Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt

1. URGENSI PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI BAGI GENERASI
MILENIAL
Oleh LOSO, SH.MH
Disampaikan dalam kegiatan Inspektorat Goes To campus dengan tema
Literasi Gerakan Anti Korupsi Untuk generasi Milenial pada Hari Kamis, 19
desember 2019
GENERASI
MILENIAL
BERANI JUJUR
HEBAT

2. PENGANTAR
Beri aku 10
pemuda
niscaya akan
kuguncangka
n dunia
Indonesia yang merdeka bukanlah
tujuan akhir, akan tetapi
kemerdekaan yang sebenarnya
adalah ketika rakyat bias hidup
makmur dan bahagia

3. LANJUTAN
Dalam buku Peter Carey &
Suhardiyoto Haryadi,
disebutkan penyebab
Perang Jawa yg utama
adalah maalah korupsi;
Sistem Tanam Paksa Petani
hanya mendapatkan 20%
hasil panen;
Contoh Korupsi yg paling
merajalela juga terjadi dlm
VOC, karena VOC
bubar/bangkrut akibat
korupsi.
Korupsi dianggap sebagai
‘wabah penyakit’ yang tidak
mudah
dihilangkan/diberantas. Yang
terbaik adalah mencegah
korupsi.
Prof. Romli Atmasasmita:
“Ada 2 (dua) alasan sulitnya
pemberantasan tindak pidana
korupsi, yaitu pertama, karena
alasan historis/ budaya, dan
kedua, karena lemahnya
perundang-undangan.”

4. PENGERTIAN KORUPSI
corruptie adalah
perbuatan
curang, tindak
pidana yang
merugikan
keuangan
negara.
(Subekti dan
Tjitrosoedibio)
menguraikan istilah
korupsi dalam
berbagai bidang,
yakni yang
menyangkut
masalah
penyuapan, yang
berhubungan
dengan manipulasi
di bidang ekonomi,
dan yang
menyangkut bidang
kepentingan
umum.
(Baharuddin Lopa
mengutip pendapat
David M. Chalmers)
Di Malaysia dipakai kata “resuah” dari
bahasa Arab “risywah”,
menurut Kamus umum Arab-
Indonesia artinya korupsi.
Risywah (suap) secara terminologis
berarti pemberian yang diberikan
seseorang kepada hakim atau
lainnya untuk memenangkan
perkaranya dengan cara yang tidak
dibenarkan atau untuk memperoleh
kedudukan Semua ulama sepakat
mengharamkan risywah yang
terkait dengan pemutusan hukum,
perbuatan ini termasuk dosa.

5. PENANGANAN KORUPSI TAHUN 2015-
2019
Sepanjang tahun 2015-2019 kasus yang ditangani KPK
melibatkan 608 pelaku
Menyelamatkan
potensi keuangan
negara sebesar 63,8
Trilyun
3 perkara besar yang ditangani KPK periode 2015-
2019 yaitu penyuapan (475), Pengadaan barang/jasa
(77), tindak pidana pencucuian uang (21)
Diambil dari kompas senin, 9 desember 2019

6. KEPALA DAERAH TERLIBAT DALAM
KORUPSI
No Propinsi Jumlah
1 Jawa barat 14
2 Jawa Timur 13
3 Sumatra
Utara
13
4 Jawa
Tengah
11
5 Riau 7
6 Sulawesi
Tenggara
6
7 Sumatra
selatan
6
8 lampung 5
9 Papua 5
10 Aceh 4
11 Banten 4
No Propinsi Jumlah
12 Kalimantan timur 4
13 Sulawesi Utara 4
14 Bengkulu 3
15 Kalimantan Tengah 3
16 Kepulauan riau 3
17 Maluku Utara 3
18 Nusa Tenggara Barat 3
19 Kalimantan timur 4
20 Sulawesi Utara 4
21 Kalimantan selatan 2
22 Nusa tenggara Timur 2
23 Sulawei Selatan 2
24 Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi
tengah, Sumatra barat
1

7. Fakta Kasus Korupsi 2004-2017
No. Jenis Perkara Jumlah
1 Pengadaan
Barang/Jasa
164
2 Perijinan 21
3 Penyuapan 340
4 Pungutan 21
5 Penyalahgunaan
Anggaran
46
6 TPPU 19
7 Merintangi
Proses KPK
7
Jumlah 618
No. Jabatan/Profesi Pelaku Jumlah
1 Anggota DPR dan DPRD 134
2 Kepala
Lembaga/Kementerian
25
3 Duta Besar 4
4 Komisioner 7
5 Gubernur 18
6 Walikota/Bupati dan
Wakil
60
7 Eselon I / II / III 155
8 Hakim 15
9 Swasta 170
10 Lainnya 82
Jumlah Keseluruhan 670
*https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-

