SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
NAMA : SHAFIRA NURUL 
NIM : 125134057 
KELAS : 2 AMP B 
EKONOMI PUBLIK – PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 
1. Apa peran keuangan publik bagi perekonomian suatu negara? 
Jawab : Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul mengganggu kemajuan 
perekonomian suatu negara. Masalah yang timbul itu dapat memperpelik dan membatasi 
tugas kewenangan dalam menetapkan kebijakan anggaran dan stabilitas perekonomian. 
2. Uraikan inflasi yang timbul karena meningkatnya permintaan dan alat ukur inflasi! 
Jawab : Inflasi yang timbul karena meningkatnya pemintaan bisa disorot dari dua sektor, 
yaitu sektor anggaran pemerintah dan sektor swasta. lnflasi yang Diakibatkan Anggaran. 
Pertama-tama mari kita bayangkan suatu keadaan di mana kebijakan anggaran bisa menjadi 
penyebab inflasi. Anggaplah perekonomian berada pada tingkat tanpa pengangguran 
sedangkan pengeluaran publik akan ditingkatkan tanpa menaikkan pajak. Permintaan 
agregat meningkat dan akibatnya terjadilah inflasi. Untuk memahami bagaimana inflasi 
tersebut berlangsung kita bisa menyimak kembali model penentuan pendapatan yang paling 
sederhana di mana kita hanya memperhitungkan konsumsi dan pengeluaran publik, dan 
diasumsikan bahwa konsumsi sama dengan pendapatan disposable. Mari kita ubah model 
tersebut ke dalam bentuk yang dinamis dan kita identifikasi periode pada saat mana 
pengeluaran dilakukan atau pendapatan diperoleh. Kita akan memulainya dengan situasi 
ekuilibrium pada kesempatan kerja penuh dengan anggaran yang berimbang. Selanjutnya 
kita mengasumsikan bahwa pemerintah menaikkan pengeluaran publik tanpa menaikkan 
pungutan pajak; dengan kata lain pengeluaran tambahan tersebut dibiayai dengan anggaran 
yang defisit. Pada kondisi perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh, seluruh 
kenaikan pengeluaran menyebabkan penurunan nilai uang yang tercermin pada kenaikan 
harga. Inflasi yang Ditimbulkan Sektor Swasta. Proses yang sama juga bisa terjadi jika pihak 
swasta mengakibatkan perubahan pemintaan, misalnya berupa kenaikan investasi atau 
pergeseran fungsi konsumsi ke arah atas. Dan sekali lagi pemerintah melalui instrumen 
kebijakan fiskal harus mengambil sikap apakah akan membiarkan atau menekan kenaikan 
harga-harga tersebut.
3. Apakah maksud dari pembiayaan dengan pajak atau pinjaman mempunyai efek 
ekonomi yang seimbang? 
Jawab : Pajak merupakan sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai 
pengeluaran negara , seperti pembiayaan rutin negara, pembiayaan pembangunan , uang 
dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi 
pengeluaran rutin. Pinjaman mempunyai efek ekonomi yang seimbang karena pinjaman 
dalam jangka waktu pendek dapat menutup deficit APBN, sehingga memungkinkan 
pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang lebih besar 
tanpa disertai efek peningkatan harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat 
melakukan ekspansi fiscal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang 
selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita. 
4. Bersifat apakah kenaikan pengeluaran dan kenaikan pajak ? 
Jawab : Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan 
dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, 
pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Kenaiakan pengeluaran 
pemerintah dafat bersifat baik jika kenaikan pengeluaran tersebut digunakan untuk 
menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi 
dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan 
setiap tahap pembangunan. Kenaikan pengeluaran pemerintah juga bersifat baik jika 
disertai kenaikan pajak, karena kenaikan pajak akan membuat pendapatan pemerintah 
semakin besar sehingga nantinya akan dapat menyeimbangkan kenaikan pengeluaran 
pemerintah. 
5. Apakah akibat dari tindakan ekspasioner yang tidak diantisipasi secara sempurna? 
Jawab : Tindakan Ekspansioner adalah aktivitas memperbesar/memperluas usaha 
yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, 
dan lain-lain atau dapat dikatakan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan 
pertumbuhan dunia usaha. Tindakan ekspansioner dapat dilihat dalam kebijakan 
pemerintah , baik dalam kebijakan fiscal maupun moneter. Kebijakan fiskal ekspansif 
sebenarnya sangat efektif dalam meningkatkan PDB. Namun, ada hal yang perlu 
diperhatikan dalam kebijakan ini yaitu tingginya pengeluaran pemerintah dan rendahnya
penerimaan pajak sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan 
defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah dapat membahayakan 
stabilitas ekonomi makro. Dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang 
pemerintah dapat menimbulkan beberapa akibat. Pertama, Fiskal defisit dapat 
meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang dan menurunkan 
investasi yang produktif. Kedua, Peningkatan jumlah bond yang dikeluarkan untuk 
menutup fiskal defisit akan menciptakan crowding-out effect, yaitu penurunan investasi 
swasta yang produktif, sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. 
Ketiga, defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. 
Defisit fiskal yang dibiayai dari penciptaan uang telah mengakibatkan pesatnya 
pertumbuhan uang beredar dan selanjutnya hal tersebut telah mengakibatkan 
meroketnya laju inflasi. Inflasi telah mengakibatkan anjloknya daya beli masyarakat dan 
tingginya biaya transaksi ekonomi sehingga negara dapat jatuh ke dalam resesi ekonomi. 
Sedangkan jika pemerintah melakukan kebijakan moneter ekspansif melalui peningkatan 
jumlah uang beredar (money supply atau Ms) di dalam perekonomian maka dengan 
adanya ekspansi moneter tersebut, akan menyebabkan tingkat bunga turun dan akan 
mendorong investasi (I) naik, dan naiknya investasi selanjutnya menyebabkan 
permintaan agregat (AD) juga mengalami kenaikan.

