BUM Desa "KRIDABO" didirikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Seboro. BUM Desa ini memiliki berbagai unit usaha seperti jasa dan perdagangan serta desa wisata, dan dikelola secara transparan berdasarkan persetujuan masyarakat melalui musyawarah desa.

1. Page 1
ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
“KRIDABO”
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
Alama Jl Raya sadang KM 3 Desa Seboro Sadang Kebumen
SADANG 54353
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Dasar (AD) BUM DESA ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disebut
Musrenbangdes, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Desa
6. Musyrawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan selanjutnya
disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku

2. Page 2
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di
tingkat Kecamatan
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
10. Badan Kerja Sama Antar Desa, selanjutnya disebut BKAD adalah
organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa,
berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan
pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan
kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset
produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-
program pengembangan masyarakat.
11. Badan Kerjsa sama Desa, selanjutnya disebut BKD adalah perwakilan
masyarakat desa dalam keanggotan BKAD yang dipilih dan ditetapkan
pada forum musyawarah desa dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Desa
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa
atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar
pemerintahan desa.
14. Penasehat BUMDes adalah Kepala Desa yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan semua
keputusan dan ketetapan Musdes serta tugas pengembangan
organisasi BUMDes
15. Badan Pengawas adalah BPD yang berfungsi dalam bidang pengawas
ketaatan Kelembagaan BUMDes terhadap semua ketetapan Musdes

3. Page 3
dan akuntabilitas keuangan yang dikelola oleh masihng-masing
pengurus Kelembagaan BUMDes
16. Unit Usaha adalah Unit Usaha milik BUMDes yang dikelol oleh
pengelola Unit Usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat dan pencapaian target keuntungan atas unit usaha yang
dikelola
17. Deviden atau Surplus Bersih adalah laba yang diperoleh dari
pengelolaan unit usaha setelah dikurangi Biaya-biaya dan hutang
18. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
BAB II
NAMA DAN PENDIRI BUM DESA
Pasal 2
Nama
Organisasi ini bernama Badan Usaha Milik Desa “ KRIDABO”, yang
selanjutnya disingkat BUM Desa KRIDABO Desa Seboro, Mengandung
arti Usaha Desa untuk mensejahterakan Masyarakat Desa seboro.
Pasal 3
Pendiri BUM Desa
BUM Desa KRIDABO Desa Seboro didirikan oleh Pemerintah Desa Seboro
atas persetujuan masyarakat desa pada forum Musyawarah Desa

4. Page 4
BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 4
1. BUM Desa KRIDABO Desa Seboro berkedudukan di wilayah Desa
Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa
Tengah.
2. BUM Desa KRIDABO berdiri di Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan.
BAB. IV
LANDASAN, AZAS DAN DASAR HUKUM BUM Desa
Pasal 5
Landasan
Landasan BUM Desa KRIDABO Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah adalah berlandaskan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Pasal 6
Azas
Azas BUM Desa KRIDABO Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen, Propinsi Jawa Tengah adalah berazaskan DOUM (Dari Oleh
dan Untuk Masyarakat)
Pasal 7
Dasar Hukum Pendirian BUM Desa
BUM Desa dibentuk berdasarkan perundangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia, yaitu :
a. UU Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa
b. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No 6 Tahun 2015 tentang Desa
c. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor.4 Th. 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa.

5. Page 5
BAB. V
VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI BUM DESA
Pasal 8
Visi
Visi BUM Desa KRIDABO Desa Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah adalah Berdikari
Pasal 9
Misi
Untuk dapat mewujudkan pencapaian Visi maka diperlu misi sebagai
berikut :
1. Menciptakan lapangan pekerjaan
2. Memberikan pelayanan yang maksimal
3. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
4. Membuka pola wirausaha masyarakat
5. Kewirausahaan syariah
Pasal 10
Maksud Pembentukan BUM Desa
1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi
peruntukan hajat hidup masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa.
Pasal 11
Tujuan Pembentukan BUM Desa
Adapun tujuan dibentuk BUM Desa antara lain untuk
1. Memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat desa
2. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-
sumber pendapatan lain yang sah
3. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam
unit-unit usaha desa
4. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap
tenaga kerja masyarakat di desa
5. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa yang
berpenghasilan rendah
6. Meningkatkan pendapatan asli desa

