Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer, dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan presiden. Perubahan ini mengubah sifat pemerintahan Indonesia.

1. Perubahan Konstitusi (UUD 1945)

2. Pengertian Konstitusi
• Istilah konstitusi berasal dari kata “constituer” (bahasa Perancis)
yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang
dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan suatu negara
• Ni’matul Huda: Himpunan peraturan-peraturan pokok mengenai
penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat yang
berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara, dan
pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan
yudikatif, hak-hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah dibidang-
bidang sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya serta cita-cita
dan ideologi negara

3. Konstitusi dan UUD
1. Konstitusi sama dengan undang-undang
dasar
2. Konstitusi berbeda dengan undang-undang
dasar

4. Sifat Konstitusi
Luwes (Flexible) atau Kaku (Rigid)
a. Apakah naskah konstitusi itu dimungkinkan
dilakukan perubahan dan apakah cara
perubahannya cukup mudah atau sulit
b. Apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak
mudah mengikuti perkembangan kebutuhan
zaman

5. 1. Cara Perubahan
• Luwes: Cara perubahannya melalui lembaga pembentuk UU
biasa (the ordinary legislative process)
• Rigid:
1. Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-
pembatasan tertentu
2. Oleh rakyat melalu referendum
3. Oleh sejumlah negara bagian (khusus untuk negara
serikat)
4. Kebiasaan ketatanegaraa/ lembaga negara yang khusus
dibentuk hanya untuk keperluan perubahan

6. 2.Mudah Tidaknya Mengikuti Zaman
• Dikatakan mudah mengikuti perkembangan zaman
jika konstitusi itu hanya berisi hal-hal pokok
• Dikatakan tidak mudah mengikuti perkembangan
zaman jika konstitusi itu selain berisi hal-hal pokok,
juga berisi hal-hal penting.

7. Mengapa Konstitusi Perlu Dirubah?
Konstitusi perlu dirubah karena tidak sempurna yang
disebabkan dua hal:
1. Konstitusi adalah hasil karya yang bersifat
kompromi
2. Kemampuan para penyusunnya sangat terbatas

8. Cara Perubahan Konstitusi
a. Jellinek, perubahan Konstitusi ada dua
1. Verfassungsanderung yaitu perubahan UUD yang
dilakukan dengan sengaja sesuai dengan apa yang
ditentukan dalam UUD yang bersangkutan
2. Verfassungswandlung yaitu perubahan UUD
dengan cara yang tidak disebutkan dalam UUD
tersebut, tetapi melalui cara istimewa seperti revolusi,
convention, dll.

9. b. K.C. Wheare, ada 3 cara mengubah konstitusi:
1. Formal amendment atau perubahan resmi
2. Constitutional Convention (Konvensi-
Ketatanegaraan)
3. Judicial interpretation (penafsiran pengadilan)

10. 1.Perubahan Resmi
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari
seluruh anggota MPR

11. 2. Konvensi Ketatanegaraan
• Konvensi Ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh
dalam praktik penyelenggaraan negara untuk
melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan
(mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-
undangan
• Adanya konvensi ketatanegaraan akan menjadikan
kaidah hukum terutama undang undang dasar (UUD)
dapat berjalan sesuai dengan perkembangan masa.

12. 3.Penafsiran Pengadilan
 Perubahan konstitusi oleh lembaga peradilan melalui
penafsiran hakim terhadap ketentuan dalam
konstitusi.
 Perubahan melalui penafsiran hakim ini tidak
merubahan bunyi norma konstitusi tetapi makna yang
terkandung di dalam norma konstitusi tersebut

13. Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945
• Pasal IV Aturan Peralihan UUD'45 berbunyi, "Sebelum MPR, DPR,
dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan komite nasional."
• Kedudukan Komite Nasional yang untuk sementara bertugas
membantu Presiden menimbulkan ketidakpuasan pada sementara
golongan masyarakat.
• Dalam Sidang II KNP 16-17 Oktober 1945, Sutan Sjahrir dan kawan-
kawan. mengajukan usul kepada pemerintah mengenai perubahan
kedudukan dan tugas KNP.

14. Isi Maklumat Wakil Presiden No. X
• “Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan
Garis-garis Besar Haluan Negara”.
• “Bahwa pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari
berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah
Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang
bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat”.

15. Dengan Keluarnya Maklumat Wakil Presiden tersebut,
kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP mengalami
perubahan yaitu:
1. KNIP diserahi kekuasaan legislatif
2. KNIP ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan
Negara
3. Ia membentuk sebuah Badan Pekerja yang akan
bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia
Pusat

16. Maklumat Pemerintah, 14 November 1945
• Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merupakan titik
perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yang semula
Presidensil menjadi Parlementer
• Semula kabinet ada di bawah pimpinan Presiden, dengan
Maklumat Pemerintah tersebut kabinet berubah menjadi
suatu dewan yang diketua seorang perdana menteri.

17. UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949
• Perubahan UUD 1945 ke Konstitusi RIS dilatar belakangi oleh
adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilakukan oleh
Indonesia dan Belanda
• Hasil KMB adalah:
1. Didirikan Negara Republik Indonesia serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia
serikat
3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia serikat dengan
Kerajaan Belanda

18. • Bentuk Negara
Bentuk negara indonesia saat berlakunya KRIS adalah negara
serikat (Federal)
• Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan indonesia saat berlakunya KRIS adalah
Sistem pemerintahan parlementer karena menteri-menteri baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertanggungjawab kepada parlemen (DPR

19. Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950
• Perubahan Konstitusi RIS ke UUD sementara 1950 dilakukan
dengan membentuk UU Federal Nomor 7 tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat
menjadi Undang-Undang Dasar Sementara RI.
• UU Federal ini dibentuk oleh Pemerintah bersama-sama
dengan DPR, dan senat.
• Perubahan KRIS menjadi UUDS 1950 melalui UU Federal di
dasarkan pada ketentuan Pasal 190, Pasal 127 huruf a dan
Pasal 191 ayat (2) KRIS

20. • Bentuk Negara
Bentuk negara Indonesia saat berlakunya UUDS 1950 adalah
negara kesatuan.
a. Mukaddimah UUDS 1950 alenia keempat: Maka demi ini
kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu
piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan
b. Pasal 1 ayat (1): Republik Indonesia yang merdeka dan
berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokratis
dan berbentuk kesatuan

21. • Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan Indonesia saat berlakunya UUDS 1950
adalah sistem pemerintahan parlementer (Pasal 83 ayat (2)
UUDS 1950)

22. UUDS 1950 ke UUD 1945
• Pasal 134 UUDS 1950: Konstituante bersama-sama dengan
Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-
Undang Dasar Sementara ini.
• Setelah bersidang 2,5 tahun, badan konstituante belum
menghasilkan suatu rancangan UUD karena adanya perbedaan
antara partai-partai politik
• Hal ini menimbulkan keadaan yang membahayakan persatuan dan
keselamatan bangsa.
• Untuk mengatasi hal ini, Presiden mengeluarkan Dekrit pada
tanggal 5 Juli 1959

23. Isi dekrit Presiden 5 Juli 1959
1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak
berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya