PIKIR ILMIAH
- MERUPAKAN KERANGKA KONTRAS / GBRN UMUM
YANG MENGGAMBARKAN KRETERIA
- HUKUM DELIK DARI PRODUK PENGUASA
- INDONESIA HUKUM PARADIGMA POSITIVISME,
KARENA INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN
- HUKUM DICIPTAKAN UNTUK BATASI KEKUASAAN,
YANG MEMPUNYAI SIFAT MENARIK DAN
MALAPETAKA.
PARADIGMA POSITIVISME YURIDIS ADALAH APA
YANG MENJADI PADA TITIK MORAL ATAU ETIKA
ILMU DIKESAN SEBAGAI SUATU YANG SYAH
MEMPUNYAI, SISTEM, TOLAK, SUBYEKTIF
LMU PENGETAHUAN SEBAGAI SUATU SISTEM : SISTEMATIS,
UNIVERSAL, BAHASA ILMIAH, BERDASARKAN OBSERVASI
ILMIAH, OBYEKTIF DAN KRITIS.
ILMU : SUATU PROSES BERFIKIR MEMPUNYAI
PROSES, CIRI KHAS TERTENTU BERDASARKAN
PSIKIS/ KARISMATIS.
- POSITIVISME LOGIKA
- RASIONALISME KRITIS
- PARADIGMA THOMAS KHUNT
- HERMANTIK
PARADIGMA PARATISTIK ADALAH PARADIGMA
YANG DIDEFINISIKAN SECARA SOSIAL
HUKUM SEBAGAI PARADIGMA / MODEL / POLA
P. POSITIVISME
P. HEMOPOSITIVIS PASCA POSITIVISME
ULTITARISME
MODEL / PARADIGMA
AL- QURAN
HADITS
SUBSTANSI
TAFSIR
MENGEMBANGKAN
HIDUP
MEMPERTAHANKAN
HIDUP
AKAL SEHAT
HATI NURANI
CACI MAKI
PUSING
EMOSIONAL
PRAKWALIFIKASI
MORAL AKHLAK
KAJIAN ILMU HUKUM
K. NORMATIF ADALAH HUKUM SUBSTANTIF
HUKUM PD PERATURANNYA
K. NON NORMATIF ADALAH HUKUM
SESUAI PROSEDURAL
HUKUM
MENGKAJI FILOSOFIS
MENGKAJI SECARA EMPIRIS
PENGEMBANGAN HUKUM TEORITIS
TERDIRI DUA KELOMPOK SISTEM
PERTAMA, DISEBUT DISIPLIN HUKUM PENDEKATAN
INTERNAL MENCANGKUP :
a. ILMU HUKUM PENDEKATAN NORMATIF PRAKTIS
b. TEORI HUKUM (PENDEKATAN ILMIAH POSITIF
TEORITIS)
c. FILSAFAT HUKUM (PENDEKATAN ABSTRAK SPEKULATIF
EVALUATIF)
KEDUA, KELOMPOK ILMU-ILMU LAIN DILUAR HUKUM
(PENDEKATAN EKSTERNAL) NAMUN OBYEK
TELAAHNYA ADALAH HUKUM, MEREKA MEMAPARKA
HUKUM SENYATANYA . KELOMPOK ILMU-ILMU LAIN INI
MENCANGKUP ANTARA LAIN SEJARAH HUKUM.
PENDEKATAN JURIS PRODENTAL
(KAJIAN HUKUM NORMATIF)
AZAS HUKUM MELAHIRKAN NORMA HUKUM
NORMA HUKUM MELAHIRKAN ATURAN HUKUM
MISALNYA : AZAS PERLINDU HUKUM TERHADAP
NYAWA/ JIWA MANUSIA MELAHIRKAN
 NORMA HKM : TIDAK BOLEH MERAMPAS HAK
HIDUP ORG LAIN TIDAK BOLEH
MENGANCAM KESELAMATAN ORANG LAIN.
 ATURAN HKM: TIDAK BOLEH MENGANCAM
KESELAMATAN ORG LAIN : BERBAGAI PSL
DALAM KUHP YG DILARANG MENGANIAYA,
DILARANG MEMBUNUH
.
PENDEKATAN INI MEMFOKUSKAN KAJI AN DENGAN
MEMANDANG HUKUM SEBAGAI PERANGKAT REALITAS
( REALITY) , TINDAKAN (ACTION) DAN PERILAKU (BEHAVIOR),
PENDEKATAN INI DIBAGI DALAM BERBAGAI KAJIAN; SOSIOLOGI
HKM, ANTROPOLOGI HKM, PSYKOLOGI HKM, HKM DAN EKONOMI,
HKM DAN POLITIK, HKM DAN PEMBANGUNAN, HKM DAN STRUKTUR
SOSIAL (KAJIAN HUKUM KRITIS).
GAMBARAN UMUM :
 MASIH ADANYA PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI LEMBAGA KITA
 PENGADILAN DIANGGAP BELUM PROFESIONAL & EFERKTIF DLM
MENJALANKAN TUGAS KARENA :
 BANYAKNYA TUMPUKAN PERKARA ± 9.338 KASUS
