Fenomena Governance Networks terjadi dalam program The Sunan Giri Awards di Kabupaten Gresik. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa melalui kompetisi penghargaan. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan nilai publik dan mencapai tujuan program. Kajian menunjukkan bahwa kerja sama antar-sektor dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menangani

1. KAJIAN GOVERNANCE NETWORKS DALAM PROGRAM THE SUNAN GIRI
AWARDS DI KABUPATEN GRESIK
A. Latar Belakang
Dalam satu dekade terakhir, perkembangan kajian administrasi negara di Indonesia
semakin dinamis. Administrasi negara sekarang lebih populer sebagai administrasi publik,
karena pemahaman manajemen pemerintahan telah banyak berubah dari sarwa negara ke
sarwa masyarakat (Thoha, 2012:51). Perubahan paradigma dalam ilmu administrasi publik
menekankan adanya peranan rakyat di dalam pengelolaan sektor publik.
Orientasi administrasi publik sekarang ini lebih diarahkan kepada kepentingan dan
kekuasaan rakyat. Dengan alasan seperti itu ilmu administrasi publik lebih menekankan pada
program aksi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan masyarakat (Thoha, 2012:53).
Selanjutnya Thoha menjelaskan perubahan paradigma tersebut membawa pengaruh yang
besar dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu bentuknya antara lain ialah
ditempatkannya rakyat pada posisi utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi
pemerintahan.
Manajemen pemerintahan telah mengalami pergeseran, tidak lagi berorientasi pada
aspek pemerintahan (government) akan tetapi beralih pada aspek tata kepemerintahan
(governance). Perubahan aspek ini menandakan bahwa orientasi kekuasaan seperti yang
disinggung diatas tidak lagi berpusat pada penguasa yang mengemudikan pemerintahan itu,
melainkan pada proses. Proses yang dimaksud adalah dimana rakyat memegang peran utama
dalam menata kepemerintahan.

2. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Lay dan Mashudi (2005:227) bahwa kajian ilmu
administrasi publik telah mengalami pergeseran dari government ke governance dimana
pemerintah (government) bukan satu-satunya aktor/komponen pemerintahan. Terdapat sektor
privat (private sector) dan masyarakat (civil society) di dalamnya. Ketiga sektor tersebut
membentuk governance yang dimaknai sebagai arena dimana relasi kekuasaan yang
berkaitan dengan urusan publik berlangsung.
Namun terminologi governance dalam administrasi publik sebenarnya bukanlah hal
yang baru. Jauh sebelumnya, Frederickson (1997) mengungkapkan bahwa administrasi
publik bukan hanya mencakup organisasi-organisasi publik. Cakupan tersebut meluas ke
fungsi-fungsi organisasi nonpublik yang memiliki dimensi publik, seperti yang dikemukakan
oleh Frederickson :
“modern public administration is a network of vertical and horizontal
linkages between organizations (public) of all types – government,
nongovernmental and quasi governmental; profit, non profit and
administration include a knowledge of a commitment to public in
general sense, as well as responsiveness to both individual and groups of
citizen in the specific sense” (Frederickson, 1997:4-5).
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa orientasi dari administrasi publik sebenarnya
menempatkan rakyat dan aktor-aktor diluar pemerintah sebagai basis dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Government melihat pada struktur formal pemerintahan yang hierarkis,
sedangkan governance melihat dinamika politik dan pemerintahan pada arena yang luas dan
berkarakter horizontal (Sorensen, 2002 dalam Lay dan Masudi, 2005:227). Paradigma
governance memberikan prospek bahwa rakyat akan dapat lebih proaktif terhadap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan.

3. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) dalam Thoha (2012:62)
merumuskan istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi,
dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Istilah
governance menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi
dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan,
tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.
“Tata kepemerintahan yang baik itu merupakan suatu kondisi yang
menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan
keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan
oleh tiga komponen, yakni pemerintah (government), rakyat (citizen)
atau civil society, dan usahawan (business) yang berada di sektor
swasta” (Taschereaudan Campos, 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha,
2012:63).
Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan
derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik.
Keseimbangan peran tersebut dapat terwujud dengan adanya keterlibatan aktor diluar
pemerintah dalam tata kelola pemerintahan. Keadaan dimana semua aktor melaksanakan
tugas dan fungsi pemerintahan, bukan lagi tertuju pada satu aktor yakni pemerintah saja.
Semua aktor dalam ranah publik baik yang bersifat profit maupun nonprofit dapat
berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan. Wujud keterlibatan tersebut adalah semua
aktor dapat menghasilkan kegiatan pelayanan yang lebih baik dan mudah diakses
masyarakat. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menguntungkan
pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Keterlibatan yang dimaksud bukanlah memegang
kendali atas pemerintahan, akan tetapi keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan publik
sesuai dengan segmentasi kemampuan aktor.

