SlideShare a Scribd company logo
BAB 8. WAWASAN NUSANTARA
DISUSUN OLEH KELOMPOK 7 :
1. Rajawali Dzulfiqar Nurani Teknik Industri
2. Rizki Wahyu Dwi Ardiyan Teknik Industri
3. Mochammad Yusuf Teknik Industri
4. Fathandy Isragana Naim Teknik Lingkungan
5. Ahmad Danang Nur Hidayat Teknik Lingkungan
1. Apakah masalah terbesar wawasan nusantara?.
Bagaimana solusinya?
• Masalah terbesar wawasan nusantara adalah korupsi, karena dari dulu
masalah korupsi tidak pernah tuntas. Sebagian besar terjadi di para pejabat
dan aparat seperti DPR, MPR, Bupati, Polisi. Tindak pidana korupsi di
berbagai lapisan pejabat negara yang merugikan keuangan negara
mempengaruhi tujuan negara, Yakni mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur
pancasila yang telah diakui kedaulatan sebegai dasar kehidupan berbangsa
dan bernegara dan ini bertolak belakang dengan wawasan nusantara
sebagai landasan visional bangsa indonesia.
Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur
diluar ketentuan yang ada didalam KUHP. Tindak pidana
korupsi merupakan perbuatan dikategorikan khusus. (lex
specialis ). Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam UU
No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Penjatuhan pidana bagi perkara korupsi yang diakomodir dalam
RKUHP dalam BAB XXXI menganai tindak pidana jabatan (
Pasal 661 – Pasal 687 ) dengan ancaman pidana paling singkat 5
tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak kategori
V ( Pasal 80 ayat 3 huruf e ,dengan denda sebesar Rp.
1.200.000.000,00)
Bagaimana solusinya?
a. Menanamkan kesadaran wawasan nusantara kepada warga negara
Indonesia secara mendalam dan serius dalam membangun generasi muda
penerus bangsa, Salah satunya melalui pendidikan.
b. Pemerintah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh masalah
korupsi yang terjadi, apalagi korupsi terjadi di kalangan pejabat dan
penegak hukum. Karena sangat merugikan Negara jika korupsi tidak
pernah tuntas dan memberi hukuman yang berat bagi yang melakukan
korupsi.
Untuk Aparat Polisi stop melakukan Pungli (Pungutan Liar), jika
memang sedang melakukan tugas dari atasan yaitu TILANGAN
maka lakukanlah dengan surat yang resmi.
Ciri-ciri Razia yang Sah sesuai peraturan pemerintah PP No 42
Tahun 1993,
Pasal 15 : harus ada Papan Tilang
razia yang sah selalu dilengkapi Papan Tilang yang diletakkan
minimal 100 m sebelum lokasi,
Pasal 13 : Harus Ada Surat Tugas
sebelum menunjukan SIM & STNK, Suruh Polisi menunjukan
surat tugasnya.
2. Apa hubungan antara program studi anda dengan
wawasan nusantara?
Menerapkan pemikiran dan teknik serta manajemen untuk memelihara
dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta lingkungan
secara keseluruhan. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup
Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak
berdaulat, dan yurisdiksinya, yang sesuai dengan undang-undang.
Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
3. Mengapa indonesia beberapa kali bersitegang dengan
negara tetangga khususnya malaysia dan singapura ? misal
bidang pemberantasan korupsi, olahraga, militer dan TKI.
Padahal telah bekerjasama melalui ASEAN. Bagaimana
solusinya?
Karena perjalanan kerja samanya tidak berjalan dengan
harmonis dan terdapat persoalan persoalan yang menggangu
kestabilan hubungan tersebut. Permasalahan tersebut
berdampak munculnya konflik antar negara yang
menimbulkan perpecahan hubungan baik antar negara..
Di bidang militer hubungan antar negara tidak berjalan
dengan baik karena negara Malaysia sering melanggar
perbatasan wilayah Indonesia. satuan TNI AU menyatakan,
sudah beberapa kali pesawat tempur malaysia masuk wilayah
udara Indonesia tanpa izin.
Persoalan tenaga kerja Indonesia khususnya TKI ilegal,
telak sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia-
Malaysia. Seperti yang di ketahui Indonesia adalah pemasok
tenaga kerja baik legal maupun ilegal. Banyaknya kejadian
penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya
gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap di hadapi
oleh para TKI
Solusinya adalah Indonesia perlu mengembangkan konsep
deterrence atau penangkalan. Dengan adanya deterrence ini di
harapkan dapat memberikan dampak psikologis terhadap negara-
negara yang akan melakukan serangan militer ke Indonesia atau
melakukan tindakan-tindakan lainnya sehingga mereka akan
mengetahui efeknya jika mereka berani macam-macam
terhadap wilayah Indonesia.
4. Bagaimana sikap pemerintah RI di era SBY dan
Jokowi ketika menghadapi illegal fishing di perairan
nusantara? Anda lebih prefer gaya SBY atau Jokowi?
Jelaskan alasan anda.
JOKOWI, karena Jokowi telah mengangkat Dr.Susi Pudjiastuti
sebagai menteri kelautan dan perikanan sangat bermanfaat
dalam menghadapi illegal fishing. Dan pak Jokowi pun
memberikan sanksi tegas apabila ada nelayan dari negara asing
yang melakukan Illegal fishing di perairan nusantara, Serta
jokowi juga melakukan rapat antar negara.
Sikap pemerintah menghadapi illegal fishing:
1. Melakukan perlindungan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif
2. Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku
3. Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional
4. Membakar kapal pelaku illegal
T A
O
NH
UY
K