6. Page 6
Pasal 12
Fungsi
BUM Desa merupakan payung hukum atas pemilikan unit-unit usaha yang
dimiliki oleh Pemerintah Desa
BAB VI
UNIT USAHA BUM DESA
Pasal 13
Pendirian Unit Usaha
1. BUM Desa dibentuk tidak bisa lepas dari unit usaha yang dikelola,
oleh karena itu perlu diatur terkait ketentuan umum pendirian Unit
Usaha BUM Desa, yaitu :
a. BUM Desa dapat mendirikan lebih dari 1 unit usaha, baik yang
saling berkaitan maupun yang berdiri sendiri.
Unit Usaha yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf a, adalah :
- Unit Jasa dan Perdagangan
- Unit Desa Wisata
b. Unit usaha didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan
masyarakat Desa dan kemampuan Pemerintah desa
c. Unit usaha didirikan tidak untuk menjadi pesaing atau mematikan
usaha yang telah diselenggarakan oleh masyarakat desa
d. Unit usaha BUM Desa dapat didirikan untuk membantu dan
mendorong pengembangan potensi dan usaha yang dikelola
masyarakat desa
e. Pendirian Unit usaha didanai oleh APBDesa setelah mendapat
persetujuan masyarakat melalui Musyawarah Desa
f. Perencanaan pendirian Unit usaha BUM Desa harus masuk dalam
Rencanaan Kerja Pemrintah Desa (RKPDes) dan Rencana jangka
menengah desa (RPJMDes)
g. Unit usaha BUM Desa KRIDABO harus memenuhi kaidah hukum
yang berlaku di negara Indonesia, baik perijinan maupun bentuk
Badan Hukum Unit usaha
h. Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Desa lain
dalam pendirian Unit Usaha setelah mendapat persetujuan dari
masyarakat melalui forum Musyawarah Desa
i. Kerja sama antar desa terkait pendirian unit usaha bersama
dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama yang berisikan
minimal terkait :
- Bentuk kerja sama
- Bidang kerja sama
- Pembagian peran & tanggung jawab antar pihak

7. Page 7
- Penyertaan modal
- Pembagian hasil usaha
- Jangka waktu kerja sama
- Tata cara penyelesaian masalah
- Tata cara pembubaran kerja sama dan pembagian aset usaha
2. Prosedur pendirian BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa, terdiri dari
:
a. BPD dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa
Sosialisasi membahas potensi dan kebutuhan masyarakat terkait
dengan jenis usaha yang bisa didirikan oleh BUM Desa
b. Dibentuk Tim Pengkaji Kelayakan Usaha
c. Rekomendasi Tim Pengkaji Kelayakan Usaha dipresentasikan pada
Forum Musyawarah Desa untuk mendapatkan persetujuan
pemilihan Unit Usaha
d. Dibentuk Tim Konseptor AD/ART dan SOP Unit Usaha
e. Ditetapkannya Unit Usaha BUM Desa pada Forum Musyawarah
Desa dan menetapkan AD/ART BUM Desa dan SOP Unit Usaha
serta memilih dan menetapkan pengurus BUM Desa dan Pengelola
Unit Usaha
f. Diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) pembentukan BUM Desa
g. Pengumpulan Berkas dan Dokumen Pembentukan BUM Desa dan
Unit Usaha BUM Desa
h. Mencatatkan pendirian BUM Desa pada Notaris dan
mendaftarkannya pada Pengadilan Negeri
i. Mendaftarkan Ijin usaha sesuai ketentuan perundangan yang
berlaku di Negara Repubilk Indonesia
BAB VII
KEWENANGAN TERTINGGI
Pasal 14
1. Kewenangan tertinggi BUM Desa berada di tangan masyarakat yang
dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang selenggarakan oleh BPD
dan Pemerintah Desa
2. Musyawarah desa sebagai forum musyawarah tertinggi membahas :
a. Menetapkan dan Merubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) BUM Desa serta SOP Unit Usaha.
b. Menetapkan kebijakan organisasi dan program kerja serta rencana
anggaran biaya.
c. Sebagai forum dalam menyelesaikan permasalahan
d. Memperoleh informasi tentang perkembangan dan dinamika BUM
Desa