 PUTUSAN PN, PT, dan MA BELUM DAPAT DIAKSES PUBLIK
 MASY KEHILANGAN KEPERCAYAAN (TRUS SELF) PADA
LEMBAGA PERADILAN
PSIKOLOGI
HUKUM
MELIPUTI
PSYCHOLOGY IN LAW (APLIKASI
SPESIFIK) dari PSYCHOLOGI
DALAM HUKUM
PSYCHOLOGY IN LAW (INSET
PSYCHOLOGY) terhadap TERDAKWA
PROFESI HUKUM, HAKIM, JAKSA,
POLISI, PENGACARA.
PSYCHOLOGY OF LAW (INSET
PSYCHOLOGY) TERHADAP ISU-ISU atau
FENOMENA HUKUM MISALNYA
MENGAPA ORANG TAAT pada HUKUM
TERTENTU, PERKEMBANGAN MORAL,
PERSEPSI, SIKAP PUBLIK TERHADAP
BERBAGAI SANKSI PIDANA.
PENDEKATAN INI
MEMFOKUSKAN KAJIAN DGN
MEMANDANG HUKUM
SEBAGAI PESERANGKAT IDE
YG ABSTRAK dan IDE-IDE
MORAL antara lain TENTANG
MORAL KEADILAN
MISALNYA :
ADILKAH SESEORANG
MEMPERKOSA ANAK 10 THN,
MENDAPAT GANJARAN
BERBEDA DENGAN LAKI-LAKI
PEMERKOSA WANITA PELACUR
DALAM PENDEKATAN AKSIOLOGI
JUJUN S. SURYA SUMANTRI
(1986 : 6 )
BERPENDAPAT BHW PD DASARNYA ILMU HARUS
DIPERGUNAKAN DAN DIMANFAATKAN SEBAGAI
SARANA ATAU ALAT MENINGKATKAN TARAF HIDUP
MANUSIA DENGAN MEMPERHATIKAN KODRAT DAN
MARTABAT MANUSIA SERTA KELESTARIAN DAN
KESEIMBANGAN ALAM.
PENGETAHUAN ILMIAH YANG DIPEROLEH ITU
DIPERGUNAKAN SECARA HUMORAL DAN UNIVERSAL. ILMU
UNTUK SEMUA TIDAK ADA PERBEDAAN BAIK TIMUR DAN
BARAT. ASPEK AKSIOLOGI, ILMU PENGETAHUAN
MEMPERTANYAKAN TUJUAN UNTUK APA ILMU ITU
DIBANGUN, YANG JELAS JAWABANNYA ADALAH UNTUK
KEPENTINGAN MANUSIA.
SECARA KHUSUS
ILMU PENGETAHUAN UNTUK MENCARI
MENDAPATKAN KEBENARAN (TRUSH),
PENGETAHUAN (KNOWLEDGE), PEMAHAMAN
(UNDERSTANDING), PENJELASAN
(EXPLINATION) KLASIFIKASI (CLASIFICATION),
PERAMALAN (PREDIKTION), PENGENDALIAN
(CONTROL), PENERAPAN (APLICATION),
PENEMUAN BARU (INOVATION) dari PRODUKSI
(PRODUCTION)
MENURUT (BY LAWRENCE M. FRIEDMEN) DALAM SISTEM DAN
PENEGAKAN HUKUM ADALAH SISTM DAN PENEGAKAN HKM PADA
UNSUR DAN SUBSTANSI
SUBSTANSI
STRUKTUR
CULTUR
KETIKA BERBICARA KAIDAH HKM HARUS TERTULIS & TDK TERTULIS
STRUKTUR ADALAH LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM
LEMBAGA HUKUM PRANATA HUKUM (ADVOKAT,
POLISI, PN, JAKSA, HAKIM) . OLEH KARENA ITU IA
BAGIAN DARI SISTEM.
SUBSTANSI : JANJI-JANJI DR KAMPANYE ADLAH
SEBAHAGIAN SUBSTANSI HANYA
SEBATAS UCAPAN SAJA.
SUBSTANSI : KETENTUAN BISA BAGUS, BELUM
TENTU DIDUKUNG DLM INSTITUSI
PERBAIKAN UNTUK JENJANG
TINGGI SCR OBJEKTIFITA
LEGAL-CULTURE : BUDAYA HUKUM SALAH SATU UNSUR SANGAT
MEMERLUKAN DAN MENENTUKAN HUKU
ITU BISA TERWUJUD ATAU TIDAK,
BUDAYA HUKUM ADALAH POLA PIKIR MIS;
SENGKETA DI ANTARA HAKIM DAN JAKSA.
MACAM-
MACAM
JENIS
PARADIGMA
1.PARADIGMA
HUKUM
POSITIF
2. PARADIGMA
HUKUM
ALAM
3. PARADIGMA
HUKUM
REALISME
PRAGMATIS
4. PARADIGMA
DOMINAN
PAKAR HENDRY BERGSON
MENYATAKAN PERTUMBUHAN ILMU SEBAGAI PROSES
KOREKSI BERKESINAMBUNGAN YANG BERHUBUNGAN
MASA LALU DENGAN MASA KINI, DARI MANA SUATU
