2. Perkembangan
Masyarakat Indonesia
Masa Orde Baru
Oleh:
Fitra Valintina Frebianti
XII IPA 3/ 12

4. Kondisi Politik dan
Keamanan
Perkembangan
Penduduk
Perkembangan Masyarakat
Indonesia pada Masa Orde Baru
Berpengaruh pada
Berbagai Kebijakan
Awal Pemerintahan
Upaya Memecahkan
Masalah Ekonomi
Kegagalan Orba dalam
Membangun bidang
sosial, ekonomi, dan
politik

6. A. BERBAGAI
KEBIJAKAN AWAL
PEMERINTAHAN
ORDE BARU
Pelaksanaan
Pemilu
Rencana
Pembangunan
Lima Tahun
(Repelita)
Pola Dasar
Pembangunan
Nasional
Pola Umum
Pembangunan
Jangka Panjang
Pola Umum
Pembangunan Lima
Tahun

7. 1. Pemilihan Umum
Dilakukannya pada tahun 1971
Tanggal 27 Februari 1970 dicetuskan ide tentang
pembentukan 2 kelompok partai:
1. Kelompok materiil spirituil
2. Kelompok spiritul-materiil
Pemilu dilaksanakan pada orde baru pada tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
Hasil pemilu pada tahun 1971 membawa Jendral
Suharo menjadi presiden dan Sri Sultan
Hamengu Buwono menjadi sebagai wakil
presiden (1973-1978)

8.  Selama kurun waktu Orde Baru Preside Suharto
mengendalikan penuh jalannya pemerintahan di
Indonesia. Wakil presiden nampak kurang
memiliki otoritas. Hal ini menyebabkan kepada
kehidupan yang kurang demokratis dan
mengarah pada otoriterian.
 Untuk Menjalankan politik pemerintahan,
Presiden Suharto mengambil kebijakan tidak
ada kebijakan oposisi. Sistem ini diperkuat
dengan UU No. 3/1985 yang mengantur
tentang partai-partai politik dan Golongan
Karya

9. 2. Rencana Pembangunan 5 tahun (Repelita)
Pola dasar pembangunan nasional merupakan
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD
Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang
merupakan arah dan strategi pembanguna jangka
panjang dengan jangka waktu 25-30tahun dan
disusun berdasarkan pola dasar pembangunan
nasional.
a. Pola Dasar Pembangunan Nasional
b. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang

10. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun
merupakan arah kebijaksanaan pembangunan
dalam lima tahun.
-Repelita III (1979-1984)
Pertanian yang menuju swasembada pangan
dan industri pengelolahan bahan baku menjadi
barang jadi
c. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun
Tahap Repelita:
-Repelita I (1969-1974)
Pertanian dengan industri yang mendukungnya.
-Repelita II (1974-1984)
Pertanian dan industri pengelohan bahan
mentah menjadi bahan baku

11. -Repelita IV (1984-1989)
Pertanian dan industri yang menghasilkan mesin-
mesin industri (berat atau ringan)
-Repelita V (1989-1994)
Kekuatan industri yang didukung oleh sektor
pertanian yang kuat.
-Repelita VI (1994-1999)
Penciptaan struktur ekonomi yang seimbang
(industri kuat pertanian yang tangguh) dan
pembangunan bidang-bidang lain
Pembangunan pada Masa Orde Baru ini didasarkan
pada konsep Tritologi. Pembanguna.
Pertamapertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,

12. kedua pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, dan ketiga stabilitas nasional yang sehat
dan dinamis.

14. B. PERKEMBANGAN PENDUDUK
INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
Pertumbuhan
Penduduk dan
Program Keluarga
Berencana
Mobilitas Sosial
Penduduk pada
Masa Orde Baru
Pendidikan dan
Pertumbuhan
Elit Intelektual
Urbanisasi Emigrasi Transmigrasi

15. 1. Pertumbuhan Penduduk dan Program
Keluarga Berencana
Keluarga berencana atau disingkat KB
merupakan program pemerintah untuk
menanggulangi masalah ledakan penduduk
Program ini bisa dikatakan sudah cukup berhasil.
Pada tahun 1950 rata-rata perempuan Indonesia
melahairkan 6,5 anak, sedangkan tahun 1955
setiap perempuan Indonesia rata-rata hanya
melahirkan 2,8. pada tahun 1988-an Indonesia
berhasil menekan pertumbuhan penduduk 1,97%

