Administrasi Kependudukan Gresik

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
11
Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

-+1NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2011
CET
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah
Kabupaten Gresik berkewajiban dan bertanggungjawab
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan
kewenangannya. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh pendudukan
daerah Kabupaten Gresik perlu dilakukan pengaturan tentang
Administrasi Kependudukan.
Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena
selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia.
Diantaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu
Kepala Daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat
tanah dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu
wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka menyusun Sistem
Informasi Kependudukan yang akurat, terpercaya dan up to date perlu

dioptimalkan. Dengan kemajuan teknologi saat ini tentu ini bukan lagi
masalah bagi Negara kita. Jika kita membuat sebuah sistem informasi
terintregasi maka memungkinkan kita melakukan pengolahan data
kependudukan secara cepat dan akurat. Misalkan KPU membutuhkan
data DPT maka langsung saja koordinasi ke Dinas Kependudukan untuk
mendapatkan data terbaru. Tidak sulit karena setiap elemen saling
mendukung.
Nomor Tanda Penduduk dapat dijadikan sebagai nomor untuk
berbagai keperluan, misalnya dalam mengurus pajak penghasilan, pajak
kendaraan bermotor, kepemilikan bangunan dan lain sebagainya.
Dengan mengintegrasikan data secara nasional maka tidak akan terjadi
seseorang yang memiliki KTP ganda, karena masing-masing penduduk
akan memiliki ID unik yang dapat digunakan di seluruh Indonesia.
Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut
seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, patut menjadi
perhatian untuk mewujudkannya. Perwujudan suatu sistem memang
sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari
penyelenggaraan Negara yang modern khususnya bidang pelayanan
masyarakat.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Gresik yang lebih berkualitas, yang menjamin hak-hak
warga negara, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
B. Maksud dan tujuan
1. Maksud
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimaksudkan untuk

melakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya penyempurnaan atas
berbagai materi pengaturan yang terkait dengan penetapan Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil juga yang belum tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 yaitu penetapan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Tujuan
Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, adalah terbentuknya
Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat bagi
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka memberikan
perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk daerah Kabupaten Gresik.ETRO
4
C. Landasan penyempurnaan
1. Landasan filosofis
Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diperlukan sebagai upaya
pengaktualisasian nilai-nilai hak dan kewajiban penduduk.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai sarana
pelaksanaan pengadministrasian dan pencatatan peristiwa
kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk
menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing Tinggal
Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting lainnya antara lain
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk
pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan
status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya.
2. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan dearah tentang penyelenggaraan
administrasi kependudukan pada dasarnya tidak hanya bermakna
filosofis, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Penyelenggaraan
administrasi kependudukan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan dan penertiban kepada masyarakat di bidang pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil yang mana perlu dilakukan upaya-upaya
penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraaan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil sehingga dapat diwujudkan
penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas.
3. Landasan Yuridis
Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan didasarkan pada mandat konstitusi sebagai
hukum dasar, baik sebagai hukum dasar dalam kaitan dengan
kewenangan pembentukan Peraturan Daerah maupun sebagai hukum
dasar dalam kaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah. Khusus
yang terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah, pembentukan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
D. Metode
Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dilakukan dengan metode kerja sebagai
berikut:
a. Evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009
tentang Administrasi Kependudukan;

b. mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
c. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan administrasi kependudukan Tahun 2011;
d. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2009 yang dinilai mengandung kelemahan dan/atau
bermasalah;
e. Pengkajian terhadap konsep teoritis tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan yang ideal;
f. Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
g. Analisis komprehensif dan penyusunan konsep pengaturan yang baru.
E. Sistematika penulisan.
Naskah Akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan penyempurnaan, metode, dan sistematika penulisan,
Bab II Arah Dan Tujuan Serta Cakupan Penyempurnaan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Dan Catatan Sipil. Bab III Problematika Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, berisi
uraian tentang kondisi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1
Tahun 2009 yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan masyarakat. Bab IV Materi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan, berisi uraian tentang materi penyempurnaan dan
susunan Rancangan Peratutan Daerah; dan Bab V Kesimpulan. Bagian

