Disusun IWA KARTIWA, SH DIVISI RBM BIDANG ADVOKASI HUKUM KABUPATEN CIAMIS

1. ASPEK HUKUM DALAM
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PNPM MANDIRI PERDESAAN
ADVOKASI HUKUM RBM CIAMIS
IWA KARTIWA, SH

2. 1
NAMA : IWA KARTIWA, SH
ALAMAT : RT 01 RW 07 PANYINGKIRAN CIAMIS
HP. : 081223024001
RIWAYAT PENUGASAN
1. 1995 – 1999 KAPOLSEK CIJULANG CIAMIS
2. 2000 – 200I KAPOLSEK RANCAH CIAMIS
3. 2001 – 2002 KAPOLSEK CIHAURBEUTI CIAMIS
4. 2002 - 2005 PANIT II SAT OPS II DIT RESKRIM POLDA JABAR
5. 2005– 2006 PANIT I UNIT I RESKRIM POLWILTABES BANDUNG
6. 2006– 2012 PANIT I UNIT III SAT OPS IV/ TIPIKOR DIT RESKRIM
POLDA JABAR
7. 1 juli 2012 PENS, ADVOKAT ( SPI JLN CENDANA NO. 8 KOTA BDG )
8. 1 Juli 2012 KETUA BPKH DEKOPINDA KAB CIAMIS
KETUM PP POLRI KAB CIAMIS
KETUA III ( KOM SOS POL ,HANKAM, HUKUM DAN HAM )
PEPABRI KAB CIAMIS
KOORDINATOR ADVOKASI RBM PNPM KAB CIAMIS

3. LATAR BELAKANG
Persoalan kemiskinan dan pengangguran
a. Kemiskinan
b. Pengangguran
VISI PNPM MANDIRI
Adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhaqn dasar masyarakat
TUJUAN :
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin dan atau RTM
Jadi berorentasi pada masyarakat miskin
PN PM
MANDIRI

4. a. Masyarakat miskin di perdesaan
proses pemberdayaan masyarakat miskin menjadi manusia
produktif yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
b. Kelompok masyarakat di perdesaan
pembentukan dan pemberdayaan kelompok untuk belajar dan
berdiskusi memcahkan persoalan dlm menemukan solusi yang
dihadapi.
c. Kelembagaan pemerintahan lokal
Bagaimana pemerintahan lokal ini terintegrasi dalam rangka
membentuk lembaga lembaga yang di perlukan guna
merumuskan keriteria jenis kegiatan yang bisa dilaksanakan,
mampu menggerakan/memberdayakan SDM yang memiliki
misi dan Visi yang sama guna mencapai tujuan.
Kelompok
sasaran

5. MELIHAT KELEMB
PNPM DGN BDN
HUK PERUSAHAAN
Kelembagaan PNPM Mandiri Terstruktur dari tingkat Nasional
Daerah Propinsi, Kab/Kota, Kecamatan /UPK hingga Pokmas.
Dalam hal ini kita secara sepesifik menyoroti kegiatan pengelolaan
dana bergulir yang di kelolaq UPK
1.Perseroan Terbatas :
a. Komisaris ( Pemodal atau pemegang saham )
b. Direksi ( Pemimpin Perus /Dirut,Direktur2, Bagian2, akuntan
dst )
C. RUPS ( pemegang mandat merumuskan kebijakan )
2. Koperasi
a. Pengurus ( meminpin perusahaan, ngangkat menager dest )
b. BP (Pangawas ops Kop Susuai SOP )
c. RAT ( pemilik/pemegang daulat tentuka kebijakan )
3. PNPM / SPP
a. BKAD ( Wkli Pemilik/pemegang daulat tentukan kbijakan n
SOP)
b. UPK ( PengelolA kegiatan/Ops )
c. MAD ( Merumuskan kebijakan AD/ART, SOP )

6. LEGALITAS
Perseroan terbatas
UU No. 1 th 1995 tentang perseroan terbatas LN No. 13 th 1995
AD / ART PT Dimaksud
Ketentuan2 yang dibuat Direksi atas persetujuan RUPS
Koperasi
UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi
AD / ART Koperasi dimaksud
Rencana kerja hasil RAT
PNPM Mandiri
Per UU, Perpres, PP, Permen,Per Dir.
PTO, AD / ART. Dan SOP, hsl MAD