16. 2.Mobilisasi Sosial Penduduk pada Masa
Orde Baru
a.Urbanisasi
 Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk
dari desa ke kota
 Urbanisasi mengalami kenaikan yang sangat
signifikan disebabkan masih besarnya harapan
mendapatkan pekerjaan di kota daripada di
desa. Itu terbukti pada tahun 1930 hanya 3,8%
penduduk yang tinggal di kota. Tahun 1962,
14,8% penduduk tinggal di kota. Dan pada
tahun 1971 jumlah ini meningkat menjadi
17,3%

17.  Dampak positif dari urbanisasi: adalah
terpenuhinya tenaga kerja di berbagai sektor
industri, terpenuhinya bahan baku industri, dan
terjadinya akulturasi kebudayaan dari penduduk
di berbagai daerah
 Dampak negatif dari urbanisasi: masalah-
masalah sosial seperti kriminalitas,
pengangguran, perkampungan kumuh,
gelandangan, prostitusi, penetrasi kebudayaan
dari kota ke desa, serta keluarnya sumber daya
produktif dari desa ke kota.

18. b. Emigrasi
Emigrasi merupakan perpindahan penduduk
dari 1 negara ke negara lain.
Pada tahun 1983 secara resmi tercatat 27.671
orang tenaga kerja indonesia yang bekerja di 8
negara asing. Pada tahun 1992 meningkat
menjadi158.750.
Sisi positif dari emigrasi adalah TKI memberi
devisa tinggi bagi negara
Sisi negatifnya emigrasi adalah terjadinya
kasus imigran gelap dari Indonesia yang
bekerja di berbagai sektor. Dan banyaknya TKI
mendatkankan siksaan dari majikannya yang
bekerja sabagai pembantu.

19.  Transmigrasi merupakan perpindahan
penduduk dari daerah padat ke daerah jarang
penduduknnya antar pulau.
 Orde Baru sering melalukan program
transmigrasi bendol desa, terutama untk
daerah-daerah yang terkena proyek
c. Transmigrasi

20. 3. Pendidikan dan Pertumbuhan Elit Intelektual
Dalam sektor pendidikan terjadi kemajuan pesat
Manfaat pendidikan publik dalam perkembangan
Bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dari tingkat
melek huruf, melainkan juga dari pertumbuhan
presentase penduduk yang mampu
menggunakaan bahasa nasional tersebut.
Penyebaran Bahasa Indonesia menjadi sarana
penting untuk meningkatkan identitas nasional

22. Revolusi Hijau
Peningkatan
Ekspor
C. USAHA
PEMECAHAN
MASALAH
EKONOMI

23. 1.Revolusi HijauRevolusi Hijau
 Revolusi hijau didasari oleh adanya masalah
yang diakibatkan pertambahan jumlah penduduk
yang pesat dan bisa mengupayakan peningkatan
hasil produksi.
Green Revolution merupakan revolusi produksi
biji-bijian dari berbagai hasil penelitian ilmiah
untuk menemukan benih unggul baru
Kebijakan revolusi hijau yang dilakukan dengan
upaya intensifikasi dan diversifikasi
Intensifikasi adalah penelitian, pengembangan ,
dan penerapan teknologi pertahanan untuk
memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh
hasil yang optimal

24. Ekstensifikasi adalah perluasan lahan pertanian
untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih
optimal
Dampak dari Revolusi Hijau adalah kebersihan
swasembada pangan bangsa Indonesia pada tahun
1980-an

25. 2. Peningkatan Ekspor
Tahun 1980-an ekspor minyak dan gas bumi
merupakan andalan Orde Baru.
 Tahun 1981 Indonesia merupakan penghasil gas
alam cair tertinggi di dunia.
 Dari waktu ke waktu Indonesia mempunyai
produk unggulan yang memberikan sumbangan
besar ekspor migas
Ekspor yang meningkat seharusnya
menghasilkan devisa yang meningkat , sehingga
penawaran devisa juga akan meningkat. Namun
selama 27tahun terakhir dari tahun 1971 hingga
Oktober tahun 1997. nilai rupiah merosot hingga
826%.

