2. Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak
yang masih dalam
kandungan
91,2 Juta
Keluarga
Indonesia
(SUSENAS,2020)
84,4 Juta
Anak
Indonesia
(Profil Anak, 2020)
31,6%
Penduduk
Indonesia
adalah
Anak
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA
POTRET PENDUDUK INDONESIA
3. “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang
tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
(Pasal 28 B ayat 2)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Konvensi Hak
Anak (KHA)
Keputusan
Presiden Nomor
36 Tahun 1990
UU No. 23/2002:
Perlindungan
Anak
UU No.35/20214
(perub.UUPA)
UUNomor 17
Tahun 2016
(Perub.II UUPA)
UU Nomor 23
Tahun 2014:
Pemda
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK 1
4. Kabupaten / Kota Layak Anak
Adalah kabupaten/kota
dengan sistem
pembangunan yang
menjamin pemenuhan hak
Anak dan perlindungan
khusus Anak yang
dilakukan secara
terencana, menyeluruh,
dan berkelanjutan.
UU Nomor
35 Tahun
2014
Pasal 21 :
Perpres No. 25 Tahun
2021 Tentang
Kebijakan KLA
Permen PPPA
12/2022 tentang
Penyelenggaraan
KLA
5. 5
PRINSIP, ARAH, DAN STRATEGI
• Non diskriminasi
• Kepentingan terbaik bagi anak
• Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak
• Penghargaan terhadap pandangan anak
• Tata pemerintahan yang baik
Prinsip
• Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA
• Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan
• Menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
• Memastikan terpenuhinya hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak
• Mengutamakan pemenuhan hak anak atas Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
• Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
Arah Kebijakan
• Peningkatan SDM dan penguatan peran kelembagaan dalam pencegahan dan penyediaan layanan
• Peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi
• Peningkatan saranan dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
Strategi
6. PELAKSANAAN KEBIJAKAN KLA
(Perpres 25/2021)
6
MENTERI
Koordinator pelaksanaan
kebijakan KLA
(Pasal 10 Ayat 1)
Melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap
tahun dan sewaktu-waktu
apabila diperlukan
(Pasal 11 Ayat 1)
GUBERNUR
Bertanggungjawab atas
terwujudnya KLA di
Provinsi
(Pasal 10 Ayat 2)
Melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap
tahun sesuai kewenangan
(Pasal 11 Ayat 2)
BUPATI/
WALIKOTA
Bertanggungjawab atas
penyelenggaraan KLA di
kabupaten/kota
(Pasal 10 Ayat 3)
Membentuk GT KLA
(Pasal 10 Ayat 4)
Melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap
tahun sesuai
kewenangannya
(Pasal 11 Ayat 3)
9. (2) PRA-KLA
(Pasal 15)
Penilaian
Mandiri
•Untuk mengetahui status kab/kota
•Dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA
•Identifikasi Isu
Penyusunan
RAD
•Untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan
•Mengacu pada Perpres KLA, Dojuman Nasional KLA, RAN KLA, dan dokumen
perencanaan pembangunan daerah
•Ditetapkan dalam Perda tentang Penyelenggaraan KLA
10. (3) PELAKSANAAN KLA
(Pasal 23)
Berdasarkan
RAD KLA
Dipublikasi
kan melalui
media
massa
Mobilisasi
SDM,
Dana, dan
Sarana
Kerjasama
dengan
berbagai
pihak
Pemantauan
oleh Gugus
Tugas KLA
11. (4) EVALUASI KLA
(Pasal 30-32 Permen 12/2022)
Bupati/
Walikota
Melaksanakan Evaluasi
KLA ditingkat
kabupaten/kota,
kecamatan, dan
desa/kelurahan
Gubernur
Membentuk Tim Verifikasi
Administrasi
Melakukan Verifikasi
Administrasi
Menyampaikan hasil
laporan Evaluasi
Penyelenggaraan KLA
kepada Menteri
Menteri
Membentuk Tim Evaluasi
KLA
Melakukan verifikasi
lapangan dan verifikasi
final
Memberikan rekomendasi
nilai Peringkat KLA
Menyampaikan hasil
Evaluasi KLA
12. (5) PENETAPAN PERINGKAT KLA
(Pasal 33Peremen PPPA 12/2022)
Dasar
Penetapan
Peringkat
KLA
Pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai
pertimbangan dalam penentuan nilai akhir peringkat KLA secara bertanggung jawab
dan akuntabel
Keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam
mendukung Penyelenggaraan KLA
Partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan
KLA sesuai tingkat umur dan kematangan anak serta memperhatikan pandangan, suara,
dan aspirasi anak.
Kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan
mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan
komprehensif
14. 14
24 Indikator KLA
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Kesehatan
Dasar &
Kesejahteraan
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang
& Kegiatan
Budaya
Perlindungan
Khusus
Hak Sipil
Kebebasan
KELEMBAGAAN
1. Perda KLA; 2. Kelembagaan KLA; 3. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha & Media
4. Registrasi Anak
5. Ketersediaan Informasi Layak Anak
6. Pelembagaan Partisipasi Anak
21.a. Pencegahan dalam
Perlindungan
Khusus
21.b. Pelayanan bagia
Anak Korban
Kekerasan &
Eksploitasi
21.c. Anak dibebaskan
dari PA dan BPTA
22.a. Pelayanan bagi Anak
Korban Pornografi,
napza, HIV-AIDS
22.b. Pelayanan bagi Anak
Korban Bencana dan
Konflik
23.a. Pelayanan bagi Anak
Disabilitas,
Minoritas, &
Terisolasi
23.b. Pelayanan bagi Anak
PSM
24.a. Penyelesaian Kasus
ABH
24.b. Pelayanan bagi Anak
Korban Jaringan
Terorisme & Stigma
18. Wajar 12 Th
19. SRA
20. Fasilitas untuk Kegiatan
Budaya. Kreativitas dan
Rekreatif
7. Pencegahan Perkawinan Anak
8. Lembaga Konsultasi bg Ortu/
Keluarga
9. PAUD-HI
10. Standarisasi Lembaga Pengasuhan
Alternatif
11. Infrastruktur Ramah Anak
12. Persalinan di Faskes
13. Prevalensi Gizi
14. PMBA
15. Faskes dgn Pelayanan
Ramah Anak
16. Lingkungan Sehat (Air
Bersih dan Sanitasi)
17. KTR dan IPS Rokok
15. 6 4 3
25
12
3
36
22
4
50
24
3
90
28
6 2
113
51
11
2
135
86
23
3
133
100
38
4
121 117
66
8
135
130
76
19
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Pratama Madya Nindya Utama
2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 2021 2022 2023
PENERIMA PENGHARGAAN KLA BERDASARKAN KATEGORI
Tahun 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Kategori Penghargaan KLA:
1.Kabupaten/Kota Layak Anak
2.Utama
3.Nindya
4.Madya
5.Pratama
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
16. Jumlah Kab/Kota Peserta Evaluasi KLA Tahun 2023
KLA; 0 Utama; 19
Nindya; 76
Madya; 130
Pratama; 135
Belum Mendapat
Peringkat; 154
Belum Mengikuti
Evaluasi KLA; 55
KLA
Utama
Nindya
Madya
Pratama
Belum Mendapat
Peringkat
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
17. PROVINSI LAYAK ANAK
Tahun 2022 Tahun 2023 Perubahan
Provinsi Banten Provinsi Banten Tetap
Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta Tetap
Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tetap
Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tetap
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tetap
Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung Tetap
Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tetap
Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tetap
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
Tambahan di Tahun 2023
Provinsi Bali
Provinsi NTB
Provinsi Riau
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Kalimantan Selatan
18. % Capaian Provinsi dengan Kab/Kota Penerima Peringkat KLA