8. Page 8
e. Meminta pertanggungjawaban pengurus BUM Desa dan pengelola
Unit Usaha.
3. Peserta Musyawarah Desa (Musdes) adalah BPD, Kepala Desa dan
Perangkat Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Masyarakat Desa,
Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan, dan wakil masyarakat Dusun,
Wakil Kelompok Masyarakat, Invenstor yang ikut menanamkan modal
di BUM Desa, dan tamu undangan dari Pemerintah Supra Desa
(Pemerintah diatas Pemerintah Desa), dan Pengamat/LSM
4. Peserta penuh Musyawarah Desa terdiri dari:
a. Anggota BPD,
b. Kepala Desa,
c. 3 orang Perwakilan Perangkat Pemerintah Desa,
d. Wakil Masyarakat Dusun (1 orang perdusun),
e. 1 orang wakil Tokoh Perempuan,
f. 1 orang Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (1 orang per
lembaga)
g. Investor yang ikut menanamkan Modal
5. Peserta Penuh mempunyai hak :
a. Hak suara
b. Mengajukan usulan dan pertanyaan
c. Selain peserta yang berasal dari penyelengara pemerintahan Desa
(Anggota BPD & Perangkat Pemerintah Desa), mempunyai hak
untuk dipilih menjadi pengurus BUM Desa atau Pengelola Unit
Usaha
d. Berhak mengusulkan pengurus BUM Desa dan Pengelola Unit
Usaha
e. Kepala Desa secara otomatis menjadi Pembina BUM Desa
6. Musyawarah Desa diadakan minimal sekali setahun.
7. Musyawarah Desa , berwenang :
a. Memutuskan dan mengesahkan laporan berkala yang meliputi
status laporan konsolidasi keuangan Unit-unit Usaha dan
Pencapaian Program Kerja
b. Melakukan penilaian kinerja pengurus BUM Desa dan Pengelola
Unit-unit Usaha
8. Musyawarah Desa selain yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini
dapat dilaksanakan karena hal-hal yang bersifat khusus yang disebut
Musyawarah Desa Khusus.
9. Musyawarah Desa Khusus dapat dilaksanakan apabila :
a. Diminta oleh BPD dan atau Pemerintah Desa berdasarkan laporan
masyarakat yang telah diklarifikasi oleh Badan Pengawas dan telah
mendapatkan minimal 2 alat bukti
b. Adanya permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dari
keputusan Musyawarah Desa

9. Page 9
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 15
1. BUM Desa dalam menjalankan roda organisasinya dapat didanai dari
sumber-sumber sebagai berikut :
a. Dibiayai dari APBDes
b. Dibiayai dari pembagian surplus Unit Usaha sesuai ketetapan
Musyawarah Desa
c. Hibah atau bantuan dari pihak ke-3
BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI BUM Desa
Pasal 16
1. Struktur tertinggi BMUDes adalah keputusan musyawarah desa
2. Kepala Desa adalah pembina/penasehat BUM Desa
3. Hasil kesepakatan & ketetapan Musyawarah Desa dilaksanakan oleh
lembaga yang dibentuk BUM Desa yang kewenangannya &
Tupoksinya disusun secara bertahap, sebagaimana struktur
organisasi sebagai berikut :
MUSYAWARAH DESA
PEMBINA/
PENASEHATBADAN
PENGAWAS
DIREKSI/
DIREKTUR
UNIT USAHA
JASA DAN
PERDAGANGAN
UNIT USAHA
DESA WISATA