akhir Naskah Akademik dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi
referensi pendukung.
BAB II
ARAH DAN TUJUAN SERTA CAKUPAN PENYEMPURNAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.
Pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil perlu
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyrakat guna
meningkatkan pelayanan yang cepet, efektif, efisien sebagai upaya
mewujudkan tata pemerintahan yang efektif (effective governance). dan
biaya ringan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
terhadap dokumen hukum yang harus dimiliki sebagai hak keperdataan
warga negara. Disamping itu masyarakat akan merasakan secara
langsung kemudahan dalam mengakses informasi dan bagi aparatur
Negara yang membidangi kependudukan dapat melakukan pengawasan
dengan rentang kendali yang pendek. Bahwa dengan tujuan agar dapat
memberikan perlindungan, pengakuan, pengakuan status pribadi dan
status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
yang dialami oleh penduduk di daerah. Bagi pemerintah merupakan
kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan
administrasi kependudukan sebagai amanat dari Undang-Undang.
BAB III
PROBLEMATIKA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada Perubahan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum dan
Perizinan tertentu. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang retribusi
Jasa Usaha menimbulkan tumpang tindih aturan terutama pada
Peraturan Daerah yang mengatur regulasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan dan catatan sipil.
Hal lain yang menjadi persoalan dalam organisasi satuan kerja
perangkat daerah bidang kependudukan dan catatan sipil tidak tepat
apabila melekat pada organisasinya terutama bidang sosial.
Permasalahan sosial masyarakat sangat komplek dan perlu penanganan
secara tersendiri dan komprehensif sehingga harus dilepaskan dari
struktur organisasi pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial
menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, sedangkan
Bidang Sosial seyogyanya berdiri sendiri dalam struktur organisasi dinas
daerah yang lebih tepat lagi sebagai Dinas Sosial. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penyesuaian peraturan daerah sekaligus perubahan struktur
organisasi serta tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Gresik.
Untuk pemberlakuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK), sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis
pelaksanaannya Pemerintah Daerah telah melaksanakan secara
bertahap sejak bulan Agustus 2011.
Untuk penerapan e-KTP sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa nomenklatur
Instansi pelaksana yang menangani Kependudukan dan pencatatan sipil
harus secara khusus ditangani oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

BAB IV
MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Judul :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
Konsiderans :
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten
Gresik berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan adminisrasi kependudukan
sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang
dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Gresik perlu
dilakukan pengaturan tentang Administrasi
Kependudukan;

c. bahwa pengaturan administrasi kependudukan di
Kabupaten Gresik dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai dengan
perkembangan, sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;
Konsiderans :
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2930);
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886 Tambahan Lembaran Negara Nomor…. );
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) ;
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63,
Nomor 4634) ;
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Nomor 4674) ;
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) ;
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Nomor 4736) ;
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
DAN
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 11 Bab , 101 Pasal yang
dapat diuraikan sebagai berikut.
Hal
BAB I KETENTUAN UMUM ......................................................... 4
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK.................................... 9
BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN ............................... 9
BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK ............................................. 14
BAB V PENCATATAN SIPIL .......................................................... 26
BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN ......................... 38
BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN . . . 43
BAB VIII PELAPORAN ..................................................................... 45
BAB IX PENYIDIKAN ...................................................................... 45
BAB X SANKSI ADMINISTRATIF......................................................... 46
BAB XI KETENTUAN PENUTUP ......................................................... 48
BAB V

KESIMPULAN
Bahwa Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
LITERATUR
a. Primer :
Faturochman (ed), dkk, Dinamika Kependudukan Dan Kebijakan,
Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM, Yogyakarta,
2004.
Hadjon, Philipus M. et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005.
Hendrastuti, Sri, Laporan Akhir Tim Penyusunan Naskah Akademis
RUU Administrasi Kependudukan. Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia-BPHN, Jakarta, 2004.
Rusli, Said, Pengantar Ilmu Kependudukan, LP3ES, Djambatan,
Jakarta, 1996.
Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,
Laksbangsindo, Yogyakarta, 2008.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002
Wibowo, Eddi, dkk, Hukum dan Kebijaksanaan Politik, YPAPI,
Yogyakarta, 2004.
Darwin, Muhajir, “Abaikan Kependudukan, Negara Terancam Gagal”,
Kompas, Tanggal 24 maret 2007.
b. Sekunder :
Bahan sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Perundang-Undangan;
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Gresik.
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi
dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau
manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran
pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
pengelolaan Investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum
yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin
terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi pemerintah
daerah.
Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian
Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum serta sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu penataan dan

penguatan modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Gresik.
Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yaitu untuk membantu
dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan
Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu
menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
Untuk memenuhi Modal Dasar PD. BPR Bank Gresik yang
ditetapkan sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik
maka akan ditambahkan secara bertahap sampai dengan terpenuhinya
modal dasar tersebut.
Perlu diketahui, untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan
Pemda harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan
modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah diperlukan penguatan modal Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Gresik?
2. Apakah penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik perlu dibentuk
dengan Peraturan Daerah?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik?
4. Apakah sasaran utama disertakannya modal kepada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik ?
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang
dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah
sebagai berikut:

1. Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan penguatan modal
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
2. Merumuskan dasar hukum pembetukan peraturan tentang
penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
4. merumuskan sasaran utama disertakannya modal kepada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
5. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah.
D. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini
adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang
menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil
pengkajian dan referensi lainnya.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
A. Kajian Teoritis
Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk
memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan
melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya
meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan
serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk
usaha bersama dan saling menguntungkan
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk
meningkatkan :
1) sumber Pendapatan Asli Daerah;
2) pertumbuhan ekonomi;
3) pendapatan masyarakat; dan
4) penyerapan tenaga kerja.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah
daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan
yang transparan dan akuntabilitas.
B. Praktek Empiris
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bentuk
Investasi jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2011 yang
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Perencanaan
Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan
penyertaan modal oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dan perencanaan kebutuhan penyertaan modal
pemerintah daerah yang berasal dari APBD. Anggaran tersebut
diambilkan dari kekayaan milik pemerintah daerah yang berasal