More Related Content

What's hot

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneterKebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneterSakim Tangadji
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiFerdi Ozom
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPSWashfa Aulia
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneteriwayandk
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalAngie Putri
 
Bab 6 kebijakan fiskal & moneter
Bab 6 kebijakan fiskal & moneterBab 6 kebijakan fiskal & moneter
Bab 6 kebijakan fiskal & moneterxNet8
 
09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskal09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskalEmelda Annisa
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneterArief Wibowo
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalSiti Sahati
 
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneterSistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneteremiliaruthclaudia
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintahRiriie
 
Kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterKebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterYesica Adicondro
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianmuhammad firdaus
 
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterPeran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterZerevans DeSauza
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianJunik DM Laricomone
 

What's hot (20)

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneterKebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneter
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
 
Bab 6 kebijakan fiskal & moneter
Bab 6 kebijakan fiskal & moneterBab 6 kebijakan fiskal & moneter
Bab 6 kebijakan fiskal & moneter
 
09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskal09 kebijakan moneter dan fiskal
09 kebijakan moneter dan fiskal
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
 
1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal
 
Ekonomi makro
Ekonomi makroEkonomi makro
Ekonomi makro
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
 
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneterSistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterKebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneter
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
 
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterPeran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 

Similar to Ekonomi Publik

Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisWahono Diphayana
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskalSiti Sahati
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxFadhielAchmad
 
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBrawijaya University
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Heiha Tambun
 
Kebijakan pempemerintah makro & mikro
Kebijakan pempemerintah makro & mikroKebijakan pempemerintah makro & mikro
Kebijakan pempemerintah makro & mikrosam kempo
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)MaritaDamanik1
 
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdfTanMeilan
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnwandranatuna
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalTalitha Lintang Pertiwi
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia MithaQhaulia
 
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di IndonesiaKebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di IndonesiaAryansa Dewi
 
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
 
PPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptx
PPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptxPPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptx
PPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptxSulkifli27
 
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docxNorma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docxNormaSelestia
 
Menilai kondisi ekonomi dan global
Menilai kondisi ekonomi dan globalMenilai kondisi ekonomi dan global
Menilai kondisi ekonomi dan globalSthefanie Parera
 