7. AZAS, TUJUAN
dan
PERMODALAN
Perseroan Terbatas
1. Kesepakatan Usaha bersama
2. Mencari keuntungan sebanyak banyaknya
3. Kumpulan modal ( Komisaris/pemegang sahan perusahaan)
Koperasi
1. Kekeluargaan
2. Kesejahteraan anggota
3. Simpanan anggota, atau simpanan pihak ke tiga
PNPM
Amanat UU
tercapainya kesejahteraan Masyarakat :
1. Bahwa dana di digulirkan percepatan penanggulangan
kemiskinan,
2.Memberikan kemudahan kpd RTM utk mendapatkan
permodalan dl bentuk spp
3. Untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat khususnya rtm
4.APBN dan APBD yang merupakan BLM yang menjadi milikk
msyarakat Khususnya Masyarakat Miskin atau RTM

8. A. MENGACU PADA :
- DASAR
- TUJUAN
- MODAL
-AD/ART
B Bahwa badan / lembaga pengelolaan dana bergulir
( BKAD,/MAD, UPK, BP-UPK dan lembaga pendung
lainnya ) memiliki legalitas yang jelas dan di lindungi oleh
UU yang diakui dan di butuhkan masyarakat.
C. Dilihat dari Visi Misi memang sangat berbeda dgn Badan
Usaha.
Bahwa keberadaan lembaga ini, walaupun Kebijakan
pemerintah pada tahun 2015 tidak ada PNPM, bukan
berarti Dana bergulir ini berikut lembaganya berhenti,
karena secara hukum di amanatkan.
Termasuk dalam PTO secara tegas dan berulang
ulang,bahwa pengelolaan dana bergulir dilakukan
mengarah pada pelestarian dan mengembangan. Yg di
kelola sesuai dgn tujuan.
LEGALITAS
DARI KE TIGA
BADAN

9. Sependapat dalam PTO , kelemahan umum yang dihadapi
oleh lembaga semacam UPK pada umumnya adalah;
pada Organisasi, SDM, Adm. Akses ke SD. Ketidak
Jelasan pembagian tugas dan uraian tugas diantara
pengurus, kurang jelasnya standar Opreasional dan
menjaqdi konplik diantara pengurus.
1. Sistem perekrutan, Persyaratan pemangku jabatan dalam
pengelolaan dana bergulir telah jelas diatur dalam PTO.
2. Pemahaman atas Ketentuan ketentuan dalam pengelolaan
dana bergulir ( PTO, AD/ART, SOP maksud dan tujuan
Dana bergulir).
3. Memahami resiko apabila melakukan berbuatan atau
kelaian dalam melaksanakan tugas.
4. Memahami inti dari semua aktifitas diamanahkan semata
mata untuk mewujudkan Visi PNPM
Adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhaqn dasar masyar
SUMBER
DAYA
MANUSIA

10. Perbuatan melawan hukum, dalam arti formil maupun dalam arti
materiil
yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis termasuk di
dalamnya pebuatan yang dilakukan tanpa hak , kewajiban, tercela
menurut norma 2 kehidupan masyarakat.“.
Beberapa pendapat para Ilmuwan dapat di simpulkan, Ada 4 Katagori
Perbuatan melawan hukum :
a.Sifat melawan hukum secara umum, maksudnya semua delik,
tertulis atau tidak tertulis.
b.Sifat melawan hukum secara khusus, yang secara tegas
dicantumkan dalam surat dakwaan “ adanya perbuatan melawab
hukum “ psl 1 UU No. 20 th 2001
c.Sifat melawan hukum secara formil, Apabila seluruh bagian inti
delik sudah di penuhi atau dapat di nbuktikan.
d.Sifat melawan hukum secara materiel, adalah perbuatan tercela
karena tidak sesuai /bertentangan degan Hukum, Hak/kewajiban ,
rasa kepatutan, keadilan dalam masyarakat ,
BENTUK
PENYIMPANGAN
/PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

