1. PUBLIC EXPENDITUREPUBLIC EXPENDITURE
Jenis Barang dan JasaJenis Barang dan Jasa
Prinsip-Prinsip PengeluaranPrinsip-Prinsip Pengeluaran
PemerintahPemerintah
Pola Pengeluaran PemerintahPola Pengeluaran Pemerintah
Trend Pengeluaran Pemerintah (PublicTrend Pengeluaran Pemerintah (Public
expenditure Growth)expenditure Growth)
Public Expenditure in IndonesiaPublic Expenditure in Indonesia

2. The RationaleThe Rationale
for Public Interventionfor Public Intervention
Market FailureMarket Failure
Redistribution of IncomesRedistribution of Incomes
Poverty AlleviationPoverty Alleviation
Increase equity amongst groupsIncrease equity amongst groups
within societywithin society
Other public objectiveOther public objective

3. Jenis Barang dan JasaJenis Barang dan Jasa
Barang Publik (Public Goods) non-Barang Publik (Public Goods) non-
excludable, non-rivalry, joint consumption,excludable, non-rivalry, joint consumption,
mc=0; externalities tinggimc=0; externalities tinggi
Barang Private (Private Goods) excludable,Barang Private (Private Goods) excludable,
rivalry, individual consumption, indivisible,rivalry, individual consumption, indivisible,
externalities rendah/tdk adaexternalities rendah/tdk ada
Barang Campuran (Mixed Goods) merupakanBarang Campuran (Mixed Goods) merupakan
private goods dengan externalitiesprivate goods dengan externalities

4. Pengertian PengeluaranPengertian Pengeluaran
PemerintahPemerintah
Pengeluaran publik adalah danaPengeluaran publik adalah dana
yang dikeluarkan olehyang dikeluarkan oleh
negara/pemerintah untuknegara/pemerintah untuk
menjalankan aktivitasnya, ataumenjalankan aktivitasnya, atau
tujuan lain yang menjaditujuan lain yang menjadi
kewenangan atau kepentingankewenangan atau kepentingan
pemerintah dan atau masyarakatpemerintah dan atau masyarakat

5. Alokasi Belanja pro rakyat (belanjaAlokasi Belanja pro rakyat (belanja
aparatur vs belanja publik)aparatur vs belanja publik)
Belanja publik yang meningkatkanBelanja publik yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakatkesejahteraan masyarakat
Pengembangan ‘profit-center’Pengembangan ‘profit-center’
daripada ‘cost-center’daripada ‘cost-center’
Mobilisasi danaMobilisasi dana
DesentralisasiDesentralisasi
Good governanceGood governance

6. Instrumen IntervensiInstrumen Intervensi
Direct ExpendituresDirect Expenditures
Targeted SubsidiesTargeted Subsidies
Creation of Public InstitutionCreation of Public Institution
Law, Policy, and RegulationLaw, Policy, and Regulation
Pricing policyPricing policy

7. Pola PengeluaranPola Pengeluaran
PemerintahPemerintah
Di Negara MajuDi Negara Maju
Pengeluaran PemerintahPengeluaran Pemerintah
semakin besar terhadapsemakin besar terhadap
GDP/GNPGDP/GNP
Pengeluaran PemerintahPengeluaran Pemerintah
membesar untuk membiayaimembesar untuk membiayai
pelayanan sosial dan incomepelayanan sosial dan income
transfer/social transfertransfer/social transfer
Pengeluaran BUMN tidakPengeluaran BUMN tidak
menonjolmenonjol
Pengeluaran PemerintahPengeluaran Pemerintah
Daerah jumlahnya cukupDaerah jumlahnya cukup
significant dibandingkansignificant dibandingkan
dengan Pemerintah Pusatdengan Pemerintah Pusat
Di Negara BerkembangDi Negara Berkembang
Pengeluaran PemerintahPengeluaran Pemerintah
semakin besar terhadap GDP,semakin besar terhadap GDP,
tetapi belum sebesar di negaratetapi belum sebesar di negara
majumaju
Pengeluaran Pemerintah padaPengeluaran Pemerintah pada
tahap awal pembangunantahap awal pembangunan
diarahkan pada pembangunandiarahkan pada pembangunan
infrastrukturinfrastruktur
Pengeluaran BUMN sangatPengeluaran BUMN sangat
menonjolmenonjol
Pengeluaran Pemerintah DaerahPengeluaran Pemerintah Daerah
tidak significant dibandingkantidak significant dibandingkan
dengan Pemerintah Pusatdengan Pemerintah Pusat

10. Public Expenditure GrowthPublic Expenditure Growth
Paling tidak ada 4 teori yang dapatPaling tidak ada 4 teori yang dapat
menjelaskan mengapa pengeluaranmenjelaskan mengapa pengeluaran
pemerintah cendrung meningkat:pemerintah cendrung meningkat:
1. Development Hypothesys View1. Development Hypothesys View
2. Peacock & Wiseman Model2. Peacock & Wiseman Model
3. Wagner’s Law3. Wagner’s Law
4. Public Choice Theory4. Public Choice Theory

11. Development HypothesysDevelopment Hypothesys
ViewView
Pada awal pembangunan pemerintah mencurahkanPada awal pembangunan pemerintah mencurahkan
dananya untuk pembangunan infrastruktur agardananya untuk pembangunan infrastruktur agar
terbangun dasar yang kuat untuk lepas landasterbangun dasar yang kuat untuk lepas landas
Pada tahap berikutnya pemerintah memfokuskanPada tahap berikutnya pemerintah memfokuskan
pengeluarannya untuk membangun layanan sosialpengeluarannya untuk membangun layanan sosial
seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan danseperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan
perumahanperumahan
Pada tahap selanjutnya pemerintah memperluas danPada tahap selanjutnya pemerintah memperluas dan
memperkuat bidang layanan sosialnyamemperkuat bidang layanan sosialnya
Pada tahap akhir pemerintah banyak melakukanPada tahap akhir pemerintah banyak melakukan
income transfer dan social benefitincome transfer dan social benefit

12. Peacock & Wiseman ModelPeacock & Wiseman Model
Pada awalnya peningkatan pengeluaranPada awalnya peningkatan pengeluaran
pemerintah muncul akibat adanya biayapemerintah muncul akibat adanya biaya
perangperang
Setelah perang usai pengeluaranSetelah perang usai pengeluaran
pemerintah tetap tinggi untuk rehabilitasipemerintah tetap tinggi untuk rehabilitasi
ekonomi dan infrastruktur akibat perangekonomi dan infrastruktur akibat perang
selanjutnya pengeluaran tetap tinggiselanjutnya pengeluaran tetap tinggi
untuk pengembanganuntuk pengembangan layanan sosialnyalayanan sosialnya

13. Wagner’s LawWagner’s Law
Pengeluaran Pemerintah akan meningkatPengeluaran Pemerintah akan meningkat
terus sejalan dengan peningkatan income perterus sejalan dengan peningkatan income per
capita masyarakatcapita masyarakat
Peningkatan income per capita diikuti olehPeningkatan income per capita diikuti oleh
semakin kompleksnya tatanan ekonomi, sosialsemakin kompleksnya tatanan ekonomi, sosial
dan politik yang ada, yang menimbulkandan politik yang ada, yang menimbulkan
konflik antar individu dan institusi. Untuk itukonflik antar individu dan institusi. Untuk itu
keterlibatan pemerintah dalamberbagai aspekketerlibatan pemerintah dalamberbagai aspek
masyarakatnyapun semakin tinggimasyarakatnyapun semakin tinggi
Karena itu pengeluaran pemerintahpunKarena itu pengeluaran pemerintahpun
semakin lama semakin besarsemakin lama semakin besar

14. Public Choice TheoryPublic Choice Theory
S IG
G P
Budget Maximizer Vote Maximizer
Profit MaximizerUtility Maximizer

15. PUBLICPUBLIC
EXPENDITUREEXPENDITURE
MANAGEMENTMANAGEMENT
RVSRVS

16. Kebijakan Ekonomi MakroKebijakan Ekonomi Makro
Pertumbuhan (Growth)Pertumbuhan (Growth)
Keadilan (Equity)Keadilan (Equity)
Stabilitas (StabilityStabilitas (Stability ))

17. Pengertian PublicPengertian Public
Expenditure ManagementExpenditure Management
Public Expenditure ManagementPublic Expenditure Management
(PEM) adalah:(PEM) adalah:
Suatu pendekatan baru dalamSuatu pendekatan baru dalam
alokasi sumber daya publik secaraalokasi sumber daya publik secara
responsif, ekonomis, efisien danresponsif, ekonomis, efisien dan
efektif.efektif.

