Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krkp kebijakan dan program (yuti)

95 views

Published on

Kedaulatan pangan di Indonesia, masih pada tataran penyepakatan konsep, aturan dan kebijakan masih digarap

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Krkp kebijakan dan program (yuti)

  1. 1. Kebijakan dan Program Pertanian Pangan Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pangan Di Indonesia KRKP Bogor, 23 Agutsus 2016 Syahyuti – Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Pertanian 1
  2. 2. Kondisi pangan Indonesia: 2 Sumber: Renstra Kementan 2015-2019
  3. 3. 3 Sumber: Renstra Kementan 2015-2019
  4. 4. 4 Sumber: Renstra Kementan 2015-2019
  5. 5. 5
  6. 6. 6
  7. 7. Kebijakan, Program, dan Pemenuhan Hak Atas Pangan Masyarakat: KEDAULATAN PANGAN 7
  8. 8. • Berbasis agribisnis kerakyatan: pengendalian import pangan, penanggulangan kemiskinan pertanian, regenerasi petani, reforma agraria, bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi. • Stop impor pangan beras, jagung dan daging sapi. • Stop impor pangan kedelai, bawang merah dan cabe merah. • Reforma agraria: (1) peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta ha untuk 1 juta KK petani kecil dan buruh tani tiap tahun, (2) distribusi 9 juta ha tanah untuk petani dan buruh tani, dan (3) meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian. • Penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani: (1) 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019, (2) peningkatan kemampuan organisasi petani dan perempuan, (3) rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha, dan (4) dukungan regenerasi petani muda Indonesia. 8 KEDAULATAN PANGAN dalam Nawa Cita :
  9. 9. Renstra Kementan 2015-2019: 9
  10. 10. 10
  11. 11. Tujuan: 1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan; 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian; 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang amanah dan profesional Sasaran strategi: 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; 2. Peningkatan diversifikasi pangan; 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing untuk memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani; dan 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. 11
  12. 12. Strategi utama: 1. peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; 2. peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; 3. pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; 4. penguatan kelembagaan petani; 5. pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; 6. pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi; dan 7. penguatan jaringan pasar produk pertanian Strategi penunjang: 1. penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian; 2. peningkatan dukungan perkarantinaan; 3. peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; 4. pelayanan informasi publik; (g) pengelolaan regulasi; 5. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; 6. pengelolaan perencanaan; 7. penataan dan penguatan organisasi; dan 8. pengelolaan sistem pengawasan. 12
  13. 13. Rencana Kerja KEMENTAN 2016: • Memprioritaskan alokasi untuk 14 program aksi Nawacita • UPSUS Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Sapi, Bawang Merah dan Cabai, termasuk Kakao. • Pendekatan kawasan menuju hilirisasi dan pola integrasi. • Food Estate (500 ribu ha): – Kalimantan Barat 120.000 Ha – Kalimantan Tengah 180.000 Ha – Kalimantan Timur 10.000 Ha – Maluku (Kep. Aru) 190.000 Ha 13
  14. 14. • Perkebunan: bongkar ratoon, rawat ratoon, alsintan, bibit tebu, perluasan kebun tebu 500.000 ha, 10 PG baru, 15 investor, penyediaan sarana-prasarana, pemberdayaan petani, regulasi • Pengembangan kebun tebu di Sulawesi Tenggara • Rehabilitasi Pabrik gula • Integrasi Sawit – Ternak di Wilayah Perbatasan • Integrasi Sawit – Pangan – Ternak • Integrasi Hutan – Pangan – Ternak • Pendampingan penyuluh, mahasiswa, dan Babinsa • Penyediaan bahan baku bio-energi dan bio-industri • Perluasan Areal Lahan Kering • Desa Mandiri Benih • Kegiatan Bioindustri 14
