1. Implementasi KTR dan Larangan
Iklan Rokok Untuk Mencapai Target
RPJMN
dr. Benget Saragih, M.Epid
Koordinator PPKGI
Disampaikan pada :
Workshop Optimalisasi Peraturan Pengendalian Konsumsi Rokok Untuk SKPD Daerah Dampingan
Rabu, 8 September 2021
2. Jantung Koroner Kanker PPOK
Tuberculosis
Diabetes
38,2% 13,4% 5,9%
7,1%
8,7%
PENYEBAB
KEMATIAN
TERBANYAK
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
TERBESAR
PTM SAAT INI
Sumber : IHME, 2019
Jantung Koroner Kanker Stroke Gagal ginjal Thalasemia
Sumber : BPJS, 2019
10,3T 3,5T 2,3T
2,5T 509M
3.
4. Penyebab Kematian
Berdasarkan Faktor Rsiko
1. Tekanan darah tinggi (hipertensi) : 28%
2. Merokok : 17,03%
3. Diet tidak sehat : 16,4%
4. Gula darah tinggi (DM) : 15,2%
5. Obesitas : 10,9%
6. Kurang aktivitas fisik : 1,4%
Sumber : IHME, 2019
5. • Angka kematian
nasional akibat
rokok adalah 88
orang per 100.000.
• Sebanyak 10 provinsi
berada di atas rata-
rata angka kematian
nasional.
Sumber: Institute Health Metric and Evaluation (IHME), 2020
DAMPAK
KONSUMSI
ROKOK
6. Indonesia Darurat Konsumsi Rokok
1 2 4 5
3
Tembakau faktor
risiko kesakitan,
kematian &
disabilitas
No.1 laki-laki dan
No.7 perempuan
(IHME, 2017)
Perokok tertinggi
à penduduk
termiskin (27,3%)
VS terkaya
(19,5)%
(Riskesdas, 2013)
Konsumsi rokok RT
termiskin
salah satu
pengeluaran
terbesar RT
(2,6x pengeluaran telur &
susu, 7x daging, 3,8x
kesehatan)
(BPS, 2015)
Economic Loss
(378,75 T) ˃
Cigarette Excise
(Rp 103,02 T)
Sumber: Dr. Soewarta Kosen
“Economic Costs of Tobacco”
Kejadian anak
pendek (stunting),
5,5 persen lebih
tinggi pada anak
dengan orang tua
yang merokok
(PKJS UI, 2018)
Bappenas, 2020
7. JKN Terbebani
BPJS - 2019, jumlah kasus penyakit
terkait rokok - tembakau (jantung,
kanker, stroke)
• Konsumsi rokok keluarga berkorelasi
negatif dengan kepatuhan membayar iuran
JKN (Nurhasana, 2018).
• Rokok mengancam upaya Indonesia
mencapai Universal Health Coverage (UHC)
di 2019 à dana tersedot untuk
penanganan penyakit, membatasi
pemasukan BPJS-K, dan memperburuk
defisit JKN.
Biaya lebih dari Rp 16,3 T
17,5 juta kasus
9. Data Perokok Umur 10-18 Tahun di Indonesia
menjadi “Bom Waktu” di Masa Depan
12,4%
9,7%
9,5% 9,3%
9,1%
5,5%
NTB
Banten
Jabar
Jateng
DIY
Sumbar
Jatim
PapBar
Sulteng
Lampung
Gorontalo
INDONESIA
Bengkulu
Sulut
DKI
Jakarta
Sumsel
Sulsel
Babel
Maluku
Kalteng
Riau
Kaltara
Aceh
Kalbar
Sumut
NTT
Kalsel
Bali
Sulbar
Kaltim
Sultra
Jambi
Malut
Kepri
Papua
Sumber: Riskesdas 2018
13. Sumber : GYTS, 2019
PAPARAN IKLAN, PROMOSI DAN
SPONSOR ROKOK PADA ANAK
65,2% 65,2%
60,9%
36,2%
Iklan
Rokok
Iklan, Promosi dan
Sponsor rokok
secara sistematis,
masif dan terus
menerus
mengkondisikan
anak sebagai
perokok pemula
15. MPOWER
Eliminasi
iklan, promosi
dan sponsor
produk
tembakau
Waspadakan
masyarakat akan
bahaya
konsumsi
tembakau
Optimalkan
dukungan
layanan berhenti
merokok
Raih kenaikan
harga rokok
melalui
peningkatan cukai
dan pajak rokok
Monitor
konsumsi
produk
tembakau &
pencegahannya
Perlindungan
dari paparan
asap orang lain
Strategi
Pengendalian Tembakau
16. Rekomendasi Strategi Pengendalian
Tembakau Lintas Sektor
1. Peningkatan Harga
melalui Cukai dan
Pajak Rokok Daerah
2. Pembatasan Penjualan
pada Anak dan Ibu
Hamil
KEBIJAKAN FISKAL
1. Mitigasi dampak
2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan
3. Bantuan alih tanam atau pekerjaan
4. Regulasi Perlindungan Pekerja
SOLUSI BAGI PETANI DAN
BURUH TERDAMPAK
1. Perluasan KTR
2. Pelarangan Iklan – Promosi -
Sponsorship
3. Pembesaran Peringatan
Kesehatan Bergambar pada
bungkus rokok
4. Memperluas layanan Upaya
Berhenti Merokok
5. Memperkuat Pengawasan bahan
pd rokok
KEBIJAKAN NON-FISKAL
Rp.
