1. Diskusi fokus grup membahas model pembangunan daya saing daerah yang inklusif melalui penguatan landasan berpikir, rekonstruksi model, dan pengembangan model partisipatif sesuai konteks Indonesia. 2. Tujuan penelitian adalah menemukan indikator baru yang relevan, meningkatkan pengetahuan dan strategi, serta memperkuat tata kelola dan UMKM dalam pembangunan daerah. 3. Pembangunan ekonomi

1. 1
Focus group discussion
MEMBANGUN DAYA SAING
INKLUSIF DAERAH
Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI
Syahyuti – Bogor 22 Agustus 2016

2. 1. Membangun landasan berpikir terkait dengan model
pertumbuhan inklusif, daya saing dan governance.
2. Menyusun rekonstruksi model terhadap model
pembangunan inklusif, daya saing dan governance.
3. Menyusun model pembangunan daya saing inklusif yang
partisipatif yang sesuai dengan arah pembangunan dalam
konteks Indonesia
2
Tujuan penelitian:

3. 1. Mengapa kita membutuhkan INDIKATOR baru? Karena
tidak sesuai, atau ketiadaan data? Bagaimana dengan
kesepakatan indikator internasional?
2. Sesungguhnya yang kita butuhkan indikator baru atau
menemukan indikator-indikator yang khas daerah?
3. Antara riset dan aksi: kita sesungguhnya lebih
membutuhkan pengetahuan baru atau strategi baru?
4. Mengapa GOVERNANCE dan UMKM ?
3
Menciptakan ekonomi daerah yang
memiliki daya saing inklusif:

4. 4
Review ringkas teori

5. 5
Pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan:

6. Meaning:
Social Exclusion is the process through which individuals or
groups are excluded from facilities, benefits and opportunities
that the others(their “betters”) enjoy.
Cause:
The main cause of social exclusion is the racial, caste
discrimination that have existed from the pre-independent
India.
Consequence:
The major consequence of social exclusion is poverty.
Poverty is also a cause of social exclusion.
6
Social Exclusion (sociology):

7. 7
Social ecxlusion

8. 8

9. 9

10. 10

11. 11
Three Pillars of Sustainable Development

12. 12
Kondisi Indonesia:

13. 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
Services etc.
Manufacturing
Non-manuf. Industry
Agriculture
Sectoral shares of total
value added
% of value added

14. 14
Growth Strategies in Regional Economies
Country Plan Strategy Focus
Indonesia Medium Term Plan
2010-14
Focus on social infrastructure for creativity
development
Thailand 10th Plan 2007-11 Opportunities for learning, increase potential of
communities by linking them in networks
Malaysia New Economic
Model (launched in
2010)
Developing quality workforce, competitive
domestic economy and transparent markets
China 11th Five Year Plan
2006-10
Promotion of independent innovation, and enhance
social harmony
India 11th Five Year Plan
(2007-12)
Reinforces focus on basic services such as
education and urban development
Bangladesh Draft Plan 2011 Effective governance, promoting innovative people
for a digital Bangladesh, creating a caring society
and enhancing regional cooperation
Philippine Medium Term Plan
(2004-10)
National innovation system, market reforms,
technology entrepreneurship and support to R&D

15. 15
Productivity growth in agriculture has been uneven
Selected crop output per hectare
index, 2000 = 1
Source: FAOSTAT.
 Increase agricultural productivity by providing technical assistance and training.
 Improve farmers’ access to credit by accelerating land titling.
 Lower food prices by decreasing trade restrictions.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Maize
Cassava
Rubber
Rice
Palm oil
Sugar cane

16. 16
Labour market informality is too high
Labour market informality
% of non-agricultural employment
Source: ILO.
 Tackle labour market informality by:
o reducing labour market rigidities (redundancy rules etc.);
o improving incentives to join the tax-transfer system (social insurance
and benefits).
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
South Africa
China
Brazil
Thailand
Argentina
Mexico
Colombia
Vietnam
INDONESIA
Philippines
India

17. 17
Implementasi pembangunan inklusif
di INDONESIA

18. 18

19. 19

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23
Pertumbuhan inklusif daerah:
KEDAULATAN PANGAN untuk pertanian

24. Pasal 1 UU No 18 tahun 2012 tentang PANGAN:
Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa
yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan
yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber
daya lokal.
24