4. Kajian Goldsmith dan Eggers (2004:3-5) dalam menyoroti fenomena The Golden
Gate National Recreational Area (GGNRA) menunjukkan bahwa pemerintah dalam
mengatasi permasalahan tidak selalu mempunyai sumber daya yang cukup. Keterbatasan
dalam memenuhi kelengkapan sumber daya tersebut menyebabkan pemerintah perlu
beraliansi dengan pihak lain, bahkan lintas sektor, untuk menjalankan rencana program yang
akan dikerjakan. Sektor diluar pemerintah dengan segmentasi tertentu terkadang memiliki
kapabilitas yang mumpuni di bidangnya. Mereka bisa melakukan pekerjaan yang tidak bisa
dilakukan pemerintah karena sesuatu dan lain hal. Melakukan aliansi dengan pihak lintas
sektor sesuai bidangnya akan menguntungkan dan membawa tren positif bagi kepentingan
masyarakat.
Beberapa kasus di Indonesia, menunjukkan bahwa model-model governance mampu
memberikan kontribusi positif pada peningkatan nilai-nilai publik. Pemerintahan lokal
termasuk Pemerintah Desa memiliki peluang untuk bermitra dengan aktor diluar pemerintah.
Mereka dapat berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan
aktor diluar pemerintahan, baik organisasi yang bersifat profit maupun nonprofit. Yang mana
kerjasama tersebut dapat berdampak positif bagi pemerintahan daerah dan masyarakat. Salah
satunya adalah Kartika Soekarno Foundation, dapat disingkat dengan KSF
(http://www.kartikasoekarnofoundation.org). KSF merupakan sebuah organisasi non
pemerintahan yang pernah melakukan program kerjanya di Kabupaten Gresik. KSF
memberikan bantuan merevitalisasi posyandu di beberapa desa di Kabupaten Gresik. KSF
berhasil merevitalisasi 18 posyandu di Kabupaten Gresik
(http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/26/14454041/kartika.soekarno.luncurkan.tama
n.posyandu). KSF juga melakukan binaan terhadap posyandu-posyandu mengenai kesehatan

5. anak dan ibu hamil. Terutama pentingnya pendidikan usia dini. Hal tersebut memberikan
manfaat positif terhadap masyarakat khususnya anak dan ibu hamil serta menyusui.
Andrianus Resi (Wacana Vol. 10 No. 1 Januari 2009) dalam kajiannya tentang
Interaksi Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan pada
pemberdayaan masyarakat pesisir di Muncar, Banyuwangi mengungkapkan bahwa LPIP
sebagai NGO dapat menangani beberapa konflik dengan menawarkan pendekatan yang
berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku
utama dengan melibatkan tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha sebagai mediator.
Hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan LPIP telah berjalan
dengan mencapai hasil yang relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat pesisir.
Sinergi antara NGO dengan Pemerintah Daerah adalah agar Birokrasi Pemerintah bertindak
sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan masyarakat.
Secara umum, keterlibatan aktor diluar pemerintahan untuk melakukan kerjasama
dengan pemerintah setempat adalah karena persamaan tujuan. Adninda Gustia Putri (2014)
dalam skripsinya meneliti tentang Pola Relasi Kuasa Antara Negara, NGO, dan Masyarakat
Dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (posdaya) untuk Mengatasi Kemiskinan. Dalam
penelitiannya Gustia mengungkapkan bahwa posdaya adalah program dari sebuah NGO yang
diperuntukkan untuk masyarakat Dusun Gemawang Desa Sinduadi, Sleman untuk mengatasi
kemiskinan. Yayasan Damandiri sebagai aktor informal melakukan fungsi yang seharusnya
dilakukan oleh aktor formal, membuat program tersebut dan bekerjasama dengan
pemerintahan desa setempat untuk merealisasikannya. Kedua pihak memiliki tujuan yang
sama yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Dan kedua belah pihak menjalin kerjasama
dengan pola relasi kuasa complementary. Gustia (2014) mengungkapakan bahwa Yayasan

6. Damandiri mengisi lubang kekosongan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Desa Sinduadi
serta menguatkan daya yang dimiliki masyarakat local dan masyarakat menerima
kemanfaatan dari relasi tersebut.
Beberapa kajian diatas, mengindikasikan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh
pemerintah dan mitranya memberikan hasil positif terhadap permasalahan yang sedang
dihadapi. Keterlibatan aktor diluar pemerintah dapat memberikan keuntungan bagi
pemerintah dalam menanggulangi permasalahan publik serta meningkatkan nilai publik.
Fenomena Governance Networks terjadi di Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten
Gresik bersama dengan organisasi nonpemerintah (Non Governmental Organization-NGO),
mengembangkan sebuah program inovatif perihal pelayanan adminsitratif tingkat desa.
Program tersebut adalah “The Sunan Giri Awards” (disingkat dengan SGA). Tujuan dari
program tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan publik tingkat desa. Didesain
berbentuk kompetisi dalam ajang penghargaan bagi desa atau kelurahan yang memiliki
tingkat kualitas pelayanan publik terbaik. Desa atau kelurahan yang memiliki inisiatif,
kreatifitas, dan mempraktekkan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dikompetisikan. Bagi mereka yang memenangkan
kompetisi akan diberikan penghargaan yakni, “The Sunan giri Awards”.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, relasi dalam model Governance Networks yang
terjadi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan SAGAF merupakan hal yang menarik untuk
diteliti. Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji, untuk memberi keyakinan bahwa network
berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan SGA. Sehingga tujuan dari penyelenggaraan