11. Katagori Pebuatan melawan hukum pelaku PNPM dalah
perbuatan yang tidak selaras atau bertentangan dgm
Ketentuan atau diluar kepatutan berdasar :
1.Tujuan PNPM (Untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kesempatan kerja masyarakat miskin dan atau RTM )
Bahwa pengelolaan dana bergulir diperuntukan
Masyarakat Miskin atau RTM, di pinjem si kaya, dipakai modal
usaha ril dst.
2. Berntentangan dgn per UU /PTO, AD/ART, SOP:
- Per UU (Penggunaan, kententuan /mekanisme, persyaratan
pencaira dana / rekayasa, pemalsuan , fiktif dst)
- PTO ( Kode etik, AD/ART, SOP, )
3. Subjek Hukum ( Individu/kelompok atau badan )
Contoh
a. menyalah gunakan kwng, ksmptn atau sarana yg ada pdnya
utk tj memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi,
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kpd pegawai negeri atau
penyelenggara neg agar ia berbuat atau tdk berbuat yg
bertentangan dng kwjibn.
PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
PELAKU PNPM

12. Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung
jawab, konsultan dan fasilitator dilarang :
1.Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan
komropi, memberikan saran, atau melakukan tindakan apapun
yang merugikan masyarakat ;
2. Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan :
a.Meloloskan proses seleksi desa dan penempatan alokasi
dana PNPM
b.Memepengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan
spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan;
c.Sebagai hadiah, konvensasi, komisi, tanda terima kasih, atau
apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai
fasilitator.
PERBUATAN
MLWAN HUK
/KODE ETIK
PNPM

13. 3. Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, merujuk salasatu
suplier, atau berfungsi sebagai perantara;
4. Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa
pembayaran atau administrasi atas nama UPK Timk
Pengelola Kegiatan, atau kelompok masyarakat;
5. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk
kepentingan Pribadi, keluarga, atau kelompok;
6. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas
nama pribadi, keluarga, atau kelompok;
7. Memalsukan asrsif, tanda tangan, atau laporan yang
merugikan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak
langsung;
8. Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas
pekerjaan;
9. Denhgan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak
melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang
terjadi.
PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
/KODE ETIK
PNPM

14. CONTOH RUMUSAN LENGKAP DELIK
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 2 :
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.
• (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3 :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp.50 juta dan paling banyak Rp.1 milayar.

15. Pasal 5 :
(1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta setiap
orang yang :
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak
dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a atau atau huruf b, dipidana dengan pidana yg sama sbgm dimaksud dlm ayat (1)
Pasal ini ada persamaan dgn pasal 12B mengenai gratifikasi
“ Gratifikasi “ pemberian dlm arti luas , pemberiang uang, barang, rabat ( disconout),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma Cuma, pasilitas
penginapan, perjalanan wisata dll )

16. A. KESENGAJAAN/SEPENGETAHUAN
1. PASAL 55 : a. Orang yang menyuruh
b. Orang yang melakukan
c. Orang yang turut melakukan
d. Dorongan moril materil
2. PASAL 66 : a. Orang yang membantu melakukan
b. Orang yang memberi kesempatan
B. KARENA KEADAAN :
1. Jabatan
2. Tupoksi
C. KEBENDAAN
1. Penyitaan/Perampasan Barang hasil Korupsi
2. Penyitaan/perampasan Harta miliknya
3. Money londry
BEBERAPA KERITERIA
TANGG JAWAB DLM
DELIK KORUPSI

17. PROSES
PENYELESAIAN
MASALAH
NON LITIGASI ( MENGACU PADA PTO )
Dengan cara melakukan Identifikasi, Perivikasi maupun palidasi
Penentuan pola ppenyelesaian
a. Pola 1 penjadwalan ulang atas angsuran
b. Pola 2 restrukturisasi pinjaman
c.Pola 3 pola penyehatan pinjaman degn cara pengurangan jasa
d. Pola 4 Kovensasi penyehatan dengan cara konvesasi dgn
harta. ( adanya kesepakan dgn UPK,adanya surat Kuasa
menjual harta, anya batas waktu, dan alas hak )
e. Pola 5 Aspek Hukum/Litigasi
Kbijakan oleh BKAD melalui MAD
LITIGASI
a.Penyelidikan ( identifikasi masalah dg cara perivikasi dst )
b.Penyidikan ( Gil,kap,riksa,Sgeledah, sita,
c.Penuntutan, ( Sudak, ajukan PN, Tuntut Sidang )
d.Adili ( Sudak, Eksepai, Riksa, tuntutan, perlaw Adv, smpl Putus)
e.Upaya Huk ( Banding, Kasasi, PK / Pts Bebas/lepas,Pidana )
f.Eksekusi.