18. Elemen Utama DalamElemen Utama Dalam
PEMPEM
1. Aggregate Fiscal Discipline1. Aggregate Fiscal Discipline
(disiplin fiskal secara menyeluruh)(disiplin fiskal secara menyeluruh)
2. Allocative Efficiency2. Allocative Efficiency
(Efisiensi Alokasi)(Efisiensi Alokasi)
3. Operational Efficiency3. Operational Efficiency
(Efisiensi operasional)(Efisiensi operasional)

19. Aggregate FiscalAggregate Fiscal
DisciplineDiscipline
Total anggaran harus hasil dariTotal anggaran harus hasil dari
keputusan yang eksplisit dan haruskeputusan yang eksplisit dan harus
dilaksanakan, bukan sekedar daftardilaksanakan, bukan sekedar daftar
keinginan/belanja.keinginan/belanja.
Jumlah keseluruhan ditetapkanJumlah keseluruhan ditetapkan
terlebih dahulu sebelum penetapanterlebih dahulu sebelum penetapan
rinciannya.rinciannya.
Anggaran harus berkesinambunganAnggaran harus berkesinambungan
pada jangka menengah.pada jangka menengah.

20. Allocative EfficiencyAllocative Efficiency
Pengeluaran harus didasarkan padaPengeluaran harus didasarkan pada
prioritas dan keberhasilan program.prioritas dan keberhasilan program.
Sistem penganggaran harusSistem penganggaran harus
mendorong realokasi dana darimendorong realokasi dana dari
program yang kurang mendapatprogram yang kurang mendapat
prioritas pada program yangprioritas pada program yang
berprioritas tinggi, dan dari programberprioritas tinggi, dan dari program
yang kurang berhasil pada programyang kurang berhasil pada program
yang lebih berhasilyang lebih berhasil

21. Evaluation &
Reporting
Leadership & Change Management
Results
Commitments
Resource
Planning
Human, Capital, IT
Performance
Management
Budgeting &
PEM
Program &
Service
Delivery
Policy-Program
Review
VisionStrategicManagement Mission Goals Objectives

22. Environment
Scanning
Strategy Formulation
Evaluation &
Control
EXTERNAL
Social
Environment
Task
Environment
Sector
Analysis
INTERNAL
Structure
Culture
Learning
Resources
Knowledge
Core
business
What
results
to attain
by when
Plan to
achieve
the
mission
and goals
Broad
guides
for
decision
making
Activities
needed to
accomplish
plan
Cost of
programs
Actual results
Strategy Implementation
Mission
Goals
Strategies
Policies
Programs
Resources
Rules
Performance
BASIC STRATEGIC PLANNING FRAMEWORK
Feedback Learning

23. Operational EfficiencyOperational Efficiency
Unit organisasi haruslahUnit organisasi haruslah
memproduksi barang dan jasamemproduksi barang dan jasa
pada tingkat biaya (cost) yangpada tingkat biaya (cost) yang
mendorong tercapainya efisiensimendorong tercapainya efisiensi
dan pada tingkat biaya yangdan pada tingkat biaya yang
kompetitif dengan pasar.kompetitif dengan pasar.

24. Perbedaan PEM dan SistemPerbedaan PEM dan Sistem
TradisionalTradisional
PEMPEM
Tidak hanya menekankanTidak hanya menekankan
prosedur yang baik tetapiprosedur yang baik tetapi
juga menekankan efisiensijuga menekankan efisiensi
untuk mencapai outcomeuntuk mencapai outcome
Sangat berkaitan denganSangat berkaitan dengan
reformasi danreformasi dan
pengembanganpengembangan
manajemen dan institusimanajemen dan institusi
sektor publik.sektor publik.
TradisionalTradisional
Sangat menekankan padaSangat menekankan pada
norma dan prosedur (lebihnorma dan prosedur (lebih
berorientasi padaberorientasi pada
peraturan)peraturan)
Berkaitan hanya padaBerkaitan hanya pada
manajemen /administrasimanajemen /administrasi
yang berkaitan denganyang berkaitan dengan
penganggaranpenganggaran

25. PengaturanPengaturan Kelembagaan bagiKelembagaan bagi
AFDAFD
1.1. Rules (Aturan Main):Rules (Aturan Main):
a. Penetapan (pembatasan) pengeluarana. Penetapan (pembatasan) pengeluaran
total dan sektoral ditetapkan sebelumtotal dan sektoral ditetapkan sebelum
rinciannyarinciannya
b. Pengeluaran Total harus konsisten denganb. Pengeluaran Total harus konsisten dengan
limit yang telah ditentukan.limit yang telah ditentukan.
c. Penetapan dibuat untuk jangka menengahc. Penetapan dibuat untuk jangka menengah
(3 tahun dan keputusan-keputusan rencana(3 tahun dan keputusan-keputusan rencana
anggaran dibuat dalam kerangka jangkaanggaran dibuat dalam kerangka jangka
menengah)menengah)
(Medium Term Framework/MTF)(Medium Term Framework/MTF)