7. SGA dapat tercapai. Serta menguatkan persepsi bahwa Governance Networks dapat
diterapkan dan meningkatkan nilai maksimum ketercapaian tujuan.
b. pembahasan
Dalam konsep NPG, negara bukan satu-satunya tumpuan utama dalam proses
kebijakan. Masyarakat dan/atau sektor swasta dapat berpartisipasi menyalurkan aspirasi
mewakili kepentingan partikular. Hal ini nampak dari berbagai varian konsep yang
dikembangkan oleh Osborne (2010:6-7), dimana dia membagi NPG beberapa kajian
pendekatan antara lain :
1. Corporate Governance, berkaitan dengan sistem internal dan proses untuk
memberikan pengarahan dan akuntabilitas pada setiap organisasi. Kritik,
dalam pelayanan publik, hal tersebut menjadi yang paling sering
dikhawatirkan yaitu hubungan antara pembuat kebijakan dan perwakilan
dari organisasi publik yang diberi tugas untuk membuat kebijakan menjadi
kenyataan.
2. Good governance, berkaitan dengan berlakunya model normatif
pemerintahan sosial, politik, dan administratif oleh badan-badan
supranasional seperti World Bank. Pendapat ini telah ditempatkan dalam
pendekatan berbasis pasar untuk alokasi dan tata kelolah sumber daya
publik.
3. Public governance, dibagi menjadi lima :
a. Socio-political governance, berkaitan dengan hubungan kelembagaan
yang lebih melengkung dalam masyarakat. Kooiman (1999) dalam
Osborne (2010:6) berpendapat bahwa hubungan dan interaksi ini harus
dipahami sebagaimana totalitas mereka untuk memahami pembuatan
dan implementasi kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, pemerintah
tidak lagi sebagai tumpuan utama dalam kebijakan publik, tetapi harus
melibatkan pada aktor-aktor sosial lainnya untuk keabsahannya serta
dampak yang ditimbulkan.
b. Public governance, berkaitan dengan bagaimana elit kebijakan dan
jaringan internet menciptakan dan mengatur proses kebijakan.
Instrumen meta governance sebagai cara yang digunakan untuk
menegaskan kembali arah politik dalam jaringan kebijakan multi-
stakeholder.

8. c. Administrative governance, berkaitan dengan penerapan PA yang
efektif dan reposisi untuk mencakup kompleksitas negara
kontemporer.
d. Contract governance, berkaitan dengan pekerjaan dalam NPM dan
khususnya pemerintahan kontraktual, pemerintah pada penyediaan
pelayanan publik.
e. Network governance, berkaitan dengan “bagaimana mengorganisir
jaringan interorganisasional” baik dengan atau tanpa pemerintah untuk
memberikan pelayanan publik. Berfokus pada jaringan-jaringan yang
mengimplemen kebijakan publik dan pelayanan publik.
Hasil kajian penelitian menujukan bahwa fenomena publik yang diamati, yaitu “The Sunan Giri
Awards” (SGA) mengandung unsur keterlibatan organisasi diluar pemerintahan dalam
menjalankan salah satu program bagi upaya peningkatan kualitas publik pemerintahan tingkat
desa. Dapat diartikan bahwa terdapat aktor lain dalam pelaksanaan program tersebut.
Keterlibatan tersebut berpotensi terhadap adanya negosiasi dan kesepakatan bersama. Dengan
begitu akan terjadi alokasi sumber daya dimana para aktor akan berkotribusi dalam sebuah
program bersama. Sehingga perhatian akan tertuju bukan hanya pada satu organisasi, akan tetapi
seluruh aktor yang berpartisipasi membentuk sebuah network sebagai sebuah sarana untuk
mendapatkan hasil lebih maksimal dalam mewujudkan tujuan bersama.
Program SGA telah berlangsung selama empat tahun dan membawa tren positif bagi
peningkatan kualitas layanan publik di tingkat desa (sagafnews, vol 1 September 2014).
Pemerintah Desa yang berhasil menjadi nominasi menunjukkan tren positif dalam inovasi dan
kualitas pelayanan. Pembinaan yang dilakukan juga membawa pengaruh positif terhadap kualitas
sumber daya aparatur desa.
Penilaian dalam kompetisi tersebut adalah peninjauan langsung terhadap kondisi
pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan desa. Penilaian juga didasarkan pada persepsi

9. penduduk yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan pelayanan publik desa. Aspek
yang dinilai mencakup visi misi, Standart Operational Prosedure, pelayanan, sumber daya
aparatur, dan sarana prasarana. Pemerintah Desa dipacu untuk dapat memenuhi standar
tersebut dan terus berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui metode dan indikator
yang telah ditetapkan, didapatkan data mengenai kualitas pelayanan yang ada di setiap desa
atau kelurahan. Beserta temuan-temuan yang dapat menjadi bahan koreksi bagi setiap
desa/kelurahan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publiknya.
Pada observasi yang dilakukan, pemerintah desa terpacu untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui SGA. Terjadi kompetisi dalam perebutan posisi nominasi untuk
dapat bertengger di daftar pemenang. Baik SAGAF maupun Pemerintah Kabupaten Gresik
dalam hal ini bidang ORTALA mengemukakan bahwa rekomendasi calon nominator yang
direkomendasikan oleh kecamatan, dimana seleksi administratif awal dilakukan mengalami
kenaikan dari tahun pertama hingga tahun keempat. Menandakan bahwa desa-desa tersebut
mulai menunjukkan peningkatan dalam layanan publiknya.
Pada penyelenggaraan SGA tahun keempat, tepatnya April 2014 konsep dan desain
SGA dipresentasikan di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) sebagai
program paling inovatif dalam bidang pelayanan publik. Dimungkinkan dari hasil presentasi
tersebut, konsep SGA akan direplikasi secara nasional karena dinilai memiliki dampak nyata
terhadap pelayanan publik tingkat desa (sagafnews, vol 1 september 2014). Dari kerangka
governance, terdapat potret menarik dari program SGA selain keberhasilannya membawa
tren positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik tingkat desa. Program tersebut
adalah gagasan dari sebuah NGO yaitu The Sunan Giri Foundation (SAGAF) dan disetujui
oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Program SGA adalah hasil aliansi Pemerintah Kabupaten

