Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (15)
Similar to Desa
Similar to Desa (20)
More from Rooy John
More from Rooy John (8)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Desa
- 1. Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2. Powerpoint Templates Page 2 S U M A T E R A K A L I M A N T A N J A V A I R I A N J A Y A Kerangkapikir penataan desaKE DEPAN (MENJADIKAN DESA YANG MEMELIHARA TRADISI DALAM MODERNISASI PEMERINTAHAN DAERAH)
- 3. Powerpoint Templates Page 3 Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 KESIMPULAN : ESENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
- 4. Powerpoint Templates Page 4 POSISI DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA POSISI DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA M P RM P R BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) NEGARA LAINNYA NEGARA LAINNYA D P RD P R PRESIDEN PROVINSI DESENTRALISASI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL B P KB P K M AM A M KM K TUGAS PEMBANTUAN MENTERI2 D P DD P D DEKONSENTRASI KAB/KOTAKAB/KOTA OTONOMI DAERAH (Psl 18 UUD 1945) DESADESA DIBAWAH PENGATURAN KAB/KOTA
- 5. Powerpoint Templates Page 5 Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 KESIMPULAN : DASAR PENGAKUAN DESA DAN KEWENANGAN DESA YANG BERBASIS ADAT DAN TRADISI
- 6. Powerpoint Templates Page 6 SUMBER KEWENANGAN DESASUMBER KEWENANGAN DESA PRESIDEN PROVINSI MENTERI2 KAB/KOTAKAB/KOTA DESADESA 1. PELIMPAHAN DARI KAB/KOTA, PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT 2. URUSAN LAIN-LAINNYA YG DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. ADAT ISTIADAT DAN HAK-HAK TRADISIONAL 2. URUSAN LOKAL YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MEMELIHARA ADAT ISTIADAT DAN TRADISIMEMELIHARA ADAT ISTIADAT DAN TRADISI PELIBATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN MODERN PELIBATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN MODERN DANDAN KEWENANGAN DESAKEWENANGAN DESA
- 7. Powerpoint Templates Page 7 1. Melaksanakan adat istiadat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai perkembangan zaman dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 2. Melaksanakan urusan-urusan lokal desa yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Diatur dengan Peraturan Daerah Kab/Kota 1. Melaksanakan adat istiadat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai perkembangan zaman dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 2. Melaksanakan urusan-urusan lokal desa yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Diatur dengan Peraturan Daerah Kab/Kota Peran Desa Dalam Memelihara TradisiPeran Desa Dalam Memelihara Tradisi
- 8. Powerpoint Templates Page 8 1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kab/Kota, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. 2. Dibiayai oleh instansi yang melimpahkan urusan pemerintahan tersebut. 1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kab/Kota, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. 2. Dibiayai oleh instansi yang melimpahkan urusan pemerintahan tersebut. Peran Desa Dalam Pemerintahan DaerahPeran Desa Dalam Pemerintahan Daerah
- 9. Powerpoint Templates Page 9 PERAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM (PUM)PERAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM (PUM) SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN KAB/KOTA PRESIDEN GUBERNUR PENANGGUNG JAWAB URUSAN PUM KEPALA PEMERINTAHAN NASIONAL SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN PROVINSI BUPATI/ WALIKOTA BUPATI/ WALIKOTA SEBAGAI PERANGKAT KAB/KOTA KADESKADES PELIMPAHAN LURAHLURAH CAMATCAMAT SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN PUM mencakup empat pilar bernegara : 1.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (menjaga NKRI) 2.memelihara ideologi Pancasila, 3.UUD 1945 dan 4.Bhinneka Tunggal Ika Catatan : Pembiayaan oleh APBN MELIMPAHKANMELIMPAHKAN
- 10. Powerpoint Templates Page 10 SISTEMATIKA RANCANGAN TERDIRI DARI : XVI BAB dan 122 Pasal
- 11. Powerpoint Templates Page 11 1. KEDUDUKAN DESA 2. PENATAAN DESA 3. KEWENANGAN DESA 4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 5. KEUANGAN DESA 6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 11 6 (ENAM) ISU STRATEGIS UU TENTANG DESA 6 (ENAM) ISU STRATEGIS UU TENTANG DESA
- 12. Powerpoint Templates Page 1212 ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASIISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU-ISU STRATEGIS 1.KEDUDUKAN DESA DESA BERKEDUDUKAN SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN NASIONAL BENTUK DESA: LOCAL-SELF COMMUNITY (SEMUA PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN BERBASIS MASYARAKAT) MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK ASAL USUL, ADAT ISTIADAT DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SEPERTI: PERAN LEMBAGA ADAT, PROPERTI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT (TANAH KAS DESA, PASAR DESA, TAMBATAN PERAHU, DLL) . MENGAKUI URUSAN LOKAL YANG ADA DI DESA, SEPERTI: JAGABAYA, ULU-ULU, MODIN, AMIR, DSB MELAKSANAKAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
