Sebagai negara kepulauan Indonesia memerlukan kebijakan berbasis konsep negara kepulauan dengan prinsip-prinsip integrasi darat dan laut sebagai suatu kesatuan ekosistem, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Implementasinya dilakukan dengan 2 prinsip: Konsep negara kepulauan sebagai pola dasar pembangunan dan laut sebagai modal dasar. Pengelolaan laut dapat digunakan dengan konsep tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan implementasinya dengan menggunakan tata guna laut terpadu (integrated sea use management). Pengembangan investasinya dapat digunakan konsep Blue Economy dengan prinsip: keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tanpa meninggalkan apapun berupa limbah (zero waste), dan kepedulian sosial. Konsep ini sejalan dengan UU Kelautan yang telah ditetapkan tahun ini. This is a national ocean policy framework initiated and designed based on the principles of sustainability through implementing good ocean governance and integrated sea use management.
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
OPTIMALKAN EKONOMI KELAUTAN
1. KERANGKA
KEBIJAKAN
KELAUTAN
NASIONAL
(NATIONAL
OCEAN
POLICY
FRAMEWORK)
OLEH:
DR.
SUNOTO,
MES
Materi
slide
ini
telah
dipresentasikan
di
berapa
forum
diskusi
nasional
maupun
internasional
sejak
awal
Februari
2014
sebagai
sebuah
pemikiran
menyongsong
penetapan
UU
Kelautan
RI
JAKARTA,
27
OKTOBER
2014
2. PERMASALAHAN
• EKONOMI
KELAUTAN:
– Masih
belum
ada
kebijakan
operasional
sistem
pembangunan
ekonomi
berbasis
pulau-‐pulau
kecil
– Belum
ada
kebijakan
Og
batas-‐batas
landas
konPnen
yang
memadai
dan
tata
kelola
sumberdaya
energi
dan
mineral
di
dasar
laut
– Belum
ada
pengaturan
operasional
pengaturan
kabel
dan
pipa
di
dasar
laut
– Belum
ada
arah
dan
kebijakan
operasional
pengembangan
ekonomi
berbasis
wisata,
keanekaragaman
hayaP,
dan
bioteknologi
terkait
pemanfaatan
sumberdaya
alam
laut
– Operasionalisasi
kebijakan
pesisir
dan
pulau-‐pulau
kecil
masih
dalam
proses
pengembangan
– Ekonomi
berbasis
komoditas
laut
belum
berkembang
– Belum
ada
kebijakan
pengembangan
ekonomi
berbasis
laut
lintas
batas
propinsi
dan
kabupaten/kota
• KONEKTIVIVITAS
ANTAR
PULAU:
– KonekPvitas
antara
pulau
berupa
transportasi
dan
telekomunikasi
belum
memadai
– Rancangan
jaringan
transportasi
masih
berorientasi
negara
daratan
bukan
kepulauan
– KonekPvitas
ekonomi
antar
pulau
belum
berkembang.
• TATA
RUANG
DAN
GUNA
LAUT:
– Belum
ada
tata
ruang
laut
nasional
yang
definiPf
dan
sebagian
besar
daerah
belum
mempunyai
kebijakan
tata
ruang
laut
– Belum
ada
kebijakan
pengaturan
tata
ruang
laut
di
atas
12
mil
laut
sampai
dengan
200
mil
laut
– Belum
ada
tata
guna
laut
lintas
propinsi
dan
kabupaten/kota.
• SDM,
PENELITIAN
DAN
TEKNOLOGI:
– Kualitas
SDM
terkait
laut
dan
yang
hidup
bergantung
atau
di
dekat
laut
masih
belum
memadai
– PeneliPan
dan
Teknologi
bidang
kelautan
dan
yang
terkait
belum
berkembang.
