09 e00947

Ester Juli Asi. H : Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor
Dinas Jalan Dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara, 2009.
USU Repository © 2009
PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI KANTOR DINAS JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI
SUMATERA UTARA
Disusun
Oleh:
ESTER JULI ASI. H
050903070
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2009

ABSTRAK
PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR DINAS JALAN DAN
JEMBATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
ESTER JULI ASI. H
NIM: 050903070
Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan good governance, dan Good
Governance ini berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana pengaruh
pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di
Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara”.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Kota Medan.
Populasi penelitian adalah seluruh staff pegawai Kantor Dinas Jalan dan Jembatan
Propinsi Sumatera Utara sebanyak 228 orang. Sample ditetapkan sebanyak 70 orang
berdasarkan rumus Toro Yamane.
Teknik Analisa data yang dilakukan adalah dengan analisis deskriptif, dan untuk
mengetahui hubungan antara variabel digunakan analisis Korelasi Product Moment
Pearson.
Adapun hasil-hasil penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Governance di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara dikatagorikan baik.
Akan tetapi pimpinan organisasi harus terus mengkoordinasi bawahan agar pelaksanaan
kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan
peraturan serta kebijaksanaan organisasi. Selanjutnya pimpinan harus berupaya
menjadikan bawahan sebagai SDM yang mempunyai kualifikasi professional, yaitu
pegawai yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan
pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moral
yang tinggi. Efektivitas kerja pegawai di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera
Utara dikatagorikan baik/efektif. Hal ini juga masih perlu ditingkatkan dengan
pendidikan dan latihan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian prestasi kerja
pegawai.

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI……………………………………………………………………… i
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… 1
A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………… 1
B. Perumusan Masalah……………………………………………………….. 4
C. Tujuan Penelitian…………………………………………………………. 4
D. Manfaat Penelitian…………………………………………………............ 4
E. Kerangka Teori……………………………………………………………. 5
a. Pengertian Good Governance…………………………………….. 5
b. Prinsip-Prinsip Good Governance…………………………............ 11
c. Efektivitas…………………………………………………………. 17
d. Pengukuran Efektivitas Kerja……………………………............... 19
e. Pengaruh pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap
Efektivitas Kerja…………………………………………………... .22
F. Hipotesis………………………………………………………………….. .23
G. Defenisi Konsep…………………………………………………………….24
H. Defenisi Operasional……………………………………………………… .24
I. Sistematika Penulisan……………………………………………………... 28
BAB II METODOLOGI PENELITIAN…………………………………………29
A. Bentuk Penelitian………………………………………………………..29
B. Lokasi Penelitian………………………………………………………..29
C. Populasi dan Sampel…………………………………………………….29

D. Teknik Pengumpulan Data……………………………………………….30
E. Teknik Analisis Data……………………………………………………..31
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Ringkas Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi
Sumatera Utara…………………………………………………………..34
B. Struktur Organisasi……………………………………………………....35
C. Pembagian Kerja…………………………………………………………39
BAB IV. PENYAJIAN DATA PENELITIAN
A. Identifikasi Responden…………………………………………………..57
B. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance………………………….60
C. Efektivitas Kerja…………………………………………………………75
D. Klasifikasi Data…………………………………………………………..80
E. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap
Efektivitas Kerja…………………………………………………………82
BAB V. ANALISA DATA
A. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance…………………………89
B. Efektivitas Kerja Pegawai……………………………………………….89
C. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap
Efektivitas Kerja………………………………………………………..90
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan……………………………………………………………..92
B. Saran…………………………………………………………………….89
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Didirikannya organisasi pada dasarnya ingin mencapai tujuan yang telah
disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif, dan dengan tindakan yang dilakukan
bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Suatu organisasi yang berhasil dapat
diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan. Stoner yang dikutip Tangkilisan (2005:198) menyebutkan : pentingnya
efektivitas organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.
Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan pardigma organisasi dalam berbagai
aspek, dari segi manjemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke
organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi
lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas
organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk mengadaptasi perubahan.
Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini organisasi
public menuntut penerapan Good Governance yakni penyelenggaraan pemerintahan
negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Semangat reformasi telah mewarnai
pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara
yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan good

governance, dan Good Governance ini berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang
sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Dengan demikian organisasi publik setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan
otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah daerah yang
mampu mewujudkan karakteristik good governance. Jelaslah bahwa perubahan
paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolaannya adalah
pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi tidak lepas dari efektivitas
kerja pegawai sebagai salah satu unsur organisasi, memegang peranan penting dalam
usaha mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tanpa manusia dalam suatu organisasi
maka tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang
diharapkan. Selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling
dinamis, artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan manusia dalam
organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur lain. Sehingga dalam organisasi
pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki kemampuan untuk
mewujudkan good governance.
Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara adalah salah satu dinas
Pemerintah sebagai mitra pemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara dalam
penyelenggaran pemerintahan daerah serta merupakan unsure pelaksanaan asas
desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan Good Governance, Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara sangat berperan penting, dengan pengertian lain Dinas
Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara harus menjadi suatu organisasi yang efektif.
karena salah satu karakteristik Good Governance adalah efektivitas. Efektivitas

organisasi tentu akan tercapai apabila tercipta efektivitas kerja pegawai Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya ukuran pokok atau prinsip Good
Governance adalah akuntabilitas, transparansi, Fairness atau keadilan, responsivitas atau
ketanggapan. Dinas Jalan dan Jembatan yang memberikan pelayanan umum dalam
bidang jalan dan jembatan sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk
mendapatkan pelayanan yang demikian, pegawai kantor Dinas Jalan dan Jembatan harus
memiliki motivasi untuk mengerjakan pekerjaanya agar efektivitas kerja tercapai. Namun
pada kenyataannya selama ini banyak pegawai yang datang terlambat dan menunda
pekerjannya. Hal ini tentu berdampak pada pemberian pelayanan yang tidak memuaskan.
Selain itu mengenai anggaran dalam dinas tersebut .. Kapabilitas kebijakan yang rendah,
manajemen keuangan yang lemah, peraturan yang terlalu berbelit-belit dan sewenang-
wenang, alokasi sumber-sumber yang kurang tepat juga menjadi suatu masalah dalam
mewujudkan efektivitas kerja pegawai.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disebutkan bahwa Good governance akan
tercapai apabila prinsip-prinsip Good Governance dapat terlaksana dengan baik. Dengan
demikian ada pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap
efektivitas kerja pegawai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
tentang pelaksanaan Good Governance dan efektivitas kerja pegawai dan menyusunnya
dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : “Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip
Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara )”

B. Perumusan Masalah
Untuk memudahakan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian memliki arah
yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka
terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimana pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip Good GovernanceTerhadap
efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara?”
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Governance di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja pegawai di kantor Dinas
Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya yaitu:

1. Bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam
meningkatkan kemampuan berfikir.
2. Bagi para mahasiswa lainnya sebagai khasanah ilmiah untuk penelitian
selanjutnya.
3. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
4. Sebagai masukan bagi Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi
Sumatera Utara dalam mencapai efektivitas organisasi.
E. Kerangka Teori
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan teori-teori
sebagai kerangka berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti
masalah yang dipilih. Singarimbun (1995:37) menyebutkan teori adalah serangkaian
asumsi, konsep dan konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu
fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.
Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah:
1. Pengertian Good Governance
Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare
yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer ( menyetir,
mengendalikan), direct ( mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama
istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan
kewenangan.