Similar to Ekonomi Publik (20)

Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docx
 
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)
 
Kebijakan pempemerintah makro & mikro
Kebijakan pempemerintah makro & mikroKebijakan pempemerintah makro & mikro
Kebijakan pempemerintah makro & mikro
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
 
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
Inflasi
InflasiInflasi
Inflasi
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
 
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di IndonesiaKebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di Indonesia
 
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
 
PPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptx
PPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptxPPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptx
PPT KEUANGAN NEGARA DAN APBN KL.5.pptx
 
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docxNorma Selestia-43222120010-TM 12.docx
Norma Selestia-43222120010-TM 12.docx
 
Menilai kondisi ekonomi dan global
Menilai kondisi ekonomi dan globalMenilai kondisi ekonomi dan global
Menilai kondisi ekonomi dan global
 

More from Shafira Nurul Firdausta (17)

Makalah turki
Makalah turkiMakalah turki
Makalah turki
 
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013   copyTata cara revisi anggaran tahun 2013   copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
 
Manpem
ManpemManpem
Manpem
 
Yang baru
Yang baruYang baru
Yang baru
 
Biografi calon menteri kabinet jokowi 2014
Biografi calon menteri kabinet jokowi 2014Biografi calon menteri kabinet jokowi 2014
Biografi calon menteri kabinet jokowi 2014
 
Dokumentasi sistem informasi akuntansi
Dokumentasi sistem informasi akuntansiDokumentasi sistem informasi akuntansi
Dokumentasi sistem informasi akuntansi
 
04.isi
04.isi04.isi
04.isi
 
Dokumentasi sistem informasi akuntansi
Dokumentasi sistem informasi akuntansiDokumentasi sistem informasi akuntansi
Dokumentasi sistem informasi akuntansi
 
Pajak pph pasal 22
Pajak pph pasal 22Pajak pph pasal 22
Pajak pph pasal 22
 
Contoh kasus pph pasal 22
Contoh kasus pph pasal 22Contoh kasus pph pasal 22
Contoh kasus pph pasal 22
 
Temporary investment
Temporary investmentTemporary investment
Temporary investment
 
Soal latihan aktiva tetap lanjutan
Soal latihan aktiva tetap lanjutanSoal latihan aktiva tetap lanjutan
Soal latihan aktiva tetap lanjutan
 
Modul akuntansi keuangan
Modul akuntansi keuanganModul akuntansi keuangan
Modul akuntansi keuangan
 
Investmen in stock jobsheet
Investmen in stock jobsheetInvestmen in stock jobsheet
Investmen in stock jobsheet
 
Adjustment pada penghapusan. jobsheet
Adjustment pada penghapusan. jobsheetAdjustment pada penghapusan. jobsheet
Adjustment pada penghapusan. jobsheet
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
PENGANTAR MANAJEMEN - PERBEDAAN BUDAYA
PENGANTAR MANAJEMEN - PERBEDAAN BUDAYAPENGANTAR MANAJEMEN - PERBEDAAN BUDAYA
PENGANTAR MANAJEMEN - PERBEDAAN BUDAYA
 