10. Page 10
BAB X
KELEMBAGAAN BUM DESA
Pasal 17
Dalam melakukan kegiatan di masyarakat BUM DESA membentuk
kelembagaan yang berfungsi secara operasional sebagai upaya untuk
mencapai visi, misi dan tujuan BUM Desa.
Pasal 18
Kelembagaan BUM Desa
Sebagai pelaksana kegiatan BUM Desa dibentuk lembaga-lembaga,
sebagai berikut :
1. Pembina/penasehat adalah Kepala Desa sebagai pemegang amanah
pemerintah desa menjalankan tugas untuk memberikan pembinaan
dan arahan atas berjalannya BUM Desa serta memfasilitasi kegiatan
dan pengembangan BUM Desa
2. Badan Pengawas adalah lembaga independen yang bertanggung jawab
langsung kepada musyawarah desa, yang berfungsi dan bertanggung
jawab untuk melakukan pengawasan semua lembaga BUM Desa dalam
menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) dan ketaatan atas
keputusan Musyawarah Desa
3. Direksi adalah susunan pengurus harian BUM Desa yang bertugas
untuk melakukan pengarahan, koordinasi, serta kontrol berjalannya
BUM Desa agar senantiasa sesuai dengan visi-misi, tujuan dan target
kerja yang telah ditetapkan oleh musyawarah desa
4. Unit Usaha adalah Jenis kegiatan usaha yang dijalankan/dikelola dan
dimiliki oleh BUM Desa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sekaligus sebagai unit yang menghasilkan keuntungan
secara finansial.
Pasal 19
Hubungan Antar Kelembagaan
1. Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BUM Desa akan diatur
dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
2. Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar
kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan
dengan visi, misi dan tujuan BUM Desa.

11. Page 11
BAB XI
PERMODALAN
Pasal 20
Modal awal
1. Modal awal adalah sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan
BUM Desa dan Unit usahanya yang berasal dari Pemerintah Desa dan
atau Investor pihak ke-3
2. Pemerintah Desa dalam penyertaan Modal BUM Desa didanai dari
alokasi APBDes, baik itu yang berasal dari sumber dana PAD, dan
atau dari bantuan atau hibah dari pemerintah supra desa dan atau
bantuan dari pihak ke-3
3. Pendirian unit usaha BUM Desa dapat didanai dari pihak ke-3 sebagai
investor dengan penyertaan modal maksimal 40% dan selebihnya
didanai oleh Pemerintah Desa
4. Untuk pendirian BUM Desa KRIDABO Desa Seboro dengan unit
usahanya Jasa dan Perdagangan dan Pariwisata mendapatkan modal
awal sebesar Rp. 50.000.000,- yang berasal dari dana APBDes
Perubahan TA 2016, dan TA 2017, TA 2018, TA 2019 tambahan
Modal per tahun dianggarkan senilai Rp. 300.000.000,-.
Pasal 21
Modal Tambahan
Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh dari sumber-
sumber :
1. Surplus dari usaha BUM Desa yang dialokasi untuk tambahan modal
Usaha
2. Tambahan modal dari berbagai pihak bersifat tidak mengikat yang
dapat di anggap sebagai modal donasi
3. Modal hutang dari pihak ke-3 setelah mendapat persetujuan dari
forum Musyawarah Desa
Pasal 22
Penarikan Modal
1. Penarikan modal adalah mengambil kembali modal yang telah
ditanamkan oleh Investor pada penyertaan Modal atau pembelian
saham BUM Desa sesuai dengan Unit Usaha yang didanai
2. Penarikan modal dapat dilakukan setelah Unit Usaha yang dijalankan
telah berjalan secara stabil baik secara finansial (Kemampuan
keuangan perusahaan/unit usaha) maupun produksinya
3. Penarikan modal dapat dieksekusi setelah proposal pengajuan
penarikan modal mendapat persetujuan dari Musyawarah Desa