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau
korporat. Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan
prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan” benar-benar menjadikan
setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini
dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titians entrepreneur
mengalami kegagalan besar memeprtahankan kebesaran untuk mepertahankan kebesaran
bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran
bisnisnya karena ia tidak mengenal manajemen professional. Ia bahakan tidak mengenal
manajemen.
General Motor, Rockfeller, du Pont, JP Morgan secara serempak memulai untuk
menggunakan mode manajemen professional untuk mengelola bisnis mereka. Hasilnya
memasuki tahun 1960 an kebesaran bisnis kembali lagi, bahkan pada tahun 1980 an
tampak bahwa sebagian besar korporat terbesar dan sekaligus terbaik di dunia adalah
korporat Amerika Serikat yang dikelola dengan manajemen professional dengan prinsip
dasar “memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan”. Eropa dan Jepang
mengikutinya. Menguatnya peran institusi dana pensiun menguasai perusahaan-
perusahaan publik menjadikan manajemen profesional sebagai salah satu-satunya cara
terbaik mengelola usaha.
Pada tahun 1980 an mulai terlihat sisi buruk dari manjemen professional,
khususnya di Amerika Serikat. Dengan modek manajemen one tieer system, dimana
lembaga komisaris menjadi satu dengan lembaga direksi. Meskipun terdapat direksi
independent namun tetap saja kontrol tidak bias efektif. Pada eksekutif korporat
kemudian menjadi baron-baron baru, dimana mereka menjalankan organisasi sesuka hati,

mengambil keuntungan terbesar untuk mereka sendiri melalui mekanisme gaji,
tunjangan, bonus, hak atas saham dan deviden dan sebagainya. Berbeda dengan model
Eropa yang masih banyak menggunakan pola two tiers system, dimana terdapat
pemisahan yang tegas antara lembaga kekomisarisan dan lembaga kedireksian.
Seperti halnya dalam politik, masalahnya adalah siapa yang mengawasi
pengawas. Para manajer professional bukan saja pengelola yang diberi kepercayaan
pemiliknya untuk menjadikan korporat menjadi sehat dan menguntungkan, namun
mereka adalah pengawas dari korporat. Kejahatan timbul mewarnai dunia usaha mulai
kurun waktu 1980 an hingga 1990 an yang paling pokok adalah membohongi pemilik
dengan cara cerdas, yaitu membengkakkan biaya operasi sehingga meski perusahaan
tampak besar dan sehat, namun keutungan yang diberikan kepada pemilik kecil. Pemilik
perusahaan melalui pasar modal banyak yang tidak mempertentangkan masalah ini,
karena pada akhirnya keuntungan mereka tidak dari deviden, namun dari transaksi saham
yang semakin lama semakin berjalan terpisah dari bisnis riilnya. Pasar modal bergerak
sendiri korporat berjalan sendiri. Desakan menguat ketika kepemilikan saham di korporat
yang besar dan sehat tersebut adalah dana-dana pensiun dan biasanya ditanamkan untuk
jangka panjang, dimana pengelolaan dana pensiun ini sangat konservatif akan keamanan
investasi mereka, mengingat pemanfaatannya adalah orang tua pensiunan. Desakan untuk
menyusun sebuah konsep untuk menciptakan pengendalian (bukan sekedar pengawasan)
yang melekat kepada korporasi dan manjer profesionalnya, bermuara dengan diintrodusir
good corporate governance. Konsepnya adalah bahwa pengelolaan usaha harus benar-
benar memberikan manfaat kepada pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa perkataan governance pada mulanya
dipergunakan dalam dunia usaha dan konsep governance ini mempunyai arti yang
penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep good governance menjadi popular
dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF meletakkan good
governance sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan,
bahkan dijadikan semacam criteria untuk memperoleh bantuan optimal dan good
governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi public hanya dalam arti
pemerintahan
Governance adalah kata sifat dari govern, yang diartikan sebagai the action of
manner of governing atau tindakan (melaksanakan) tata cara penegendalian. Sebagai
sebuah kata, governance sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun 1590 kata ini dipahami
sebagai state of being governed, berkembang menjadi mode of living (1600), kemudian
menjadi the office, function, or power of governing (1643), berkembang menjadi method
of management, system of regulation (1660) dan kemudian dibakukan menjadi the action
or manner governing. Sementara itu, berarti to rule with authority atau mengatur atas
nama kewenangan. Pelaksanaannya biasa disebut sebagai government yang selain
mempunyai arti sempit sebagai action of ruling and directing the affairs of a state, atau
pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan demikian
government indentik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau
pengurus negara. ( Nugroho,2004:207).
Bintoro Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai suatu bentuk
manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang
menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu

masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. Agent of change dan
karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang
berencana), maka disebut juga agent of development. Agent of development diartikan
pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah
mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek,
bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan anggaran penting. Dengan
perencanaan dan anggaran juga menstimulusi investasi sector swasta. Kebijaksanaan dan
persetujuan penanaman modal di tangan pemerintah. Dalam good governance peran
pemerintah tidak lagi dominan, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/
swasta yang berperan dalam good governance. Pemerintah bertindak sebagai regulator
dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi
prasarana yang mendukung dunia usaha.
Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep
pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang
baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut Good
Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik
secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan
legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank
dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif
di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi,1996:47).

Dalam Sistem Admnistrasi Indonesia penerapan good governance seperti dalam
pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan Dokumen Kebijakan UNDP
dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, Januari
1997, yang dikutip dari buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata
Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), 2000,
disebutkan: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan
administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata
pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana
warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,
menggunakan hak hukum.
UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance yaitu: legitimasi
politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan
partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial), manajemen sektor publik
yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat
dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi mengenai superioritas
majemuk, multi-partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa
perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi dan
akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan terhadap
argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif; sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap perbedaan kumpulan
nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, atau dalam hal-hal seperti: partisipasi,
individualitas, perintah dan kewenangan. UNDP menganggap bahwa good governance

dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing-masing
menunjukkan tujuannya.
2. Prinsip-Prinsip Good Governance
Berdasarkan pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang
disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur
Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep Good governance
sebagai kepemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Ide
dasarnya sebagaimana disebutkan Tangkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara adalah
institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan
dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of change.
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Good governance awalnya digunakan
dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep
dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen
professionalnya maka diterapkan good corporate governance. Sehingga dikenal prinsip-
prinsip utama dalam governance korporat yaitu: transparansi, akuntabilitas, fairness,
responsibilitas dan responsivitas. (Nugroho,2004:216)
Transparansi bukan berarti ketelanjangan, melainkan keterbukaan, yakni adanya
sebuah sistem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal

dari korporasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat ke atas. Dari
organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dam dari dewan direksi
kepada dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewan komisaris
kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara
financial. Fairness agak sulit diterjemahkan, karena menyangkut keadilan dalam konteks
moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan
hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal.
Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam
konteks ini penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat,
termasuk dalam hal ini etika professional dan etika manajerial. Sementara itu Komite
Governansi Korporat di Negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi korporat
menjadi lima kategori, yaitu: (1) hak pemegang saham,(2) perlakuan yang fair bagi
seluruh pemegang saham,(3) peranan konstituen dalam governansi korporat,(4)
pengungkapan dan transparansi dan (5) tanggung jawab dierksi dan komisaris.
Prinsip-prinsip Good Governance di atas cenderung kepada dunia usaha,
sedangkan bagi suatu organisasi public bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip
tersebut lebih luas menurut UNDP melaui LAN yang dikutip Tangkilisan (2005:115)
menyebutkna bahwa adanya hubungan sinergis dan kontruktif di antara Negara, sector
swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik Good Governance yaitu:
a. Partisipasi (Participation)
Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara
langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili

kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi
dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
b. Penerapan Hukum (Fairness)
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama
hukum untuk hak azasi manusia.
c. Transparansi (Transparency)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat
diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan
dapat dimonitor.
d. Responsivitas (Responsiveness)
Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk
melayani setipa stakeholders
e. Orientasi (Consensus Orientation)
Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk
memeproleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal
kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
f. Keadilan (Equity)
Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan
untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
g. Efetivitas (Effectivness)
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah
digariskan dengan menggunkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h. Akuntabilitas (Accountability)
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, secor swasta dan masyarakat (civil
society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholder.
Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat,
apakah keputusan tersebut untuk kepentingan atau eksternal organisasi.
i. Strategi Visi (Strategic Vision)
Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan
pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang
diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakterisitik yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan control dan pengendalian,
yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara
sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki shareholders.
Masyarakat menyelenggarakan Pemilu untuk menentukan siapa yang
menyelenggarakan Negara dan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah ibarat manajer
professional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk
sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Penerapan good governance kepada pemerintah
adalah ibarat masyarakat mamstikan bahwa mandate, wewenang hak da kewajibannya
telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari
good governance adalah membangun the professional government, bukan dalam arti
pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai

kualifikasi professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang
mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya
berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.
Berkaiatan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai
kualifikasi professional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi public
sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja organisasi
public, yakni responsivitas (responsiveness), responsibilitas (responsibility), dan
akuntabilitas (accountability).
Reponsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
(Tangkilisan,2005:177)
Berdasarkan pernyataan Tangkilisan di atas maka disebutkan bahwa responsivitas
mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh
organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan
dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin
baik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas
secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi public dalam menjalankan
misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas
yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan
masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan
misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan
sendirinya memiliki kinerja yang jelek.

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik
itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi
public itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta
kebijaksanaan oraganisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan
akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat poltik dan kegiatan organisasi publik
tunduk pada pejabat poltik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para
pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu
mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik
dinilai baik apabila seluruhnya atau setidakanya sebagian besar kegiatannya didasarkan
pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin
banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik maka kinerja
organisasi tersebut dinilai semakin baik.
Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi public atau pemerintah seperti pencapaian target.
Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma
yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas
yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang
berekembang dalam masyarakat.
3. Efektivitas
Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari
bahasa inggris yaitu: “Efective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan

mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik.
Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif.
Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai 5 sumber usaha yaitu Pikiran, Tenaga,
Waktu, Uang, dan Benda. Walaupun gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis
pekerjaan pada umumnya orang melakukan kegiatan tertentu ingin memeperoleh hasil
yang maksimal. Tetapi permasalahan efektivitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena
itu para ahli memberikan defenisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari
pengertian efektivitas itu.
Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil
membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang
membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”. Selanjutnya
Permata Wesha (1992:148) mengatakan : Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan
berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk membrikan guna yang
diharapakan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam
pertimbangan yaitu : Pertimbangan ekonomi, Pertimbangan fisiologi, Pertimbangan
Psikologi dan Pertimbangan Sosial”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan efektivitas merupakan
suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja
adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya
pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian
tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan
untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan
sebelumnya. Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu

pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian
tujuan organisasi.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli di atas maka dapat disimpulkan
bahwa efektivitas kerja berhubungan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
Satu hal yang perlu digarisbawahi efektivitas kerja tidak dapat dipisahkan dengan
efisiensi kerja. Efesiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran.
Jadi efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam
mencapai suatu tujuan tertentu atau efektivitas kerja dapat juga diartikan dengan hasil
guna penekannya pada efeknya, atau hasil tanpa kurang memperdulikan pengorbanan
yang perlu diberikan oleh hasil tersebut. Jadi efektivitas kerja dalam organisasi
merupakan usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia dalam waktu yang relative singkat tanpa menunggu keseimbangan
tujuan alat dan tenaga serta waktu. Apa yang dimaksud dengan efektivitas kerja
dipertegas Siagian (1996 :19) yaitu “ Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang
ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat
tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan terutama menjawab
tentang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan
tersebut”.
Dari defenisi di atas dapatlah kiranya diinterpretasikan bahwa efektivitas kerja
mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan dengan
baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik pula efektivitas
kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin lamanya pekerjaan

tersebut terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan tersebut dari keefektifannya.
Menurut Handoko, (1999:62) pegawai mampu mencapai efektivitas kerja apabila
pegawai “Menunjukkan kemampuan mengakumulasikan pemilihan tujuan yang
dilaksanakan dengan peralatan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan tujuan
tersebut sehingga pekerjaan tersebut terselenggara sebagaimana yang diharapakan”.
Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemilihan alternative
yang tepat sangat menentukan tingkat efektivitas kerja yang sangat tinggi dan tentunya
akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas dari hasil pekerjaan dan kualitas
pekerjaan itu sendiri.
4. Pengukuran Efektivitas Kerja
Pada dasarnya efektivitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan
yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau dengan kata lain
mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya
ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi serta factor kesesuian dalam melaksanakan
tugas atau pekerjaannya. Jadi efektivitas kerja pada tiap-tiap organisasi akan berbeda-
beda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung pada jenis
dan sifat dari organisasi yang bersangkutan.
Menurut Campel yang dikutip Ricard M, Steers (1998:45) untuk mengukur
efektivitas kerja ada beberapa variable yang biasa dipergunakan yaitu:
1. Kesiagaan
Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi
mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus dengan baik jika diminta.

2. Kemangkiran
Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.
3. Semangat kerja
Kecendrungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan san
sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah gejala
kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan memiliki
4. Motivasi
Kecendrungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan
sasaran dalam pekerjaan, ini bukanlah perasaan senang yang relative terhadap
hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan
perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
5. Kepuasan kerja
Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjannya dam
organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena
pekerjaan mereka.
6. Beban Pekerjaan
Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan
kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.
7. Waktu Menyelesaikan Tugas
Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting
sebab dapat dilihat apkah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah
dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi. ( Steer,1998:46)

Kerja merupakan suatu symbol yang tidak pernah mati dari pribadi seseorang
maupun lingkungan organisasi, sehingga dalam perumusan efektivitas kerja pun perlu
ditelaah pula pengertian kerja itu sendiri. Setiap pekerjaan dari tiap individu pegawai
dalam organisasi akan ikut menentukan bagi tercapainya hasil kegiatan organisasi yang
telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu factor efektivitas kerja banyak
dipengaruhi oleh kemampuan orang-orang atau organisasi dalam mencapai tujuannya.
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri
dari perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bisa melaksanakan
tugas-tugasnya secara efektif. Pengukuran efektivitas kerja yang penulis lakukan
didasarkan atas banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang melaksanakan
tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapt disusun sesuai dengan kebutuhan
perusahaan/organisasi sehingga menghasilkan efektivitas kerja sebagaimana diharapkan.
Pengukuran efektivitas berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah
pegawai yang melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila tugas yang
dibebankan kepada pegawai sedikit, sementara jumlah pegawai yang melaksanakan tugas
tersebut lebih banyak maka akan terjadi banyak pegawai yang menganggur sehingga
menjadi tidak efektif.
Sebaliknya jika tugas yang dibebankan banyak sedangkan pegawai yang
melaksanakannya terbatas akan terjadi penumpukan pekerjaan yang hal ini akan
mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau tertunda
sehingga terjadi ketidakefektifan.

5. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap
Efektivitas kerja
Kantor Dinas Jalan dan Jembatan salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi
untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang transportasi khususnya jalan dan
jembatan. Dalam melayani masyarakat aparatur Dinas Jalan dan Jembatan dituntut untuk
dapat melaksanakan tugas dengan baik yakni efektivitas kerjanya harus tinggi.
Tercapainya efektivitas kerja bukan saja ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai akan
tetapi juga dipengaruhi oleh factor lain seperti pengelolaan organisasi, pengendalian yang
baik yang disebut dengan Good Governance.
Pengelolan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi dalam hal ini organisasi
public menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama yaitu untuk
menciptakan suatu penyelengaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik
secara politik maupun secara administrative. Dengan pengertian lain Good Governance
adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh
organisasi-organisasi pemerintah seperti organisasi public pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang mencakup kepemimpinan, stuktur organisasi dan sumber daya manusianya.
Berdasarkan uraian di atas maka disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi
public, struktur organisasi dan sumber daya manusianya baik maka akan tercipta prinsip
Good Governance yang berpengaruh terhadap efektivita kerja pegawai dari organisasi itu
sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance akan
berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai.
F. Hipotesis

Sugiyono (2003:70) menyebutkan ; hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian”. Dikatakan sementara karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data
dan harus diuji kebenarannya melalaui pengujian hipotesis.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Hipotesis Nihil (Ho):
“Tidak ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance
terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu”.
2. Hipotesis Alternatif (Ha)
“Ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap
efektivitas kerja pegawai di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu”.
G. Defenisi Konsep
Menurut Singarimbun (1993:33) menyebutkan : “Konsep adalah istilah dan
defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan,
kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social”.
Berdasarkan uraian dan kerangka teori di atas konsep yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Prinsip-Prinsip Good Governance, adalah suatu karakteristik atau
ukuran pokok dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.

2. Efektivitas Kerja Pegawai, adalah kemampuan menyelesaikan suatu
kegiatan tepat pada waktu dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
H. Defenisi Operasional
Defenisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variable diukur.
Adapun variable dalam penelitian ini terdiri dari dua variable, yakni satu variable bebas
yaitu variable yang mempengaruhi dan satu variable terikat yaitu variable yang
dipengaruhi.
a) Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu:
1. Akuntabilitas, yaitu bagaimana kemampuan organisasi dalam membuat
kebijakan dan kegiatan Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu konsisten
dengan kehendak masyarakat banyak, serta adanya pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan yang terbuka untuk tinjauan public.
2. Transparansi, yaitu keterbukaan, adanya sebuah system yang memungkinkan
terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari organisasi. Misalnya ada
kotak pengaduan/keluhan dan kotak saran bagi pegawai dan masyarakat. Adanya
kampanye anti korupsi.
3. Fairness, yaitu penerapan hukum di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan dan
dilaksanakan penindakan sesuai hukum yang berlaku bagi pegawai yang
melanggar peraturan tanpa pandang bulu, baik ras, agama, gender terutama yang
menyangkut hak azasi manusia serta tidak adanya perbedaan dalam kedudukan
posisi kunci di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan.

4. Responsivitas atau ketanggapan, yaitu gambaran kemampuan suatu organisasi
public dalam hal ini Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu menanggapi
kebutuhan masyarakat.
5. Partisipasi
Adanya kebebasan setiap warga memberikan suara dalam formulasi keputusan,
baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi. Seperti ikutnya
lembaga-lembaga atau institusi lain dalam pengambilan keputusan.
6. Efektif
Kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi organisasi
dengan menggunakan sumber daya yang ada.
7.Strategi Visi
Adanya visi dan strategi pemimpin untuk mengembangkan anggota organisasi
dalam hal ini pengembangan pegawai dalam meningkatkan kemampuan pegawai.
8. Keadilan
Adanya perlakuan yang sama baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
9. Orientasi
Upaya memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam
hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
b) Variabel Terikat (Y) = Efektivitas Kerja Pegawai, yaitu pencapaian atau hasil kerja
dengan tingkat prestasi yang ditunjukkan pegawai
Efektivitas Kerja Pegawai diukur melalui indicator sebagai berikut:

Menurut Campel yang dikutip Steers (1998:45) untuk mengukur efektivitas kerja
ada beberapa variable yang bias dipergunakan yaitu:
1. Kesiagaan
Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi
mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus dengan baik jika diminta.
2. Kemangkiran
Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.
3. Semangat kerja
Kecendrungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan san
sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah gejala
kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan memiliki.
4. Motivasi
Kecendrungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan
sasaran dalam pekerjaan, ini bukanlah perasaan senang yang relative terhadap
hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan
perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
5. Kepuasan kerja
Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjannya dam
organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena
pekerjaan mereka.
6. Beban Pekerjaan
Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan
kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

7. Waktu Menyelesaikan Tugas
Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting
sebab dapat dilihat apkah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah
dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi. ( Steer,1998:46)
I.Sistematika Penulisan
Bab I, Pendahuluan yaitu sebagai awal penulisan yang berisikan : Latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teori, hipotesis, kerangka konsep, defenisi operasional, dan sistematika
penulisan.
Bab II, Metode Penelitian, yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan.
Pada bab ini terdiri dari : benruk penelitian, populasi dan sample, teknik
pengumpulan data, teknik penentuan skor, and teknik analisis data
Bab III, Gambaran Umum Lokasi penelitian ; bab ini memuat gambaran
sejarad daerah penelitian, Struktur Organisasi, Pembagian Kerja.
Bab IV, Penyajian Data Penelitian, dalam bab ini disajikan data-data yang
diperoleh secara sistematis.
Bab V, Analisis Data, yakni data yang telah disajikan dianalisis sesuai
analisis yang digunakan serta menguji hipotesis yang dikemukakan.
Bab VI, Penutup ; sebagai akhir bab disajikan kesimpulan dan saran.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan penulis adalah bentuk penelitian korelasional,
yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk melihat apakah ada pengaruh variable bebas
(X) terhadap variable terikat (Y). Dalam hal ini untuk melihat apakah ada pengaruh
pelaksanaan Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Dinas Jalan
dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara.
B. Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia,
benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai test, atau peristiwa sebagai sumber data yang
memiliki karakterisitik tertentu dalam suatu penelitian.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adlah seluruh staff pegawai
Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara sebanyak 228 orang.

2. Sampel
Sample adalah bagia dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh populasi
tersebut ( Sugiyono, 2003:91). Untuk menentukan jumlah sample dalam penelitian ini
digunakan rumus Taro Yamane:
12
+
=
Nd
N
n
Dimana :
n : sample
N : Populasi
d : tingkat presisi = 10 %
Berdasarkan ketentuan di atas maka jmlah sample adalah:
( )( ) 11,0228
228
2
+
=n
( )( ) 101,0228
228
+
=n
51,69=n (dibulatkan 70)
Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam
pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap
gejala-gejala yang dapat diamati dari objek penelitian. Cara-cara yang dilakukan
adalah :
a) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pegawa Kantor Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara.
b) Angket (kusioner) yaitu mengajukan pertanyaan secara tertutup yang disebarkan
kepada pegawai Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang diperoleh dari:
a) Penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku.
b) Dokumentasi dari Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu dan sumber-
sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.
E. Teknik Analisa Data
Untuik menganalisa data yang telah diperoleh, dianalisis dengan anlissi deskriptif.
Selanjutnya data dijadikan data kuantitatif dengan menentukan skor. Teknik penetuan
skor dalam penelitian ini adalah dengan memakai skala ordinat untuk menilai secara
umum jawaban dari angket.
Adapun penentuan skor adalah :
- Jawaban a diberi skor 5
- Jawaban b diberi skor 4
- Jawaban c diberi skor 3

- Jawaban d diberi skor 2
- Jawaban e diberi skor 1
Selanjutnya kategori jawaban dari masing-masing variable diklasifikasikan atas:
sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, sangat tidak baik. Untuk penentuan
klasifikasi jawaban variable didasarkan atas skala interval dengan terlebih dahulu
menghitung Panjang kelas (p) ditentukan dengan rumus :
sBanyakkela
gn
p
tanRe
= ……. ( Sudjana, 1992:47)
Rentang = Skor maksimum – skor minimum
Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara variable digunakan analisis Korelasi
Product Moment Pearson sebagaimana disebutkan Sudjana ( 1992: 373) dengan
rumus sebagai berikut :
( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑
−−
−
=
2222
YYNXXN
YXXYN
r
Keterangan :
r = Koefisien korelasi antara X dan Y
X = Skor Variabel bebas ( Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance)
Y = Skor Variabel terikat ( Efektivitas Kerja )
N = Jumlah responden
Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan tingkat hubungan
variable berdasarkan table Guilford berikut.

Tabel 1
Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,00
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
( Sugyono,2003:214)
Untuk menguji keberartian koefisien antara variable digunakan uji statistic t dengan
rumus :
2
1
2
r
nr
t
−
−
=
(Sutrisno Hadi,2001 : 365)
Kriteria Pengujian adalah :
- Jika harga thitung < ttabel maka hipotesis alternative ditolak
- Jika harga thitung> ttabel maka hipotesis alternative diterima
Selanjutnya untuk mengetahui besarnya hubungan variable bebas dengan variable
terikat digunakan uji determinasi (D) dimana :
D= ( ) %100
2
xrxy

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Ringkas Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera
Utara
Pada tanggal 3 Desember 1945 di Kota Bandung pada waktu memuncaknya
perjuangan pysik bangsa Indonesia melawan tentara sekutu untuk mmepertahankan
kemerekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agusutus 1945 telah gugur 7
orang pemuda/pegawai PU untuk mempertahankan gedung “V&W” (terkenal dengan
nama Gedung Sate) yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 22. gedung ini
dipertahanakan mati-matian sampai titik darah penghabisan pleh para pemuda/pegawai
Departemen PU. Setelah kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia
diproklamasikan, para pemuda/pegawai Departemen PU tak mau ketinggalan dari
pemuda-pemuda lainnya di kota Bandung. Mereka mempersiapakan dirinya dalam
menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan dapat merintang serta
mengganggu kemerdekaan yang telah diproklamasikan.
Dalam pertempuran itu diketahui kemudian bahawa ada pemuda yang luka-luka,tapi
mereka tetap berhasil memperjuangkan perkembangan Pekerjaan Umum pada khusunya
dan telah mempersembahkan “Sapta taruana kesatrianya” keharibaan Ibu pertiwi.
Peristiwa ini telah melahirkan suatu korps pemuda/Pegawai Pekerjaan Umum yang
mempunyai kesadaran social, jiwa kesatuan, rasa kesetiakawanan serta kebanggan akan
tugasnya sebagai abdi masyarakat khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum.

Setelah itu maka dilakukan pemekaran Dinas PU Propinsi Sumatera Utara menjadi 3
(tiga) yaitu:
1. Dinas PU Bina Marga
2. Dnas PU Cipta Karaya
3. Dinas PU Pengairan
Dinas PU Bina Marga kemudian diganti namanya menjadi Dinas Jalan dan Jembatan
Propinsi Sumatera Utara. Dinas ini tereletak di Jalan Sakti Lubis no.7A.
B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan.
Dengan adanya organisasi sebagai wadah kerja sama dari beberapa orang/pegawai untuk
mencapai tujuan tertentu, maka setiap pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut
secara jelas akan mengetahui kedudukan dan wewenangnya, tugas, fungsi, serta tanggung
jawabnya, sistem komunikasi dan bagaimana sistem kontrol dijalankan. Dengan
demikian akan dapat diketahui oleh pegawai apa yang harus dilakukannya, dan kepada
siapa dia harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga dari
bagan struktur organisasi tersebut akan diperoleh gambaran dari aktifitas secara
keseluruhan dan dari struktur organisasi dapat menunjukkan dengan jelas arus dari
wewenang dan tanggung jawab maing-masing anggota organisasi sesuai dengan
fungsinya tiap jabatan dan terlihat jelas pembagian tugas masing-masing.
Adapun struktur organisasi Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara terdiri
dari:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Kepala Bagian Tata Usaha
a. Kepala Sub Bagian Umum
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
d. Kepala Sub Bagian Organisasi
4. Kepala Sub Dinas Bina Program
a. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan
b. Kepala Seksi Program, Survey dan Pemetaan
c. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi
5. Kepala Sub Dinas Jaringan Jalan Nasional
a. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
d. Kepala Seksi Bina Teknik
6. Kepala Sub Dinas Jaringan Jalan Propinsi
c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Propinsi
7. Kepala Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan
a. Pemanfaatan Jalan

b. Pengawasan Jalan
c. Tata Teknik Perizinan

C. Pembagian Kerja
1. Kepala Dinas
Tugas
Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan serta
tugas Dekonsentrasi di bidang Jalan dan Jembatan.
Fungsi:
a. Menyiapakan konsep kebijakan Daerah, ketentuan dan Standar Pelaksaan
kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta Standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas
di bidang Jalan dan Jembatan.
b. Merencanakan, melaksanakan, dana mengendalikan pembangunan jangka
menengah dan Tahunan di bidang Jalan dan Jembatan sesuai kebijakan Daerah,
ketentuan dan standar yang ditetapkan.
c. Menyelenggarakan Koordinasi da Kerjasama kemitraan dengan pihak terkait
dalam pelaksanaan, pengendalian, pembangunan, pemeliharaan Jalan dan
Jembatan, sesuai Kebijakan daerah ketentuan dan Standar tang ditetapkan.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur dan Sekretaris daerah
sesuai bidang tugas dan fungsinya.
e. Memberikan masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Derah, sesuai
bidang tugas dan fungsinya
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuia standar yang ditetapkan

2. Wakil Kepala DinasTugas
Tugas
Membantu Kepala Dinas Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas Otonomi,
Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Jalan dan Jembatan.
Fungsi:
a.Mengkordinasikan, menyempurnakan, menyusun dan menerapkan Standar-standar
pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Jalan dan Jembatan,
merencanakan kegiatan dan kebutuhan Dinas, peningkatan kapasitas personil, kinerja,
disiplin Pegawai dan sistem kerja
b. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan,
sesuai ketentuan dan Standar prosedur yang ditetapkan
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan
fungsinya
d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan
fungsinya
e. Melaporkan dan memepertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Tugas
Membantu Kepala Dinas di bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, Organisasi
dan Hukum.
Fungsi :
a. Menyusun dan menyempurnakan Standar penyelenggaran urusan umum pengelolaan
Keuangan, pengelolaan Kepegawaian, pemberdayaan Organisasi dan penyipan produk-
produk Hukum Dinas.
b. Merencanakan Kebutuhan Internal dan Kebutuhan Administratif Dinas, serta
menyempurnakan/meningkatkan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaannya,
sesuia ketentuan dan standar yang ditetapkan
c. Merencanakan dan mengelola peningkatan pendayagunaan Pegawai, sesuai ketentuan
dan Standar yang ditetapkan.
d. Merencanakan, mengelola dan mengurus pengelolaan produk Hukum Dinas, sesuai
ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
e. Merencanakan dan meningkatkan sistem kerja pengelolaan produk Hukum Dinas
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
a. Kepala Sub bagian Umum
Tugas
a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk perencanaan
pembaharuan dan penyempurnaan Standar Prosedur Penyelenggaraan Urusan Tata

Usaha, Administrasi Umum dan Barang/Perlengkapan, Perjalanan Dinas serta penerapan
dan Evaluasi Pelaksanaannya.
b. Menyelenggarakan Urusan Tata Usaha, Administrasi Umum dan Barang/Perlengkapan
pelaporan pelaksanaannya, sesuai ketentuan dan Standar Prosedur dan Ketentuan yang
berlaku.
c. Melaksanakan tugas lain ynag diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai bidang
tugasnya.
d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai bidang
tugasnya.
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Bagian Tata Usaha, sesuai Standar yang ditetapkan
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas
a.Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk perencanaan
pembaharuan dan penyempurnaan Standar Prosedur dan Akuntabilitas pengelolaan
kewenangan, serta penerapan dan Evaluasi pelaksanaannya.
b. Menyusun konsep rencana Belanja Dinas dan meyelenggarakan Administrasi
Keuangan serta membuat laporan keuangan, sesuai ketentuan dan Standar yang
ditetapkan.
tugasnya.

tugasnya.
Bagian Tata Usaha, sesuai Standar yang ditetapkan.
c. Kepala Sub bagian Kepegawaian
Tugas
pembaharuan dan penyempurnaan Standar Prosedur dan Akuntabilitas pengelolaan
kewenangan, serta penerapan dan Evaluasi pelaksanaannya.
b. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian, penegakan Disiplin dan pembinaan
Kesejahteraan dan pelaporan pelaksanaannya, sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan.
tugasnya.
tugasnya.

d. Kepala Sub Bagian Organisasi Hukum
Tugas
pembaharuan dan penyempurnaan Standar Ketatalaksanaan dan Kelembagaan serta
pengelolaan produk-produk Hukum Dinas, dan pelaporan pelaksanaannya, sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan.
b. Melakukan pengkajian dan pemantapan keorganisasian dan ketatalaksanaan serta
eksaminasi atas produk-produk Hukum Dinas dan pelaporan pelaksanaannya sesuai
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai bidang
tugasnya.
tugasnya.
4. Kepala Sub Dinas Bina Program
Tugas
Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan teknis Jalan, survey dan pemetaan serta
pengendalian dan evaluasi
Fungsi:
a. Menyusun dan menyempurnakan standar-standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas di
bidang perencanaan teknis Jalan, survey, dan pemetaan serta pengendalian dan evaluasi

b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan
Dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
c. Menyusun perencanaan teknis prasarana, sarana Jalan dan Jembatan, sesuai ketentuan
dan standar yang ditetapkan
d. Melaksanakan survey dan pemetaan dalam pengembangan sistem jaringan Jalan dan
Jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
e. Melaksanakan Sosialisasi, pemberian pertimbangan Teknis dan Pengendalian,
pelaksanaan standar kewenangan Daerah Kabupaten/kota, sesuai ketentuan dan standar
yang ditetapkan
a. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan
Tugas
a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan
penyusunan Standar-standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan
standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam perencanaan geometri jalan, struktur jalan
dan jembatan, spesifikasi teknis jalan dan jembatan serta pembiayaan.
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan perencanaan teknis jalan,
sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan
penyempurnaan rencana geometri jalan, struktur jalan dan jembatan, spesifikasi jalan dan
jembatan serta penghitungan pembiayaan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

b. Kepala Seksi Progaram, Survey dan Pemetaan
Tugas
penyusunan Standar-standar pelayanan minimal pelaksanaan kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam melaksanakan survey
dan pemataan.
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan program, survey dan
pemetaan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
c. Menyelenggarakan Sosialisasi, Evaluasi, Pembinaan fasilitas dan pengendalian
penerapan Standar pelaksanaan survey dan pemetaan di Daerah Kabupaten/kota, sesuai
c. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi
Tugas:
Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam penetapan indicator
dan pengukuran Kerja, penilaian kerja dan pelaporan.
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan program, pengendalian
dan evaluasi, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

c. Melakukan pengendalian dan penilaian Kinerja serta pelaporan Kinerja Dinas, sesuai
ketentuan dan Standar yang ditetapkan
5. Kepala Sub Dinas Jaringan Jalan Nasional
Tugas
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan,
pemeliharaan jalan dan jembatan, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian
pembangunan dan peningkatan jembatan dan Bina Teknik
Fungsi:
a. Menyusun dan menyempurnakan Standar-standar pelaksanaan kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pembinaan,
pengaturan teknis dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan/jemabatan dan
pembinaan teknik pembnagunan
b. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan rencana pembangunan jangka
menengah dan tahunan di bidang pembangunan pemeliharaan jalan/jembatan, sesuai
ketentuan dan standr yang ditetapkan.
c. Menyusun perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi,
pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang
ditetapkan.
Tugas:

pengaturan teknis dan pengendalian Pembangunan dan peningkatan jalan
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan pembangunan jalan
sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan
c. Melaksanakan pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pembangunan dan
peningkatan jalan, perkiraan biaya pelaksanaan dan pengkajian dokumen-dokumen
teknik, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
Tugas:
Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam melakukan
pembinaan, pengaturan teknis, perkiraan biaya pelaksanaan, penelitian, pengkajian
dokumen teknik, pengendalian pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan
penanggulangan kerusakan akibat bencana alam

teknik serta pengendalian pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan penanggulangan
kerusakan akibat bencana alam sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Nasional
Tugas:
Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam melakukan
pembinaan, pengaturan teknis, perkiraan biaya pelaksanaan, penelitian, pengkajian
dokumen teknik, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan
Nasional
teknik serta pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan Nasional
Tugas
Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pembinaan teknis jasa

konstruksi, konsultan, pengkajian, pengaturan, kesiapan materil dalam mengatasi keadaan
darurat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.
c. Melaksanakan pembinaan teknis jasa konstruksi, konsultan, pengkajian, pengaturan,
kesiapan materil dalam mengatasi keadaan darurat, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaannya sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
6. Kepala Sub Dinas Jaringan Jalan Propinsi
Tugas
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemeliharaan, pembnagunan dan
peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi
Fungsi
a. Menyusun dan menyempurnakan Standar-standar pelaksanaan kewenangan Daerah
pengaturan teknis dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan serta
penanggulangan keruskan akibat bencana alam.
b. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pembangunan rehabilitasi,
pemeliharaan dan penanggulangan kerusakan akibat bencana alam serta penelitian dan
pengkajian serta perkiraan biaya pelaksanaan, sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan.

c. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan bimbingan teknis dengan pengendalian
pelaksanaan standar kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan dan Standar
yang ditetapkan.
a. Kepala Seksi Pembangunan dan peningkatan Jalan
Tugas
penyusunan Standar-Standar pelayanan minimal pelaksanaan kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota dan Standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam melaksanakan
pembangunan, pengaturan teknis, perkiraan biaya pelaksanaan, penelitian dan pengkajian
dokumen teknik dan pengendalian pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan.
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan pembangunan Jembatan
Nasional sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
teknik serta pengendalian pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan propinsi sesuai
Tugas:

pengembangan, pengaturan teknis, perkiraan biaya pelaksanaan, penelitian dan
pengkajian dokumen dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan
Jembatan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam.
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan pembangunan jalan dan
Jembatan Nasional sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
c. Membantu pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta
penanggulangan kerusakan akibat bencana alam, sesuai ketentuan dan Standar yang
ditetapkan.
c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Propinsi
Tugas:
pengembangan, pengaturan teknis penyusuna program, perkiraan biaya pelaksanaan,
penelitian dan pengkajian dokumen-dokumen teknik dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan dan penggantian jembatan propinsi.
Propinsi sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