• PENCEMARAN
DAN
KERUSAKAN
LAUT:
– Kerusakan
dan
pencemaran
laut
makin
meningkat
sebagai
akibat
akPvitas
di
laut
dan
di
darat
– Belum
ada
sistem
pencegahan
dan
penanganan
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan
di
laut
terintegrasi
– Bumi
makin
panas
dan
ancaman
perubahan
iklim
makin
makin
meningkat.
3. PEMANFAATAN
LAUT
DAN
AKTIVITAS
TERKAIT
• EKONOMI:
1. Perhubungan
laut
2. Industri
mariPm
3. Perikanan:
Tangkap
dan
Budidaya
4. Wisata
laut,
pesisir,
dan
pulau-‐pulau
kecil
5. Energi
dan
mineral
6. Bangunan,
pipa,
dan
kabel
di
laut
7. Jasa
kelautan
8. Bioteknologi
kelautan
• KONSERVASI:
1. Pengelolaan
wilayah
konservasi
2. Pengaturan,
pengawasan
dan
penegakan
hukum
dalam
rangka
konservasi
dan
perlindungan
lingkungan
• PERTAHANAN
DAN
KEAMANAN:
– Pengawasan
dan
penegakan
hukum
4. TANTANGAN
• INDUSTRI
MARITIM
MAKIN
BERKEMBANG
• INTEGRASI
KEBIJAKAN
TENTANG
LAUT
DAN
KEGIATAN
TERKAIT
MAKIN
DIPERLUKAN
• KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN
DIBUTUHKAN
UNTUK
MENJAMIN
KESEIMBANGAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
DAN
PELESTARIAN
LINGKUNGAN
LAUT
• UNTUK
ITU
DIPERLUKAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
KELAUTAN.
5. DASAR
HUKUM
DAN
KERANGKA
KONSTITUSIONAL
• UUD
1945
pasal
33
• DEKLARASI
JUANDA
13
DESEMBER
1957
• UNCLOS
1982
• UNDANG-‐UNDANG
17
TAHUN
1985
TENTANG
PENGESAHAN
UNCLOS
1982
• UNDANG-‐UNDANG
27
TAHUN
2007
Jo
UNDANG-‐UNDANG
1
TAHUN
2014
TENTANG
PESISIR
DAN
PULAU-‐PULAU
KECIL
• UNDANG-‐UNDANG
5
TAHUN
1990
TENTANG
KONSERVASI
SUMBER
DAYA
ALAM
HAYATI
DAN
EKOSISTEMNYA
• UNDANG-‐UNDANG
23
TAHUN
1997
TENTANG
LINGKUNGAN
HIDUP
• UNDANG-‐UNDANG
17
TAHUN
2008
TENTANG
PELAYARAN
• RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
PANJANG
NASIONAL
(RPJPN)
2005-‐2025
6. AZAS:
NEGARA
KEPULAUAN
• NEGARA
KEPULAUAN:
Konsep
negara
kepulauan
mengacu
pada
Deklarasi
Juanda
13
Desember
1957
yang
kemudian
ditetapkan
menjadi
UU
No.4/PRP/1960
tentang
Perairan
Indonesia.
Deklarasi
ini
diterima
dan
ditetapkan
dalam
konvensi
hukum
laut
PBB
ke-‐III
Tahun
1982
(United
NaPons
ConvenPon
On
The
Law
of
The
Sea/UNCLOS
1982).
Selanjutnya
deklarasi
ini
dipertegas
kembali
dengan
UU
Nomor
17
Tahun
1985
tentang
pengesahan
UNCLOS
1982
bahwa
Indonesia
adalah
negara
kepulauan.
• ESSENSI:
Deklarasi
Juanda
yang
ditulis
pada
13
Desember
1957:
1.
Bahwa
Indonesia
menyatakan
sebagai
negara
kepulauan
yang
mempunyai
corak
tersendiri
2.
Bahwa
sejak
dahulu
kala
kepulauan
nusantara
ini
sudah
merupakan
satu
kesatuan
3.