  15. 15. 15
  16. 16. 16
  17. 17. 17
  18. 18. 18
  19. 19. 19
  20. 20. Peran baru BULOG: Perpres no 48 - 2016 ttg Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (25 Mei 2016) Pasal 2 ayat 3: -BULOG menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai Pasal 2 ayat 4: -Untuk jenis pangan pokok lain = BUMN lain atau BULOG 20
  21. 21. Pasal 3 ayat 1: BULOG melakukan: a. pengamanan harga pangan ditingkat produsen dan konsumen; b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah; c. penyediaan dan pendistribusian pangan; d. pelaksanaan impor pangan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. pengembangan industri berbasis pangan; dan f. pengembangan pergudangan pangan. Ayat 2: (2) Dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen (beras), Bulog melakukan: a. pengamanan harga beras ditingkat produsen dan konsumen; b. pengelolaan cadangan beras Pemerintah; c. penyediaan dan pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu; d. pelaksanaan impor beras e. pengembangan industri berbasis beras, f. pengembangan pergudangan beras. 21
  22. 22. Berkenaan dengan harga: Pasal 5 (1) BULOG melakukan stabilisasi harga Pangan pada tingkat produsen dan konsumen. (2) Pembelian Pangan dengan Harga Acuan atau HPP di gudang BULOG = jika rata-rata Harga Pasar setempat di bawah Harga Acuan atau HPP. (3) Jika rata-rata Harga Pasar setempat di atas Harga Acuan atau HPP = BULOG diberikan fleksibilitas harga pembelian pangan. (5) operasi pasar oleh BULOG = harga paling tinggi sama dengan HET. 22
  23. 23. Impor pangan: Pasal 7 (1) Pengadaan Pangan diutamakan melalui pengadaan Pangan dari dalam negeri. (2) Jika tidak mencukupi untuk pemenuhan stok, menjaga stabilitas harga dalam negeri, dan/atau memenuhi kebutuhan penugasan Pemerintah lainnya; dapat dilakukan pengadaan Pangan dari stok operasional Perum BULOG maupun dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri. (3) Jumlah dan waktu pelaksanaan impor ditetapkan oleh Menteri berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi. (4) pelaksanaan pengadaan Pangan dan tata niaga Pangan impor diatur dengan Peraturan Menteri. 23
  24. 24. Pemenuhan hak atas pangan masyarakat: “Kebijakan untuk Memenuhi Hak Atas Pangan” (http://presidenri.go.id/.....) 15 April 2016: Hak atas pangan = (1) hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas; dan (2) menjamin rakyat mendapat pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif sesuai tradisi masyarakat. Presiden: “Sekali lagi saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi, membuat rakyat cukup pangan”. 24 Tujuan kebijakan pangan: • menurunkan kemiskinan • membuat petani lebih sejahtera • membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya • membuat APBN semakin efektif menjangkau rakyat. Prinsip-prinsip dasar: • availability • accessability • acceptability. • quality
  25. 25. KEDAULATAN PANGAN untuk menjamin akses pangan dan Keluarga Petani yang Bermartabat 25
  26. 26. • Food Sovereignty = is the right of people to determine their own food systems. • Food sovereignty = puts the people who produce, distribute and consume food at the centre of decisions on food systems and policies, rather than the demands of markets and corporations that have come to dominate the global food system. • Food sovereignty = improve the quality of life of peasants and indigenous peoples 26 Konsep, Indikator, dan Variabel KEDAULATAN PANGAN The 6 pillars of food sovereignty: 1. Focuses on food for people 2. Values food providers 3. Localises food systems 4. Puts control locally 5. Builds knowledge and skills 6. Works with nature