c. Melaksanakan penelitian dan pengkajian kondisi jembatan, perkiraan biaya, dokumen-
dokumen teknik dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan,
Tugas:
Kabupaten/Kota dan Standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pembinaan teknis jasa
konstruksi/konsultan, pengkajian, pengaturan kesiapan material untuk penanggulangan
kerusakan jalan dan jembatan
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan teknik sesuai ketentuan
dan Standar yang ditetapkan.
c. Melaksanakan pengaturan kesiapan material untuk penanggulangan kerusakan jalan
dan jembatan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya, sesuai ketentuan dan Standar
yang ditetapkan.
7. Kepala Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan
Tugas
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, pemanfaatan pengawasan jalan serta
teknis perizinan pembinaan teknis dan perizinan.
Fungsi:

a. Menyusun dan menyempurnakan Standar pelaksanaan Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota dan Standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pemanfaatan dan
pengawasan Daerah milik jalan, pengaturan penggunaan Daerah milik jalan, dan
pertimbangan teknis perizinan.
b. Melaksanakan, mengkordinasikan dan mengendalikan pengawasan Daerah Milik jalan
serta menyelenggarakan perizinan pemanfaatan Daerah Milik Jalan, sesuai ketentuan dan
Standara yang ditetapkan.
c. Melaksanakan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan mengendalikan
pelaksanaan Standar Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sesuia ketentuan dan Standar
yang ditetapkan
a. Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan
Tugas
Kabupaten/Kota dan Standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pengaturan teknis,
pembinaan, dan pertimbangan pemanfaatan Derah milik jalan dan Derah manfaat jalan
serta teknis evaluasinya.
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan pemanfaatan jalan, sesuai
ketentuam dan standar yang ditetapkan

c. Melakukan sosilisasi, pembinaan, evaluasi pelaksanaan/penerapan Standar yang
ditetapkan dalam pemanfaatan Daerah milik/manfaat jalan, sesuai ketentuan dan Standar
yang ditetapkan
b. Kepala Seksi Pengawasan Jalan
Tugas
Kabupaten/Kota dan Standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pengawasan dan
penindakan atas pelanggaran ketentuan tentang pengaturan pembnagunan di Daerah
milik/manfaat jalan
b. . Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana
jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan pengawasan jalan, sesuai
ketentuam dan standar yang ditetapkan.
c. mengkordinasikan pelaksanaan pengawasan, sesuai ketentuan dan Standar yang
ditetapkan.
c. Kepala Seksi Tata Teknik Perizinan
Tugas:
Kabupaten/Kota dan Standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pengaturan teknis dan
administrasi perizinan pemanfaatan Daerah milik jalan

jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan tata teknik perizinan,
sesuai ketentuam dan standar yang ditetapkan.
c. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penerapan teknis perizinan pemanfaatan Daerah milik jalan, sesuai ketentuan
dan standar yang ditetapkan.

BAB IV
PENYAJIAN DATA PENELITIAN
Dalam bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari responden melalui
penyebaran angket kepada sejumlah sampel penelitian yang jumlahnya 70 orang. Dari
sejumlah orang angket yang disebarkan semuanya dapat dikumpulkan kembali dan telah
terjawab dengan baik.
A. Identifikasi Responden
Adapun identifikasi responden dalam penelitian ini yaitu : jenis kelamin, umur,
pangkat/golongan, jabatan, masa kerja. Untuk lebih jelasnya, tertera dalam table-tabel
berikut:
Tabel 2
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Presentasi
1
2
Pria
Wanita
54
13
77,1
22,9
Jumlah 70 100,0
Sumber : Angket Penelitian, 2009
Menurut data di atas diketahui bahwa pegawai pria berjumlah 54 orang (77,1%)
dan pegawai wanita jumlahnya 16 orang (22,9%). Dengan demikian dapat diketahui
bahwa pegawai Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara lebih banyak pegawai
pria dari pegawai wanita.

Tabel 3
Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur
No Kelompok Umur Jumlah Presentasi
1
2
3
4
5
6
26 s/d 30 Tahun
31 s/d 35 Tahun
36 s/d 40 Tahun
41 s/d 45 Tahun
46 s/d 50 tahun
50 Tahun ke atas
3
6
19
13
17
12
4,3
8,6
27,1
18,6
24,3
17,1
Jumlah 70 100,0
Sumber : Angket Penelitian 2009
Menurut data angket di atas, pegawai yang paling banyak di Dinas Jalan dan
Jembatan Proinsi Sumatera Utara adalah kelompok umur antara 36 s/d 40 tahun sebesar
27,1%, menyusul kelompok umur 46 s/d 50 tahun 24,3%, kelompok umur 41 s/d 45
tahun 18,6%, kelompok umur 50 tahun ke atas 17,1%, kelompok umur 31 s/d 35 tahun
8,6% dan terakhir kelompok umur 26 s/d 30 tahun 4,3%.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa umumnya pegawai Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara adalah pegawai yang masih produktif.

Tabel 4
Distribusi Responden Menurut Pangkat/Golongan Pegawai
No Pangkat/Golongan Jumlah Presentasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Golongan I a
Golongan I b
Golongan I c
Golongan I d
Golongan II a
Golongan II b
Golongan II c
Golongan II d
Golongan III a
Golongan III b
Golongan III c
Golongan III d
Golongan IV a
-
-
-
-
10
-
12
8
16
10
6
6
2
-
-
-
-
14,3
-
17,1
11,4
22,9
14,3
8,6
8,6
2,8
Jumlah 70 100,0
Sumber : Angket Penelitian 2009
Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa di Dinas Jalan dan Jembatan
Propinsi Sumatera Utara golongan pegawai yang terbanyak adalah mereka yang
mempunyai golongan pegawai III/a.
Tabel 5
Distribusi Pegawai Menurut Lama Bekerja
No Lamanya menjadi pegawai Jumlah Presentasi
1
2
3
4
1-2 Tahun
3-5 Tahun
6-10 Tahun
Lebih 10 tahun
3
15
11
41
4,3
21,4
15,7
58,6
Jumlah 70 100

Sumber: Angket Penelitian 2009
Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa di Dinas Jalan dan Jembatan
Propinsi Sumatera Utara 41 orang (58,6%) pegawai yang telah bekerja lebih dari 10
tahun, sebanyak 15 orang (21,4%) masa kerja antara 3-5 tahun, 11 orang (15,7%) yang
telah bekerja 6-10 tahun dan 3 orang (4,3%) yang telah bekerja antara 1-2 tahun.
B. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance (X)
Data tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance diperoleh dari pertanyaan
1-18 pada angket. Hasil jawaban responden disajikan dalam tabel-tabel berikut.
Tabel 6
Peraturan Tentang Jalan dan Jembatan yang Dibuat Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi
Sumatera Utara
No.
Pert.
Pilihan Jawaban Frekuensi Presentasi
1 a. Selalu memihak kepentingan masyarakat
b. Jarang memihak pada kepentingan
masyarakat
c. Sangat jarang memihak pada kepentingan
masyarakat
d. Pernah memihak pada kepentingan
masyarakat
e. Tidak Pernah memihak pada kepentingan
masyarakat
2
50
9
9
-
2,8
71,4
12,9
12,9
-
Jumlah 70 100,0
Berdasarkan table di atas diketahui responden sebanyak 50 orang (71,4%) yang
mengatakan Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara dalam membuat
peratutan tentang jalan dan jembatan jarang memihak kepentingan masyarakat, 9 orang
(12,9%) mengatakan sangat jarang memihak pada kepentingan masyarakat, 9 orang