Ketentuan
ordonansi
1939
tentang
Ordonansi,
dapat
memecah
belah
keutuhan
wilayah
Indonesia
dari
deklarasi
tersebut
mengandung
suatu
tujuan
:
-‐
Untuk
mewujudkan
bentuk
wilayah
Kesatuan
Republik
Indonesia
yang
utuh
dan
bulaT
-‐
Untuk
menentukan
batas-‐batas
wilayah
NKRI,
sesuai
dengan
azas
negara
Kepulauan
-‐
Untuk
mengatur
lalu
lintas
damai
pelayaran
yang
lebih
menjamin
keamanan
dan
keselamatan
NKRI.
• MATRA
LAUT
FAKTOR
DOMINAN
PEMBANGUNAN
–
KEDAULATAN,
TATA
KELOLA
WILAYAH
DAN
SUMBERDAYA
ALAM:
Sebagian
besar
wilayah
Indonesia
adalah
laut
yang
mempersatukan
pulau-‐pulau
yang
menyebar
di
seluruh
wilayah
yurisdiksi
Indonesia
sesuai
UNCLOS
1982
dan
peraturan
perudang-‐undangan.
Laut
menjadi
faktor
dominan
pembangunan
sehingga
patut
menjadi
acuan
penyusunan
pola
dasar
kebijakan
ekonomi,
sosial,
budaya,
lingkungan,
pertahanan
dan
keamanan.
7. TUJUAN
– Menguatkan
kedaulatan
dan
kesatuan
negara
RI
sebagai
negara
kepulauan.
– Mengembangkan
sistem
manajemen
kelautan
berkelanjutan
dengan
tata
kelola
pemanfaatan
ruang
dan
sumberdaya
laut
terpadu
dengan
konsep
negara
kepulauan.
– Mengembangkan
sistem
manajemen
sumberdaya
alam
laut
dan
jasa
kelautan
untuk
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
dan
pemerataan.
– Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
8. PRINSIP
DASAR
• BASIS
NEGARA
KEPULAUAN
DAN
KESEJAHTERAAN:
ARCHIPELAGIC
STATE:
Pembangunan
berbasis
laut
berazaskan
negara
kepulauan
dan
kesejahteraan.
Sebagian
besar
wilayahnya
berupa
laut
yang
menyatukan
ribuan
pulau-‐pulau
sebagai
suatu
kesatuan
wilayah
negara
RI.
• KEBERLANJUTAN:
SUSTAINABILITY
(ecologically
sustainable-‐economically
viable)
–
Pembangunan
berkelanjutan:
Keseimbangan
pembangunan
ekonomi,
sosial,
budaya
dan
pelestarian
lingkungan
untuk
memenuhi
kebutuhan
masa
kini
dan
masa
depan.
Blue
Economy:
Blue
Ocean-‐Blue
Sky.
• SATU
KESATUAN
EKOSISTEM:
Sebagai
negara
kepulauan
wilayah
Indonesia
harus
dilihat
sebagai
satu
kesatuan
ekosistem
laut,
daratan,
dan
atmosfir.
• MULTI
GUNA
LAUT
DAN
MANAJEMEN
TERPADU:
MULTIPLE
USE
PRINCIPLES
OF
OCEAN
AND
INTEGRATED
MANAGEMENT
–
Pemanfaatan
keragaman
sumberdaya
alam
laut
menumbuhkan
keanekaragaman
akPvitas
ekonomi,
perdagangan,
sosial,
budaya,
lingkungan,
pertahanan
dan
keamanan
di
laut
dan
pesisir
memerlukan
sistem
manajemen
terpadu.
• TATA
KELOLA
YANG
BAIK:
GOOD
GOVERNANCE:
Berbasis
pengetahuan,
data
dan
informasi
terbaik
yang
tersedia,
akuntabilitas,
parPsipasi,
koordinasi,
mengutamakan
kepenPngan
nasional
dan
memperhaPkan
hubungan
internasional.
