Dokumen ini membahas sejarah korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Berbagai lembaga dan operasi telah dibentuk untuk memberantas korupsi namun kurang berhasil karena berbagai faktor seperti campur tangan politik. Pada akhirnya pada tahun 2003 dibentuk KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. POKOK BAHASAN
1
• Sejarah Korupsi di Indonesia

2. SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
PRA
KEMERDEKAAN
MASA
KERAJAAN
MASA
KOLONIAL
BELANDA
ORDE
LAMA
ORDE
BARU
REFORMASI
PASCA
KEMERDEKAAN

3. Masa Pemerintahan Kerajaan :
Singosari, Majapahit, Demak,
& Banten.
Perilaku korup bukan hanya oleh
masyarakat Nusantara saja, akan
tetapi orang Belanda, Portugis dan
Jepang pun gemar mengkorup harta-
harta Korpsnya, institusi atau
pemerintahannya.
Budaya yang sangat tertutup dan
penuh keculasan tersebut turut
menyuburkan budaya korupsi di
Indonesia, seperti kebiasaan
mengambil upeti (pajak) dari rakyat
PRA KEMERDEKAAN
Gejala korupsi dan
penyimpangan kekuasaan
masih didominasi para
kalangan elit bangsawan,
sultan, dan raja, sedangkan
rakyat kecil nyaris belum
mengenal atau memahaminya
Masa Kolonial Belanda

4. PASCA KEMERDEKAAN-
ORDE LAMA
Dibentuknya Panitia Retrooling
Aparatur Negara (PARAN)
dipimpin oleh Abd Haris
Nasution
Kepres No 275Tahun 1963, upaya
pemberantasan korupsi kembali
digalakkan dengan membentuk
lembaga yang bertugas
meneruskan kasus-kasus korupsi di
meja pengadilan yang dikenal
“Operasi Budhi
mengharuskan Pejabat mengisi
formulir daftar kekayaan pejabat
negara
Usaha PARAN akhirnya
mengalami deadlock karena
kebanyakan pejabat berlindung
di balik Presiden, sehingga
diserahkan kembali ke
Pemerintah (kabinet Juanda).
Dalam kurun waktu 3 bulan sejak
Operasi Budhi dijalankan,
keuangan negara dapat
diselamatkan, Karena dianggap
menggangu prestise Presiden,
akhirnya Opresi Budhi di hentikan.
Soebandrio mengumumkan
pembubaran Operasi Budhi yang
kemudian diganti namanya
menjadi KomandoTertinggi
Retooling Aparat Revolusi
(KOTRAR), diketuai langsung
oleh Presiden Soekarno,

5. PASCA KEMERDEKAAN-
ORDE BARU
DibentukTim
Pemberantasan Korupsi
(TPK) diketuai JAGUNG
Dibentuk Komite Empat beranggotakan
tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih &
berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo,
Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto dgn tugas
utama membersihkan Depag, Bulog, CV
Waringin, PT Mantrust, Telkom & Pertamina.
Namun komite ini hanya “macan Ompong”
karena hasil temuannya tentang dugaan
korupsi di BUMN tdk direspon Pemerintah. Dibentuknya OperasiTertib
(Opstib) memberantas
korupsi. Seiring dengan
berjalannya waktu
Opstib)pun hilang ditiup
angin tanpa bekas.
1970, Unjuk rasa Pelajar
& mahasiswa , BUMMN
disoroti sarang korupsi

6. PASCA KEMERDEKAA
ERA REFORMASI
UU No. 28Tahun 1999Tentang
Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari KKN
dibentuklah berbagai komisi seperti
KPKPN, KPPU, atau lembaga
Ombudsman
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (TGPTPK). dibentuk dengan Keppres d
masa Jaksa Agung Marzuki Darusman &
dipimpin Hakim Agung Andi Andojo, melalui
suatu judicial review Mahkamah Agung,TGPTP
akhirnya dibubarkan. Sejak itu mengalami
kemunduran dalam upaya. pemberantasan KKN
Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi
yang melibatkan konglomerat Sofyan
Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa
Agung Marzuki Darusman.
Akhirnya, Gus Dur didera kasus
Buloggate & menyebabkan Gus
Dur lengser.

7. PASCA KEMERDEKAA
ERA REFORMASI
Kompromi Politik
. Laksamana Sukardi sebagai
Menneg BUMN tak luput dari
pembicaraan di masyarakat karena
kebijaksanaannya menjual aset-aset
negara
Pada tahun 2003 dibentuk suatu komisi
untuk mengatasi, menanggulangi dan
memberantas korupsi di Indonesia.
Komisi ini dinamai Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), didirikan berdasarkan
Nomor 30Tahun 2002