1. Implementasi Legal Drafting Dalam
Proses Penyusunan Peraturan
Daerah
Oleh :
Nurhafid Junaedi,SH.,MM
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tegal
2. DASAR
1. UU No. 23 Th. 2014 Ttg Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dgn UU No. 9 Th. 2015 ttg Perubahan Kedua Atas
UU No. 23 Th. 2014 Ttg Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 12 Th. 2011 Ttg Pembentukan Perat. Per-
UU-an;
3. Permendagri No. 80 Th. 2015 Ttg Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
4. Permendagri No. 120 Th. 2018 Ttg Perubahan Atas
Permendagri No. 80 Th 2015 Ttg Pembentukan
Produk Hukum Daerah.
3. Legal Drafting
Adlh konsep dasar ttg penyusunan
perat. per-UU-an yg berisi ttg
naskah akademik hasil kajian ilmiah
beserta naskah awal perat. Per-UU-
an yg diusulkan
4. Adlh proses pembuatan perat-UU-
an yg pd dasarnya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik
penyusunan, perumusan,
pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan
penyebarluasan.
Pembentukan Perat. Per-UU-an
7. Hambatan yg dihadapi dlm
mengimplementasikan legal drafting
1. Keterbatasan sumber daya manusia yg
mempunyai keahlian dlm perancangan
peraturan daerah;
2. Pemahaman teknik menyusunan Rancangan
Peraturan Daerah yg masih lemah .
3. Perda tidak dilengkapi dengan Naskah
Akademik.
8. Upaya utk mengatasi hambatan
1. Meningkatkan SDM melalui pendidikan dan
pelatihan keahlian merancang Peraturan
Daerah;
2. Meningkatkan kemampuan teknik
menyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Mencamtumkan Naskah Akademik.
9. Proses Pembentukan Perda
Perencanaan penyusunan Perda
dilakukan dlm suatu Program Legislasi.
1. Tahap Perencanaan
Program Legislasi Daerah disebut Prolegda
adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Program Pembentukan PERDA : Lampiran I Permendagri 80 Th, 2015.
10. 2. Tahap Persiapan
Raperda dpt berasal dari OPD Pemrakara atau
Bagian/Biro yg bidang tugasnya terkait. Dlm
rangka pengharmonisan, pembulatan dan
pemantapan konsepsi. Bupati membentuk Tim
Asistensi yg secara teknis dan fungsional
dilakukan oleh Bagian Hukum. Tim membahas
draf Raperda hasil pembahasan Tim
dipublikasikan utk mendapatkan masukan guna
penyempurnaan draf Raperda tsb yg selanjutnya
diserahkan ke DPRD utk dibahas.
11. Naskah Akademik
Permendagri 80 Tahun 2015 (Ps. 22-24)
Naskah Akademik
adlh naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya thd suatu masalah tertentu
yg dpt dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tsb dlm suatu Rancangan PERDA
sbg solusi thd permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat.
Tehnik Penyusunan Naskah Akademik : Lampiran II Permedagri 80 Th. 2015.
12. Publik Hearing
Partisipasi Masyarakat (Ps. 96 UU 12 Tahun 2011)
1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat
dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
13. 3. Tahap Pembahasan
Proses pembahasan diawali dgn Rapat Paripurna
DPRD dgn Penjelasan Bupati selanjutnya
Pandangan Umum Fraksi dlm Rapat Paripurna,
kemudian Pimpinan DPRD membentuk Pansus utk
membahas draf Raperda tsb. Setelah draf Raperda
disetujui oleh DPRD, maka sebelum disahkan
terlebih dahulu dikirim ke Gubernur utk dievaluasi
dgn maksud agar apabila ada hal2 yg kurang, perlu
diperbaiki terlebih dahulu baru disahkan. Perlu
diketahui bhw khusus Raperda yg menyangkut
masalah tarif evaluasinya sampai ke Kemenkeu RI.
14. 4. Tahap Pengesahan dan
Penetapan
Rancangan PERDA yg telah disetujui
bersama oleh DPRD dan Bupati
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kpd
Bupati utk ditetapkan sbg PERDA.
15. 5. Pengundangan dan Penyebarluasan
Diundangkan dgn menempatkannya dlm
Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
Penyebarluasan melalui media elektronik atau
media cetak yg terbit di daerah.
16. 6. Evaluasi PERDA
PERDA disampaikan kpd Pemerintah paling
lama 7 hari setelah ditetapkan. Bila PERDA
bertentangan dgn kepentingan umum
dan/atau perat. Per-UU-an yg lebih tinggi dpt
dibatalkan oleh Pemerintah.
17. Kekuatan Perat. Per-UU-an sesuai Hierarkhi
Ps. 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011
1. UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. UU/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kab/Kota.
18. Azas Pembentukan Perat. Per-UU-an
Ps. 5 UU No. 12 Tahun 2011
1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yg tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi
muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.
19. Materi Muatan Perat. Per-UU-an
mencerminkan azas (Ps.6 ayat (1) UU No 12 Th 2011)
1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dlm hukum & pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
20. BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)
Perpres 7 Tahun 2018, 28-02-2018
Tugas Pokok antaraLain :
• Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian
thd kebijakan atau regulasi yg bertentangan dengan
Pancasila kpd lembaga tinggi negara, kementerian/
lembaga, Pemda, organisasi Sospol, & komponen
masy. lainnya.
• Melaks. advokasi penerapan pembinaan ideologi
Pancasila dlm pembentukan & pelaksanaan regulasi.
• Merumuskan & penyampaian rekomendasi kebijakan
atau regulasi yg bertentangan dgn Pancasila.