More Related Content

What's hot

PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
HelvyEffendi
 
Peraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITEPeraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITE
TubagusRifqiFajar
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Ramadhan Setiady
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
Community Design
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajibanMenyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Putri Shafira
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Fathia Rosatika
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
eli priyatna laidan
 
Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Proposal Skripsi
Proposal Skripsi
Norsel Maranden
 
Keimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraanKeimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraan
wendryk
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Afni Zul
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
eli priyatna laidan
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanPerlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Sofi Afwani
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Rindi Gilang
 
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
SMAN 1 Cilegon
 
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran KewajibanPelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Nurullkk
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
https://wartaviral.com/
 

What's hot (20)

PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
Peraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITEPeraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITE
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajibanMenyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
 
Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Proposal Skripsi
Proposal Skripsi
 
Keimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraanKeimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraan
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanPerlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
 
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran KewajibanPelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 

Similar to Bab 8 wawasan nusantara

15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
cahyomeiyana
 
Perpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPerpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPeople Power
 
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
RINIRISDAYANTI0125
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
raninur1
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
suwaridspd
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Afida Zahara
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
Intan Wachyuni
 
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02Eccky Eccky
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
Dheyaini Mazaya
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Implementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumImplementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumnatal kristiono
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
ppt hukum.pptx
ppt hukum.pptxppt hukum.pptx
ppt hukum.pptx
DaifanFadilah
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
RizkyAulia61
 
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiCara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiAndrean Tan
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docx
ratihmila211
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
 

Similar to Bab 8 wawasan nusantara (20)

Pembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesiaPembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
 
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesiaPembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Perpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPerpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 Pjls
 
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSILANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
Implementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumImplementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukum
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
 
ppt hukum.pptx
ppt hukum.pptxppt hukum.pptx
ppt hukum.pptx
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
 
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiCara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docx
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 

Recently uploaded

LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
Rismawati408268
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 

Recently uploaded (20)

LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 

Bab 8 wawasan nusantara

  • 1.
  • 2. BAB 8. WAWASAN NUSANTARA DISUSUN OLEH KELOMPOK 7 : 1. Rajawali Dzulfiqar Nurani Teknik Industri 2. Rizki Wahyu Dwi Ardiyan Teknik Industri 3. Mochammad Yusuf Teknik Industri 4. Fathandy Isragana Naim Teknik Lingkungan 5. Ahmad Danang Nur Hidayat Teknik Lingkungan
  • 3. 1. Apakah masalah terbesar wawasan nusantara?. Bagaimana solusinya? • Masalah terbesar wawasan nusantara adalah korupsi, karena dari dulu masalah korupsi tidak pernah tuntas. Sebagian besar terjadi di para pejabat dan aparat seperti DPR, MPR, Bupati, Polisi. Tindak pidana korupsi di berbagai lapisan pejabat negara yang merugikan keuangan negara mempengaruhi tujuan negara, Yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur pancasila yang telah diakui kedaulatan sebegai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dan ini bertolak belakang dengan wawasan nusantara sebagai landasan visional bangsa indonesia.
  • 4. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur diluar ketentuan yang ada didalam KUHP. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan dikategorikan khusus. (lex specialis ). Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • 5. Penjatuhan pidana bagi perkara korupsi yang diakomodir dalam RKUHP dalam BAB XXXI menganai tindak pidana jabatan ( Pasal 661 – Pasal 687 ) dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak kategori V ( Pasal 80 ayat 3 huruf e ,dengan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,00)
  • 6. Bagaimana solusinya? a. Menanamkan kesadaran wawasan nusantara kepada warga negara Indonesia secara mendalam dan serius dalam membangun generasi muda penerus bangsa, Salah satunya melalui pendidikan. b. Pemerintah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh masalah korupsi yang terjadi, apalagi korupsi terjadi di kalangan pejabat dan penegak hukum. Karena sangat merugikan Negara jika korupsi tidak pernah tuntas dan memberi hukuman yang berat bagi yang melakukan korupsi.
  • 7. Untuk Aparat Polisi stop melakukan Pungli (Pungutan Liar), jika memang sedang melakukan tugas dari atasan yaitu TILANGAN maka lakukanlah dengan surat yang resmi. Ciri-ciri Razia yang Sah sesuai peraturan pemerintah PP No 42 Tahun 1993, Pasal 15 : harus ada Papan Tilang razia yang sah selalu dilengkapi Papan Tilang yang diletakkan minimal 100 m sebelum lokasi, Pasal 13 : Harus Ada Surat Tugas sebelum menunjukan SIM & STNK, Suruh Polisi menunjukan surat tugasnya.
  • 8. 2. Apa hubungan antara program studi anda dengan wawasan nusantara?
  • 9. Menerapkan pemikiran dan teknik serta manajemen untuk memelihara dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta lingkungan secara keseluruhan. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya, yang sesuai dengan undang-undang.
  • 10. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
  • 11. 3. Mengapa indonesia beberapa kali bersitegang dengan negara tetangga khususnya malaysia dan singapura ? misal bidang pemberantasan korupsi, olahraga, militer dan TKI. Padahal telah bekerjasama melalui ASEAN. Bagaimana solusinya?
  • 12. Karena perjalanan kerja samanya tidak berjalan dengan harmonis dan terdapat persoalan persoalan yang menggangu kestabilan hubungan tersebut. Permasalahan tersebut berdampak munculnya konflik antar negara yang menimbulkan perpecahan hubungan baik antar negara..
  • 13. Di bidang militer hubungan antar negara tidak berjalan dengan baik karena negara Malaysia sering melanggar perbatasan wilayah Indonesia. satuan TNI AU menyatakan, sudah beberapa kali pesawat tempur malaysia masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Persoalan tenaga kerja Indonesia khususnya TKI ilegal, telak sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia- Malaysia. Seperti yang di ketahui Indonesia adalah pemasok tenaga kerja baik legal maupun ilegal. Banyaknya kejadian penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap di hadapi oleh para TKI
  • 14. Solusinya adalah Indonesia perlu mengembangkan konsep deterrence atau penangkalan. Dengan adanya deterrence ini di harapkan dapat memberikan dampak psikologis terhadap negara- negara yang akan melakukan serangan militer ke Indonesia atau melakukan tindakan-tindakan lainnya sehingga mereka akan mengetahui efeknya jika mereka berani macam-macam terhadap wilayah Indonesia.
  • 15. 4. Bagaimana sikap pemerintah RI di era SBY dan Jokowi ketika menghadapi illegal fishing di perairan nusantara? Anda lebih prefer gaya SBY atau Jokowi? Jelaskan alasan anda.
  • 16. JOKOWI, karena Jokowi telah mengangkat Dr.Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan dan perikanan sangat bermanfaat dalam menghadapi illegal fishing. Dan pak Jokowi pun memberikan sanksi tegas apabila ada nelayan dari negara asing yang melakukan Illegal fishing di perairan nusantara, Serta jokowi juga melakukan rapat antar negara.
  • 17. Sikap pemerintah menghadapi illegal fishing: 1. Melakukan perlindungan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif 2. Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku 3. Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional 4. Membakar kapal pelaku illegal