GEJALA KEKINIAN DAPAT DIPAHAMI MELALUI,
PEMAHAMAN TERHADAP GEJALA YANG
MENDAHULUINYA. (DURATION... IS THE CONTINOUS
PROGRESS OF THE PAST WHICH GNAWS INTO THE
FUTURE AND WHICH SWELLS AS IT ADVANCES).
OLEH BERGUSON, PROSES INI IA
SEBUT SEBAGAI PROSES EVOLUSI
KREATIF(CREATIVE EVOLUTION
MENURUT THOMAS S. KUHN MENYEBUTKAN PROSES ITU
SEBAGAI SCIENTIFIC REVOLUTION, SEMENTARA DENGAN
PENEKANAN PERHATIAN PD ASPEK POLARISASI TES
STABILITASNYA YANG KETAT DAN FUNGSIONALNYA SUATU
TEORI BAGI PEMECAHAN MASALAH.
KARL.R. POPPER MENYEBUTKAN “PROSES ITU SEBAGAI
PROSES PENYINGKIRAN KESALAHAN (ERROR
ELIMINATION)
EVOLUSI (REVOLUSI) PENGETAHUAN ITU MELALUI EFEK
GANDAKAN DPT DIPERGUNAKAN SBG DASAR PENELUSURAN
LATAR BLKNG KEBERADAAN SUATU GEJALA, TEORI DAN
AKIBATNYA.
PEMAHAMAN ESENSI HUKUM, POLARISASI SANGATA BERGUNA BAGI
KEBERADAAN”REDUKSI HUKUM NORMATIF” KONDISI
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PD UMUMNYA SERTA
PERKEMBANGAN PARADIGMA HK PD KHUSUSNYA. URGENSI DAN
VALIDITAS PEMAHAMAN TERHADAP”REDUKSI HUKUM NORMATIF”
INI TERLETAK PD BEBERAPA ALASAN YF BERSIFAT FAKTUR DAN
TEORITIS.
OBYEKTIFITAS ADALAH PENGAKUAN SEPENUHNYA
TERHADAP KEUTUHAN KARAKTER OBYEK DAN
KEBENARAN OBYEKTIF ADALAH KEBENARAN YG
DIBANGUN DI ATAS KEUTUHAN OBYEK ITU.
MANUSIA ADALAH BENTUK
PENGINGKARAN TERHADAP
KARAKTERISTIK
KEMANUSIAAN YG HARUS
DIHINDARI.
SEDANG POLARISASI LOGIKA
BERARTI BAHWA METODE
ANALITIS MEKANIS BUKANLAH
METODE YANG HARUS DIHINDARI
SAMA SEKALI PENGGUNANNYA.
PENYUSUNAN SISTEM HUKUM
CARA-CARA MENGATASI KELEMAHAN METODE
ANALITIS MEKANIS AKAN MENJADI BAHAN
ANALISIS YANG MENARIK KARENA UNTUK
MENGATASI HARUS DITEMUKAN SUATU
METODE ANALISIS YANG MAMPU BERPERAN
GANDA
PERTAMA : MAMPU MENGATASI
KELEMAHAN-KELEMAHAN
METODE ANALISIS MEKANIS ITU.
KEDUA : BERSAMAAN DENGAN ITU IA HARUS JUGA
MAMPU MEMPERTAHANKAN KELEBIHAN
DARI PENDEKATAN ANALITIS – MEKANIS ITU.
HAKIKAT PANDANGAN
ARISTOTELES TERLETAK PD
AKSARA PERTANYAAN YAITU
SOAL “SEBAB” ARISTOTELES
SETELAH MENYELIDIKI
MENYIMPULKAN BAHWA “SEBAB”
ITU TERSUSUN ATAS EMPAT TIPE
YAITU MATERI (MATERIAL),
BANTUK (FORMAL), KEGUNAAN
(EFFISICIENSI), DAN HASIL (FINAL).
PENGARUH BUDAYA HUKUM
DISAMPING HUKUM ASLI, YANG UMUMNYA DIMILIKI
MASYARAKAT HUKUM, SEDANGKAN SISTEM HUKUM
DUNIA JUGA TELAH DIPENGARUH OLEH TIGA SISTEM
HUKUM BESAR DUNIA.
TIGA SISTEM
BESAR YANG
BERPENGARUH
ITU ADALAH
COMMON LAW
SYSTEM
SOCIALIST LAW
SYSTEM
CIVIL LAW SYSTEM
PD ABAD KE-20 COMMON LAW SYSTEM
TERFORMULASI KE DLM DUA BENTUK
UTAMA, YAITU,”ANGLO SAXON LAW
SYSTEM” DAN “ANGLO AMIRICAN LAW
SYSTEM”, SEDANGKAN CIVIL LAW SYSTEM
LEBIH DIKENAL DENGAN SEBUTAN
“CONTINENTAL EUROPEAN LAW SYSTEM”.
DALAM BAHASA INDONESIA COMMON
LAW SYSTEM SERING DI DEPANKAN DGN
ISTILAH SISTEM HUKUM KEBIASAAN
Ilmu hukum dan pendekatan distem