10. Gresik dan SAGAF yang mencoba untuk meningkatkan layanan publik pada pemerintahan
tingkat desa.
Dalam implementasi program SGA diselenggarakan secara bersama. SAGAF
dilibatkan sebagai aliansi dalam penyelenggaraan program secara keseluruhan mulai dari
persiapan hingga evaluasi. Melalui wawancara awal yang dilakukan dengan Bagian Ortala
Pemerintah Kabupaten Gresik dan SAGAF, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik
dengan SAGAF dalam penyelenggaraan SGA telah mampu meningkatkan kinerja
desa/kalurahan. Kerjasama tersebut melalui proses yang dinamis. Terdapat proses negosiasi
untuk menemukan persamaan persepsi dan menentukan kesepakatan bersama tentang tujuan,
sasaran, dan implementasi SGA. Terdapat cara kerja dan strategi sinergi bersama. Serta
bagaimana akuntabilitas masing-masing aktor dalam sebuah kerjasama lintas aktor.
Governance Networks yang dikembangkan dalam kerjasama lintas aktor, memiliki
tantangan tersendiri. Bagaimana tujuan akhir dicapai, melalui proses interaksi yang panjang.
Partisipan networks memiliki kapasitas dimana mereka harus memastikan berlangsungnya
relasi diantara partisipan network berjalan dengan baik. Hal tersebut akan membuat network
berjalan dengan baik pula. Hingga akhirnya, governance networks menemui keberhasilannya
dlaam mencapai tujuan. Hal tersebut senada dengan penelitian Martinez (2011) yang
menjelaskan relasi diantara model governance baru serta para pelakunya, untuk mendapatkan
keberhasilan atau kegagalan sebuah Governance Networks.
Relasi kedua belah pihak dalam penyelenggaraan program SGA menentukan program
tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Melalui berbagai pandangan mengenai penjelasan
tentang relasi, Governance Networks menjangkau relasi dalam perspektif yang berbeda.

11. Mulai dari sebelum terbentuknya networks, saat terbentunya networks, hingga usai
terbentuknya networks. Relasi tersebut, dapat menjadi poin-poin penting untuk memastikan
sebuah Governance Networks berjalan dengan baik. Sehingga model Governance Networks
dapat diterapkan dalam pemerintahan.
untuk menelaah relasi yang terjalin antara Pemkab Gresik dan SAGAF
dalam program SGA. Adalah sebagai berikut :
Untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik. Beberapa variabel
yang menjadi perhatian (Koliba, 2011:289) :
1) Modal
2) Model ikatan
3) Perangkat kebijakan
4) Strategi administrative
5) Struktur akuntablitas
6) Sistem manajemen kinerja
Dari delapan bentuk modal yang diungkapkan Koliba dalam penjelasan
variabel modal, peneliti mengidentifikasi enam modal diantaranya selama
melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan SGA.
a) Modal Intelektual
Program ini dirintis pada tahun 2010, dan pelaksanaan kegiatan awal
dilakukan pada tahun 2011. Dalam merealisasikan SGA, Pemerintah
Kabupaten Gresik melibatkan SAGAF untuk berpartisipasi. Hal tersebut

12. dilakukan Pemerintah bukan tanpa alasan. SAGAF merupakan pencetus
gagasan diadakannya SGA.
“SGA itu punyanya SAGAF. Itu idenya mereka. Hak
patennya mereka. Mereka yang membuat dan merencanakan.
Kemudian disampaiakan ke kita dan mereka bekerjasama
dengan kita untuk merealisasikan ide itu.” (Bapak Herawan
Eka Kusuma dalam wawancara tanggal 2 April 2015)
“SGA itu adalah ide dari SAGAF. Kita yang
menyelenggarakan atas nama Pemkab yang bekerjasama
dengan SAGAF. Tapi ide awalnya dari mereka.” (Bapak Siri
Rahayu dalam wawancara tanggal 2 April 2015)
Menurut wawancara dengan salah seorang koordinator surveyor
SAGAF, Bapak Habiburrahman Gagasan SGA dibentuk beserta dengan
desain kompetisi yang akhirnya digunakan sebagai model penyelenggaraan.
SAGAF merancang gagasan tersebut mempertimbangkan model
penyelenggaraan yang digunakan. Metodelogi yang digunakan pun
dipertimbangkan secara cermat disesuaikan dengan kebutuhan
penyelenggaraan. Metodelogi yang digunakan adalah yang dapat menjangkau
kebutuhan penilaian sehinga didapatkan penilaian yang mencerminkan
kondisi lapangan sebenarnya. Serta dapat diimplementasikan bagi seluruh
desa yang mengikuti penyelenggaraan SGA. Perencanaan penyelenggaraan
telah dipertimbangkan oleh SAGAF sebelum gagasan disampaikan pada
Pemerintah Kabupaten Gresik.
SAGAF sebagai NGO yang berbasis pada research memahami dengan
baik ilmu tentang metodelogi penelitian. Sehingga mereka tidak mengalami
kesulitan untuk mengaplikasikan metode penelitian yang digunakan dalam