9. Prinsip
1:
BASIS
NEGARA
KEPULAUAN
DAN
KESEJAHTERAAN
• UUD
1945
dan
Deklarasi
Juanda:
NKRI
dan
negara
kepulauan,
• RPJPN
2005-‐2015:
visi
negara
kepulauan,
ekonomi
dan
industri
kelautan
terpadu
berkelanjutan,
• KonekPvitas
Kegiatan
Pembangunan
Di
Laut,
Pesisir,
Darat,
Antar
Pulau,
Dan
Pulau-‐pulau
Kecil
berkembang
dan
merata
untuk
kesejahteraan
rakyat,
• Manajemen
Pembangunan
Terintegrasi
Berbasis
Kawasan:
Pesisir
(ICM),
Gugusan
Pulau,
Dan
Area
Konservasi
agar
ekonomi
tetap
tumbi
tapi
Pdak
merusak
lingkungan.
10. Prinsip
2:
KEBERLANJUTAN
• Pembangunan
Berkelanjutan:
– Pembangunan
berkelanjutan
adalah
suatu
proses
perubahan
yang
mana
eksploitasi
sumberdaya,
arah
investasi,
orientasi
pengembangan
teknologi,
dan
perubahan
kelembagaan
semuanya
dalam
keadaan
yang
selaras,
serta
meningkatkan
potensi
masa
kini
dan
masa
depan
untuk
memenuhi
kebutuhan
dan
aspirasi
manusia.
(WCED,
1987)
– Keseimbangan
antara
pembangunan
ekonomi
dan
pelestarian
lingkungan.
• Konsep
Ekonomi
Biru
(Blue
Economy)
– Prinsip-‐prinsip
Blue
Economy:
Keberlanjutan,
efisiensi
alam,
tanpa
limbah,
dan
kepedulian
sosial.
– Pendekatan:
• Pengembangan
zona
ekonomi
biru
• Pengembangan
investasi
model
ekonomi
biru
11. Prinsip
3:
SATU
KESATUAN
EKOSISTEM
• Wilayah
Indonesia
merupakan
suatu
kesatuan
ekosistem
laut,
darat
dan
atmosfir
yang
saling
terkait
dan
Pdak
dapat
dipisahkan.
• Sistem
perencanaan
dan
akPvitas
pembangunan
yang
berlokasi
di
darat,pesisir,
dan
laut
harus
memperhaPkan
implikasinya
terhadap
kualitas
ekosistem
laut,
darat,
dan
atmosfir.
• KonekPvitas
pembangunan
terkait
dengan
laut,
darat,
dan
atmosfir
harus
merata
dan
terintegrasi
melalui
pengembangan
infrastruktur
yang
berorientasi
pada
efisiensi,
pemerataan
aksesibilitas
dan
distribusi
informasi,
barang
dan
jasa.
12. Prinsip
4:
MULTI
GUNA
LAUT
DAN
MANAJEMEN
TERPADU
• TATA
GUNA
DAN
MANAJEMEN
LAUT
TERPADU
(integrated
sea
use
management)
• PERENCANAAN:
TATA
RUANG
LAUT
(PERAIRAN
PESISIR
DAN
LAUT
DI
ATAS
12
MIL
S/D
200
MIL)
sesuai
karakterisPk
geografis,
ekologis,
ekonomis,
sosial,
budaya,
pertahanan
dan
keamanan.