More Related Content

What's hot

362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
Aditya Setia Basuki
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Nuelimmanuel22
 
Negara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratisNegara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratis
Lalola Kaban
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
yahyakelariquers
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
Nuelnuel11
 

What's hot (20)

Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
 
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiMemahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
 
Negara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratisNegara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratis
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesia
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
 
Antropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIPAntropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIP
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 

Similar to Ilmu hukum dan pendekatan distem

Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
pumdatin
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
Mael Aja
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
DIP IPDN Angkatan 3
 
pert.2 KONSEP DAN TEORI PERKEMBANGAN 2020.pptx
pert.2 KONSEP DAN TEORI  PERKEMBANGAN 2020.pptxpert.2 KONSEP DAN TEORI  PERKEMBANGAN 2020.pptx
pert.2 KONSEP DAN TEORI PERKEMBANGAN 2020.pptx
DianPramita4
 
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
PangeranSilalahi
 
A presentasi-filsafat-eknomi-islam
A presentasi-filsafat-eknomi-islamA presentasi-filsafat-eknomi-islam
A presentasi-filsafat-eknomi-islam
dhoan Evridho
 

Similar to Ilmu hukum dan pendekatan distem (20)

Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
 
Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
 
Psikologi
Psikologi Psikologi
Psikologi
 
Human cloning
Human cloningHuman cloning
Human cloning
 
Presentasi iptek
Presentasi iptekPresentasi iptek
Presentasi iptek
 
Teori ilmu-hukum
Teori ilmu-hukumTeori ilmu-hukum
Teori ilmu-hukum
 
ETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.pptETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.ppt
 
SISTEM EKONOMI ISLAM.pdf
SISTEM EKONOMI ISLAM.pdfSISTEM EKONOMI ISLAM.pdf
SISTEM EKONOMI ISLAM.pdf
 
Manusia & keadilan
Manusia & keadilanManusia & keadilan
Manusia & keadilan
 
pert.2 KONSEP DAN TEORI PERKEMBANGAN 2020.pptx
pert.2 KONSEP DAN TEORI  PERKEMBANGAN 2020.pptxpert.2 KONSEP DAN TEORI  PERKEMBANGAN 2020.pptx
pert.2 KONSEP DAN TEORI PERKEMBANGAN 2020.pptx
 