Tahun 2023
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
No Provinsi
Total
Kab/Kota
Total Penerima
Penghargaan
Persentas
e
1 Provinsi Bali 9 9 100%
2 Provinsi Banten 8 8 100%
3 Provinsi D.I. Yogyakarta 5 5 100%
4 Provinsi DKI Jakarta 6 6 100%
5 Provinsi Jawa Tengah 35 35 100%
6 Provinsi Jawa Timur 38 38 100%
7 Provinsi Kalimantan Selatan 13 13 100%
8 Provinsi Kep. Bangka Belitung 7 7 100%
9 Provinsi Kep. Riau 7 7 100%
10 Provinsi Lampung 15 15 100%
11 Provinsi Nusa Tenggara Barat 10 10 100%
12 Provinsi Riau 12 12 100%
13 Provinsi Sulawesi Utara 15 15 100%
14 Provinsi Sumatera Barat 19 19 100%
15 Provinsi Sulawesi Selatan 17 15 88%
16 Provinsi Kalimantan Timur 10 9 90%
17 Provinsi Sumatera Selatan 17 15 88%
18 Provinsi Jawa Barat 27 23 85%
19 Provinsi Gorontalo 6 5 83%
20 Jambi 11 9 82%
21 Provinsi Aceh 23 17 74%
22 Provinsi Bengkulu 10 7 70%
23 Provinsi Sulawesi Barat 6 4 67%
24 Provinsi Kalimantan Barat 14 9 64%
25 Provinsi Kalimantan Tengah 14 7 50%
26 Provinsi Sumatera Utara 33 15 45%
27 Provinsi Kalimantan Utara 5 2 40%
28 Provinsi Sulawesi Tengah 13 5 38%
29 Provinsi Maluku Utara 10 3 30%
30 Provinsi Sulawesi Tenggara 17 4 24%
31 Provinsi Maluku 11 2 18%
32 Provinsi Nusa Tenggara Timur 22 2 9%
33 Provinsi Papua 29 1 3%
34 Provinsi Papua Barat 7 0 0%
35 Provinsi Papua Barat Daya 6 0 0%
19. Kelembagaan Kluster I Kluster II Kluster III Kluster IV Kluster V
Kelana/Delan
a
2021 58,89 47,79 62,94 66,2 55,83 87,32 45,72
2022 79,9 45,96 76,4 88,59 46,94 85,48 48,04
2023 87,35 51,64 68,19 86,85 50,01 105,36 51,33
0
20
40
60
80
100
120
ANGKA RERATA CAPAIAN NILAI KLA NASIONAL
2021, 2022, dan 2023
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
20. Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Kelembagaan
148,05
137,5
136,04
134,16
127,88
127,69
122,31
121,08
113,69
113,42
111,98
110,29
106,91
105,20
101,47
99,84
92,7390,3189,6089,4587,9987,59
81,2578,57
72,9372,73
62,2561,2958,66
54,56
35,79
16,91
2,95 2,40 1,93
-16
4
24
44
64
84
104
124
144
164
Bali
D.I.
Yogyakarta
Kep.
Bangka
Belitung
DKI
Jakarta
Lampung
Sumatera
Barat
Jawa
Timur
Banten
Riau
Jawa
Tengah
Kep.
Riau
Gorontalo
Jawa
Barat
Kalimantan
Selatan
Nusa
Tenggara
Barat
Sumatera
Selatan
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Timur
Sulawesi
Selatan
Kalimantan
Barat
Aceh
Sulawesi
Utara
Jambi
Bengkulu
Sumatera
Utara
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Tengah
Maluku
Utara
Kalimantan
Utara
Sulawesi
Tenggara
Nusa
Tenggara
Timur
Maluku
Papua
Papua
Barat
Daya
Papua
Barat
Angka Rerata Nasional:
87,35
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
21. Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster I
91,16
89,14
83,74
75,15
73,90
72,33
70,35
70,25
69,40
64,74
64,48
64,31
63,28
62,81
57,97
57,76
57,69
57,37
56,10
56,04
55,66
54,67
49,42
49,25
42,68
38,03
35,09
34,78
33,10
27,34
15,61
10,50
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
D.I.