26. Pengaturan Kelembagaan BagiPengaturan Kelembagaan Bagi
AFDAFD
2.2. Roles (Peran)Roles (Peran)
a. Peran Departemen Keuangan Harusa. Peran Departemen Keuangan Harus
dominan dalam penetapan totaldominan dalam penetapan total
anggaran dan dalam negosiasi dengananggaran dan dalam negosiasi dengan
departemen teknis dan dalam rapatdepartemen teknis dan dalam rapat
kabinet.kabinet.
b. Dalam implementasi anggaran,b. Dalam implementasi anggaran,
Dep. Keuangan dapat melakukan suatuDep. Keuangan dapat melakukan suatu
tindakan tegas jika ternyata terjaditindakan tegas jika ternyata terjadi
pelanggaran batas total.pelanggaran batas total.

27. Pengaturan Kelembagaan BagiPengaturan Kelembagaan Bagi
AFDAFD
3.3. Information (Informasi)Information (Informasi)
a.a. Medium Term Expenditure FrameworkMedium Term Expenditure Framework
(MTF) memberikan suatu ‘baseline’(MTF) memberikan suatu ‘baseline’
untuk mengukur dampak anggaran dariuntuk mengukur dampak anggaran dari
adanya perubahan kebijakan.adanya perubahan kebijakan.
b. Pada tahap pelaksanaan anggaran,b. Pada tahap pelaksanaan anggaran,
pengeluaran dimonitor untukpengeluaran dimonitor untuk
memastikan bahwamemastikan bahwa AFDAFD dipenuhi.dipenuhi.

28. Pengaturan kelembagaan BagiPengaturan kelembagaan Bagi
Allocative EfficiencyAllocative Efficiency
1.1. Rules (Aturan Main)Rules (Aturan Main)
a. Penetapan batas pengeluaran bagia. Penetapan batas pengeluaran bagi
sektor/dinas dan kepala dinassektor/dinas dan kepala dinas
didorong untuk merealokasi dananyadidorong untuk merealokasi dananya
pada batas yang telah ditetapkan.pada batas yang telah ditetapkan.
b. Proses Realokasi harus didasarkanb. Proses Realokasi harus didasarkan
padapada
temuan yang telah dievaluasi terhadaptemuan yang telah dievaluasi terhadap
keberhasilan program.keberhasilan program.

29. Pengaturan Kelembagaan BagiPengaturan Kelembagaan Bagi
Allocative EfficiencyAllocative Efficiency
2.2. Roles (Peran)Roles (Peran)
a. Pemerintah (Daerah) harusa. Pemerintah (Daerah) harus
mempunyai kapasitas untukmempunyai kapasitas untuk
mendefinisikan tujuan dan prioritasnyamendefinisikan tujuan dan prioritasnya
(daerah) , dan melakukan alokasi antar(daerah) , dan melakukan alokasi antar
sektor (bidang) konsisten dengan ‘medium-sektor (bidang) konsisten dengan ‘medium-
term expenditure framework’.term expenditure framework’.

30. Roles (Peran)Roles (Peran)
b. Menteri (Kepala Dinas) denganb. Menteri (Kepala Dinas) dengan
otoritas yang memadai untukotoritas yang memadai untuk
merealokasi dana pada ‘area ofmerealokasi dana pada ‘area of
responsibility’-nya melalui reviewresponsibility’-nya melalui review
dalam rapat anggaran dan/ataudalam rapat anggaran dan/atau
dalam rapat dengan DPR/Ddalam rapat dengan DPR/D

31. MenteriMenteri
3.3. InformasiInformasi
a. Menteri dan manajer menyiapkana. Menteri dan manajer menyiapkan
informasi atau menerima informasiinformasi atau menerima informasi
mengenai keberhasilan program yangmengenai keberhasilan program yang
direncanakan dan yang sesungguhnyadirencanakan dan yang sesungguhnya
dicapai.dicapai.
b. Menerima informasi tentang dampakb. Menerima informasi tentang dampak
dari pembiayaan yang dilakukan dalamdari pembiayaan yang dilakukan dalam
perspektif jangka menengah.perspektif jangka menengah.