13. penilaian SGA. Tabulasi data juga dapat dilakukan dengan mudah. Pada
akhirnya penilaian dapat dilakukan secara almiah menggunakan metode yang
tepat untuk dapat menentukan pemenang SGA.
b) Modal Manusia
Selain merupakan pencetus gagasan, SAGAF merupakan sebuah NGO
yang memiliki perhatian terhadap permasalahan pelayanan publik.
Beranggotakan masyarakat sipil yang mendalami ilmu metodelogi penelitian.
Mereka memiliki sumber daya manusia yang mengerti dengan baik perihal
penelitian dan metodelogi penelitian serta survey.
Anggota SAGAF mayoritas merupakan peneliti yang sudah memiliki
pengalaman berkecimpung di dunia penelitian. Mereka melakukan penelitian
dengan berbagai macam metode penelitian. Penguasaan terhadap metodelogi
penelitian tidak diragukan lagi. Direktur utama SAGAF, Dr. Abdul Chalik
adalah seorang dosen, konsultan, dan ahli bidang penelitian. Sehingga
personal guarantee dapat menjadi fondasi kepercayaan untuk melaksanakan
kerjasama. Dengan melibatkan SAGAF, proses penilaian lebih mudah
dilakukan karena sagaf bisa membantu perihal mekanisme penilaian dan
survey. (Sumber : wawancara dengan Bapak Abdul Chalik dan Bapak
Habiburrahman pada tanggal 3 April 2015).
c) Modal Sosial

14. Disamping itu, SAGAF merupakan organisasi lokal yang
beranggotakan warga Gresik, sehingga mereka mengerti dengan baik kondisi
dan nilai lokal daerah Gresik.
“Mereka kita anggap sebagai organisasi yang tepat untuk
menjadi mitra. SAGAF memang memiliki perhatian terhadap
permasalahan publik. Kajian mereka juga tentang hal-hal
yang berbau penelitian publik. Dan lagi mereka itu organisasi
lokal, orang-orangnya juga orang local warga gresik sendiri.
Jadi mereka kita anggap bisa menggali dan memahami nilai-
nilai lokal Gresik. Mereka sangat terbuka untuk
bekerjasama.” (Bapak Budi Raharjo. Dalam wawancara
tanggal 6 april 2015)
SAGAF merupakan organisasi yang terbuka akan kehadiran organisasi lain
beserta kemungkinan untuk melakukan kerjasama. Terbukti dengan kerjasama
yang dilakukan SGAF bukan hanya dengan bagian Ortala saja. Melainkan
dengan lembaga lain dengan perhatian pada permasalahan publik.
d) Modal Fisik
Dalam menyusun gagasan tentang SGA, SAGAF mempertimbangkan
kebutuhan yang diperlukan untuk dapat merealisasikannya seperti fasilitas
untuk melakukan penilaian beserta sarana prasarana telah dipertimbangkan
dengan matang. Dan SAGAF dapat memenuhi kebutuhan fisik mereka secara
pribadi melalui nilai kesepakatan kontrak perjanjian. Seperti contoh
perlengkapan penelitian dalam penilaian, dan kendaraan untuk menjangkau
desa tempat dilakukannya penilaian. Untuk kebutuhan dasar sebagai sebuah
organisasi telah dimiliki. Kantor tempat dilakukan kepengurusan harian tertera
alamat yang jelas. Sehingga kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan

15. organisasi lain lebih menemui kejelasan. (Sumber : wawancara dengan Bapak
Habiburrahman tanggal 3 April 2015)
Begitu pula halnya dengan kebutuhan fisik yang diperlukan
Pemerintah Kabupaten Gresik, dapat dipenuhi secara pribadi. Kebutuhan
penyelenggaraan peninjauan lapangan dalam penilaian seperti perlengkapan
peninjauan lapangan, dan kendaraan untuk menjangkau desa tempat
dilakukannya penilaian dapat dipenuhi secara pribadi. Kantor bupati tempat
dilaksanakannya kepengurusan harian tertera jelas. Sehingga kemungkinan
untuk melakukan kerjasama dengan organisasi lain lebih menemui kejelasan.
(Sumber : wawancara dengan Bapak Habiburrahman tanggal 25 April 2015 )
e) Modal Politik
Penyelenggaraan SGA membutuhkan aspek legalitas Pemerintah
Daerah untuk dapat terlaksana secara melembaga. Dengan begitu, maka
penyelenggaraan SGA memiliki dasar hukum yang jelas. Karena
penyelenggaraannya melibatkan organisasi publik yaitu pemerintahan tingkat
desa sebagai sasaran utama. Sehingga, tidak semudah itu melaksanakan tanpa
perencanaan yang terstruktur dan melembaga.
Menurut keterangan Bapak Budi Raharjo pada wawancara tanggal 6
April 2015, sasaran utama penyelenggaraan SGA adalah Pemerintah Desa
seluruh Kabupaten Gresik. Partisipasi seluruh desa dapat terwujud dengan
kekuatan legalitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai
pemerintahan tertinggi di Kabupaten Gresik. Pihak Pemerintah Kabupaten

