Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia yang meliputi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, dan era reformasi. Juga membahas tentang demokrasi Pancasila, pemilu sebagai wujud demokrasi, hak pilih WNI, fungsi partai politik, rule of law, dan unsur pemerintahan yang demokratis.

1. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI
INDONESIA
TIM DOSEN PKN

2. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
DI INDONESIA
1) Demokrasi liberal (1945-1959)
2) Demokrasi terpimpin (1959-1965) atau masa
orde lama (orla)
3) Orde baru (1966-1998)
4) Era reformasi (1998-sekarang)

3. DEMOKRASI PANCASILA
• Prof. Dr. Notonegoro: Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang berkeTuhanan YME
yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang
mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
• Prof. Dardji Daemodiharjo: paham demokrasi yang
bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa
Indonesia yang perwujudannya sperti dalam
ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945

4. PEMILU WUJUD DEMOKRASI
• Pemilu : sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dengan berasaskan Langsung, Umum Bebas,
Rahasia, Jujur dan Adil (UU No 12 Tahun 2003)

5. LANDASAN PEMILU
• Landasan idiil : Pancasila
• Landasan Konstutional : UUD 1945
• Landasan Operasional :
a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 :
b. UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
c. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

6. HAK PILIH WNI
Hak Pilih Aktif
Hak Pilih Pasif

7. FUNGSI PARTAI POLITIK
Komunikasi Politik Sosialisasi Politik
Rekrutmen Politik Pengatur konflik

8. RULE OF LAW
• Rule of law merupakan doktrin hukum yang mulai
muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan
kelahiran negara konstitusi dan demokrasi yang
merupakan reaksi dan koreksi terhadap negara
absolut yang telah berkembang di Eropa.
• Rule of law merupakan doktrin dengan semangat
dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti
”supremasi hukum” dan “kesamaan setiap orang
di depan hukum”.

9. UNSUR RULE OF LAW
Ada empat unsur-unsur rechtsstaats (rule of
law) menurut Kant dan Stahi dalam Burdiadjo
(1989), yaitu:
hak-hak asasi manusia
pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk
menjamin hak-hak itu
pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
peradilan administrasi dalam perselisihan

10. PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS
Rule of law menurut Budiardjo(1989), adalah sebagai berikut:
 perlindungan konstitusional
 badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 pemilihan umum yang bebas
 kebebasan untuk menyatakan pendapat
 kebebasan untuk berserikat
 pendidikan kewarganegaraan