Recommended
More Related Content
Similar to Aspek Formil dan Materil Perma Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.pptx
Similar to Aspek Formil dan Materil Perma Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.pptx (20)
Aspek Formil dan Materil Perma Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.pptx
- 1. 1 Aspek Formil & Materil Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif
- 3. Jenis Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 - PPP Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 - PPP 3 a. UUD NRI Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/Perpu; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Perda Provinsi; dan g. Perda Kabupaten/Kota. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 4. Proses Pembentukan Peraturan PUU-an PERENCANAAN PENETAPAN PEMBAHASAN PENYUSUNAN PENGUNDANGAN 4
- 5. 04 03 06 Pengharmonisasian adalah menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, yang lebih tinggi, ataupun yang sederajat. Pengharmonisasian Penyusunan 02 Pembahasan Pengesahan/ Penetapan Tahapan Pembentukan Peraturan Per-UU-an 05 Pengundangan Perencanaan 01
- 7. Lex Specialis atau Lex Posterior???
- 8. Objek Sengketa Administrasi Pemerintahan 8 Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 1. Apakah keputusan Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara? 2. Apakah keputusan banding administrasi yang dikeluarkan oleh atasan Pejabat? Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014 Objek Sengketa??
- 9. Jangka Waktu Penyelesaian 9 Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan di hitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Harusnya 90 hari sejak keputusan banding administrasi diterima oleh warga negara atau diumumkan badan/pejabat administrasi pemerintahan. Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 Jangka waktu???