- 13. Powerpoint Templates Page 1313 ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASIISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU-ISU STRATEGIS 2. PENATAAN DESA TUJUAN PENATAAN DESA: a. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK c. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN d. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA PEMBENTUKAN DESA DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP-DOWN PADA KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM -UP MELALUI USULAN MASYARAKAT SESUAI PERSYARATAN PENGHAPUSAN DESA DILAKUKAN PADA DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MENGGABUNGKANNYA DENGAN DESA YANG BERDAMPINGAN PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN 2 DESA ATAU LEBIH DENGAN KESEPAKATAN DESA YANG BERSANGKUTAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI KELURAHAN PENYESUAIAN KELURAHAN ADALAH PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI KARAKTERISTIK PERSYARATAN SEBAGAI DESA. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA PENYESUAIAN KELURAHAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
- 14. Powerpoint Templates Page 1414 ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASIISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU-ISU STRATEGIS 3. KEWENANGAN DESA KEWENANGAN DESA : a. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, ADAT ISTIADAT, DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SEPERTI PERAN NINIK-MAMAK, TANAH KAS DESA, TAMBATAN PERAHU, PASAR DESA, DSB b. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA YANG DIAKUI KABUPATEN/KOTA SEPERTI JAGABAYA, ULU-ULU, MODIN,AMIR, DSB c. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILIMPAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA, SEPERTI PELAKSANAAN BOS, PNPM, POSYANDU DAN SEBAGAINYA. d. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEPERTI PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT, PENDATAAN PENDUDUK, DSB KEWENANGAN PADA HURUF a DAN b TERJADI KARENA KEBUTUHAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT. PADA KEWENANGAN HURUF c DAN d, DESA HANYA PUNYA KEWENANGAN UNTUK MENGURUS DAN TIDAK MENGATUR. OLEH SEBAB ITU PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TERSEBUT MENJADI BEBAN YANG MELIMPAHKAN KEWENANGAN .
- 15. Powerpoint Templates Page 1515 ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASIISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU-ISU STRATEGIS 4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGIAN BESAR BERSUMBER DARI MATERI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA. PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIS DESA, PELAKSANA TEKNIS DAN PERANGKAT KEWILAYAHAN (SEPERTI DUSUN). MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA JABATAN BERIKUTNYA. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA, DENGAN MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA KEANGGOTAAN BERIKUTNYA. PERANGKAT DESA TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS.
- 16. Powerpoint Templates Page 1616 ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASIISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU-ISU STRATEGIS 5. KEUANGAN DESA PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : a. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA DESA, HASIL KEKAYAAN DESA, SWADAYA DAN PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH b. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA c. BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA d. BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT, BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. e. HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG TIDAK MENGIKAT KEKAYAAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DESA HARUS DISERTIFIKATKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
- 17. Powerpoint Templates Page 1717 ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASIISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU-ISU STRATEGIS 6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN DESA: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENGACU PADA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) 5 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA YANG MERUPAKAN SATU- SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA PROGRAM SEKTOR YG MASUK KE DESA WAJIB DISINKRONISASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT YANG TERMUAT DALAM PROFIL DESA PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA.