17. 2024
Baseline
Indikator Sasaran Pokok
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 9,1
(Riskesdas, 2018)
8,7
2024
Baseline
Indikator Program
Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok
272 514
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Layanan UBM
di minimal 40% FKTP di wilayahnya
5 50
Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024
18. Ruang lingkup revisi:
a. Pengaturan atau pelarangan rokok elektronik (ps. 5)
b. Pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar (Psl 10, Psl 11)
c. Ketentuan tentang bahan tambahan (ps. 12)
d. Perbesaran peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok (Pictorial
Health Warning/PHW) menjadi 90% (ps. 17)
e. Informasi kandungan kadar Nikotin dan/atau Tar dan informasi lain pada kemasan
produk tembakau (Psl 19, Psl 20, Psl 21, Psl 23, Psl 24)
f. Pengaturan pelarangan penjualan produk tembakau (ps.25)
g. Pengaturan iklan, promosi dan sponsor produk tembakau (ps. 26, 26A, 27, 29, 30,
31, 33, 34, 36, 37, 38, 40)
h. Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (ps. 50, 51)
i. Pengawasan (Psl 60)
Revisi PP 109/2012
20. • UUD 1945 : Kesehatan adalah
hak asasi manusia
• UU Kesehatan No.36 tahun 2009
tentang Kesehatan (pasal 115) :
Pemerintah Daerah wajib
menetapkan KTR di wilayahnya
• PP No.109 tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif berupa
Produk Tembakau Bagi
Kesehatan (pasal 50)
• Setiap orang berhak untuk
menghirup udara yang bersih
dan sehat
• Tidak ada batasan aman untuk
paparan asap rokok orang lain
KAWASAN TANPA ROKOK
21. KTR
MELINDUNGI BUKAN PEROKOK
DARI KONSEKWENSI TERPAPAR
ASAP DAN RESIDU ROKOK
MEMOTIVASI BERHENTI
MEROKOK DAN
MENGURANGI KONSUMSI
MENCEGAH PENYAKIT
DAN KEMATIAN
PEROKOK BERKURANG,
PENYAKIT BERKURANG
DENORMALISASI
PENGGUNAAN TEMBAKAU
MENGURANGI INISIASI
MEROKOK PADA ANAK
BENTUK DUKUNGAN YANG
BESAR DARI MASYARAKAT
Mengapa Perlu KTR ?
22. 1. Tidak ditemukan orang merokok di
dalam gedung
2. Tidak ditemukan ruang merokok di
dalam gedung
3. Tidak ditemukan puntung rokok
4. Tidak ditemukan penjualan rokok
5. Tidak ditemukan asbak atau korek api
6. Tidak ditemukan iklan atau promosi
rokok
7. Ada tanda dilarang merokok
Prinsip 100% KTR
Di 7
Kawasan
Tanpa
Rokok
23. 7 Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Perda/Perkada KTR yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kab Kulon
Progo, Kabupaten Klungkung, Kota Padang Panjang, Kota Denpasar , Kab Bangli
74%
26%
Provinsi Sudah Memiliki…
9 Provinsi yang
belum memiliki
Perda KTR :
• Sumbar
• Jatim
• Banten
• NTT
• Kalteng
• Papua
• Sultra
• Malut
• Kepri
279
219
394
285
220
397
296
224
406
PERDA KTR Perkada KTR Peraturan KTR
2019 2020 2021
PERDA KTR PROVINSI PERDA/PERKADA KTR KABUPATEN/KOTA
Sampai dengan
tahun 2021 TW II:
• 296 Kab/Kota
memiliki PERDA
• 406 Kab/Kota
memiliki
Peraturan KTR
(Perda/Perkada)
Sumber : Kemenkes, 2021
Daerah Yang Memiliki
Perda/Perkada Tentang KTR
24. 15
13
17
6
24
6
13 13
15
6
24
5
5
11
9
4
22
4
10
6
9
5
13
3
Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Gorontalo
Jumlah Kab/Kota Memiliki Perda/Perkada KTR Perda Perkada
Yang Belum memiliki
Peraturan KTR :
- Kab Minahasa
Tenggara
- Kotamobagu
Yang Belum memiliki
Peraturan KTR :
- Kab Kolaka
- Kota Baubau
Yang Belum memiliki
Peraturan KTR :
- Kota Gorontalo
Kabupaten/Kota Yang Memiliki
Perda/Perbup/Perwali KTR di Sulawesi
25. Optimalisasi Implementasi KTR
• Melibatkan peran serta masyarakat secara aktif disetiap
proses KTR
• Pelaksanaan peraturan, penegakan hukum & dampak KTR
harus dimonitor dan dievaluasi.
• Pencatatan dan pelaporan pelanggaran KTR dan
perkembangannya akan sangat membantu dalam evaluasi
tingkat kepatuhan masyarakat terhadap KTR.
27. Eliminasi Iklan, Promosi
dan Sponsor Rokok
Amanah PP 109/2012 tentang
Pengaturan iklan, promosi
dan sponsor produk
tembakau (ps. 26, 26A, 27,
29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38,
40)
• Pemerintah melakukan
pengendalian iklan,
promosi dan sponsorship
rokok
• Pengendalian iklan rokok
dilakukan pada media
cetak, penyiaran,
elektronik dan/atau media
luar ruang
28. Anak merupakan sasaran
rentan paparan asap rokok.
Dapat menjadikan anak
sebagai perokok pasif atau
perokok pemula
KELUARGA
SMOKE FREE HOME