  27. 27. 27 Ketahanan pangan Kedaulatan pangan Definisi World Food Summit tahun 1996: “Food security, at the individual, household, national, regional and global level (is achieved) when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”. “Food sovereignty is the right of each nation to maintain and develop its own capacity to produce its basic foods respecting cultural and productive diversity. We have the right to produce our own food in our own territory. Food sovereignty is a precondition to genuine food security.” (Via Campesina, 2006). UU No. 18 – 2012: “Ketahanan Pangan” adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. “Kedaulatan pangan” adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal (UU No 18 tahun 2012). Dicetuskan tahun 1974 dalam acara FAO World Food Summit Dirumuskan tahun 1996 oleh LSM internasional La Via Campesina Model produksi pertanian: produksi atau bertipe industrial Menerapkan paradigma agro-ekologis, dengan nilai-nilai humanis dan ekologis. Model perdagangan pertanian adalah liberalisasi Bersifat proteksionis. Organisasi yang memimpin: WTO La Via Campesina Instrumen: AoA, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), dan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Agreement International Planning Committee (IPC)
  28. 28. 28 Ketahanan pangan Kedaulatan pangan Pendekatan terhadap sumberdaya genetis tanaman, serta mendukung hak penguasaan individual Anti hak paten, penguasaan sumber daya pertanian (gen, varietas, dan lain-lain) secara komunal Wacana tentang lingkungan menggunakan paradigma rasionalis ekonomis Menggunakan paradigma rasionalisme hijau (green rationalism) Ide dasarnya: strategi untuk mengatasi kelaparan, lalu menyediakan pangan yang cukup dan sehat untuk semua orang, baik untuk petani dan bukan petani Ide dasarnya: mengangkat kesejahteraan petani kecil yang terpinggirkan oleh perdagangan dunia. Merupakan konsep teknis. Pangan semata-mata komoditas yang dapat diperdagangkan secara lokal dan bahkan internasional. Sering dipandang sebagai konsep politik (oleh pihak yang kontra). Menggunakna Teknologi yang berprinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketahanan pangan merupakan konsep yang bias ke kepentingan negara-negara maju dan perusahaan multinasional. Lebih menghargai budaya lokal. Menanam varietas sendiri, dengan cara sendiri, dan memasak dengan selera sendiri. Menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Dampaknya, bila pada 1960-an negara-negara berkembang merupakan eksportir pangan, mulai awal 1990-an banyak yang berubah jadi importir neto. Belum banyak dampak, karena belum diterima secara legal dalam kebijakan pemerintahan Corak pertanian adalah pertanian industrial agribisnis Pertanian yang berbasis keluarga. Tanam sendiri, dan makan sendiri. Alat pembangunan bagi kalangan developmentalis Alat bagi pembangunan yang berkeadilan sosial Menerima konsep perdagangan bebas. Pangan adalah komoditas pasar sepenuhnya. Perdagangan pangan hanya setelah kebutuhan keluarga dan negera terpenuhi. Hak atas pangan diberikan oleh negara ke rakyat (UU 18 tahun 2012) Hak atas pangan adalah hak konstitusional rakyat. Pemerintah tinggal menegakkan hak pangan rakyat tersebut. Kuncinya: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya. Empat pilar: hak terhadap pangan, akses terhadap sumber-sumber daya produktif, pengarusutamaan produksi yang ramah lingkungan, perdagangan dan pasar lokal (IPC, 2006).
  29. 29. Empat makna kedaulatan pangan: 29 Variasi makna Deskripsi Sumber dokumen 1. Kedaulatan pangan sejalan dengan ketahanan pangan Makna berdaulat adalah ketika kebijakan pangan kita tidak dikendalikan oleh negara lain dalam konteks politik dan pasar Rencana Kerja Kementan, RJPMN, dan pada SIPP 2. Ketahanan pangan merupakan landasan untuk mencapai kedaulatan pangan. kedaulatan pangan sejati adalah saat sudah tercapai di level komunitas. SIPP (Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015- 20145) 3. Sejalan dengan di dunia internasional Mengutamakan petani, keluarga petani dan pertanian ramah lingkungan Dalam dokumen Nawacita 4. Kedaulatan pangan adalah basis untuk mencapai ketahanan pangan Petani dan keluarga petani yang bermartabat dansejahtera adalah modal dasar pembangunan pertanian Beberapa literarur luar, dan PSEKP (2015) (http://pse.litbang.pertanian.go.i d/ind/pdffiles/FAE33-2b.pdf)