dari Dana Bergulir yang ada di masyarakat dan telah dikelola oleh
PD. BPR Bank Gresik.
Perencanaan penyertaan modal oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan prinsip
kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah
terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan
Modal pemerintah daerah memerlukan suatu koordinasi
kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal pemerintah
daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam
pengelolaan penyertaan modal
2. Pelaksanaan penyertaan modal
Penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik dilakukan
sampai dengan terpenuhinya modal dasar pada PD. BPR Bank
Gresik sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yaitu Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah
dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah berdasarkan persetujuan Bupati. Untuk pelaksanaan
penyertaan modal pemerintah daerah kepada PD BPR Bank Gresik
akan dilakukan sesuai perencanaan dan telah dianggarkan dalam
PAPBD tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua
milyar Rupiah), berasal dari Penerimaan Pembiayaan Dana bergulir
dan dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 pada pos anggaran pengeluaran
pembiayaan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Prosedur pelaksaanannya adalah sebagai berikut :
1. Dana bergulir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh
PD. BPR Bank Gresik untuk kemudian dicatat sebagai
Penerimaan Pembiayaan dalam APBD.
2. Dana Bergulir yang dikelola melalui PD. BPR Bank Gresik
dialihkan menjadi penyertaan modal pada PD. BPR Bank
Gresik.
3. Penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik dianggarkan
dalam APBD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
4. Dana Bergulir yang telah dialihkan menjadi penyertaan modal
dikelola oleh PD. BPR Bank Gresik untuk pemberdayaan
kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
5. Penetapan suku bunga dari pengalihan dana bergulir ditetapkan
maksimal sebesar 12% per tahun.

6. Penyertaan modal berdasarkan kemampuan keuangan daerah
yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
7. Penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik dilakukan sampai
dengan terpenuhinya pokok dana bergulir yang ada pada
masyarakat.
8. Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal dianggarkan dan
diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos
pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan
daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan modal
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah, lembaga-
lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas
pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah. Akuntansi atas
pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada
Standar Akuntansi Keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Penyertaan modal pemerintah daerah, Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
menyusun laporan keuangan dan kinerja Penyertaan modal yang
disampaikan kepada Bupati. Tahun buku PD. BPR Bank Gresik
disamakan dengan tahun takwim.
4. Pembagian Keuntungan
Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang perhitungkan setiap akhir tahun buku BPR. Bank
Gresik, sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Gresik, adalah sebagai berikut :
1. Keuntungan PD. BPR Bank Gresik setelah dikurangi pajak
dan telah disahkan Kepala Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
a. Bagian laba untuk daerah 50%
b. Cadangan Umum 15%;
c. Cadangan Tujuan 15 %;
d. Dana Kesejahteraan 10 %;
e. Jasa Produksi 10%.
2. Bagian laba untuk daerah dianggarkan dalam penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
berikutnya,

3. Dana kesejahteraan dianggarkan untuk tunjangan hari tua
direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial
dan lainnya.
4. Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan
persetujuan Kepala Daerah.
5. Bagian keuntungan disetorkan ke Kas Daerah yang
merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
5. Manajemen risiko
Dalam rangka pengelolaan Penyertaan Modal pemerintah
daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting
yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang
akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah
Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko
sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel
risiko Penyertaan Modal pemerintah daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Daerah, bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki
sepenuhnya oleh: (a) suatu daerah sepenuhnya, atau (b) dimiliki oleh
suatu daerah bersama dengan perorangan atau badan hukum lainnya.
Saham Perusahaan Daerah terdiri dari saham prioritet (prioritas) dan
saham biasa. Saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh daerah.
Pemegang saham prioritet adalah Kepala Daerah. Penyertaan modal
daerah pada perusahaan daerah pasar dapat berbentuk barang dan uang.
Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan
upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan
daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-
sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
a. hasil pajak Daerah;
b. hasil Retribusi Daerah;
c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat
melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah
dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi,
dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha
Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak
diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran
penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan
peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.
Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar
pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1969
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah keduakalinya dengan Undang–undang
Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Perundang-undangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
1. Filosofis
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan
pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha
nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan
perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan
melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak lain.
Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yaitu untuk membantu dan
mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan
Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan
memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan
masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Gresik, Badan Usaha, Pimpinan Lembaga
sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-
batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
secara optimal.
d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal
pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan
modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta
penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Sosiologis
Perkembangan Kabupaten Gresik sebagai salah satu kota
penyangga perekonomian Jawa Timur, khususnya yang berkaitan
dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat
membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro aktif, terutama dari
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan di segala bidang.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana
pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi
kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan
adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat
dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan
mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk
mendukung kemampuan keuangan daerah.
Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat
khusus serta kejelian dari Pemerintah Daerah dalam melakukan
investasi untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan
menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko.
Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah
Kabupaten Gresik dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan
modal pada badan-badan usaha dan perseroan yang diharapkan
mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan
diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan
kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Gresik.
Bahwa untuk memenuhi target penyertaan modal pada PD. BPR
Bank Gresik sejumlah Rp.20.000.000.000,00 ( dua puluh milyar
rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Gresik, ditetapkan penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik
sejumlah Rp.20.000.000.000,00 ( dua puluh milyar rupiah) yang akan
disertakan secara bertahap.
Pada tahun 2008 telah disertakan modal kepada PD. BPR Bank
Gresik sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta
rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Gresik yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Pada tahun 2010 telah disertakan modal kepada PD. BPR Bank
Gresik sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) yang berasal
dari Dana Bergulir yang semula dikelola PD. BPR Bank Gresik kemudian
dialihkan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR
Bank Gresik
Bahwa untuk memenuhi target penyertaan modal pada PD. BPR
rupiah), maka pada tahun anggaran 2011 perlu menyertakan modal
pada PD. BPR Gresik Tahun 2011 yang ditetapkan sejumlah
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), berasal dari Penerimaan
Pembiayaan Dana bergulir dan dianggarkan dari Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada pos
anggaran pengeluaran pembiayaan.
3. Yuridis
Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemda harus
dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan modal
pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”. Pasal
41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan
“Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu
pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan
modal Pemda ke BUMD harus melalui Peratruan Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat
dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan
Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan akan disertakannya modal pada PD. BPR Gresik Tahun
2011 yang ditetapkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar
Rupiah), berasal dari Penerimaan Pembiayaan Dana bergulir dan
dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan,
maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan
penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada
pada PD. BPR Bank Gresik.
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah
kepada PD. BPR Bank Gresik ditujukan untuk memberikan landasan
terhadap pemenuhan sebagian target penyertaan modal pada PD. BPR
rupiah), yang pada tahun anggaran 2011 disertakan pada PD. BPR
Gresik Tahun 2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah),
yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Dana bergulir dan
Tahun Anggaran 2011 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa :
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang
selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Gresik adalah Bank
Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik
seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang
dipisahkan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan
sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah
untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya.

8. Dana bergulir adalah merupakan dana yang dipinjamkan
untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh
pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan
meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain.
9. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun
anggaran yang sedang berlangsung.
B. Materi yang akan diatur dalam Peratruan daerah ini adalah
penormaan tentang :
1. Penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik dilakukan
sampai dengan terpenuhinya modal dasar pada PD. BPR Bank
Gresik sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
2. Dana bergulir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola
oleh PD. BPR Bank Gresik untuk kemudian dicatat sebagai
Penerimaan Pembiayaan dalam APBD.
3. Dana Bergulir yang dikelola melalui PD. BPR Bank Gresik
dialihkan menjadi penyertaan modal pada PD. BPR Bank
Gresik.
4. Penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik dianggarkan
dalam APBD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
5. Dana Bergulir yang telah dialihkan menjadi penyertaan modal
dikelola oleh PD. BPR Bank Gresik untuk pemberdayaan
kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
6. Penetapan suku bunga dari pengalihan dana bergulir
ditetapkan maksimal sebesar 12% per tahun.
7. Penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
8. Penyertaan modal pada PD. BPR Gresik Tahun 2011
ditetapkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)
yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Dana bergulir dan
dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada pos anggaran
pengeluaran pembiayaan.
Keputusan Bupati.
10. Penyertaan modal pada PD. BPR Bank dilakukan sampai
dengan terpenuhinya pokok dana bergulir yang ada pada
masyarakat.

11. Pemenuhan sebagian dari penyertaan dianggarkan dan diatur
dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan
pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang
pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
12. Penyertaan modal sebagaimana dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun
berjalan.
13. Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada
berjalan.
14. Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
yang perhitungkan setiap akhir tahun buku BPR. Bank Gresik,
sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
16. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian
Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum serta sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu penataan dan
penguatan modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Gresik.
Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yaitu untuk
membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan
pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu
sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.
. Dengan akan disertakannya modal pada PD. BPR Gresik
Tahun 2011 yang ditetapkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua
milyar Rupiah), berasal dari Penerimaan Pembiayaan Dana bergulir
dan dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
pembiayaan, maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini.
pada PD. BPR Bank Gresik.
B. Saran
Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu
disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PD. BPR Bank Gresik
agar tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum
dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PD.
BPR Bank Gresik dapat tercapai.
Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka
Rancangan Peratruan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1969
Negara
Nomor 12 Tahun 2008
Keuangan Daerah
Pemerintah
Anggaran 2011
Tahun 2011

