Materi disampaikan oleh Dr. R. Dofi Chrysoekamto pada kuliah Magister Manajemen Pendidikan STIE Indonesia Malang.

1. R DOFI CHRYSOEKAMTO
IKATAN ALUMNI PPS UNAIR 2000

2.  Penyelenggaraan pemerintahan
diseyogyakan mengacu pada prinsip
manajemen publik.
 Manajemen publik: aktivitas dan proses
mengelola yang berlangsung dlm ruang
publik.
 Penyelenggara pemerintahan: eksekutif,
legislatif, yudikatif.

3.  Kerap dihimpit-artikan, tapi ada pula
yang membedakan secara spesifik.
 Eksekutif: punya konotasi political
executive, yaitu pejabat politik.
 Birokrasi: punya konotasi sebagai
pejabat karir.

4.  1. Tertib Sosial.
 2. Pelayanan Publik.
 3. Kebebasan Relatif.
 4. Kesejahteraan Ekonomi.
 5. Keadilan.

5.  Dlm kaitan dengan kinerja
eksekutif/birokrasi: adalah sebagai
instrumen yang diharapkan mampu
mengoptimalkan penggapaian fungsi-
fungsi normatif eksekutif.

6.  Prinsip-prinsip manajemen publik muncul
dan berkembang dlm konteks lingkungan
yang melingkupinya.
 Secara kategorik, konteks lingkungan
itu : “nasional” dan “global”.

7.  Amanah hasil 4 kali amandemen UUD
1945.
 Perubahan UU 22/1999 dan UU 25/1999
menjadi UU 32/2004 dan UU 33/2004.
 Dsb.

8.  Sebagai bagian dari arus reformasi
global, dlm kerangka manajemen publik
berkembang penyeyogyaan prinsip “new
public management” (manajemen publik
baru).
 Tiga pilar utama manajemen publik baru:
Manajerialisme, Devolusi, dan Orientasi
Pasar.

9.  Meliputi 4 komponen:
 1. Efisiensi.
 2. Prosedural.
 3. Tanggungjawab.
 4. Agen Moral.

10.  Proses distribusi atau pengalihan sebagian
kewenangan pemerintah pusat kepada daerah
untuk dikelola secara otonom (Otoda).
 Dlm perspektif sequential theory, devolusi sama
dengan pelimpahan kewenangan politik.
Selain kewenangan politik, ada jua
kewenangan administrasi dan kewenangan
fiskal.

11.  Pengasosiasian prinsip pasar ke dalam
manajemen publik.
 Beberapa contoh: kebijakan kepastian hukum,
good governance, pemberdayaan
masyarakat/perempuan.

12.  Dlm kerangka manajemen Publik Baru,
sektor publik dan pelayanan publik
dimana pun di dunia ini, distandarkan
secara global.
 Prinsip standarisasi pelayanan publik
secara global: kecepatan dan kualitas.
 Orientasi pelayanan publik: kepuasan
subyek sebagai pelanggan.

13.  Manajemen Publik Baru memposisikan
publik sbg “pelanggan”. Implikasi: yang
mampu bayar lebih akan cepat terlayani,
yang tak mampu bayar terlayani lambat
atau tak terlayani.
 Sebagai alternatif: New Public Services
(Pelayanan Publik Baru).
 Dlm Pelayanan Publik Baru, publik
diposisikan sebagai WN.