(12,9%) mengatakan pernah memihak kepada kepentingan masyarakat, 2 orang (2,8%)
mengatakan selalu memihak kepentingan msyarakat. Dapat disebutkan bahwa peraturan
tentang jalan dan jembatan yang dibuat Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera
Utara maih jarang memihak kepentingan masyarakat.
Dikatakan jarang memihak masyarakat karena masih ada masyarakat yang melakukan
pengaduan mengenai masalah jalan dan jembatan ke kantor Dinas Jalan dan Jembatan
Propinsi Sumatera Utara. (Sumber: interview dengan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian,2009)
Tabel 7
Program kerja dibuat untuk Melayani Masyarakat sebaik Mungkin
No.
Pert.
2 a. Selalu untuk melayani masyarakat sebaik
mungkin
b. Jarang untuk melayani masyarakat sebaik
mungkin
c. Sangat jarang untuk melayani masyarakat
sebaik mungkin
d. Pernah untuk melayani masyarakat sebaik
mungkin
e. Tidak Pernah untuk melayani masyarakat
sebaik mungkin
-
40
27
2
-
-
57,1
38,6
2,9
-
Jumlah 70 100,0
Berdasarakan tabel di atas diketahui sebanyak 40 orang (57,1%) menyebutkan
program kerja yang dibuat Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara jarang
untuk melayanani masyarakat sebaik mungkin, 27 orang (38,6%) mengatakan program
kerja yang dibuat Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara jarang untuk
melayani masyarakat sebaik mungkin. Dapat disimpulkan bahwa program kerja yang

dibuat Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumater Utara dalam melayani kepentingan
masyarakat masih kurang baik.
Dikatakan jarang untuk melayani masyarakat sebaik mungkin karena pengaduan
masyarakat yang diterima Dinas Jalan dan Jembatan masih sebagian saja yang ditanggapi
dan ditangani sebaik mungkin. (Sumber: interview dengan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian,2009)
Tabel 8
Sistem Komunikasi Organisasi dengan Masyarakat
No.
Pert.
3 a. Sangat terbuka dengan masyarakat
b. Terbuka dengan masyarakat
c. Kurang terbuka dengan masyarakat
d. Tertutup kepada masyarakat
e. Sangat tertutup kepada masyarakat
5
46
17
2
-
7,1
65,7
24,3
2,9
-
Jumlah 70 100,0
Berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak 46 orang (65,7%) yang mengatakan
sistem komunikasi organisasi Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara dengan
masyarakat adalah terbuka, 17 responden (24,3%) mengatakan sistem komunikasi
organisasi Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara kurang terbuka dengan
masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi organisasi Dinas Jalan dan
Jembatan Sumater Utara masih perlu ditingkatkan.
Sistem komunikasi terbuka dengan masyarakat yaitu masyarakat tidak sulit untuk
melakukan pengaduan mengenai masalah di bidang jalan dan jembatan ke kantor Dinas
Jalan dan Jembatan . (Sumber: interview dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian 2009)

Tabel 9
Keuangan Dinas Jalan dan Jembatan Diaudit BPK
No.
Pert.
4 a. Selalu diaudit BPK
b. Jarang diaudit BPK
c. Sangat Jarang diaudit BPK
d. Pernah diaudit BPK
e. Tidak pernah diaudit BPK
-
20
35
15
-
-
28,6
50,0
21,4
-
Jumlah
Berdasarkan tabel di atas diketahui 35 orang (50%) responden mengatakan
keuangan Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara sangat jarang diaudit BPK,
sebanyak 20 orang (28,6%) mengatakan jarang diaudit BPK, 15 orang (21,4%)
mengatakan jarang diaudit BPK. Dapat disimpulkan bahwa kurang terbukanya Dinas
Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara dalam kebijakan audit. Keuangan Dinas
Jalan dan Jembatan diaudit BPK tidak memiliki waktu yang rutin. Sewaktu-waktu saja
diaudit oleh BPK.
Tabel 10
Kebijakan Audit dibuat untuk Kepentingan Masyarakat
No.
Pert.
5 a. Selalu, bahwa setiap kebijakan itu selalu
dibuat demi kepentingan masyarakat
b. Agak sering dibuat kebijakan demi
kepentingan masyarakat
c. Seimbang 50:50
d. Masih sebagian kecil
e. Belum memihak kepentingan masyarakat
35
33
-
2
-
50
47,1
-
2,9
-
Jumlah 70 100,0

Berdasarkan tabel di atas diketahui dari 70 responden sebanyak 35 orang (50%)
mengatakan BPK melakukan audit di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara
adalah untuk kepentingan masyarakat, 33 orang (47,1%) mengatakan agak sering dibuat
kebijkan demi kepentingan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa di Dinas Jalan dan
Jembatan Propinsi Sumatera Utara kebijakan dibuat untuk kepentingan masyarakat.
Dikatakan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Jalan dan Jembatan dibuat untuk
kepentingan masyarakat karena program kerja yang dibuat yaitu untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat di bidang transportasi. (Sumber: interview dengan Kepala Sub
Bagian Kepegawaian, 2009)
Tabel 11
Laporan Keuangan Dipublikasikan kepada Masyarakat
No.
Pert.
6 a. Selalu
b. Jarang
c. Sangat jarang
d. Pernah
e. Tidak pernah
31
33
6
-
-
44,3
47,1
8,6
-
-
Jumlah 70 100,0
Berdasarkan tabel di atas diketahui dari 70 responden 31 orang (44,3%) yang
mengatakan laporan keuangan di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara
selalu dipublikasikan kepada masyarakat, 33 orang (47,1%) mengatakan laporan
keuangan di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara jarang dipublikasikan
kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi
Sumatera Utara jarang dipublikasikan kepada masyarakat.

Laporan keuangan Dinas Jalan dan Jembatan selalu dipublikasikan kepada
masyarakat, yaitu melalui media cetak dan media elektronik.
Tabel 12
Masyarakat Dapat Mengakses Masalah-Masalah di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan
No.
Pert.
7 a. selalu dapat mengakses masalah-masalah
b. jarang dapat mengakses masalah-masalah
c. sangat jarang dapat mengakses masalah-
masalah
d. pernah dapat mengakses masalah-masalah
e. tidak pernah dapat mengakses masalah-
masalah
30
40
-
-
-
42,9
57,1
-
-
-
Jumlah 70 100,0
Berdasarkan tabel di atas diketahui 30 responden (42,9%) mengatakan masyarakat
selalu dapat mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi
Sumatera Utara, dan 40 responden (57,1%) mengatkan masyarakat jarang dapat
mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan. Dapat disimpulkan
bahwa di Kantor Dinas Jalan dan Jembatan masalah-masalah yang ada dapat diakses
masyarakat. Masalah-masalah yang ada di Dinas Jalan dan Jembatan dapat diakses
melalui media elektronik dan media cetak.

Tabel 13
Masyarakat mengetahui Penggunaan Anggaran
No.
Pert.
8 a. selalu mengetahui penggunaan anggaran
b. jarang mengetahui penggunaan anggaran
c. sangat jarang mengetahui penggunaan
anggaran
d. pernah mengetahui penggunaan anggaran
e. tidak pernah mengetahui penggunaan
anggaran
31
39
-
-
-
44,3
55,7
-
-
-
Jumlah 70 100,0
Berdasarkan tabel di atas diketahui 31 responden (44,3%) mengatakan masyarakat
selalu mengetahui penggunaan anggaran di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera
Utara, 39 responden (55,7%) mengatakan masyarakat jarang mengetahui penggunaan
anggaran di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara. Dapat disimpulkan
bahwa laporan keuangan di Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara sudah
transparan. Penggunaan anggaran Dinas Jalan dan Jembatan biasanya dipublikasikan
melalui media cetak dan elektronik.

09 e00947

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to 09 e00947

Similar to 09 e00947 (20)

09 e00947