Ekonomi Publik

  • 1. NAMA : SHAFIRA NURUL NIM : 125134057 KELAS : 2 AMP B EKONOMI PUBLIK – PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 1. Apa peran keuangan publik bagi perekonomian suatu negara? Jawab : Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul mengganggu kemajuan perekonomian suatu negara. Masalah yang timbul itu dapat memperpelik dan membatasi tugas kewenangan dalam menetapkan kebijakan anggaran dan stabilitas perekonomian. 2. Uraikan inflasi yang timbul karena meningkatnya permintaan dan alat ukur inflasi! Jawab : Inflasi yang timbul karena meningkatnya pemintaan bisa disorot dari dua sektor, yaitu sektor anggaran pemerintah dan sektor swasta. lnflasi yang Diakibatkan Anggaran. Pertama-tama mari kita bayangkan suatu keadaan di mana kebijakan anggaran bisa menjadi penyebab inflasi. Anggaplah perekonomian berada pada tingkat tanpa pengangguran sedangkan pengeluaran publik akan ditingkatkan tanpa menaikkan pajak. Permintaan agregat meningkat dan akibatnya terjadilah inflasi. Untuk memahami bagaimana inflasi tersebut berlangsung kita bisa menyimak kembali model penentuan pendapatan yang paling sederhana di mana kita hanya memperhitungkan konsumsi dan pengeluaran publik, dan diasumsikan bahwa konsumsi sama dengan pendapatan disposable. Mari kita ubah model tersebut ke dalam bentuk yang dinamis dan kita identifikasi periode pada saat mana pengeluaran dilakukan atau pendapatan diperoleh. Kita akan memulainya dengan situasi ekuilibrium pada kesempatan kerja penuh dengan anggaran yang berimbang. Selanjutnya kita mengasumsikan bahwa pemerintah menaikkan pengeluaran publik tanpa menaikkan pungutan pajak; dengan kata lain pengeluaran tambahan tersebut dibiayai dengan anggaran yang defisit. Pada kondisi perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh, seluruh kenaikan pengeluaran menyebabkan penurunan nilai uang yang tercermin pada kenaikan harga. Inflasi yang Ditimbulkan Sektor Swasta. Proses yang sama juga bisa terjadi jika pihak swasta mengakibatkan perubahan pemintaan, misalnya berupa kenaikan investasi atau pergeseran fungsi konsumsi ke arah atas. Dan sekali lagi pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal harus mengambil sikap apakah akan membiarkan atau menekan kenaikan harga-harga tersebut.
  • 2. 3. Apakah maksud dari pembiayaan dengan pajak atau pinjaman mempunyai efek ekonomi yang seimbang? Jawab : Pajak merupakan sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara , seperti pembiayaan rutin negara, pembiayaan pembangunan , uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Pinjaman mempunyai efek ekonomi yang seimbang karena pinjaman dalam jangka waktu pendek dapat menutup deficit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang lebih besar tanpa disertai efek peningkatan harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiscal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita. 4. Bersifat apakah kenaikan pengeluaran dan kenaikan pajak ? Jawab : Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Kenaiakan pengeluaran pemerintah dafat bersifat baik jika kenaikan pengeluaran tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Kenaikan pengeluaran pemerintah juga bersifat baik jika disertai kenaikan pajak, karena kenaikan pajak akan membuat pendapatan pemerintah semakin besar sehingga nantinya akan dapat menyeimbangkan kenaikan pengeluaran pemerintah. 5. Apakah akibat dari tindakan ekspasioner yang tidak diantisipasi secara sempurna? Jawab : Tindakan Ekspansioner adalah aktivitas memperbesar/memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain atau dapat dikatakan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Tindakan ekspansioner dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah , baik dalam kebijakan fiscal maupun moneter. Kebijakan fiskal ekspansif sebenarnya sangat efektif dalam meningkatkan PDB. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini yaitu tingginya pengeluaran pemerintah dan rendahnya
  • 3. penerimaan pajak sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro. Dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang pemerintah dapat menimbulkan beberapa akibat. Pertama, Fiskal defisit dapat meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang dan menurunkan investasi yang produktif. Kedua, Peningkatan jumlah bond yang dikeluarkan untuk menutup fiskal defisit akan menciptakan crowding-out effect, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif, sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Defisit fiskal yang dibiayai dari penciptaan uang telah mengakibatkan pesatnya pertumbuhan uang beredar dan selanjutnya hal tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi. Inflasi telah mengakibatkan anjloknya daya beli masyarakat dan tingginya biaya transaksi ekonomi sehingga negara dapat jatuh ke dalam resesi ekonomi. Sedangkan jika pemerintah melakukan kebijakan moneter ekspansif melalui peningkatan jumlah uang beredar (money supply atau Ms) di dalam perekonomian maka dengan adanya ekspansi moneter tersebut, akan menyebabkan tingkat bunga turun dan akan mendorong investasi (I) naik, dan naiknya investasi selanjutnya menyebabkan permintaan agregat (AD) juga mengalami kenaikan.