• PEMANFAATAN
LAUT
SESUAI
PERUNTUKANNYA
(TATA
GUNA
LAUT)
– Ruang
laut
(zona
ekonomi,
konservasi,
sosial,
pertahanan,
kepenPngan
internasional)
– Sumberdaya
alam
laut
(sumberdaya
hayaP
dan
non-‐hayaP
sebagai
sumberdaya
ekonomi)
– Jasa
kelautan
(ekonomi
jasa
terkait
wisata)
• SISTEM
PERIJINAN
(pemberian
hak
dan
kewajiban
pengelolaan)
• PENGAWASAN
dan
PENTAATAN
HUKUM:
MCS
(Monitoring,
Control,
and
Surveillance)
dan
Penegakan
hukum
13. Prinsip
5:
TATA
KELOLA
YANG
BAIK
(good
ocean
governance)
• Prinsip
Dasar
Tata
Kelola
Laut
yang
Baik:
keberlanjutan,
konsistensi,
keterpaduan,
kepasPan
hukum,
kemitraan,
pemerataan,
peranserta
masyarakat,
keterbukaan,
desentralisasi,
akuntabilitas,
dan
keadilan
(UU
27/2007
Pasal
3
jo
UU
1/2014),
• Berbasis
pengetahuan,
data,
dan
informasi
terbaik
yang
tersedia,
• Melibatkan
seluruh
sektor
terkait,
propinsi,
dan
kabupaten/kota,
masyarakat
dan
dunia
usaha,
• Mengutamakan
kepenPngan
nasional
dan
memperhaPkan
hubungan
internasional.
14. RUANG
LINGKUP
PENGATURAN
KEBIJAKAN
1. KERANGKA
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
BERAZASKAN
NEGARA
KEPULAUAN
(laut
sebagai
faktor
dominan)
2. TATA
GUNA
LAUT
DAN
SISTEM
MANAJEMEN
LAUT
TERPADU:
Manajemen
laut
terpadu
sesuai
peruntukannya
dengan
kategori
pemanfaatan
sebagai
berikut:
– RUANG
LAUT
(kegiatan-‐kegiatan
yang
menggunakan
ruang
laut
sebagai
tempat
atau
media)
– SUMBERDAYA
ALAM
LAUT
(kegiatan-‐kegiatan
pemanfaatan
sumberdaya
alam
laut
baik
hayaP
maupun
non-‐hayaP)
– JASA
KELAUTAN
(kegiatan-‐kegiatan
yang
utamanya
adalah
penyediaan
jasa
kelautan)
3. TATA
RUANG
LAUT:
INTEGRASI
TATA
RUANG
LAUT:
PERAIRAN
PESISIR
DAN
PERAIRAN
DI
ATAS
12
MIL
S/D
200
MIL
(berbasis
UU
27/2007
jo
UU
01/2014
Og
Pesisir
dan
Pulau-‐pulau
Kecil).
Pengkayaan
prinsip2
dasar
UU
27/2007
jo
UU
1/2014
Og
pengaturan
ruang,
sumberdaya
dan
jasa
kelautan
lintas
batas
daerah
dan
nasional.
4. SISTEM
PENGAWASAN
TERPADU
DAN
PENTAATAN
HUKUM:
MCS
DAN
PENEGAKAN
HUKUM:
Pengembangan
sistem
monitoring
pembangunan
yang
komprehensif
berbasis
IT
terhadap
perkembangan
tataguna
laut
dan
akPvitas
yang
berkembang
sebagai
tulang
punggung
sistem
pengawasan
(control)
dan
pengamatan
langsung
(surveillance)
5. PENGEMBANGAN
SDM,
PENELITIAN,
DAN
TEKNOLOGI:
Modal
dasar
yang
akan
menentukan
arah
kebijakan
dan
mengisi
pembangunan
era
baru
di
masa
depan.
6. SISTEM
INFORMASI
MANAJEMEN
BERBASIS
GIS
(Geographic
InformaPon
System):
Sistem
informasi
nasional
terintegrasi
berbasis
IT.
15. STRATEGI
1:
PEMUTAKHIRAN
DATA
TENTANG
BATAS-‐BATAS
YURISDIKSI
WILAYAH
LAUT
• IdenPfikasi
status
batas-‐batas
laut
wilayah
RI,
ZEEI,
dan
landas
konPnen,
serta
batas-‐batas
wilayah
pengelolaan
laut
antar
daerah,
• IndenPfikasi
permasalahan
batas-‐batas
laut,
implikasi
dan
upaya
penyelesaiannya,
• IdenPfikasi
dan
evaluasi
seluruh
kebijakan
tentang
wilayah
laut
dan
yang
terkait
masa
kini
dan
yang
akan
datang,
• IdenPfikasi
kepenPngan
nasional
dan
internasional
di
masa
depan
terkait
batas-‐batas
wilayah
laut,baik
peluang
maupun
permasalahannya,
• Perumusan
arah,
ruang
lingkup
kebijakan
tentang
batas-‐
batas
wilayah,
dan
pengaturan
perencanaan
serta
implementasi.