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 
A presentasi-filsafat-eknomi-islam
A presentasi-filsafat-eknomi-islamA presentasi-filsafat-eknomi-islam
A presentasi-filsafat-eknomi-islam
 

More from Muhamad Aljebra Aliksan Rauf

More from Muhamad Aljebra Aliksan Rauf (20)

Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1
 
Paradigma Hukum 1
Paradigma Hukum 1Paradigma Hukum 1
Paradigma Hukum 1
 
Wawasan kebijakan pembangunan hukum
Wawasan kebijakan pembangunan hukum Wawasan kebijakan pembangunan hukum
Wawasan kebijakan pembangunan hukum
 
Strategi pembangunan hukum 3
Strategi pembangunan hukum 3Strategi pembangunan hukum 3
Strategi pembangunan hukum 3
 
Pembangunan hukum 1
Pembangunan hukum 1Pembangunan hukum 1
Pembangunan hukum 1
 
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasional
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasionalKonsep Dasar Pembangunan hukum nasional
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasional
 
Kebijakan pembangunan hukum
Kebijakan pembangunan hukum Kebijakan pembangunan hukum
Kebijakan pembangunan hukum
 
Tindakan guru ditinjau dari ham
Tindakan guru ditinjau dari hamTindakan guru ditinjau dari ham
Tindakan guru ditinjau dari ham
 
Kewarganegraan sebagai ham
Kewarganegraan sebagai hamKewarganegraan sebagai ham
Kewarganegraan sebagai ham
 
Kebebasan pers vs ham
Kebebasan pers vs hamKebebasan pers vs ham
Kebebasan pers vs ham
 
Ham dan kurikulum nasional
Ham dan kurikulum nasionalHam dan kurikulum nasional
Ham dan kurikulum nasional
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial
 
Kebebasan hakim & sistem peradilan
Kebebasan hakim & sistem peradilanKebebasan hakim & sistem peradilan
Kebebasan hakim & sistem peradilan
 
Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial
 
Hukum dan kemandirian yudisial
Hukum dan kemandirian yudisialHukum dan kemandirian yudisial
Hukum dan kemandirian yudisial
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
Teori2 keadilan
Teori2 keadilanTeori2 keadilan
Teori2 keadilan
 
Filsafat hukum dan Teori Hukum
Filsafat hukum  dan Teori HukumFilsafat hukum  dan Teori Hukum
Filsafat hukum dan Teori Hukum
 
Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)
 

Recently uploaded

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (9)