26. Hal ini disebabkan kendati ekspor non migas
meningkat terus, peningkatan impor non migas
lebih besar lagi, sehingga permintaan akan valuta
asing senantiasa lebih besar dari penawarannya.

28. D. KONDISI POLITIK DAN
KEAMANAN
Perlawanan dan
Gerakan
Disinteragasi
Integrasi Timor
Timur 17 Juli
1976
Politik Luar
Negeri
Gerakan Memisahkan
Diri
Kerusuhan Berlatar
Belakang Sara
Peristiwa Malari 14-17
Januari 1974

29. 1.Perlawanan dan Gerakan Disinteragasi
Pada Masa Orde Baru berbagai gerakan protes
dan perlawanan terjadi karena kekecewaan
muncul di beberapa tempat.
 Ketidakpuasan pasti akan muncul setiap ada
kekuasaan. Hal ini disebabkan bahwa kehendak
bersama untuk mewujudkan negara yang
sejahtera akan bersamaan oleh perbedaan cara
pandang dan strategi pelaksanaan.

30. Contoh gerakan perlawanan dan upaya
pemisahan diri selama Orde Baru seperti:
a. Peristiwa Malari 14-17 Januari 1974
Peristiwa ini sebagai aksi kekecewaan atas
pemerintahan Orde Baru
Peristiwa ini merupakan aksi para mahasiswa
yang tidak senang dengan adanya gejala
dominasi ekonomi Jepang di Indonesia saat
PM Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta
Latar Belakang terjadinya peristiwa ini
karena terjadinya ketidakadilan sistem
ekonomi yang diterapkan Di Indonesia

31.  Dampak dari peristiwa ini antara lain,
Pemerintah Orde Baru terpaksa mencabut
SIUP beberapa mass media, menangkap dan
mengadili tokoh-tokoh mahasiswwa yang
terlibat dan mengadakan NKK
b. Kerusuhan berlatarbelakangan SARA
Peristiwa/perbedaan SARA di Indonesia di
satu pihak menunjuan kekayaan khasanah
budaya. Seperti pada peristiwa 5 Agustus
1973 di Bandung dan Peristiwa Solo 17
September 1992

32. c. Gerakan Memisahkan Diri
 Latar Belakang mereka yang ingin
memisahkan diri pada umumnya adalah
kelompok yang ingin memisahkan diri dan
mendirikan pemerintahan sendiri
 Gerakan Kemerdekaan Timor Timur yang
tidak berhasil diselesaikan. Pada masa
pemerintahan B.J Habibie memberikan
kesempatan rakyat Timor-Timur menjadi
negara tersendiri

33. Gerakan Aceh Merdeka telah mencapai
kemajuan berarti, dengan disepakatinya
daerah tersebut menjadi daerah khusus yang
mempunyai beberapa keistimewaan terutama
dalam perundang-ungangan
 Sementara untuk Organisasi Papua Merdeka
(OPM) masih menjadi ganjalan RI hingga
sekarang.

34. 2. Integrasi Timor Timur 17 Juli 1976
 Sejak 17 Juli 1976 dengan integrasinya Timor
Timur, maka wilayah RI menjadi 27 Provinsi
 Namun dalam proses dekolonisasi wilayah Timor
Timur memilih bergabung dengan RI
Keinginan untuk bergabung dengan Indonesia di
dahului proklamasi di Balibo oleh Aliansi
Apodeti. Tindak lanjut dari proklamasi tersebut
adalah dg menegakkan kekuasaan di seluruh
Timor Timur.
 Aliansi Apodeti kemudian membentuk PSTT dg
pusat pemerintahan di Dilli dengan terpilihnya
Arnaldo dos Reis Araujo dan Francisco Xavier
Lopes da Cruz sebagai ketua dan wakil ketua

35.  Aliansi Apodeti membentuk DPR Timor Timur
yang dipimpin oleh Guilherme Maria Groncal
ves dan beranggotakan 30 orang
 Pada tanggal 30 Mei 1976, DPR Timor Timur
yang didukung oleh seluruh anggota Aliansi
Apodeti mengadakan Sidar MPR dengan agenda
tunggal yaitu membahas Integrasi Timor Timur
dengan Indonesia
 Pada tanggal 7 Juni 1976 delegasi usulan
integrasi menyampaikan kepada pemerintah RI di
Jakarta. Ri kemudian mengirimkan delegasi ke
Timor Timur yang berjumlah 36 orang untuk
mengetahuikeaadaan di TT