8. Penindakan 2004 2005 2006
200
7 2008 2009 2010 2011 2012
201
3 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumla
h
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 80 87 96 123 164 83 1218
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 56 57 99 121 199 63 950
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 50 62 76 103 151 70 789
Inkracht 0 5 14 19 23 37 34 34 28 40 40 38 71 84 104 79 655
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 48 38 81 83 113 66 676
Jumlah perkara yang di tangani KPK dari penyelidikan-eksekusi

9. Instans
i 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
DPR
dan
DPRD
0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 2 3 15 9 4 6 73
Kemen
trian/
Lemba
ga
1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 26 21 39 31 47 42 363
BUMN/
BUMD
0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 5 11 13 5 17 73
Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Pemeri
ntah
Provin
si
1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 11 18 13 15 29 4 132
Pemka
b/Pem
kot
0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 19 10 21 53 114 51 346
Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 121 199 120 1007
Korupsi berdasar instansi

10. Perkar
a
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Penga
daan
Barang
/Jasa
2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 14 14 15 17 17 205
Perijin
an
0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 1 1 2 1 0 23
Penyu
apan
0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 79 93 168 97 661
Pungu
tan
0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 1 0 4 1 26
Penyal
ahgun
aan
Angga
ran
0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 4 2 1 1 0 2 48
TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 1 3 8 6 3 34
Merin
gtangi
Proses
KPK
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 3 0 10
Tindak pidana berdasar jenis perkara

12. INDEK PERSEPSI KORUPSI

13. PENYEBAB KEPALA DAERAH KORUPSI
HASIL RISET LITBANG KOMPAS DIPUBLIKASIKAN PADA HARIAN KOMPAS TERBITAN HARI SENIN
TANGGAL 9 DESEMBER 2019
MENTAL/K
ARAKTER
YANG
KORUP/SE
RAKAH
SISTEM
PENCEGAHAN
PENGAWASA
N
KEUAANGAN
KURANG
EFEKTIF
SISTEM
POLITIK
BIAYA
TINGGI
PERSOALA
N
EKONOMI
(PENGHASI
LAN
KURANG)
PENYEBAB
KORUPSI

14. KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan
tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang
berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan
kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau
korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan,
kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada
masyarakat.

15. KEJAHATAN LUAR BIASA
1. Berpotensi dilakukan oleh setiap orang.
2. Random target/victim.
3. Kerugiannya besar dan meluas.
4. Terorganisasi atau oleh organisasi.
+ bersifat lintas negara
(Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran berat HAM,
dan Narkotika)

16. SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
1. Delik korupsi dalam KUHP
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/
Peperpu/013/1950
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi diperbaharui dengan UU No. 19 tahun 2019

17. LANJUTAN
10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang
Pengesahan United Nation Convention Against
Corruption (UNCAC) 2003
11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang
Peranserta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12.Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi

18. TINDAK PIDANA KORUPSI
-Diatur di dalam 12 Pasal di dalam UU No. 31
tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001;
-Terdiri atas 7 macam perbuatan utama;
-Apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30
(tigapuluh) bentuk perbuatan;
-Hanya 2 (dua) dari 12 Pasal dalam UU tersebut
yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara
dan/atau kerugian perekonomian negara.

19. 7 PERBUATAN UTAMA KORUPSI
1. Merugikan keuangan negara.
2. Suap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan (paksaan mengeluarkan
uang).
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam
pengadaan.
7. Gratifikasi.

20. SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
1. Setiap Orang yang meliputi:
a. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi
kodrati;
b. korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum;
PERMA NO. 13 tahun 2016 tentang penanganan perkara korupsi
oleh korporasi
2. Pegawai Negeri:
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang
kepegawaian (sekarang UU ASN);
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
c. orang yang menerima gaji/upah dari keuangan
negara/daerah;
d. orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangan negara/daerah;

21. 3. Penyelenggara negara.
Penyelenggara Negara
Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara,
meliputi:
- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

22. PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI MENURUT KUHP
Pasal 92 ayat (1)
Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-
orang yang dipilih dalam pemilihan yang
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
begitu juga orang-orang yang, bukan karena
pemilihan, menjadi anggota badan
pembentuk undang-undang badan
pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat,
yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas
nama Pemerintah; begitu juga semua anggota
dewan waterschap, dan semua kepala rakyat
Indonesia asli dan kepala golongan Timur
Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

23. Beberapa contoh
Rumusan Tindak Pidana
Korupsi
dalam UU No. 31 tahun 1999
Jo
UU No. 20 tahun 2001
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana

24. Pasal 2 ayat (1)
-Setiap orang;
-secara melawan hukum;
-melakukan perbuatan;
-memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi;
-yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
Ancaman pidana:
-4-20 tahun penjara; dan/atau
-Denda Rp. 200 jt-Rp. 1 miliar.