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 

Ilmu hukum dan pendekatan distem

  • 1. ILMU HUKUM DAN PENDEKATAN SISTEM PARADIGMA/ MODEL, CONTOH ANTARA LAIN MERUPAKAN KERANGKA SISTEM - TERDIRI DARI TEORITIS UMUM YANG MENJADI KERANGKA PIKIR ILMIAH - MERUPAKAN KERANGKA KONTRAS / GBRN UMUM YANG MENGGAMBARKAN KRETERIA - HUKUM DELIK DARI PRODUK PENGUASA - INDONESIA HUKUM PARADIGMA POSITIVISME, KARENA INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN - HUKUM DICIPTAKAN UNTUK BATASI KEKUASAAN, YANG MEMPUNYAI SIFAT MENARIK DAN MALAPETAKA.
  • 2. PARADIGMA POSITIVISME YURIDIS ADALAH APA YANG MENJADI PADA TITIK MORAL ATAU ETIKA ILMU DIKESAN SEBAGAI SUATU YANG SYAH MEMPUNYAI, SISTEM, TOLAK, SUBYEKTIF LMU PENGETAHUAN SEBAGAI SUATU SISTEM : SISTEMATIS, UNIVERSAL, BAHASA ILMIAH, BERDASARKAN OBSERVASI ILMIAH, OBYEKTIF DAN KRITIS. ILMU : SUATU PROSES BERFIKIR MEMPUNYAI PROSES, CIRI KHAS TERTENTU BERDASARKAN PSIKIS/ KARISMATIS. - POSITIVISME LOGIKA - RASIONALISME KRITIS - PARADIGMA THOMAS KHUNT - HERMANTIK
  • 3. PARADIGMA PARATISTIK ADALAH PARADIGMA YANG DIDEFINISIKAN SECARA SOSIAL HUKUM SEBAGAI PARADIGMA / MODEL / POLA P. POSITIVISME P. HEMOPOSITIVIS PASCA POSITIVISME ULTITARISME MODEL / PARADIGMA AL- QURAN HADITS SUBSTANSI TAFSIR
  • 4. MENGEMBANGKAN HIDUP MEMPERTAHANKAN HIDUP AKAL SEHAT HATI NURANI CACI MAKI PUSING EMOSIONAL PRAKWALIFIKASI MORAL AKHLAK
  • 5. KAJIAN ILMU HUKUM K. NORMATIF ADALAH HUKUM SUBSTANTIF HUKUM PD PERATURANNYA K. NON NORMATIF ADALAH HUKUM SESUAI PROSEDURAL HUKUM MENGKAJI FILOSOFIS MENGKAJI SECARA EMPIRIS
  • 6. PENGEMBANGAN HUKUM TEORITIS TERDIRI DUA KELOMPOK SISTEM PERTAMA, DISEBUT DISIPLIN HUKUM PENDEKATAN INTERNAL MENCANGKUP : a. ILMU HUKUM PENDEKATAN NORMATIF PRAKTIS b. TEORI HUKUM (PENDEKATAN ILMIAH POSITIF TEORITIS) c. FILSAFAT HUKUM (PENDEKATAN ABSTRAK SPEKULATIF EVALUATIF) KEDUA, KELOMPOK ILMU-ILMU LAIN DILUAR HUKUM (PENDEKATAN EKSTERNAL) NAMUN OBYEK TELAAHNYA ADALAH HUKUM, MEREKA MEMAPARKA HUKUM SENYATANYA . KELOMPOK ILMU-ILMU LAIN INI MENCANGKUP ANTARA LAIN SEJARAH HUKUM.
  • 7. PENDEKATAN JURIS PRODENTAL (KAJIAN HUKUM NORMATIF) AZAS HUKUM MELAHIRKAN NORMA HUKUM NORMA HUKUM MELAHIRKAN ATURAN HUKUM MISALNYA : AZAS PERLINDU HUKUM TERHADAP NYAWA/ JIWA MANUSIA MELAHIRKAN  NORMA HKM : TIDAK BOLEH MERAMPAS HAK HIDUP ORG LAIN TIDAK BOLEH MENGANCAM KESELAMATAN ORANG LAIN.  ATURAN HKM: TIDAK BOLEH MENGANCAM KESELAMATAN ORG LAIN : BERBAGAI PSL DALAM KUHP YG DILARANG MENGANIAYA, DILARANG MEMBUNUH .