25.  Food Sovereignty = is the
right of people to determine
their own food systems.
 Food sovereignty = puts the
people who produce,
distribute and consume food
at the centre of decisions on
food systems and policies,
rather than the demands of
markets and corporations
that have come to dominate
the global food system.
 Food sovereignty = improve
the quality of life of peasants
and indigenous peoples
25
Konsep, Indikator, dan Variabel
KEDAULATAN PANGAN
The 6 pillars of food
sovereignty:
1. Focuses on food
for people
2. Values food
providers
3. Localises food
systems
4. Puts control locally
5. Builds knowledge
and skills
6. Works with nature

26.  Berbasis agribisnis kerakyatan: pengendalian import pangan,
penanggulangan kemiskinan pertanian, regenerasi petani,
reforma agraria, bank khusus untuk pertanian, UMKM dan
koperasi.
 Stop impor pangan beras, jagung dan daging sapi.
 Stop impor pangan kedelai, bawang merah dan cabe merah.
 Reforma agraria: (1) peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta ha
untuk 1 juta KK petani kecil dan buruh tani tiap tahun, (2) distribusi
9 juta ha tanah untuk petani dan buruh tani, dan (3) meningkatnya
akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian.
 Penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani: (1)
1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019, (2) peningkatan
kemampuan organisasi petani dan perempuan, (3) rehabilitasi
jaringan irigasi 3 juta ha, dan (4) dukungan regenerasi petani
muda Indonesia.
26
Pendekatan KEDAULATAN PANGAN dalam
Nawa Cita :

27. 27
Aspek dan deskripsi kedaulatan pangan
Kedaulatan terhadap Deskripsinya Sumber
Lahan usaha Petani berusaha di atas lahannya miliknya sendiri, sehingga
hasil produksi mencukupi untuk kesejahteraan
keluarganya.
Nawacita, definisi
internasional
Sumber daya air untuk
pertanian
Petani dan komunitas petani diberikan alokasi air irigasi
yang cukup untuk kebutuhan usahataninya secara teknis.
Nawacita
Benih dan bibit Petani dan komunitas petani menanam benih/bibit yang
mereka inginkan dan merupakan produksi mereka sendiri
dan tidak bergantung kepada pasar.
Nawacita, definisi
internasional
Pupuk dan obat-obatan Petani terjamin kebutuhan pupuk dan obat-obatan sesuai
dengan siklus usahanya.
Nawacita, SIPP
Sistem pertanian Petani diberikan keleluasaan untuk menentukan cara
bertani yang sesuai dengan teknis dan sosiokultur nya
UU Pangan pasal 1 dan
130, Peasant Charter,
definisi internasional
Hasil produksi Petani memiliki kuasa atas hasil produksinya sendiri, dan
baru akan tercapai optimal bila mereka bukan petani
penggarap dan juga tidak terikat hutang dengan
pedagang.
Nawacita, definisi
internasional
Pangan konsumsi dan
pilihan mengkonsumsi
Petani dapat mengkonsumsi pangan sesuai dengan
preferensi dan kebiasaan sosiokultur mereka sendiri.
UU Pangan pasal 3,
Nawacita, definisi
internasional

28. 28
Masukan untuk Metode Penelitian:

29. 29

30. 1. Ketersediaan data yang akurat (BPS)
2. Konsistensi data antar daerah dan tahun
3. Kelangkaan “data sosial”
30
Kondisi yang harus diantisipasi dalam
pemetaan:

31. 31

32. 32

33. 1. Mengandalkan PEMERINTAHAN DAERAH untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif? Kelembagaan
Pemda lemah, terperangkap kepentingan elit, tidak pro ekonomi
rakyat, dst.
2. UMKM : daya kewirausahaan dan kemampuan teknik
masyarakat Indonesia pada dasarnya rendah (Clifoord Gertz)
3. Untuk petani dan pertanian: akses lahan rendah, degradasi SD
lahan, konversi, teknologi, petani tua, prasarana dan sarana, dll.
4. Mengintegrasikan Program GLOBAL VILLAGE dengan
KEDAULATAN PANGAN ?
33
Kondisi yang harus diantisipasi dalam
impelementasi:

34. 34