32. Pengaturan Kelembagaan BagiPengaturan Kelembagaan Bagi
Operational EfficiencyOperational Efficiency
1.1. Rules (Aturan Main)Rules (Aturan Main)
a. Biaya operasional sangata. Biaya operasional sangat
terbatas,terbatas,
karena itu para manajer diberikarena itu para manajer diberi
diskresi untuk menggunakannya.diskresi untuk menggunakannya.
b. Biaya operasional secarab. Biaya operasional secara
progresifprogresif
harus dikurangi untuk meningkat-harus dikurangi untuk meningkat-
kan efisiensi.kan efisiensi.

33. Pengaturan Kelembagaan BagiPengaturan Kelembagaan Bagi
Operational EfficiencyOperational Efficiency
2.2. Roles (Peran)Roles (Peran)
Manajer tingkat menengah berperanManajer tingkat menengah berperan
menetapkan bagaimana berbagaimenetapkan bagaimana berbagai
sumberdaya yang terbatas diguna-sumberdaya yang terbatas diguna-
kan. Untuk itu kepada mereka haruskan. Untuk itu kepada mereka harus
diberikan diskresi untuk hal di atas.diberikan diskresi untuk hal di atas.

34. Pengaturan Kelembagaan BagiPengaturan Kelembagaan Bagi
Operational EfficiencyOperational Efficiency
3.3. InformasiInformasi
a. Output yang dianggarkan harusa. Output yang dianggarkan harus
dirinci dari awal, dan output yangdirinci dari awal, dan output yang
dicapai harus dibandingkandicapai harus dibandingkan
dengan yang ditargetkan.dengan yang ditargetkan.
b. Informasi tentang kinerjab. Informasi tentang kinerja
keuangan dan organisasikeuangan dan organisasi
dipublikasikan pada berbagaidipublikasikan pada berbagai
dokumen yang relevan.dokumen yang relevan.

35. 4 Pilar Good Governance Bagi4 Pilar Good Governance Bagi
Keberhasilan PEMKeberhasilan PEM
AccountabilityAccountability
Suatu mekanisme untuk mendorongSuatu mekanisme untuk mendorong
pemerintah/pegawai pemerintahpemerintah/pegawai pemerintah
bertanggungjawab terhadap kegiatanbertanggungjawab terhadap kegiatan
yang dilakukannya.yang dilakukannya.
TransparencyTransparency
Free atau low cost access kepadaFree atau low cost access kepada
informasi yang dibutuhkaninformasi yang dibutuhkan

36. 4 Pilar Good Governance Bagi4 Pilar Good Governance Bagi
Keberhasilan PEMKeberhasilan PEM
PredictabilityPredictability
Peraturan perundangan yang jelas danPeraturan perundangan yang jelas dan
diterapkan sama untuk semua pihak.diterapkan sama untuk semua pihak.
ParticipationParticipation
Menyediakan informasi yang diperlukanMenyediakan informasi yang diperlukan
untuk ikut mencek kegiatan-kegiatanuntuk ikut mencek kegiatan-kegiatan
pemerintah.pemerintah.

37. DISTRIBUSI ANGGARAN DITJENDISTRIBUSI ANGGARAN DITJEN
MANDIKNASMENMANDIKNASMEN
DISTRIBUSI ANGGARAN DITJENDISTRIBUSI ANGGARAN DITJEN
MANDIKNASMENMANDIKNASMEN

38. KENAIKAN ANGGARAN PENDIDIKAN (20%)
Tahun 2009
APBN
(1.122,1909 T)
Kenaikan Anggaran
Pendidikan 20 % Total
APBN (224,4019 T)
TERSEBAR DI 15
KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA
(134,8409 T)
DEPDIKNAS
(73,457 T)
DITJEN
MANDIKDASMEN
(26,965 T)
62.098.268.498.000
PAGU Definitif24.762.552.148.000
ANGGARAN KE
DAERAH MELALUI
DAU TERMASUK
GAJI PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
(89,5609 T)
K/L LAIN
61,3831 T