  • 8. PENDEKATAN INI MEMFOKUSKAN KAJI AN DENGAN MEMANDANG HUKUM SEBAGAI PERANGKAT REALITAS ( REALITY) , TINDAKAN (ACTION) DAN PERILAKU (BEHAVIOR), PENDEKATAN INI DIBAGI DALAM BERBAGAI KAJIAN; SOSIOLOGI HKM, ANTROPOLOGI HKM, PSYKOLOGI HKM, HKM DAN EKONOMI, HKM DAN POLITIK, HKM DAN PEMBANGUNAN, HKM DAN STRUKTUR SOSIAL (KAJIAN HUKUM KRITIS). GAMBARAN UMUM :  MASIH ADANYA PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI LEMBAGA KITA  PENGADILAN DIANGGAP BELUM PROFESIONAL & EFERKTIF DLM MENJALANKAN TUGAS KARENA :  BANYAKNYA TUMPUKAN PERKARA ± 9.338 KASUS  PUTUSAN PN, PT, dan MA BELUM DAPAT DIAKSES PUBLIK  MASY KEHILANGAN KEPERCAYAAN (TRUS SELF) PADA LEMBAGA PERADILAN
  • 9. PSIKOLOGI HUKUM MELIPUTI PSYCHOLOGY IN LAW (APLIKASI SPESIFIK) dari PSYCHOLOGI DALAM HUKUM PSYCHOLOGY IN LAW (INSET PSYCHOLOGY) terhadap TERDAKWA PROFESI HUKUM, HAKIM, JAKSA, POLISI, PENGACARA. PSYCHOLOGY OF LAW (INSET PSYCHOLOGY) TERHADAP ISU-ISU atau FENOMENA HUKUM MISALNYA MENGAPA ORANG TAAT pada HUKUM TERTENTU, PERKEMBANGAN MORAL, PERSEPSI, SIKAP PUBLIK TERHADAP BERBAGAI SANKSI PIDANA. PENDEKATAN INI MEMFOKUSKAN KAJIAN DGN MEMANDANG HUKUM SEBAGAI PESERANGKAT IDE YG ABSTRAK dan IDE-IDE MORAL antara lain TENTANG MORAL KEADILAN MISALNYA : ADILKAH SESEORANG MEMPERKOSA ANAK 10 THN, MENDAPAT GANJARAN BERBEDA DENGAN LAKI-LAKI PEMERKOSA WANITA PELACUR
  • 10. DALAM PENDEKATAN AKSIOLOGI JUJUN S. SURYA SUMANTRI (1986 : 6 ) BERPENDAPAT BHW PD DASARNYA ILMU HARUS DIPERGUNAKAN DAN DIMANFAATKAN SEBAGAI SARANA ATAU ALAT MENINGKATKAN TARAF HIDUP MANUSIA DENGAN MEMPERHATIKAN KODRAT DAN MARTABAT MANUSIA SERTA KELESTARIAN DAN KESEIMBANGAN ALAM. PENGETAHUAN ILMIAH YANG DIPEROLEH ITU DIPERGUNAKAN SECARA HUMORAL DAN UNIVERSAL. ILMU UNTUK SEMUA TIDAK ADA PERBEDAAN BAIK TIMUR DAN BARAT. ASPEK AKSIOLOGI, ILMU PENGETAHUAN MEMPERTANYAKAN TUJUAN UNTUK APA ILMU ITU DIBANGUN, YANG JELAS JAWABANNYA ADALAH UNTUK KEPENTINGAN MANUSIA.
  • 11. SECARA KHUSUS ILMU PENGETAHUAN UNTUK MENCARI MENDAPATKAN KEBENARAN (TRUSH), PENGETAHUAN (KNOWLEDGE), PEMAHAMAN (UNDERSTANDING), PENJELASAN (EXPLINATION) KLASIFIKASI (CLASIFICATION), PERAMALAN (PREDIKTION), PENGENDALIAN (CONTROL), PENERAPAN (APLICATION), PENEMUAN BARU (INOVATION) dari PRODUKSI (PRODUCTION) MENURUT (BY LAWRENCE M. FRIEDMEN) DALAM SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM ADALAH SISTM DAN PENEGAKAN HKM PADA UNSUR DAN SUBSTANSI SUBSTANSI STRUKTUR CULTUR KETIKA BERBICARA KAIDAH HKM HARUS TERTULIS & TDK TERTULIS
  • 12. STRUKTUR ADALAH LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM LEMBAGA HUKUM PRANATA HUKUM (ADVOKAT, POLISI, PN, JAKSA, HAKIM) . OLEH KARENA ITU IA BAGIAN DARI SISTEM. SUBSTANSI : JANJI-JANJI DR KAMPANYE ADLAH SEBAHAGIAN SUBSTANSI HANYA SEBATAS UCAPAN SAJA. SUBSTANSI : KETENTUAN BISA BAGUS, BELUM TENTU DIDUKUNG DLM INSTITUSI PERBAIKAN UNTUK JENJANG TINGGI SCR OBJEKTIFITA LEGAL-CULTURE : BUDAYA HUKUM SALAH SATU UNSUR SANGAT MEMERLUKAN DAN MENENTUKAN HUKU ITU BISA TERWUJUD ATAU TIDAK, BUDAYA HUKUM ADALAH POLA PIKIR MIS; SENGKETA DI ANTARA HAKIM DAN JAKSA.
