Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
•
0 likes•850 views
1. Dokumen menjelaskan ketentuan perpajakan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), termasuk definisi, dasar hukum pembentukan, jenis dan tujuan, serta kewajiban perpajakan meliputi mendaftar, menghitung pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan SPT.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Similar to Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa (20)
More from TV Desa
More from TV Desa (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
- 1. TINJAUAN ASPEK PERPAJAKAN BUM DES DAN BUM DESMA www.pajak.go.id KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III 2021
- 2. DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juncto Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu beserta peraturan pelaksanaannya
- 3. DASAR HUKUM Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. – Pasal 1 angka 1 PP 11/2021 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 4. BUM DESA BUM DESA BUM DESA BERSAMA 1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; 2. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; 3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; 4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan 5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. PASAL 2 DAN PASAL 3 PP 11/2021 Jenis dan Tujuan
- 5. BUM DESA PASAL 5 PP 11/2021 konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa produksi barang dan/atau jasa penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa inkubasi usaha masyarakat Desa stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa Pengembangan Fungsi untuk mencapai Tujuan
- 6. BUM DESA Bentuk-bentuk SERVING lumbung pangan, air bersih dll. BANKING lembaga keuangan mikro, koperasi, Bank Desa dll. RENTING sewa alat berat, perkakas, sewa gedung, persewaan rumah/homestay dll. BROKERING perantara penjualan susu dan hasil bumi dari petani kepada pembeli atau pabrikan TRADING toko, penjualan langsung hasil bumi, peternakan dll HOLDING desa wisata yang mengkoordinir berbagai jenis bisnis dari kelompok masyarakat CONTRACTING pekerjaan fisik sarana dan prasarana
- 7. KETENTUAN BUM DES KETENTUAN PERPAJAKAN Definisi BUMDES Tujuan BUMDES badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yg merupakan kesatuan baik yg melakukan usaha maupun yg tidak melakukan usaha yg meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dst. Definisi BADAN Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun Definisi Penghasilan Definisi Penyerahan BKP/JKP Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
- 8. Kewajiban Perpajakan Mendaftarkan Menghitung Membayar Melaporkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak Pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/ Pemungutan Pajak oleh pihak lain seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya
- 9. MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK SYARAT PAJAK SUBJEKTIF Dimulai saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. N P W P PASAL 2 AYAT (5) UU KUP
- 10. MENGHITUNG PAJAK TERUTANG KEWAJIBAN PEMBUKUAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN 1. Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. – Pasal 28 ayat (1) KUP 2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. – Pasal 28 ayat (1) KUP 3. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib di simpan selama 10 tahun di Indonesia di tempat kedudukan Wajib Pajak. – Pasal 28 ayat (10) KUP
- 11. MENGHITUNG PAJAK TERUTANG KEWAJIBAN PEMBUKUAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Lainnya Laba Operasional Penghasilan luar usaha Biaya luar usaha Laba bersih sebelum Pajak Rpxxx Rpxxx (-) Rpxxx Rpxxx (-) Rpxxx Rpxxx Rpxxx (-) Rpxxx CATATAN PENTING BERKAITAN PEREDARAN USAHA Rp4,8 Miliar 1. Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 2. Wajib Pajak tidak boleh melakukan pembayaran pajak mengikuti ketentuan PP- 23 Tahun 2018. DASAR PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG X tarif
- 12. MENGHITUNG PAJAK TERUTANG WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA DALAM JUMLAH TERTENTU PP 23 tahun 2018 Atas penghasilan dari usaha* yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. → < 4,8 Miliar * USAHA antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya PPh Pasal 4 ayat (2)
- 13. MENGHITUNG PAJAK TERUTANG IKHTISAR KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT KEGIATAN USAHA BUM DES/BUM DESA PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh PASAL 25 PPh PASAL 4 (2) PPN Dalam hal bertindak sebagai Pedagang Pengumpul atas barang hasil pertanian, perhutanan, perkebunan, dan perikanan Tarif: 0,25% dari Nilai Transaksi Dalam hal memperoleh penghasilan dari jasa, persewaan alat, catering, dan jasa-jasa lainnya. Tarif: 2% dari Nilai Transaksi Merupakan angsuran PPh setiap masa pajak (bulan) untuk meringankan beban PPh Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh pada akhir tahun pajak. PPh terutang tahun pajak sebelumnya dibagi 12 Dalam hal memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan. Tarif: 2,5% dari Nilai Transaksi Dalam hal melakukan penyerahan BKP/JKP. Jika omzet sudah > 4,8 Miliar Tarif: 10% dari Nilai Transaksi
- 14. MENYETOR PAJAK TERUTANG Buat Kode Billing 1. • DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3) • Layanan billing-djp/ di KPP/KP2KP • Kring Pajak 1500200 • Petugas Teller/CS Bank & Kantor Pos • Internet Banking • ASP • SMS ID Billing *141*500# • ATM 2. • Petugas Teller Bank & Kantor Pos • Mini ATM • Internet Banking & Mobile Banking • ATM Bayar Pajaknya
- 15. MENYETOR PAJAK TERUTANG BATAS WAKTU PEMBAYARAN Jenis Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pasal 4 ayat (2) Tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 22 Tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Tanggal 15 bulan berikutnya PPN Akhir bulan berikutnya Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran di undur pada hari kerja berikutnya Dasar Hukum : Nomor : 242/PMK.03/2014
- 16. MELAPORKAN SPT Masuk laman www.pajak.go.id Kemudian pilih LOGIN
- 17. MELAPORKAN SPT BATAS WAKTU PELAPORAN Dasar Hukum: PMK-243/PMK.03/2014 Jenis Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pasal 4 ayat (2) Tanggal 20 bulan berikutnya Selain untuk penghasilan dg jumlah peredaran usaha tertentu PPh Pasal 22 Tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Tidak perlu dilaporkan PPN Akhir bulan berikutnya Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran di undur pada hari kerja berikutnya