16. Gresik menyebarluaskan kepada seluruh Pemerintah Desa untuk dapat
berpartisipasi dalam kompetisi pelayanan publik SGA.
Keterlibatan SAGAF juga menghindari munculnya deviasi apabila
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik seorang diri. Karena posisi
pemkab, dalam hal ini aparaturnya adalah birokrat, dikhawatirkan akan terjadi
deviasi dalam melakukan penilaian di lapangan. Kepercayaan publik akan
penilaian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik seorang diri tidak
akan sepenuhnya didapat. Potensi untuk timbul pemikiran bahwa telah terjadi
tindak korupsi gratifikasi, dan hal buruk semacamnya dikhawatirkan terjadi.
Dengan keterlibatan SAGAF, yang memiliki posisi sebagai NGO, organisasi
diluar pemerintahan, dapat memperkecil potensi deviasi dan meningkatkan
kepercayaan publik akan adilnya penilaian yang dilakukan dalam program
SGA.
“Kalau dari pemkab sendiri yang menilai, nanti bisa muncul
deviasi. Masyarakat mikirnya pemenangnya sudah
ditentukan dari awal, itu rekayasa birokrat, dll. Tapi kalo ada
SAGAF yang ikut menilai, masyarakat percaya. Karena
SAGAF kan NGO independent, bukan dari pemerintahan.”
(Bapak Herawan Eka Kusuma dalam wawancara tanggal 2
April 2015).
“Pemkab mempunyai kepentingan yang jelas untuk itu. Dan
kita butuh legalitas agar program tersebut bisa
diimplementasikan dengan baik. Kalo kita bekerja sendiri,
tiba-tiba datang ke desa-desa mengadakan penilaian, kita ini
siapa, kita tidak punya kepentingan untuk itu.” (Bapak
Habiburrahman dalam wawancara tanggal 3 April 2015)
f) Modal Finansial

17. “SGA itu sudah dianggarkan di APBD. Jadi sejak tahun awal
pertama akan diseleggarakan, memang sudah dianggarkan di
APBD biaya untuk penyelenggaraan SGA itu.” (Bapak Budi
Raharjo dalam wawancara tanggal 6 April 2015)
Pendanaan SGA sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten
Gresik. SGA telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam
APBD Kabupaten Gresik. Dalam penyelenggaraannya, SGA menelan biaya
kurang lebih 425 juta rupiah. Menurut Bapak Budi Raharjo dalam wawancara
tanggal 6 April 2015, dalam uraian besaran jumlah tersebut, terbagi menjadi
tiga kategori besar. Adalah belanja pegawai, belanja jasa, dan malam gelar.
Dengan judul kompetisi pelayanan publik, anggaran mencapai 175 juta rupiah
dengan 50 juta rupiah untuk belanja jasa dan 125 juta rupiah untuk belanja
pegawai.
Belanja jasa adalah pembiayaan akan keterlibatan SAGAF dalam tim
pelaksana atau anggota surveyor. Sedangkan belanja jasa adalah
pembelanjaan untuk semua kebutuhan tim pelaksana dari pemkab dalam
melakukan kegiatan. Malam gelar menelan biaya sebesar 250 juta rupiah.
Malam gelar adalah pembiayaan malam penganugerahan untuk para
pemenang SGA, termasuk di dalamnya kebutuhan acara pengaugerahan dan
hadiah para pemenang. Hadiah berupa hewan ternak Sapi dan Kambing,
perangkat komputer (laptop), disertai dengan trofi dan piagam penghargaan.
Semua total biaya mencapai 425 juta rupiah.
2) Model Ikatan
a) Pembentukan network

18. Modal yang dimiliki masing-masing aktor dapat memenuhi kebutuhan
network, sehingga network dapat dibentuk. Keterlibatan SAGAF dalam
program SGA pada akhirnya disepakati dengan prosedural mekanisme
Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung (PL). Hal tersebut
merupakan prosedural Pengadaan Barang dan Jasa pemerintahan yang
melibatkan pihak luar. Bahwa tidak semudah itu melibatkan pihak diluar
pemerintahan dalam program kerja pemerintah. Penunjukkan langsung adalah
untuk pekerjaan dengan nilai dibawah 50 juta rupiah. Lebih dari itu maka
harus melalui proses dan mekanisme lelang. Karena hal tersebut tidak
mungkin untuk dilakukan, maka terlibatnya SAGAF dalam program SGA
adalah melalui kontrak penunjukan langsung. SAGAF menunjuk sebuah
badan hukum untuk menjadi naungan dalam melakukan mekanisme
pengadaan barang dan jasa untuk kemudian dapat melakukan pekerjaannya
sebagai bagian dari pelaksana program SGA.
“Ini kan sifatnya hire. Kita tidak bisa lebih dari 50 juta.
Karena mekanismenya PL. kalau melalui lelang tidak bisa
serta merta menunjuk langsung SAGAF. Mekanisme dan
prosedurnya beda lagi.” (Bapak Herawan Eka Kusuma dalam
wawancara tanggal 2 April 2015)
Dalam satu bendel kontrak kerja PL tersebut, terdapat didalamnya
Rancangan Pengadaan Penawaran (RPP), Daftar Rincian Penawaran (DRP),
Surat Perintah Kerja (SPK), dan KAK (Kerangka Acuan Kerja), Standar
Ketentuan dan Syarat Umum Penerimaan Hasil Pekerjaan.