- 18. Powerpoint Templates Page 1818 ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASIISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU-ISU STRATEGIS 6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN (LANJUTAN) PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAWASAN YANG MENCAKUP PEMBANGUNAN SDM, SDA DAN INFRASTRUKTUR YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING- MASING PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKUKAN UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI METODE DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KAB/KOTA DAN PIHAK KETIGA WAJIB MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DESA YANG DIWAKILI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMERINTAH PUSAT MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DESA YANG DISUSUN BERDASARKAN PROFIL DESA KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
- 19. Powerpoint Templates Page 19 DESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS UNDANG-UNDANG NO.6 TH.2014 PERATURAN PEMERINTAH NO.43 TH 2014 KMDN
- 20. Powerpoint Templates Page 20 a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional h.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i.memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan KUAT DEMOKRATIS MAJU MANDIRI
- 21. Powerpoint Templates Page 21 KEGIATAN DEKONSENTRASIKEGIATAN DEKONSENTRASI DiDirektorat Jrektorat Jenenderalderal PMDPMD Tahun 201Tahun 20144
- 22. Powerpoint Templates Page 22 INDIKATIF KEGIATAN DEKONSENTRASIINDIKATIF KEGIATAN DEKONSENTRASI PASCA UU 14 2014PASCA UU 14 2014
- 23. Powerpoint Templates Page 23 PEMBANGUNAN PERDESAAN : 1.Pengembangan agroindustri padat pkerja; 2.Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 3.Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi; 4.Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; 5.Pengembangan social capital dan human capital; 6.Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro pertanian; 7.Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis. 23 TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17 TAHUN 2005) MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING PEMBANGUNAN PERDESAAN : 1.Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah sektor primer (pertanian, kelautan dan pertambangan); 2.Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan untuk pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan; 3.Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan, mendukung, dan mengamankan untuk pengembangan perdesaan; 4.Mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan akses pendanan bagi keluarga miskin di perdesaan; 5.Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (community based) dan wilayah. RPJMN 4 (2020-2024)RPJMN 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJMN 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
- 24. Powerpoint Templates Page 24 Menuju Pembangunan Desa Mandiri • Terdapat Perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan Desa : menempatkan desa sebagai obyek menempatkan desa menjadi subyek • UU Desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa, untuk Desa yang Maju, Mandiri, Sejahtera. Tujuan pembangunan Desa : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Tujuan pembangunan Desa : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan MelaluiMelalui
- 25. Powerpoint Templates Page 25 Beberapa Implikasi dari pengaturan ini : 1.Pengembangan Desa secara sosial, ekonomi dan ekologi (Pembangunan Desa Berkelanjutan) 2.Penetapan Tahapan Perkembangan Desa 25 Pembangunan Desa secara Bertahap Bab III Ps 7 tentang Penataan Desa: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota mengevaluasi tingkat perkembangan (pemerintahan) desa Bab III Ps 7 tentang Penataan Desa: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota mengevaluasi tingkat perkembangan (pemerintahan) desa
- 26. Powerpoint Templates Page 26 KEDUDUKAN DESA • Desa berada dalam wilayah Kabupaten/Kota (Psl.5) Desa terletak dalam wilayah Kabupaten Kota. Bermakna otonomi desa adalah otonomi yang dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota. Tiap desa dengan demikian memiliki otonomi yang berbeda-beda tergantung pada wilayah tempatnya berada.
- 27. Powerpoint Templates Page 27 PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN PERDESAAN ANTAR DESA HUBUNGAN DESA KOTA KAWASAN PERDESAAN PROGRAM PEMERINTAH/K.L KESENJANGAN ANTAR DESA
- 28. Powerpoint Templates Page 28 LEMBAGA KEMASYARAKAT AN MASYARAKAT YANG BERDAYA
- 29. Powerpoint Templates Page 29 KONDISI EXISTING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PNPM-Mpd POSYANTEK BUMDESA Generasi Sehat Cerdas MUSRENBANG POSYANDU
- 30. Powerpoint Templates Page 30 PROGRAM UNTUK KEBERDAYAAN KEBERDAYAAN UNTUK PROGRAM P A R T I S I P A S I M O B I L I S A S I
- 31. Powerpoint Templates Page 31 PARADIGMA BARU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIARKAN MASYARAKAT DAN DESA MENDEFINISIK AN DIRINYA SENDIRI BIARKAN MASYARAKA T DAN DESA MENENTUKA N MASA DEPAN SENDIRI BIARKAN MASYARAKAT DAN DESA MENEMUKAN MASALAH SENDIRI
- 32. Powerpoint Templates Page 32 ALOKASI DANA KE DESA MUSYAWARAH DESA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
- 33. Powerpoint Templates Page 33 • Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDesa. • Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa selain didanai dari APBDesa dapat didanai APBD dan APBN 33 1.1. ASAL USULASAL USUL 2.2. LOKAL BERSKALALOKAL BERSKALA DESADESA 4.4. KEWENANGAN LAINKEWENANGAN LAIN YG DITUGASKANYG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,OLEH PEMERINTAH, PEMDA, SESUAI DGNPEMDA, SESUAI DGN KETT. PER UU.KETT. PER UU. 3.3. DITUGASKAN OLEHDITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,PEMERINTAH, PEMDAPEMDA PROV., KAB./KOTAPROV., KAB./KOTA ;; • PROGRAM AKSELERASIPROGRAM AKSELERASI mempercepat pembangunan di Desa,mempercepat pembangunan di Desa, seperti BBGRM, PNPM, program Desaseperti BBGRM, PNPM, program Desa siaga, dll.siaga, dll. • Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai dari APBN (dialokasikan pada bagian kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten/Kota. • Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai dari APBD.