25. Pasal 2 ayat (2)
Apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana
mati dapat dijatuhkan.
Yaitu apabila pelanggaran terhadap ayat (1)
dilakukan terhadap:
-dana penanggulangan keadaan bencana alam
nasional;
-dana penanggulangan keadaan darurat/bahaya
militer;
-dana penanggulangan kerusuhan sosial yang
meluas;
-dana penanggulangan krisis ekonomi/moneter;
atau

26. Pasal 3
-Setiap orang
-dengan tujuan
-menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi
-menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,
atau sarana
-yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan
-yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara
Ancaman pidana:
-1-20 tahun penjara; dan/atau

27. Pasal 15
-Setiap orang
-Yang melakukan: percobaan, atau pembantuan, atau
permufakatan jahat
-Untuk melakukan tindak pidana korupsi…
Ancaman pidana:
-dalam hal percobaan, disamakan dengan delik selesai;
-dalam hal pembantuan, disamakan dengan pelaku
utamanya;
-Dalam hal permufakatan jahat, disamakan dengan
seandainya delik itu sungguh dilakukan.

28. Pasal 12 huruf f
-Pegawai negeri atau penyelenggara negara
-Pada waktu menjalankan tugas
-Meminta, menerima, atau memotong
-Pembayaran kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara lain atau kepada kas
umum
-Seolah mereka itu mempunyai utang kepadanya
-Padahal diketahui bukan utang

29. Pasal 12B ayat (1):
-Setiap gratifikasi
-Kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara
-Dianggap pemberian suap
-Apabila berhubungan dengan jabatan
-Dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya.

30. GRATIFIKASI
Dasar Pemikiran:
“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat
publik menerima pemberian atas pelayanan
yang mereka berikan”
“Seseorang tidak berhak meminta dan
mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar
ia melaksanakan tugas sesuai
tanggungjawab dan kewajibannya”

31. 31
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI
9
• Kebijakan penerapan Hukum
Pidana (Criminal Law Application);
• Sifat repressive (penumpasan/
penindasan/pemberantasan)
apabila kejahatan sudah terjadi;
• Perlu dipahami bahwa:
upaya/tindakan represif juga dapat
dilihat sebagai upaya/tindakan
preventif dalam arti luas
(Nawawi Arief :
2008)
• Kebijakan pencegahan tanpa
hukum pidana (prevention without
punishment);
• Kebijakan untuk mempengaruhi
pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan lewat
mass media (influencing views of
society on crime and
punishment/mass media atau
media lain seperti penyuluhan,
pendidikan dll);
• Sifat preventive (pencegahan)
JALUR PENAL JALUR NON-PENAL

32. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
Pentingnya
pendidikan anti
korupsi bagi para
generasi muda
Melalui pendidikan sekolah
(PAUD-PERGURUAN TINGGI)
Kampanye anti korupsi
melalui organisasi
kemasyarakatan (LSM)
Pemanfaatan teknologi dalam
gerakan kampanye anti
korupsi
Masuk
kurikulum (mata
kuliah sisipan
atau mandiri
Kegiatan ekstra
kurikuler
(berbagai lomba
dsb)

33. KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENANMKAN SIKAP ANTI
KORUPSI DI SEKOLAH
(HASIL PENELITIAN TERHADAP SMA/SMK/MA DI
PEKALONGAN)
Kebijakan sekolah
dalam menanmkan
sikap anti korupsi
pada siswa
Pendirian kantin kejujuran
Menanamkan sikap jujur dalam kegiatan
sekolah misalnya saat ujian siswa dilarang
mencontek
Membuat peraturan sekolah
Keteladanan dari guru sekolah
Menyisipkan sikap anti korupsi pada
siswa disela-selan pelajaran

34. LANJUTAN
Kebijakan sekolah
dalam menanmkan
sikap anti korupsi
pada siswa
integrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama,
sosiologi, bahasa Indonesia, PKN.
Pembuatan poster anti korupsi
Pengamalan nilai-nilai islam dalam kegiatan sekolah,
misalnya membaca Al Qur`an sebelum pelajaran di
mulai
Pendikan karakter
Pengadaan kegiatan ekstra kurikuler yang mengarah
ke pembinaan rokhani / akhlaq, misal
ketakmiran/kegiatan keagamaan.
Sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi dari
kejaksaan / kepolisian / perguruan tinggi

35. NILAI DASAR ANTI KORUPSI
adil
Berani
sederhana
Jujur
Peduli
Mandiri
Disiplin
Tanggung
jawab
Kerjakera
s
Nilai dasar
anti
Korupsi
(jupe
mandi
tangker
sebedil)

36. MATUR SEMBAH NUWUN
TERIMA KASIH