Yogyakarta
DKI
Jakarta
Jawa
Timur
Kep.
Bangka
Belitung
Lampung
Sumatera
Barat
Sulawesi
Selatan
Riau
Jawa
Tengah
Bali
Banten
Jambi
Sulawesi
Utara
Kalimantan
Barat
Kep.
Riau
Kalimantan
Tengah
Bengkulu
Gorontalo
Sumatera
Selatan
Kalimantan
Timur
Nusa
Tenggara
Barat
Kalimantan
Selatan
Sulawesi
Barat
Jawa
Barat
Aceh
Sulawesi
Tenggara
Maluku
Utara
Kalimantan
Utara
Sumatera
Utara
Sulawesi
Tengah
Nusa
Tenggara
Timur
Maluku
Papua
Barat
Daya
Papua
Barat
Papua
Angka Rerata Nasional:
51,64
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
22. Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster II
126,3
113,77
105,49
96,91
96,38
94,64
92,11
89,80
87,03
86,90
86,40
86,24
85,25
83,93
82,84
81,23
80,77
74,47
73,54
70,36
68,72
67,95
66,58
62,26
56,97
53,44
52,75
44,38
41,76
41,68
14,55
12,27
4,173,141,73
-4
16
36
56
76
96
116
136
156
D.I.
Yogyakarta
DKI
Jakarta
Jawa
Timur
Lampung
Sulawesi
Selatan
Kalimantan
Selatan
Jawa
Tengah
Banten
Jawa
Barat
Kep.
Bangka
Belitung
Riau
Kalimantan
Timur
Nusa
Tenggara
Barat
Kep.
Riau
Sulawesi
Utara
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Gorontalo
Kalimantan
Tengah
Bengkulu
Kalimantan
Barat
Jambi
Sulawesi
Barat
Bali
Sumatera
Utara
Kalimantan
Utara
Aceh
Sulawesi
Tenggara
Maluku
Utara
Sulawesi
Tengah
Nusa
Tenggara
Timur
Maluku
Papua
Barat
Daya
Papua
Barat
Papua
Angka Rerata Nasional:
68,19
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
23. Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster III
136
129,70
124,67
119,29
119,14
113,83
111,84
111,24
110,57
106,75
106,71
106,10
105,66
105,53
104,17
102,37
102,29
94,42
93,70
96,34
92,4791,991,08
89,46
80,06
73,50
68,36
66,90
65,59
63,82
21,05
16,00
15,10
3,51 0,50
0
30
60
90
120
150
Bali
Banten
Bengkulu
D.I.
Yogyakarta
DKI
Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa
Barat
Jawa
Tengah
Jawa
Timur
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Timur
Kalimantan
Utara
Kep.
Bangka
Belitung
Kep.
Riau
Lampung
Maluku
Aceh
Maluku
Utara
Nusa
Tenggara
Barat
Nusa
Tenggara
Timur
Papua
Papua
Barat
Papua
Barat
Daya
Riau
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Utara
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Sumatera
Utara
Angka Rerata Nasional:
86,85
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
24. Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster IV
110
79,87
79,20
72,70
72,01
71,72
70,01
65,56
64,95
64,65
64,38
63,04
61,27
59,96
59,88
57,04
54,20
49,67
49,36
49,19
48,0846,746,39
46,26
44,71
44,60
39,08
34,37
32,08
18,33
10,29
10,26
7,38
1,641,50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
D.I.
Yogyakarta
DKI
Jakarta
Riau
Lampung
Sumatera
Barat
Kalimantan
Timur
Jawa
Tengah
Jawa
Timur
Banten
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Utara
Jawa
Barat
Kalimantan
Selatan
Sumatera
Selatan
Gorontalo
Kep.
Bangka
Belitung
Kep.