16. STRATEGI
2:
PENDALAMAN
KAJIAN
POTENSI
LAUT
• IdenPfikasi
sumberdaya
laut,
ekonomi
berbasis
laut,
dan
peluang
di
masa
depan,
• IdenPfikasi
ancaman
terhadap
sumberdaya
alam
laut
secara
ekologis,
ekonomis
dan
sosial
dan
faktor-‐faktor
yang
dapat
diperPmbangkan
dalam
perencanaan
dan
manajemen
laut,
• IdenPfikasi
wilayah-‐wilayah
laut
sesuai
karakterisPk
ekosistem
dan
ekonominya,
• IdenPfikasi
prioritas
dan
pengaturannya
untuk
mengembangkan
sistem
manajemen
laut
berkelanjutan
di
masa
depan,
• Idenfikasi
kemungkinan
industri
mariPm
yang
dapat
dikembangkan.
17. STRATEGI
3:
REVIEW
MULTI
GUNA
LAUT
• Inventarisasi
kegiatan
ekonomi
dan
konservasi
di
laut
lintas
sektor
dan
daerah
yang
melipuP:
transportasi,
wisata,
pertambangan,industri
mariPm,
pengelolaan
wilayah
konservasi,
dan
lainnya
baik
dari
aspek
pemanfaatan
ruang,
sumberdaya
alam,
maupun
jasa
kelautan
pada
kondisi
masa
kini
dan
prediksi
masa
depan,
• Inventarisasi
kebijakan
(regulasi)
ekonomi
berbasis
laut
dan
konservasi
laut
di
Pngkat
pusat
dan
daerah,
serta
manajemen
lintas
batas
wilayah
laut:
manfaat,
permasalahan
dan
skenario
solusinya,
• Analisis
keterkaitan,
efisiensi,
dan
efekPvitas
pemanfaatan
sumberdaya
laut
dan
kebijakan
kelautan
antara
sektor
dan
daerah.
18. STRATEGI
4:
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
MANAJEMEN
LAUT
TERPADU
(integrated
sea
use
management)
• Penetapan
azas
dan
prinsip-‐prinsip
kebijakan
kelautan
berbasis
konsep
negara
kepulauan
dan
keberlanjutan
• Perumusan
sistem
perencanaan
penataan
ruang
laut
(spaPal
planning)-‐integrasi
sistem
pengelolaan
wilayah
pesisir
dan
pulau-‐pulau
kecil
dengan
laut
di
atas
12
mil
laut
s/d
200
mil
laut,
• Perumusan
sistem
perencanaan
pengembangan
ekonomi
berbasis
laut,
• Perumusan
sistem
pemanfaatan
ruang,
sumberdaya
alam,
dan
jasa
kelautan
sesuai
dengan
peruntukannya,
• Perumusan
sistem
pengawasan
terpadu
kegiatan
di
laut
dan
yang
terkait
dengan
laut.
19. STRATEGI
5:
PENETAPAN
KEBIJAKAN
KELAUTAN
NASIONAL
• Penetapan
Kebijakan
Kelautan
Nasional
dengan
Peraturan
Presiden
yang
dilengkapai
dengan
Road
Maps,
• Implementasi
UU
KELAUTAN
dan
integrasi
seluruh
peraturan
perundang-‐undangan
terkait
kelautan
sesuai
dengan
RPJPN
2005-‐2025.
20. PENUTUP
• Bahan
ini
adalah
Kerangka
Umum
• Proses
penyusunan
dan
perjuangannya
dapat
menggunakan
referensi
pengalaman
negara-‐
negara
lain.
• Terima
kasih.