12. Page 12
4. Kerugian atau kebangkrutan BUM Desa menjadi tanggung jawab
Pengelola Unit Usaha & Direksi BUM Desa
5. Nilai nominal kerugian ditanggung secara bersama oleh semua
penanam modal
6. Pernyataan kebangkrutan dan segala resiko yang ditimbulkan akan
dibahas pada Forum Musdes Khusus untuk mendapatkan
penyelesaian dan beban tanggun jawab
BAB XII
PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 22
1. Deviden adalah surplus/keuntungan bersih setelah dikurangi hutang,
pajak, dan biaya operasional
2. Deviden dapat dibagi secara prosentase dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Penambahan Modal minimal 50%
b. Bagi hasil untuk penyertaan modal maksimal 35%
c. Biaya operasional Direksi BUM Desa maksimal 15%
3. Besarnya pembagian deviden karena penyertaan modal berdasarkan
prosentase besarnya penanaman modal awal atau pembelian saham
4. Pembagian Deviden diberikan setelah laporan pertanggung jawaban
pengurus BUM Desa dan pengelola Unit Usaha diterima oleh
Musyawarah Desa
5. Dasar pembagian deviden adalah neraca akhir tahun anggaran/Tutup
Buku pada akhir tahun anggaran
BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 22
Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan
oleh lembaga yang dibentuk oleh BUM Desa atau internal pengurus
BUM Desa akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai
kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 23
Pembubaran BUM Desa
Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan :
1. Setelah ada upaya penyelamatan dan perbaikan Organisasi
2. Adanya Ketentuan perundangan baru yang mengharuskan adanya
pembubaran dan penggantian Badan/Lembaga baru yang sesuai

13. Page 13
dengan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia
3. Pembubaran BUM Desa dilakukan pada Forum Musyawarah Desa
Khusus sebagaimana diatur pada Bab V, pasal 14, ayat 8
BAB XV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 24
Musyawarah Desa menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang
memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
BAB XVI
STANDART OPERASIONAL & PROSEDUR (SOP)
Pasal 25
1. Standart Operasional Prosedur (SOP) adalah aturan pelaksana
kegiatan secara tehnis yang harus dipatuhi oleh semua lembaga BUM
Desa dalam melaksanakan Tupoksinya.
2. Standart Operasional Prosedur (SOP) disusun sebagai penjabaran
secara rinci pelaksanaan AD/ART BUM Desa dengan tujuan untuk
mencapai visi, misi, serta tujuan BUM Desa
3. Standart Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan oleh Musyawarah
Desa
BAB XVII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 26
Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ini harus bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mencapai
visi, misi dan tujuan serta mendapat persetujuan dari 50% plus 1 dari
jumlah peserta Musyawarah Desa yang hadir
BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan BUM Desa yang diputuskan
melalui forum Musyawarah Desa

14. Page 14
Ditetapkan di : Seboro
pada tanggal : 5 April 2016
PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
DESA SEBORO
Ketua Sekretaris
SAEFUL MUTAQIN RIDWAN FADILAH
Ketua BPD Sekertaris BPD
Mengetahui
Kepala Desa
Desa Seboro Seboro
TEGUH TRI MARWANTO
Mengetahui Wakil Peserta Musyawarah Desa
NO Nama Alamat Tanda Tangan
1 Darmaji Dusun Krajan
2 Ibnu Almahdi Dusun Gentan
3 Maryono Dusun Geyong
4 Sutiono Dusun Jombret
5 Husin Cahyono Dusun Karanganyar
6 Abu Nangim Dusun Kaligesing
7 Tohar Dusun Jojogan Ranten
8 Muslimin Dusun Jojogan Krajan
9 Muholis Dusun Jojogan Gliwang