19. b) Struktur Level Makro Pendistribusian Wewenang
Kontrak perjanjian mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Didalamnya terdapat ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik yang
diwakili oleh Kepala Bagian Ortala merupakan Pejabat Pembuat Komitmen
dan memiliki kewenangan diatas SAGAF sebagai penyedia jasa. Hal tersebut
member gambaran mengenai pendistribusian wewenang dalam struktur level
makro network.
Sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, sebelum
melakukan PL, pihak Pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal ini Bagian
Ortala, adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bagian Ortala
menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang berisikan harga
perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis, Rancangan kontrak. Dalam
menetapkan RPP, pihak Ortala mempertimbangkan masukan-masukan
termasuk perbincangan tidak terstruktur agar dapat membentuk RPP yang
sesuai untuk kedua belah pihak. Kemudian rancangan tersebut dietujui oleh
otoritas yang lebih tinggi dan ditawarkan kepada SAGAF. Mengundang
SAGAF untuk menyampaikan penawarannya mengenai pekerjaan yang akan
ditawarkan dengan nilai besaran yang sudah diperkirakan. Terjadi
penyesuaian harga dan negosiasi untuk memperoleh kesepakatan.
DRP membawa penawaran harga dan spesifikasi pekerjaan yang harus
dilakukan. Setelah penawaran disetujui oleh kedua belah pihak, maka

20. diterbitkan SPK yang menjadi tanda kesepakatan antara kedua belah pihak
untuk bekerjasama. Syarat dan ketentuan terlampir, beserta KAK yang
menjadi acuan SAGAF dalam melaksanakan pekerjaannya. Serta terdapat
pula Standar Ketentuan dan Syarat Umum Penerimaan Hasil Pekerjaan
sebagai ketentuan akhir penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan.
DRP menjelaskan tentang spesifikasi pekerjaan disertai nilai rupiah
yang ditawarkan. Dalam DRP, dijelaskan bahwa spesifikasi pekerjaan yang
akan dilakukan SAGF adalah jasa konsultasi penilaian kegiatan kompetisi
peningkatan kualitas pelayanan publik untuk 16 desa dan 6 kelurahan dengan
nilai pekerjaan sebesar 47.750.000 (sumber: DRP dokumen LP Ortala pada
SAGAF tahun 2014). SPK menjelaskan tentang perintah kerja beikut syarat
ketentuan umum dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dituangkan dalam 25
poin penting yang dapat menjadi ketentuan-ketentuan umum dalam
melakukan pekerjaannya. 25 poin tersebut adalah (sumber : SPK dokumen LP
Ortala pada SAGAF tahun 2014) :
1) Lingkup pekerjaan
2) Hukum yang berlaku
3) Penyedia jasa mandiri
4) Harga SPK
5) Hak kepemilikan

21. 6) Cacat mutu
7) Perpajakan
8) Pengalihan dan/atau subkontrak
9) Jadwal
10) Asuransi
11) Penanggungan resiko
12) Pengawasan dan pemeriksaan
13) Pengujian
14) Laporan hasil pekerjaan
15) Waktu penyelesaian pekerjaan
16) Serah terima pekerjaan
17) Jaminan pemeliharaan
18) Perubahan SPK
19) Peristiwa kompensasi
20) Perpanjangan waktu
21) Penghentian dan pemutusan SPK
22) Pembayaran

22. 23) Denda
24) Penyelesaian perselisihan
25) Larangan pemberian komisi
KAK menjelaskan mengenai acuan kerja yang akan menjadi pedoman
SAGAF dalam melaksanakan kerja. Dalam KAK dijelaskan keseluruhan
acuan kerja mulai dari tahapan pra kegiatan hingga pasca kegiatan melakukan
survey. Seluruh kewajiban kerja yang harus dipenuhi SAGAF tertuang dalam
KAK. Diatur juga bagaimana syarat anggota SAGAF yang dapat tergabung
dalam penyelenggaraan SGA. Adapun rincian bagia dari KAK tersebut
(Sumber : KAK dokumen LP Ortala pada SAGAF tahun 2014) :
1) Latar belakang
2) Maksud dan tujuan
3) Sasaran
4) Nama dan organisasi PPK
5) Sumber pendanaan
6) Lingkup, lokasi, kegiatan, data dan fasilitas penunjang serta alih
pengetahuan
7) Metodelogi (tahapan kegiatan survey dan indikator penilaian)
8) Jangka waktu pelaksanaan

23. 9) Tenaga ahli
10) Pembayaran
11) Laporan
c) Kedudukan Fungsi Network yang telah Dibentuk
Kerjasama yang dilakukan melalui kontrak perjanjian dalam
penyelenggaraan SGA memiliki fungsi tertentu terhadap sasaran program
yakni pemerintah tingkat desa yang berada dibawah naungan Kabupaten
Gresik. Melalui PL tersebut, disepakati bahwa SAGAF akan melakukan
pekerjaan jasa konsultasi survey penilaian kegiatan kompetisi peningkatan
kualitas pelayanan publik. Kompetisi tersebut bertujuan untuk mendorong
Pemerintah Desa untuk melakukan pergerakan meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Jasa konsultasi survey yang dimaksud adalah melaksanakan
survey penilaian kepada masyarakat mengenai kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Desa setempat. Keterlibatan
SAGAF juga membantu melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik tingkat desa dengan temuan-temuan lapangan yang
ditemukan. Hal tersebut menjadi pertimbangan perbaikan untuk waktu
kedepannya.