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GRESIK
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia dalam segala bidang. Ketentuan pasal 33 ayat (3)
Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana
telah empat kali diubah berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar besar kemakmuran rakyat“. Ini mengandung arti bahwa bumi,
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara harus diabadikan untuk kemakmuran rakyat dengan
berkeadilan. Atas penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan
alam tersebut, negara harus menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari
dengan melakukan pengaturan untuk memperoleh air.
Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat
mendorong terjadinya perubahan nilai di masyarakat dengan terjadinya
pergeseran paradigma dimana masyarakat tidak memandang air
semata mata benda yang berfungsi sosial akan tetapi telah bergeser
menjadi benda ekonomi.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik adalah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu pelaku
ekonomi dalam menggerakkan ekonomi daerah, semakin penting
fungsinya untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus
menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Pelaksanaan peran BUMD tersebut dapat diwujudkan dalam
kegiatan usaha yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis.
Maksud dan tujuan pendirian BUMD menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik
Daerah adalah :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan asli Daerah;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi
pemenuhan hajad hidup orang banyak;
4. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja
dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
5. Mengejar keuntungan.
Dalam rangka melakukan pembinaan dan mengoptimalkan
kinerja PDAM Kabupaten Gresik, dalam memberikan pelayanan
kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik guna mewujudkan
sebuah PDAM yang sehat dan dapat lebih berdayaguna dan
berhasilguna, maka perlu dilakukan penyertaan modal yang bertujuan
untuk :
1. Terwujudnya sebuah perusahaan daerah yang sehat dan dapat
lebih berdayaguna dan berhasilguna
2. PDAM Kabupaten Gresik bisa memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara lebih optimal ;
3. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Gresik untuk menopang pertumbuhan perekonomian di
Kabupaten Gresik;
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan
Daerah Air Minum secara berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih
meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang
layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya dukungan dana
yang memadai.
Kebutuhan air yang semakin meningkat harus mampu
disediakan oleh PDAM dengan memanfaatkan berbagai sumber air
baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Apalagi
mengingat pertumbuhan industri besar akan masih signifikan di
tahun-tahun kedepan, maka PDAM Kabupaten Gresik harus
memikirkan alternatif rencana penyediaan air bersih yang meliputi
pencarian sumber-sumber air baku alternatif. Disamping itu tidak
kalah penting adalah penyediaan modal yang cukup untuk
pengembangan usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat.
PDAM Kabupaten Gresik adalah salah satu Perusahaan
Daerah Air Minum yang diberi tugas mengelola air bersih untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik yang tersebar
baik didalam kota maupun di pedesaan. Tugas pengelolaan ini

cukup berat, karena salah satu sisi PDAM Kabupaten Gresik
merupakan Badan Usaha yang sudah barang tentu mempunyai
tujuan untuk memperoleh keuntungan (fungsi bisnis), dilain pihak
PDAM Kabupaten Gresik diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk
memberi pelayanan kepada masyarakat sampai golongan bawah
agar mendapatkan air bersih sesuai dengan standar kesehatan
dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat bawah (fungsi sosial).
Kedua masalah tersebut merupakan tantangan kedepan
bagi PDAM Kabupaten Gresik. Untuk bisa mewujudkan kedua
masalah tersebut, maka diperlukan kerja keras dan perencanaan
yang matang yaitu suatu perencanaan strategis dalam rentang
waktu (periode) tertentu.
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik, ditetapkan penyertaan
modal pada PDAM Gresik sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk
melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi,
manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut
merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
daerah.
1. Apakah diperlukan penguatan modal PDAM Kabupaten Gresik ?

2. Apakah penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM
Kabupaten Gresik perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah?
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM
Kabupaten Gresik?
4. Apakah sasaran utama disertakannya modal kepada PDAM
Kabupaten Gresik?
sebagai berikut:
1. Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan penguatan modal
PDAM Kabupaten Gresik.
penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Kabupaten
Gresik.
Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten
Gresik.
4. merumuskan sasaran utama disertakannya modal kepada PDAM
Kabupaten Gresik.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
A. Kajian Teoritis
Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk
memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan
melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya
meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan
serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk
usaha bersama dan saling menguntungkan
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk
meningkatkan :
1) sumber Pendapatan Asli Daerah;
2) pertumbuhan ekonomi;
3) pendapatan masyarakat; dan
4) penyerapan tenaga kerja.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah
daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan
yang transparan dan akuntabilitas.
B. Praktek Empiris
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bentuk
Investasi jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2011 yang
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Perencanaan
Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan
penyertaan modal oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dan perencanaan kebutuhan penyertaan modal
pemerintah daerah yang berasal dari APBD.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik, ditetapkan
penyertaan modal pada PDAM Gresik sejumlah Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang akan disertakan
secara bertahap;
bahwa penyertaan modal tahap kesatu tahun 2009 sebesar
Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dianggarkan pada
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009 dan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dianggarkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berdasarkan persetujuan Bupati. Untuk pelaksanaan penyertaan
modal pemerintah daerah kepada PDAM Gresik akan dilakukan
sesuai perencanaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah),
dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
pembiayaan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
1. Penyertaan modal pada PDAM Gresik dianggarkan dalam APBD
pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
2. Penyertaan modal kepada PDAM Gresik digunakan untuk
pengembangan usaha penyediaan air bersih kepaa masyarakat.
Keputusan Bupati.
4. Penyertaan modal pada PDAM Gresik dilakukan sampai dengan
terpenuhinya penyertaan modal pada PDAM Gresik sejumlah
Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009

tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Gresik..
Keputusan Bupati.
disampaikan kepada Bupati. Tahun buku PDAM Gresik disamakan
dengan tahun takwim.
4. Manajemen risiko