36.  Pada tanggal 29 Juni 1976, pemerintah RI
menerima usulan integrasi yang diajukan oleh
Aliansi Adodeti, setelah itu pemerintah kemudian
membentuk RUU Integrasi yang kemudian
diterima oleh DPR
 Pada tanggal 17 Juli 1976 Timor Timor secara
resmi bergabung sebagai negara ke 27

37. 3. Politik Bebas Aktif
 Politik luar negeri yang dianut oleh RI adalah
Bebas Aktif
 Tujuan Politik Bebas Aktif adalah
mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap
Imperialisme dan kolonialisme
 Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1996
menegaskan kembali landasan kebijakan Politik
Luar Negeri RI yang bebas aktif
 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
dapat ditempuh dengan cara:

38. a. Aktif kembali sebagai anggota PBB
 Usulan dari anggota DPRGR agar Indonesia
kembali menjadi anggota PBB pada tanggal
28 September 1966 Indonesia kembali aktif
di PBB setelah sempat keluar pada tanggal 1
Januari
b. Menyehatkan Hubungan dengan Negara dan
Organisasi-Organisasi Internasional lain
Orde Baru berkewajiban memulihkan
hubungan Bilateral Indonesia dengan India,
Filipina, Muangthai, Australia, dan Asia,
Afrika, Eropa

39. c. Memperkuat Kerja Sama Regional dan
Internasional
 Peranan Indonesia dalam kerja sama
Regional seperti:
1. Turut serta dalam keanggotaan ASEAN
2. Mengirimkan kontingen Garuda
Indonesia
3. Berperan dalam KTT non blok
4. Berperan dalam Organisasi Konfrensi
Islam
5. Aktif dalam PBB

40. Kegagalan
Pembangunan
Ekonomi Orde
Baru
Kesenjangan
Sosial
Kondisi Politik
dan
Pemerintahan
E. KEGAGALAN ORDE BARU DALAM
MEMBANGUN BIDANG SOSIAL, EKONOMI,
DAN POLITIK

41. 1. Kegagalan Pembangunan Ekonomi Orde Baru
 Selama 12tahun 1976-1988 Orde Baru
mengenyam banyak keberhasilan program-
program pembangunan ekonomi berhasil dengan
baik dan didukung dengan melonjaknya minyak
 Namun keberhasilan pembangunan itu daklam
pelaksanaanya dinodai oleh pratik-pratik KKN
 Pada tahun 1886 terjadi penurunan harga minyak
dumia yang mengakibatkan devisa ekspor minyak
Indonesia menurun. Dalam pelaksanaannya
pembangunan di Indonesia telah menimbuulkan
beban utang yang cikup tinggi

42. 2. Kesenjangan Sosial
 Kegagalan Orde Baru dalam membangun bidang
sosial masyarakat Indonesia merupakan salah
satu penyebab utama keinginan tuntutan
reformasi. Kesenjangan luar biasa terjadi
terutaama di kota-kota. Kondisi sosial
kemasyarakatan Indonesia diperparah oleh
perkembangannya KKN
 Kesenjangan ini menjadi penyebab utama
munculnya kecemburuan sosial konflik dan
krisis sosial yang akhirnya membuat masyarakat
menuntut perubahan dan melakukan gerakan
disintegrasi.

43. 3. Kondisi Politik dan Pemerintahan
 Pemerintahan yang mengendapkan keamanan
dan stabilitas mempunyai kecendrungan yang
sentralistik, represif dan otoriter.
 Dalam kondisi sosial, ekonomi, politik yang tidak
adil menyebabkan munculnya gerakan
pertentangan dan gerakan disintegrasi untuk
memisahkan diri dari pemerintahan pusat.
 Mulai tahun 1990-an gerakan tuntutan reformasi
semakin menguat. Munculnya badai krisis
ekonomi di Asia mendorong gerakan reformasi
semakin tidak terbendung.