24. “Dari Penilaian itu, kita melakukan pembinaan secara
langusng di lapangan bagaimana yang seharusnya. Jadi apa
yang kurang itu kita kaish tau dan suruh memperbaiki.
Sehingga sifatnya seperti pembinaan secara langsung begitu.”
(Bapak Siri Rahayu dalam wawancara tanggal 14 April 2015)
Menurut keterangan Bapak Siri Rahayu dalam wawancara tanggal 14
April 2015 bahwa kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan
SAGAF dalam penyelenggaraan SGA secara tidak langsung mengarah pada
pembinaan. Pembinaan dilakukan mengenai bagaimana pelayanan publik
yang seharusnya menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Pembinaan dapat berlangsung di lapangan saat dilakukannya penilaian
maupun dengan mengundang perwakilan Pemerintah Desa untuk mengikuti
pelatihan pembinaan.
d) Tren Formasi yang Dibentuk
Dalam kontrak perjanjian disepakati bahwa SAGAF akan
melaksanakan sejumlah pekerjaan sesuai nilai kontrak. Pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan KAK yang telah disepakati dan berlandaskan syarat dan
ketentuan umum pada SPK. Pekerjaan yang dilakukan akan
dipertanggungjawabkan hasilnya kepada Bagian Ortala selaku PPK.
Dalam melakukan pekerjaannya, SAGAF memiliki kebebasan tanpa adanya
intervensi dari pihak Pemerintah Kabupaten Gresik.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi.
Jakarta: Rineka Cipta

25. Bungin, Burhan. 2009. Peenlitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu
social lainnya. Jakarta: Kencana
Chalik, Abdul dan SAGAF. 2015. Pelayanan Publik Tingkat Desa. Perubahan dan Pengalaman
Desa-desa di Kabupaten Gresik. Gresik: SAGAF dan Bagian Ortala Setda Kabupaten
Gresik
Frederickson, H. George. 1997. The Spirit of Public Administration. California:Jossey-Bass
Goldsmith, Stephen and Eggers, William D. 2004. Governing by Network. Washington DC:
Brookings Institusion Press
Gustia, Anindia. 2014. Pola Relasi Kuasa antara Negara, NGO, dan Masyarakat dalam Pos
Pemberdayaan Keluarga (posdaya) untuk Mengatasi Kemiskinan. Skripsi tidak diterbitkan.
Yogyakarta: Universistas Gajah Mada.
Koliba, Christopher; Jack W. Meek; Asim Zia. 2011. Governnace Networks in Public
Administration and Public Policy. Boca Raton (USA): CRC press
Miles, Jefrey A. 2012. Management and Organizational Theory. New York: John Wiley & Sons
Nike Qisthiarini, Nike. 2012. NGO dan Suatainable Development: Peran Wetlands International
– Indonesia Programme dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mengembangkan
Mata Pencaharian di Aceh – Nias tahun 2005-2009 (Proyek Green Coast). Skripsi tidak
diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia
Osborne, Stephen P. (ED) 2010. The New Public Governance ?. New York: Routledge
Pollit, Christopher and Bonckaert, Geert. 2011. Public Management Reform. New York: Oxford
University Press
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Thoha, 2012. Birokrasi Politik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Sumber referensi dari Jurnal :
Borgatti, Stephen P. and Halgin, Daniel S. 2011. “On Network Theory”. Organization Science
Article in Advance, pp. 1-14 ISSN 1047-7039 EISSN 1526-5455
Donaldson, Thomas dan Lee E. Preston. 1995. “The Stakeholder Theory of The Corporation:
Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, Vol.20, No.
1, pp. 65-91
Katz, Nancy. 2004. “Network Theory and Small Groups”. Small Group Research, Vol. 35 No. 3,
june 2004 p. 307-332 oleh Sage Publication

26. Keast, Robyn and Mandell, Myrna and Brown, Kerry and Woolcock, Geoffery. 2004 “Network
Structures: Working Differently And Changing Expectations”. Public Administration
Review 64(3):pp. 363-371.
Klijn, EH. 1999. “Policy Networks; An Overview” dalam Kickert and Koppenjan (ed) Managing
Complex Network; Strategies for Public Sector: A theoretical study of Managemnt
strategies in policy network. Public Administration volume 73, Issue 3, pages 437-454,
September 1995
Lay, Cornelis dan Maudi, Wawan. 2005. “Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan”. Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 9, Nomor 2, November 2005 (225-240)
Martinez, Laia. 2011. “Governance Networks as Collaborative platforms for Innovation in the
Public Sector. Network Governnace: Theories, Methods, and practice. RUC October 2011
p. 1-13
Rahardja, Sam’un Jaja. 2009. “Paradigma Governance dalam Penerapan Manajemen kebijakan
Sektor Publik pada Pengelolahan Sungai”. Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi
dan Organisasi Volume 16, Nomor 2, Mei-Agustus 2009. Hal 82-86
Resi, Andrianus. 2009. “Interaksi Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
dalam Pembangunan pada pemberdayaan masyarakat pesisir di Muncar Banyuwangi”.
Jurnal Wacana Vol. 10 No. 1 Januari 2009
Media Online :
http://gresikkab.go.id/
http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/26/14454041/kartika.soekarno.luncurkan.taman.po
syandu
http://www.sagafgresik.com/
http://www.kartikasoekarnofoundation.org
Lain-Lain :
Assesment dan Survey Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Gresik Tahun 2014
Dokumen Kontrak Perjanjian Jasa Konsultasi Survey Pelayanan Publik tahun 2014
Keputusan Bupati Gresik nomor 065 tahun 2011 tentang pembentukan tim fasilitasi The Sunan
Giri Awards
Laporan Akhir Kegiatan Kompetisi Pelayanan Publik oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik tahun 2014

27. Sagafnews, vol 1 september 2014.