  30. 30. 30 Aspek dan deskripsi kedaulatan pangan (PSEKP, 2015): Kedaulatan terhadap Deskripsinya Sumber 1. Lahan usaha Petani berusaha di atas lahannya miliknya sendiri, sehingga hasil produksi mencukupi untuk kesejahteraan keluarganya. Nawacita, definisi internasional 2. Sumber daya air untuk pertanian Petani dan komunitas petani diberikan alokasi air irigasi yang cukup untuk kebutuhan usahataninya secara teknis. Nawacita 3. Benih dan bibit Petani dan komunitas petani menanam benih/bibit yang mereka inginkan dan merupakan produksi mereka sendiri dan tidak bergantung kepada pasar. Nawacita, definisi internasional 4. Pupuk dan obat-obatan Petani terjamin kebutuhan pupuk dan obat-obatan sesuai dengan siklus usahanya. Nawacita, SIPP 5. Sistem pertanian Petani diberikan keleluasaan untuk menentukan cara bertani yang sesuai dengan teknis dan sosiokultur nya UU Pangan pasal 1 dan 130, Peasant Charter, definisi internasional 6. Hasil produksi Petani memiliki kuasa atas hasil produksinya sendiri, dan baru akan tercapai optimal bila mereka bukan petani penggarap dan juga tidak terikat hutang dengan pedagang. Nawacita, definisi internasional 7. Pangan konsumsi dan pilihan mengkonsumsi Petani dapat mengkonsumsi pangan sesuai dengan preferensi dan kebiasaan sosiokultur mereka sendiri. UU Pangan pasal 3, Nawacita, definisi internasional
  31. 31. Rataan Pencapaian Kedaulatan Pangan di Tiga Lokasi Penelitian, 2015 (%) Indikator Nilai yg diperoleh Kab Tapin (Kalsel) Kab Sampang (Jatim) Kab Cianjur (Jabar) 1. Rata-rata proporsi lahan milik sendiri terhadap total lahan yang dikuasai 79.30 87.34 53.73 2. Rata-rata tingkat ketersediaan air sepanjang tahun 50.00 22.20 66.20 3. Rata-rata persepsi petani terhadap kesesuaian benih yang digunakan dengan kebutuhan 93.33 86.67 95.65 4. Rata-rata persepsi petani terhadap kesesuaian pupuk yang digunakan dengan kebutuhan dalam hal jumlah. jenis dan kualitas 46.67 46.67 50.00 5. Rata-rata persepsi petani terhadap kesesuaian pestisida yang digunakan 76.67 40,00 73.91 6. Rata-rata kesesuaian teknologi yang diterapkan saat ini 65.56 72.22 79.17 7. Rata-rata penguasaan petani pada hasil produksi 82.33 90.27 68.57 8. Rata-rata kesesuaian pangan yang dikonsumsi dengan kebutuhan 83.33 82.03 87.50 Rata-rata 72,15 69,63 71,84 Sumber: penelitian PSEKP (2015) 31
  32. 32. Rataan Pencapaian Kedaulatan Pangan di Tiga Lokasi Penelitian, 2015 (%) 0 20 40 60 80 100 120 Lahan Air Benih Pupuk Pestisida Teknologi Hasil prod Konsumsi Total Tapin Sampang Cianjur 32
  33. 33. Swasembada pangan vs kesejahteraan petani: Mencapai swasembada Mencapai kesejahteraan petani Unit perhatian nasional Rumah tangga petani Pencapaian Swasembada bisa dicapai tanpa kesejahteraan petani, asalkan total pertanaman nasional cukup Sejahtera bisa dicapai tanpa swasembada, bila lahan per rumah tangga cukup (mis 2 ha/RT) Yang dibutuhkan Perluasan lahan (terutama kedelai), lahan yang cukup secara nasional, ketersediaan teknologi, dan dukungan untuk adopsi teknologi. Lahan yang cukup per RT, pola bagi hasil, bantuan untuk menekan biaya usahatani, harga jual yang menarik Bentuk dukungan Teknologi tinggi (benih unggul, pupuk cukup, dst) Lahan yang cukup per RT, dan teknologi Pendekatan yg bisa diaplikasikan Farmer field school (FFS) Farmer Bussiness School (FBS) 33