- 35. Powerpoint Templates Page 35 • MENGACU PADA RPJM KAB/KOTA • MEMUAT: - VISI DAN MISI KADES - RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASY DAN PEMBERDAYAAN MASY • DISUSUN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBYEKTIF DESA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB/KOTA • BERLAKU 6 TAHUN, DAN DITETAPKAN PALING LAMA 3 BLN SETELAH PELANTIKAN KADES
- 36. Powerpoint Templates Page 36 • PENJABARAN DARI RPJMDESA • MEMUAT: RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASY DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SATU TAHUN • URAIAN: a. EVALUASI PELAKS RKPDESA THN SBLUMNYA b. PRIORITAS PROG,KEG DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA DESA c. PRIORITAS PROG,KEG DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA MELL KERJASAMA ANTAR DESA DAN ATAU PIHAK KETIGA d. RENCANA PROG,KEG DAN ANGGARAN YG DIKELOLA OLEH DESA SBG KEWENANGAN PENUGASAN e. PELAKSANA KEGIATAN (UNSUR PERANGKAT DESA DAN ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA • DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA BULAN JULI, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA PADA AKHIR BULAN SEPTEMBER • SEBAGAI DASAR PENETAPAN APBDESA
- 38. Powerpoint Templates Page 38 DIINTEGRASIK AN DENGAN PEMBANGUNA N DESA
- 40. Powerpoint Templates Page 40 PENGHASILAN PEMERINTAH DESAPENGHASILAN PEMERINTAH DESA Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADDSiltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :Pengalokasian ADD, dengan ketentuan : ‒ Jml ADDJml ADD << Rp. 500 jt digunakan maks. 60%Rp. 500 jt digunakan maks. 60% ‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50%Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50% ‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40%Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40% ‒ Jml ADDJml ADD >> Rp. 900 jt digunakan maks. 30%Rp. 900 jt digunakan maks. 30% Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkanPenggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugasefisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.pemerintahan dan letak geografis. Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :Bupati/walikota menetapkan besaran siltap : ‒ Kepala DesaKepala Desa ‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulanSekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan ‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dariPerangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari Siltap kades per bulanSiltap kades per bulan Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgnBesaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan Bupati/Walikota.Peraturan Bupati/Walikota.
- 42. Powerpoint Templates Page 42 APBD PRINSIP KEUANGAN DAERAH DESA (PENYELENGGARAAN PEM, PEMB,KEMASY) PRINSIP KEUANGAN DESA TATA KELOLA
- 43. Powerpoint Templates Page 43 SUMBER DAD PEMERINTAH MENGANGGARKAN APBN ANGGARAN BELANJA PUSAT/NON KEMENTRIAN SBG POS CADANGAN DANA DESA PAGU DIAJUKAN PEMERINTAH KEPADA DPR
- 44. Powerpoint Templates Page 44 PAGU ANGGARAN DANA DESA PROYEKSI POSTUR APBN 2014 SUMBER DANA DESA
- 45. Powerpoint Templates Page 45 Alokasi dan Distribusi : Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. (Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- 46. Powerpoint Templates Page 46 BOBOT a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan
- 47. Powerpoint Templates Page 47 HITUNG DAD PAGU DDN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota; d. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.
- 48. Powerpoint Templates Page 48 BESARAN DANA DESA DARI KABUPATEN Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- 49. Powerpoint Templates Page 49 Second Page : Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot: a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa. Tingkat kesulitan geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan
- 50. Powerpoint Templates Page 50 BESARAN DANA DESA DI DESA Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara: a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- 51. Powerpoint Templates Page 51 CONTOH BESARAN DANA DESA BANGKA SELATAN = 50.000.000.000 DESA SUKA MAJU: JUMLAH PENDUDUK 5.000 (KABUPATEN 1.000.000 JIWA) LUAS WILAYAH 20 KM2 (KABUPATEN 1000 KM2) RUMAH TANGGA PEMEGANG KARTU JAMSOS 200 JIWA (KABUPATEN 2500 JIWA 0,30 x (5000/1.000.000) + 0,20 x (20/1000) + 0,50 (200/2500) = ? b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- 53. Powerpoint Templates Page 53 PERAN PENDAMPING DESA Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: - menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; - meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan - mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. Pasal 112
- 54. Powerpoint Templates Page 54 PEMBANGUNAN KAWASAN KEMENDAGRI KEMENTERIAN LEMBAGA KAWASAN PERDESAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PASAL 123 PP 43 TH.2014
- 55. Powerpoint Templates Page 55 RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KAWASAN a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c. penguatan kapasitas masyarakat; d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- 56. Powerpoint Templates Page 56 MODEL PEMBERDAYAAN BARUMASYARAKAT MENENTUKAN TUJUAN PEMERINTAH MENDAMPINGI MASYARAKAT
- 57. Powerpoint Templates Page 57 Powerpoint Templates SEKIAN DAN TERIMA KASIH