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Daerah, bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki
sepenuhnya oleh: (a) suatu daerah sepenuhnya, atau (b) dimiliki oleh
suatu daerah bersama dengan perorangan atau badan hukum lainnya.
Saham Perusahaan Daerah terdiri dari saham prioritet (prioritas) dan
saham biasa. Saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh daerah.
Pemegang saham prioritet adalah Kepala Daerah. Penyertaan modal
daerah pada perusahaan daerah pasar dapat berbentuk barang dan uang.
Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan
upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan
daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-
sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
a. hasil pajak Daerah;
b. hasil Retribusi Daerah;
c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat
dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha
Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak
diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur
Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1969
Keuangan Negara
Perbendaharaan Negara
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduakalinya dengan
Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Investasi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Gresik
16. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Gresik
2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
1. Filosofis
Air adalah salah satu sumber daya nasional dan merupakan
kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat yang
diantaranya adalah kebutuhan akan air minum. Sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air, diamanatkan bahwa pengembangan sistim
penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan
pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas,
kuantitas dan kontinuitas.
Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum kepada masyarakat
merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten / Kota dan kebijakan pelaksanaannya dilaksanakan oleh
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga Pemerintah
Kabupaten / Kota adalah regulator dalam penyediaan kebutuhan air
minum kepada masyarakat sedang PDAM adalah selaku operator.
PDAM selaku operator dengan misi utama menyediakan
pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat
kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar
kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, yaitu Kep No.
492/MENKES/PER/IV/2010, Tanggal 19 April 2010 Tentang
persyaratan kualitas air minum Yang harus dikelola dengan baik
sesuai prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan good corporate
governance agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang
mencukupi guna menjaga kesinambungan dan secara terus-menerus
meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada
masyarakat, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.
Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan
memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan
masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Gresik, Badan Usaha, Pimpinan Lembaga
sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-
batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
secara optimal.
d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal
pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan
modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta
penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Sosiologis
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia
yang harus tetap tersedia setiap saat. Aktifitas manusia setiap
hari tidak bisa lepas dari air bersih, utamanya untuk kebutuhan
minum, makan, mencuci dll. Kebutuhan air bersih masyarakat
tidak sama. Masyarakat yang mempunyai kemampuan secara ekonomi
bisa mendapatkan air dengan cara membeli atau berlangganan ke
PDAM sebagai penyedia air bersih untuk memenuhi segala
kebutuhan air bersih. Sedangkan masyarakat yang mempunyai
ekonomi terbatas (kurang mampu) akan berusaha mendapatkan air
bersih sedapat mungkin tidak dengan cara membeli, yaitu
menggunakan sumber-sumber lain yang dapat dimanfaatkan jika
ada. Namun apabila sumber lain sudah tidak ada lagi, maka
masyarakat golongan ini untuk mendapatkan air bersih harus
membeli juga, sehingga air bersih yang digunakan tidak sesuai dengan
kebutuhan dasarnya.
Kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Gresik lima tahun terakhir yaitu tahun 2006, 2007, 2008, 2009
(telah diaudit) dan tahun 2010 (per agustus) dapat meningkatkan
jumlah pelayanan terpasang rata-rata sebanyak 3.000 unit per tahun,
dimana pada tahun 2006 SR terpasang sebanyak 53.140 pelanggan
dan pada tahun 2010 (per Agustus) telah terpasang sebanyak 63.961
pelanggan sehingga tingkat cakupan pelayanan yang telah tercapai
saat ini adalah sebesar 27,59 % terhadap jumlah penduduk
Kabupaten (18 Kecamatan) dan 41,96 % terhadap jumlah
penduduk di wilayah pelayanan (9 Kecamatan). Bila ditinjau dari
sasaran / target nasional bahwa tingkat cakupan pelayanan yang

