RUU BUMDes, Untuk Apa? Pembicara: 1. Dr. Badikenita Sitepu, Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI 2. Drs. Ahmad Muqowam, Mantan Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Mantan Wakil Ketua DPD RI

1. RUU BUMDes, Untuk Apa ?
AKHMAD MUQOWAM

2. DASAR RUU BUMDes
1. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih
berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan
aspek kualitas, sehingga berpotensi menyebabkan
kerugian dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak
memberikan implikasi apapun dalam pembangunan desa.
2. DPD RI menilai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sangat parsial dan tidak ada ketentuan yang secara
konkrit mengatur tentang keberadaan BUMDes.
3. Terkait soal Peraturan Pemerintah (PP) yang lahir sebagai
turunan dari UU justru membuat kepala daerah semakin
pusing karena aturan yang saling tumpang tindih.

3. DASAR.., LANJUTAN
• Namun demikian, keberadaan RUU BUMDes ini akan dapat
berkontribusi negatif dan melemahkan UU nomor 6 tahun 2014
tentang Desa yang sesungguhnya sudah dibentuk dengan sangat
komprehensif dan partisipatif dengan mengedepankan
pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
desa. Selain itu, UU Desa juga telah mengatur rekoqnisi dan
subsidiaritas desa termasuk dalam hal pembentukan dan
pengelolaan BUMDes.
• Pembentukan RUU BUMDes sesungguhnya bersamaan dengan
Pemerintah, DPR dan DPD RI tengah gencar membahas RUU Cipta
Kerja yang didalamnya juga terdapat pengaturan tentang BUMDEs.
Sehingga kekhawatiran mengenai tumpang tindih dan problem
harmonisasi UU kini muncul kembali.

4. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Mendapatkan berbagai informasi, analisa dan gambaran
yang utuh dari kedua narasumber mengenai RUU
BUMDes.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah, pegiat desa, perangkat
aparatur pemerintahan desa dan pegiat BUMDes
3. Menjadi ajang pertukaran informasi dan pengetahuan
mengenai BUMDes dari semua pemangku kepentingan
(Stakeholders) yang hadir dalam diskusi mengenai RUU
BUMDes.

5. ISU KRUSIAL
1. Eksplorasi lebih jauh mengenai BUMDes
didalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa
2. Pengaturan BUMDes dalam RUU BUMDes
3. Mandat UU Desa terkait pengaturan BUMDes
4. Harmonisasi UU dan ancaman tumpang
tindih regulasi

6. BUMDes, BUMN
• Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.
• Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan

7. ASAS PENGATURAN UU DESA
1) rekognisi,yaitu pengakuan terhadaphakasal usul;
2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara
lokal untuk kepentinganmasyarakat Desa;
3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di
masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara;
4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling
menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun
Desa;
5) kegotongroyongan, yaitukebiasaansalingtolong-menolonguntukmembangun Desa;
6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga
besar masyarakatDesa;
7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat
Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yangberkepentingan;

8. ASAS LANJUTAN
8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang
dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan
martabat manusia sebagaimakhluk TuhanYangMaha Esa diakui,ditata,dan dijamin;
9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk
melakukan suatu kegiatandalam rangka memenuhi kebutuhannya dengankemampuan sendiri;
10) partisipasi, yaitu turut berperan aktifdalam suatukegiatan;
11) kesetaraan,yaitu kesamaandalam kedudukan dan peran;
12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui
penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa;dan
13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan
berkesinambungan dalam merencanakandan melaksanakan program pembangunanDesa.

9. TUJUAN PENGATURAN DESA
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan
sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

10. TUJUAN PENATAAN DESA
1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa;
3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
dan
5. meningkatkan daya saing Desa.
Penataan desa meliputi: pembentukan; penghapusan;
penggabungan; perubahan status; dan penetapan Desa.

11. KEWENANGAN DESA
1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

12. KEWENANGAN KEPALA DESA
1. memimpin penyelenggaraanPemerintahanDesa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkatDesa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangandan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa;
6. membina kehidupan masyarakatDesa;
7. membina ketenteramandan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomianDesa serta mengintegrasikannyaagar mencapai
perekonomian skala produktif untuksebesar-besarnya kemakmuranmasyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatanDesa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahansebagiankekayaan negaraguna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupansosial budaya masyarakatDesa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan PembangunanDesa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan ataumenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;dan
15. melaksanakanwewenanglain yangsesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

13. MUSYAWARAH DESA
Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal
yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

14. BADAN USAHA MILIK DESA
1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik
Desa yang disebut BUM Desa.
2) BUM Desa dikelola dengan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di
bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

15. PENJELASAN BUM-DES
1. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi
ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
2. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan
terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha
bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya.
3. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan
dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan
simpan pinjam.
4. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi
juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM
Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi
ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat
dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. PENDIRIAN dan PEMANFAATAN BUMDES
Penjelasan Pasal 88 dan 89
1. disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
1) pengembangan usaha; dan
2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa,
dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin
melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

17. PERAN PEMERINTAH
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM
Desa dengan:
• memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
• melakukan pendampingan teknis dan akses ke
pasar; dan
• memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
sumber daya alam di Desa.

18. SEMOGA BERMANFAAT…,
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN SEMUANYA.
SEMOGA KITA TETAP SEHAT
SAMPAI PANDEMI COVID-19 INI BERAKHIR..,
AMIIN YRA…, TKS.
AMQ