Riau
Sulawesi
Barat
Nusa
Tenggara
Barat
Kalimantan
Barat
Aceh
Kalimantan
Utara
Bali
Bengkulu
Jambi
Kalimantan
Tengah
Sumatera
Utara
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Tengah
Maluku
Utara
Papua
Barat
Maluku
Nusa
Tenggara
Timur
Papua
Papua
Barat
Daya
Angka Rerata Nasional:
50,01
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
25. Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster V
194,65
171,92
169,34
158,97
155,00
149,48
146,18
145,09
138,50
136,75
134,62
134,56
132,66
132,54
126,56
122,73
122,05
115,45
109,42
103,86
101,39
99,67
91,83
79,6076,9476,0075,91
69,9765,9263,26
28,0925,68
19,14
10,90
5
30
55
80
105
130
155
180
205
D.I.
Yogyakarta
Bali
DKI
Jakarta
Riau
Sumatera
Barat
Jambi
Kalimantan
Selatan
Jawa
Tengah
Kep.
Riau
Jawa
Timur
Sulawesi
Selatan
Kep.
Bangka
Belitung
Kalimantan
Timur
Nusa
Tenggara
Barat
Banten
Gorontalo
Sulawesi
Utara
Sumatera
Selatan
Aceh
Sulawesi
Barat
Kalimantan
Barat
Lampung
Jawa
Barat
Bengkulu
Sumatera
Utara
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Tengah
Kalimantan
Utara
Maluku
Utara
Kalimantan
Tengah
Nusa
Tenggara
Timur
Maluku
Papua
Barat
Papua
Barat
Daya
Papua
Angka Rerata Nasional: 105,36
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
26. Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Dekela & Kelana
98,4
86,25
84,75
79,01
78,45
75,75
72,27
70,87
68,57
68,22
65,44
64,10
60,82
59,70
58,27
57,40
54,50
51,94
51,63
50,70
49,11
48,97
45,41
45,35
45,28
40,740,27
31,88
31,64
24,44
12,50
10,369,49
3,45
0,57
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
D.I.
Yogyakarta
DKI
Jakarta
Kalimantan
Selatan
Jawa
Barat
Lampung
Kep.
Bangka
Belitung
Sumatera
Barat
Jawa
Timur
Banten
Kalimantan
Timur
Nusa
Tenggara
Barat
Sulawesi
Utara
Sumatera
Selatan
Jawa
Tengah
Sulawesi
Selatan
Jambi
Bengkulu
Gorontalo
Kep.
Riau
Riau
Aceh
Bali
Sumatera
Utara
Kalimantan
Tengah
Sulawesi
Barat
Kalimantan
Utara
Kalimantan
Barat
Maluku
Utara
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Tenggara
Nusa
Tenggara
Timur
Maluku
Papua
Barat
Papua
Papua
Barat
Daya
Angka Rerata Nasional:
51,33
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2023
27. 27
Beberapa Hal yang Perlu Dilakukan
ke Depan
Pembentukan dan optimalisasi keberfungsian Gugus Tugas KLA
Tingkat Pusat/Nasional;
Penguatan komitmen jejaring K/L atas program-program yang bersinggungan
dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui KLA;
Komitmen jejaring K/L diharapkan dapat diteruskan hingga ke Perangkat
Daerah maupun Unit Pelayanan Teknis lainnya agar seluruh pihak dapat
terlibat aktif dalam pembangunan KLA di daerah;
Revisi Perpres KLA Karena berakhirnya RAN di tahun 2024, Kaji ulang
Dokumen Kebijakan KLA (Lamp 1) yang lebih komperehensif dengan adanya
strategi tiap Klaster sehingga dapat menjadi rujukan K/L dalam melakukan
rencana aksinya
28. 28
Beberapa Hal yang Perlu Dilakukan
ke Depan
Sinergikan program yang beririsan antar K/L, agar saat dijalankan
di daerah dapat saling melengkapi satu sama lain dan tidak
tumpang tindih;
Setiap K/L yang terlibat dalam RAN KLA dapat terlibat aktif pula dalam
penyelenggaraan evaluasi KLA; dan
Menjadikan hasil evaluasi KLA sebagai dasar rekomendasi bagi K/L
dalam mengupayakan kebijakan, program maupun penganggaran di
daerah.