39. 40
(dalam milyar rupiah)
PERSANDINGAN PAGU ANGGARANPERSANDINGAN PAGU ANGGARAN
DITJEN MANDIKDASMENDITJEN MANDIKDASMEN
TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009
No. PROGRAM
APBN &
APBN-P 2005
APBN &
APBN-P 2006
APBN &
APBN-P 2007
APBN &
APBN-P 2008
Pagu
Definitif
2009
%
1 2 3 4 5 6 7 8
1. PAUD 155,0 147,8 253,1 182,3 109,5 0,44%
2. WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 10.816,8 18.000,7 16.379,6 17.512,2 20.521,1 82,87%
3. PENDIDIKAN MENENGAH 2.285,1 3.533,4 2.789,9 3.082,8 3.964,4 16,01%
4. MANAJEMEN 140,0 117,0 334,2 186,1 167,5 0,68%
5.
PENY. PIMP. KENEG. &
KEPEM.
18,4 20,2 97,8 - - 0,00%
6. MUTU PENDIDIK 2.595,4 - - - - 0,00%
T O T A L 16.010,7 21.819,1 19.854,5 20.963,4 24.762,6 100,00%

40. 41
10.816,8
20.521,1
- - - -140,0 117,0 334,2 186,1 167,518,4 20,2 97,8 - -
24.762,5
18.000,7
16.379,6
17.512,2
2.285,1
3.533,4
2.789,9 3.082,8
3.964,4
2.595,4
16.010,7
21.819,1
19.854,5
20.963,4
155,0 147,8 253,1 182,3 109,5
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
APBN & APBN-P 2005 APBN & APBN-P 2006 APBN & APBN-P 2007 APBN & APBN-P 2008 Pagu Definitif 2009
ANGGARAN(dalammilyarrupiah)
Wajar Dikdas 9 Tahun
Total Anggaran Ditjen MPDM
Pendidikan Menengah
PAUD
PERKEMBANGAN PAGU ANGGARANPERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN
DITJEN MANDIKDASMENDITJEN MANDIKDASMEN
TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009

41. Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
1 PAUD 154.965 0 147.839 -5 253.050 71 182.257 -28 109.500 -40
2 WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 10.816.825 0 18.000.700 66 16.379.609 -9 17.512.177 7 20.531.739 17
a.Non BOS 4.600.087 0 6.003.152 31 5.757.667 -4 6.917.941 20 4.338.067 -37
b.BOS 6.216.738 0 11.997.548 93 10.621.942 -11 10.594.236 -0,3 16.193.672 53
3 PENDIDIKAN MENENGAH 2.285.129 0 3.533.379 55 2.789.936 -21 3.082.802 10 3.966.012 29
4 MANAJEMEN 140.000 0 117.000 -16 334.157 186 186.148 -44 155.301 -17
5 PENY.PIMP.KENEG.& KEPEMERINTAHAN 18.357 0 20.183 10 97.761 384 - -100 - 0
T O T A L 16.010.690 0 21.819.100 36 19.854.513 -9 20.963.384 6 24.762.552 18
Catatan:
% = Perbandingan alokasi anggaran dengan alokasi tahun sebelumnya
No
PAGU DEFINITIF
2009
APBN & APBN-P
2006
APBN & APBN-P
2008
APBN & APBN-P
2007PROGRAM
APBN & APBN-P
2005
(dalam juta rupiah)
PERSANDINGAN PAGU ANGGARANPERSANDINGAN PAGU ANGGARAN
BOS dan NON BOSBOS dan NON BOS
APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,
APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008,APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008,
DAN PAGU DEFINITIF 2009DAN PAGU DEFINITIF 2009

42. PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN BOS dan NON BOSPERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN BOS dan NON BOS
padapada
APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,
APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008,APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008,
DAN PAGU DEFINITIF 2009DAN PAGU DEFINITIF 2009
-
5
10
15
20
25
30
APBN & APBN-P 2005 APBN & APBN-P 2006 APBN & APBN-P 2007 APBN & APBN-P 2008 PAGU DEFINITIF 2009
Anggaran(DalamTriliun)
Total Anggaran MPDM
Program Wajar Dikdas
Program Menengah
BOS
Non BOS
Program Manajemen

43. 44
20.963,4
24.762,6
10.308,8
16.811,8
10.654,6
7.950,8
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
TOTAL BOS & BOMM NON-BOS & BOMM
PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2008-2009
ANTARA TOTAL ANGGARAN BOS & BOMM DENGAN KEGIATAN LAIN (NON-BOS & BOMM)
2008
2009
(dalam milyar rupiah)

44. TERIMAKASIHTERIMAKASIHTERIMAKASIHTERIMAKASIH