  • 14. PAKAR HENDRY BERGSON MENYATAKAN PERTUMBUHAN ILMU SEBAGAI PROSES KOREKSI BERKESINAMBUNGAN YANG BERHUBUNGAN MASA LALU DENGAN MASA KINI, DARI MANA SUATU GEJALA KEKINIAN DAPAT DIPAHAMI MELALUI, PEMAHAMAN TERHADAP GEJALA YANG MENDAHULUINYA. (DURATION... IS THE CONTINOUS PROGRESS OF THE PAST WHICH GNAWS INTO THE FUTURE AND WHICH SWELLS AS IT ADVANCES). OLEH BERGUSON, PROSES INI IA SEBUT SEBAGAI PROSES EVOLUSI KREATIF(CREATIVE EVOLUTION
  • 15. MENURUT THOMAS S. KUHN MENYEBUTKAN PROSES ITU SEBAGAI SCIENTIFIC REVOLUTION, SEMENTARA DENGAN PENEKANAN PERHATIAN PD ASPEK POLARISASI TES STABILITASNYA YANG KETAT DAN FUNGSIONALNYA SUATU TEORI BAGI PEMECAHAN MASALAH. KARL.R. POPPER MENYEBUTKAN “PROSES ITU SEBAGAI PROSES PENYINGKIRAN KESALAHAN (ERROR ELIMINATION) EVOLUSI (REVOLUSI) PENGETAHUAN ITU MELALUI EFEK GANDAKAN DPT DIPERGUNAKAN SBG DASAR PENELUSURAN LATAR BLKNG KEBERADAAN SUATU GEJALA, TEORI DAN AKIBATNYA. PEMAHAMAN ESENSI HUKUM, POLARISASI SANGATA BERGUNA BAGI KEBERADAAN”REDUKSI HUKUM NORMATIF” KONDISI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PD UMUMNYA SERTA PERKEMBANGAN PARADIGMA HK PD KHUSUSNYA. URGENSI DAN VALIDITAS PEMAHAMAN TERHADAP”REDUKSI HUKUM NORMATIF” INI TERLETAK PD BEBERAPA ALASAN YF BERSIFAT FAKTUR DAN TEORITIS.
  • 16. OBYEKTIFITAS ADALAH PENGAKUAN SEPENUHNYA TERHADAP KEUTUHAN KARAKTER OBYEK DAN KEBENARAN OBYEKTIF ADALAH KEBENARAN YG DIBANGUN DI ATAS KEUTUHAN OBYEK ITU. MANUSIA ADALAH BENTUK PENGINGKARAN TERHADAP KARAKTERISTIK KEMANUSIAAN YG HARUS DIHINDARI. SEDANG POLARISASI LOGIKA BERARTI BAHWA METODE ANALITIS MEKANIS BUKANLAH METODE YANG HARUS DIHINDARI SAMA SEKALI PENGGUNANNYA.
  • 17. PENYUSUNAN SISTEM HUKUM CARA-CARA MENGATASI KELEMAHAN METODE ANALITIS MEKANIS AKAN MENJADI BAHAN ANALISIS YANG MENARIK KARENA UNTUK MENGATASI HARUS DITEMUKAN SUATU METODE ANALISIS YANG MAMPU BERPERAN GANDA PERTAMA : MAMPU MENGATASI KELEMAHAN-KELEMAHAN METODE ANALISIS MEKANIS ITU. KEDUA : BERSAMAAN DENGAN ITU IA HARUS JUGA MAMPU MEMPERTAHANKAN KELEBIHAN DARI PENDEKATAN ANALITIS – MEKANIS ITU.
  • 18. HAKIKAT PANDANGAN ARISTOTELES TERLETAK PD AKSARA PERTANYAAN YAITU SOAL “SEBAB” ARISTOTELES SETELAH MENYELIDIKI MENYIMPULKAN BAHWA “SEBAB” ITU TERSUSUN ATAS EMPAT TIPE YAITU MATERI (MATERIAL), BANTUK (FORMAL), KEGUNAAN (EFFISICIENSI), DAN HASIL (FINAL).
  • 19. PENGARUH BUDAYA HUKUM DISAMPING HUKUM ASLI, YANG UMUMNYA DIMILIKI MASYARAKAT HUKUM, SEDANGKAN SISTEM HUKUM DUNIA JUGA TELAH DIPENGARUH OLEH TIGA SISTEM HUKUM BESAR DUNIA. TIGA SISTEM BESAR YANG BERPENGARUH ITU ADALAH COMMON LAW SYSTEM SOCIALIST LAW SYSTEM CIVIL LAW SYSTEM
  • 20. PD ABAD KE-20 COMMON LAW SYSTEM TERFORMULASI KE DLM DUA BENTUK UTAMA, YAITU,”ANGLO SAXON LAW SYSTEM” DAN “ANGLO AMIRICAN LAW SYSTEM”, SEDANGKAN CIVIL LAW SYSTEM LEBIH DIKENAL DENGAN SEBUTAN “CONTINENTAL EUROPEAN LAW SYSTEM”. DALAM BAHASA INDONESIA COMMON LAW SYSTEM SERING DI DEPANKAN DGN ISTILAH SISTEM HUKUM KEBIASAAN