harus dicapai adalah sebesar 80% penduduk diwilayah perkotaan dan
60% di wilayah pedesaan pada tahun 2015 mendatang (Millenium
Development Goal), maka tingkat cakupan pelayanan saat ini
masih jauh di bawah target nasional. Untuk dapat mencapai
sasaran / target yang diharapkan dibutuhkan pendanaan yang
sangat besar, dimana untuk pengembangan cakupan pelayanan air
bersih dengan penambahan-penambahan sambungan rumah
diperlukan sarana dan prasarana phisik yang mendukung
diantaranya pemenuhan kebutuhan kapasitas produksi mulai dari
ketersediaan dan pengambilan air baku sampai dengan
pengolahannya, jaringan distribusi perpipaan mulai dari instalasi
pengolahan sampai ke lokasi pelanggan yang tersebar diseluruh
wilayah meliputi pipa distribusi utama, sekunder dan tertier.
Kondisi cekungan air tanah di kabupaten gresik Sesuai Kepmen
ESDM 716.K/40/MEM/2003 adalah Di kabupaten Gresik terdapat 2
( dua ) macam cekungan air tanah (CAT) yaitu :
No Nama CAT Wilayah Adminstrasi
Potensi (juta
m3
/tahun)
Air tanah
bebas
Air tanah
tertekan
1 Surabaya -
Lamongan
Kot. Surabaya, Kab.
Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab.
Lamongan, Kab. Gresik.
843 37
2 Panceng Kab. Gresik, Kab. Lamongan. 27 41
Dengan banyaknya perubahan kondisi lahan di daerah resapan,
maka potensi tersebut perlu pengawasan dan dievaluasi kembali
dengan melakukan penelitian potensi. Kebutuhan air bersih untuk
Kabupaten Gresik sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat
sebagai berikut:
Alokasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Gresik
Tahun 2010 – 2030
Tahun
Jumlah Persentase Kebutuhan
Kran
umum
Kebutuhan
Kebutuhan
air
Kehilangan Total
Penduduk Pelayanan Air penduduk (L/det)
Air
domestik
non
domestik
air
kebutuhan
air
(Orang) (%) (L/det) (L/det) (L/det) (L/det) (L/det)
2010 1.127.127 75,00 1.467,61 111,97 1.579,59 394,90 493,62 2.468,11
2012 1.321.060 75,00 1.720,13 122,15 1.842,28 460,57 575,71 2.878,56
2017 1.564.851 75,00 2.037,57 133,65 2.171,22 542,81 678,51 3.392,53
2022 1.874.897 75,00 2.441,27 146,72 2.587,99 647,00 808,75 4.043,74
2030 2.273.776 75,00 2.960,65 159,21 3.119,86 779,96 974,96 4.874,78
Sumber: RTRW
Dari perhitungan diketahui perkiraan kebutuhan air bersih pada
tahun 2010 dan tahun 2030 berturut-turut sebesar 2468,11 liter/detik

4874,78 liter/detik. Kebutuhan air sebesar ini harus mampu
disediakan oleh PDAM dengan memanfaatkan berbagai sumber air
baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Apalagi
mengingat pertumbuhan industri besar akan masih signifikan di
tahun-tahun kedepan, maka PDAM Kabupaten Gresik harus
memikirkan alternatif rencana penyediaan air bersih yang meliputi
pencarian sumber-sumber air baku alternatif.
Disamping itu harus dicatat bahwa perkiraan kebutuhan air di
atas belum memperhitungkan kebutuhan air untuk proses produksi
industri. Kebutuhan air semacam ini tidak bisa diprediksi karena
besarnya sangat tergantung pada jenis proses produksi itu sendiri,
tetapi harus tersedia secara kontinyu. Oleh sebab itu untuk memenuhi
kebutuhan air ini, industri-industri pada umumnya menggunakan air
tanah. Penggunaan air tanah harus sepengetahuan dan dibawah
pengawasan dinas yang terkait untuk mencegah akibat negatif dari
pengambilan air tanah yang berlebihan seperti perubahan kualitas,
serta terganggunya keseimbangan air dalam tanah yang berdampak
intrusi air laut.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan
pengendalian dalam pemanfaatan pemakaian air di wilayah Kabupaten
Gresik harus dilakukan dengan baik agar ketersediaan sumber daya air
di kabupaten Gresik dapat selalu terjaga.
Perkembangan Kabupaten Gresik sebagai salah satu kota
penyangga perekonomian Jawa Timur, khususnya yang berkaitan
dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat
membutuhkan adanya tindakan-tindakan proaktif, terutama dari
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan di segala bidang.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah
daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan
rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya
dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari Pemerintah
Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala
potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan
keuangan daerah.
Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat
khusus serta kejelian dari Pemerintah Daerah dalam melakukan
investasi untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan
menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko.
Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah
Kabupaten Gresik dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan
modal pada badan-badan usaha dan perseroan yang diharapkan
mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan

diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan
kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Gresik.
3. Yuridis
Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemda harus
dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan modal
pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”. Pasal
41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan
“Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu
pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan
modal Pemda ke BUMD harus melalui Peraturan Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat
dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan
Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan akan disertakannya modal pada PDAM Gresik Tahun
Tahun Anggaran 2011 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan,
maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini.
pada PDAM Gresik.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah
kepada PDAM Gresik ditujukan untuk memberikan landasan terhadap
pemenuhan sebagian target penyertaan modal pada PDAM Gresik
sejumlah Rp.15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah), yang pada
tahun anggaran 2011 disertakan pada PDAM Gresik sejumlah
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), yang berasal dari Penerimaan
Pembiayaan Dana bergulir dan dianggarkan dari Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada pos
anggaran pengeluaran pembiayaan.
A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa :
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM
adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan
sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya.
8. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun
anggaran yang sedang berlangsung.
B. Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah
penormaan tentang :
1. Penyertaan modal pada PDAM bertujuan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan

fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Untuk mencapai tujuannya maka penyertaan modal
dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang
menguntungkan.
3. Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang
yang dianggarkan dalam APBD.
4. Penyertaan modal pada PDAM merupakan bentuk kekayaan
daerah yang dipisahkan.
5. Penyertaan modal pada PDAM tahun 2011 ditetapkan
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yang
dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
6. Penyertaan modal dimaksudkan untuk pemenuhan sebagian
dari penyertaan modal sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Gresik.
7. Penyertaan modal dilakukan berdasarkan kemampuan
keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
9. Penyertaan modal dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
10. Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada
berjalan.
11. Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
yang perhitungkan setiap akhir tahun buku PDAM, menjadi
hak daerah.
12. Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen
Pendapatan Asli Daerah.
14. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik
adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan salah
satu pelaku ekonomi dalam menggerakkan ekonomi daerah, semakin
penting fungsinya untuk menggerakkan perekonomian daerah
sekaligus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan Pendapatan
Asli Daerah. Pelaksanaan peran BUMD tersebut dapat diwujudkan
dalam kegiatan usaha yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis.
Dengan akan disertakannya modal pada PDAM Gresik Tahun
dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
pembiayaan, maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini.
pada PDAM Gresik.
B. Saran
Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu
disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Gresik agar
tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum
dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
PDAM Gresik dapat tercapai.
Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka
Rancangan Peratruan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1969
Negara
Nomor 12 Tahun 2008
Keuangan Daerah
Pemerintah
Anggaran 2011
Tahun 2011
11. Sejarah Bank Jatim http://www.bankjatim.co.id

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPADA BANK JAWA TIMUR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peranan Bank dalam mendukung kegiatan dunia usaha kecil dan
menengah sangat besar. Perbankan bekerja untuk membantu dan
mendorong kegiatan ekonomi. Perkembangan dunia perbankan
merupakan bagian utama dari sisi keuangan kita, tidak dapat
dipisahkan dari kegiatan pemerintah dalam menggalakkan sistem
perkreditan bagi masyarakat. Jasa yang diberikan bank adalah jasa
lalu lintas peredaran uang. Melalui bank kita dapat memperoleh kredit
atau pinjaman uang untuk operasi usaha kecil dan menengah yang
dijalankan.
Tujuan daripada Perbankan Indonesia yaitu, menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah
peningkatan dari kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan dari
uraian ini, dapat disimpulkan bahwa dunia Perbankan tidak akan
terlepas dari pembangunan Nasional Negara kita. Selanjutnya peran
bank dalam mendukung kegiatan bisnis pasti akan sangat besar pula.
Dimana kita ketahui, bahwa bank bekerja dalam menyalurkan kredit
bagi masyarakat. Kredit bank diperlukan bagi pengusaha kecil,
pengusaha menengah, dan juga pengusaha yang telah memiliki modal
besar.
Semakin berkembangnya perekonomian suatu daerah maka
pengajuan kreditnya juga semakin tinggi, dengan begitu modal
Bank Jawa timur tidak mencukupi untuk menyalurkan kredit
tersebut. Maka disinilah andil Pemerintah Daerah untuk
menyertakan modal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD).
Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah
melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada Bank
Jawa Timur.

Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun mengalami banyak
peningkatan, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
Gresik kepada Bank Jawa Timur mempunyai prospek bisnis yang
menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal tersebut
layak untuk terus ditingkatkan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan
tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat
lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
daerah.
1. Apakah diperlukan modal Bank Jatim ?
2. Apakah penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Jatim
perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah?
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Jatim?
4. Apakah sasaran utama disertakannya modal kepada Bank Jatim?
sebagai berikut:
1. Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan modal Bank Jatim.
penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Jatim.

Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Jatim.
4. merumuskan sasaran utama disertakannya modal kepada Bank
Jatim.

Bahwa dengan Peraturan daerah ini ditetapkan penyertaan
modal kepada Bank Jatim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Gresik sebesar Rp. 15.000.000.000,00
(Lima Belas Milyar Rupiah) yang akan disertakan secara bertahap.
Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2010, Pemerintah
Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Jatim
secara kumulatif sebesar Rp3.211.000.000,00 (tiga milyar dua ratus
sebelas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. Sampai dengan tahun anggaran 2009 secara kumulasi
berjumlah Rp3.011.000.000,00 (tiga milyar sebelas juta rupiah);
2. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
Penyertaan modal pada Bank Jatim Tahun 2011 ditetapkan
sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah)
yang dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada pos anggaran
pengeluaran pembiayaan yang merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
1. Penyertaan modal pada Bank Jatim dianggarkan dalam APBD
pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
2. Penyertaan modal kepada Bank Jatim digunakan untuk
pengembangan usaha perbankkan yang dilakukan oleh Bank
Jatim.
3. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka
menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mencapai tujuan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip profit oriented.
Keputusan Bupati.

6. Penyertaan modal pada Bank Jatim dilakukan sampai dengan
terpenuhinya penyertaan modal pada Bank Jatim sejumlah Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Keputusan Bupati.
8. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi Penyertaan Modal
Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, maka Bank Jatim wajib menerbitkan
Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Gresik.
disampaikan kepada Bupati. Tahun buku Bank Jatim disamakan
dengan tahun takwim.
4. Manajemen risiko

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur
Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1969
Keuangan Negara
Perbendaharaan Negara
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduakalinya dengan
Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Perseroan Terbatas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Investasi Pemerintah
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011

Administrasi Kependudukan Gresik

Administrasi Kependudukan Gresik

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Administrasi Kependudukan Gresik

Similar to Administrasi Kependudukan Gresik (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Administrasi Kependudukan Gresik