Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar keuangan negara, termasuk sumber pendapatan negara, pengeluaran negara, anggaran pemerintah, dan kebijakan fiskal. Juga dibahas masalah-masalah pengelolaan keuangan negara seperti defisit anggaran, utang publik yang tinggi, pendapatan negara yang rendah, inefisiensi birokrasi, dan sistem perpajakan yang tidak memadai.

1. KELOMPOK : 5

2.  Konsep dasar keuangan
adalah pondasi yang
tertanam dalam
operasional dunia
keuangan. Memahami
konsep dasar keuangan
dapat berguna pada
tingkat pribadi dan bagi
siapa saja yang terlibat
dalam bisnis dan
investasi.
 Keuangan Negara adalah
semua hak dan
kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan
uang, serta segala
sesuatu baik berupa
uang maupun berupa
barang yang dapat
dijadikan
milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut.

3.  Pendapatan Negara: Ini mencakup semua sumber
pendapatan pemerintah, seperti pajak, penerimaan dari
sumber-sumber lain, dan pinjaman.
 Pengeluaran Negara: Ini mencakup semua pengeluaran
pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan
publik, subsidi, dan lainnya.
 Anggaran: Proses perencanaan pendapatan dan
pengeluaran pemerintah dalam periode tertentu. Anggaran
biasanya mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah.
 Kebijakan Fiskal: Penggunaan anggaran pemerintah untuk
mengendalikan ekonomi, termasuk regulasi pajak,
pengeluaran, dan pengelolaan utang negara.
 Utang Negara: Pemerintah dapat meminjam uang untuk
membiayai pengeluaran jika pendapatan tidak mencukupi.
Utang ini harus dikelola dengan hati-hati.

4.  Pendapatan Negara: Sumber pendapatan negara
dapat mencakup pajak pendapatan, pajak
penjualan, penerimaan dari sumber alam (seperti
minyak dan gas), penerimaan dari perusahaan
milik negara, dan pinjaman.
 Pengeluaran Negara: Ini mencakup pengeluaran
untuk layanan publik seperti pendidikan,
kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur, serta
subsidi, transfer sosial, dan pengeluaran lainnya.
 Anggaran: Pemerintah mengembangkan
anggaran tahunan yang mencantumkan
pendapatan yang diharapkan dan pengeluaran
yang direncanakan. Anggaran ini harus disetujui
oleh badan legislatif.

5. Kebijakan anggaran adalah seperangkat aturan,
prinsip, dan keputusan yang mengatur
bagaimana suatu entitas, seperti pemerintah,
perusahaan, atau organisasi, merencanakan,
mengelola, dan mengalokasikan sumber daya
keuangan mereka. Tujuan kebijakan anggaran
adalah untuk mencapai tujuan keuangan dan
operasional entitas tersebut dengan efisien dan
efektif.

6. Kebijakan anggaran
berimbang
 Kebijakan anggaran
berimbang adalah kebijakan
anggaran yang jumlah
penerimaan (dari sektor
migas, nonmigas, dan
pajak) dengan pengeluaran
pemerintah sama besarnya.
Indonesia selama
Pembangunan Jangka
Panjang tahap I/PJPI (1969/
1970-1994/1995)
menerapkan anggaran
berimbang dinamis.
Kebijakan anggaran tidak
berimbang
 Anggaran tidak
berimbang dibedakan
atas anggaran defisit
(deficit budget) dan
anggaran surplus
(surplus budget). Pada
tahun tertentu,
pemerintah pada
umumnya mengalami
surplus atau defisit
dalam anggarannya.

7. Masalah pengelolaan keuangan negara mencakup
sejumlah isu kompleks yang mempengaruhi cara
pemerintah mengumpulkan, mengelola, dan
mengalokasikan dana. Berikut adalah rincian
masalah-masalah tersebut:
NEXT....

8.  Defisit Anggaran: Salah satu masalah utama adalah terjadinya defisit
anggaran, di mana pemerintah menghabiskan lebih dari yang mereka
terima melalui pendapatan. Defisit ini dapat menyebabkan akumulasi
utang negara.
 Utang Publik: Akumulasi utang publik yang tinggi dapat menjadi beban
berat pada keuangan negara. Memerlukan pembayaran bunga yang
besar dan bisa mengganggu kemampuan pemerintah untuk membiayai
program-program kunci.
 Pendapatan Rendah: Jika pemerintah memiliki sumber pendapatan yang
terbatas, mereka mungkin menghadapi kendala dalam membiayai
layanan dan program-program penting seperti pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur.
 Inefisiensi dan Korupsi: Birokrasi yang tidak efisien atau tingkat korupsi
yang tinggi dapat menghambat pengumpulan pendapatan pajak dan
mengganggu pengelolaan keuangan negara.
 Pajak yang Tidak Memadai: Sistem pajak yang tidak memadai atau
regressive (membebani golongan miskin lebih berat) dapat mengurangi
pendapatan negara.

9. JALAN JALAN KE IRIAN
SUNGAI DI HUTAN BANYAK IKAN
ATAS SARAN DAN PERHATIAN
TERIMAKASIH SAYA UCAPKAN