  34. 34. Kuadran II - Reforma agraria tanpa pembangunan pertanian (= landreform tanpa aspek non landreform) - Lahan cukup per petani, secara nasional kurang - Bagi hasil menguntungkan penyakap Kuadran IV - Pembangunan pertanian dengan landreform (lahan minimal 2 ha/RT petani) - Dukungan input cukup. Prasarana baik, dan harga menarik - Bagi hasil menguntungkan penyakap Kuadran I - Pembangunan pertanian lemah, tanpa landrefrom - Ketersediaan input dan prasarana lemah - Harga kurang menarik - Bagi hasil merugikan penyakap Kuadran III - Pembangunan pertanian tanpa landreform - Lahan sec nasional cukup, namun hanya 0,2 ha/RT - Dukungan input, prasarana, dan insentif harga - Bagi hasil merugikan penyakap Petani sejahtera Petani sengsara Tidak swasembada swasembada 34
  35. 35. Siapa peduli de-LANDREFORM-isasi ? 35
  36. 36. Gejala “Delandreformisasi”: • Program landreform sejak 1960-an dibicarakan, namun tidak pernah efektif • Pada waktu yang bersamaan, berlangsung proses sebaliknya, berupa ”delandreformisasi” • Delandreformisasi = suatu kondisi yang bergerak ke arah yang berlawanan dari upaya- upaya landreformisasi, berlawanan dengan tujuan ideal reforma agraria. 36
  37. 37. Landreform Delandreformisasi Proses panataan penguasaan dan pendistribusian lahan kepada petani sehingga setiap petani memperoleh lahan yang cukup untuk diusahakan dan mampu mensejahterakan keluarganya. Gejala yang berlawanan dengan ide landreform. Lahan petani yang semula cukup menjadi terus berkurang karena dijual, karena dibagi-bagi, atau karena dialihfungsikan. Landreform memimpikan petani memiliki akses pada lahan yang mudah, menguasai lahan yang cukup untuk keluarganya untuk mencapai kesejahteraan, dan penataan ruang sedemikian sehingga kegiatan pertanian mendapat dukungan secara skala ekonomi, infrastruktur, dan kewilyahan. Petani semakin terpisah dari lahan. Hanya menguasai lahan yang semakin sempit, sehingga tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Bentuknya adalah pendaftaran tanah, ganti rugi lahan, pendistibusian, pendaftaran calon penerima tanah, dan lain-lain. Beberapa bentuk utama delandreformisasi adalah penjualan lahan oleh petani, fragmentasi lahan sehingga menjadi tidak ekonomis, dan konversi lahan yang sulit dikendalikan. Terbatas hanya pada ide, yang malangnya makin lama makin pudar. Adalah fakta riel. Terjadi setiap hari, makin hari makin cepat, makin luas, makin menguat. Diwacanakan, dibuka secara luas, dan bahkan dijadikan ”jualan politik” para kontestan calon legislatif dan eksekutif. Tersembunyi, tidak diperhatikan, tidak disadari oleh siapapun. Saya berani katakan, Saya adalah orang pertama yang menulis hal ini, dan pertama yang menggunakan konsep ”delandreformisasi”. 37
  38. 38. Landreform Delandreformisasi Redistribusi lahan hanya berlangsung era 1960-an, lalu transmigrasi, dan peningkatan hak penguasaan (sertifikasi) sec terbatas Terjadi sepanjang hari, pada lahan sawah dan kering, di Jawa dan diluar Jawa. Faktor penyebab terjadinya adalah tekanan penduduk, demand tinggi terhadap lahan, dan karena sertifikasi lahan. Skalanya besar, menarik perhatian, dan diberitakan media massa. Skalanya kecil-kecil, terjadi di setiap wilayah desa dan kota. Tidak ada yang merasa sedih, dan tidak dianggap sebagai sebuah ketidakadilan karena dijalankan secara sukarela oleh petani, dan legal pula. Diskenariokan dan direncanakan oleh pemerintah dan kalangan cerdik pandai, meski ga kesampaian. Sesungguhnya juga tidak diharapkan bahkan oleh petani sekalipun, namun tetap terjadi karena tekanan hidup dan bujukan hidup konsumtif. Dampak tidak berjalannya landreform = akses petani padal lahan sulit, penguasaan lahan makin sempit, pemerintah terpaksa terus memberi bantuan dan subsidi karena usahatani per keluarga sempit dan tidak ekonomis, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dampak delandreformisasi = terkendalanya pengembangan agribisnis karena skala usaha semakin tidak efisien, tenaga kerja usia muda kurang tertarik di pertanian, pelepasan tanah menyebabkan kemiskinan dan sulit akses ke perbankan, petani terpaksa harus melakukan diversifikasi bidang usaha yang serba tanggung, serta perubahan sosiokultural yakni rusaknya relasi dan keutuhan dalam keluarga. 38
  39. 39. 39 syahyuti@gmail.com

×