upaya takel gg napza

1. Upaya Tata Kelola Gangguan Penggunaan NAPZA,
Kebijakan Penyelenggaraan IPWL & PTRM
Direktorat Kesehatan Jiwa
Kementerian Kesehatan RI
2024
Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan NAPZA

2. TOPIK
INDIKATOR KINERJAKEGIATAN DIREKTORAT
ALUR SKRINING
APLIKASI SELARAS, SINAPZA DAN SIQUALITY
(WHO-QOL)
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IPWL DAN SNI DI
LAYANAN REHABILITASI
PENYELENGGARAAN PTRM

3. 3
Penelitian BNN, BRIN, BPS tahun 2021
3 Jenis
Narkoba
pertama kali
dikonsumsi
Angka prevalensi penyalahguna narkoba selama 1 tahun terakhir tahun
2023 usia 15-64 tahun : 1,73% = 3,33 juta jiwa.
Angka prevalensi pernah pakai penyalahguna narkoba tahun 2023 usia 15-
64 tahun : 2,20% = 4,24 juta jiwa (Paparan Uji Publik Hasil Penelitian BNN
Tahun 2023)
12-15 15-30 30-45 45-60 60-95
Usia pertama kali
menggunakan Narkoba:
19 tahun di pedesaan
20 tahun di perkotaan
Terjadi peningkatan keterpaparan
terhadap narkoba pada usia 15-24 tahun
59,10%
24%
4%
Ganja
Shabu
Dextro
1.150
NPS yang beredar
di Dunia
Perkembangan NPS menciptakan celah
bagi kejahatan dikarenakan banyak
narkotika jenis baru yang belum diatur
oleh hukum.
2
belum diatur
dalam
Permenkes
89
sudah diatur
dalam
Permenkes
91
NPS yang
beredar di
Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
New Psychoactive Substances (NPS)/ Zat Psikoaktif Baru
Latar Belakang

4. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kesehatan Jiwa
4
Tahun 2022 - 2024
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
2022 2023 2024
Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko
masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining
2
Persentase penyandang gangguan jiwa yang
memperoleh layanan di Fasyankes
Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan
pelayanan rehabiltasi medis
10500 11000 11500
30%
90%
30%
90%
60%
60%

5. Indikator 3
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
2022 2023 2024
Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan
pelayanan rehabiltasi medis
Definisi Operasional
Jumlah penyalahguna NAPZA baru yang datang secara sukarela dan/atau pembantaran dan/atau kasus
putusan pengadilan dan/atau mendapatkan layanan rehabilitasi medis rawat jalan dan/atau rawat inap di
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
10500 11000 11500
Cara Penghitungan
Jumlah kumulatif penyalahguna NAPZA baru yang datang secara sukarela dan/ atau
pembantaran, dan/ atau kasus putusan pengadilan dan/ atau mendapatkan layanan rehabilitasi
medis rawat jalan dan/ atau rawat inap di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor).
Data didapatkan dari pelaporan IPWL dan aplikasi Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan
Rehabilitasi Medis (SELARAS) dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi

6. 6
No. Provinsi
Jumlah
Kab/Kota
Prevalensi
Pengguna NAPZA
Satu Tahun
Terakhir
Baseline
Target (Kumulatif)
2020 2021 2022 2023 2024
1 Gorontalo 6 1,19 0 6 12 18 23 29
2 Sulbar 6 1,70 1 7 13 19 24 30
3 NTT 22 0,99 2 23 45 66 88 109
4 Sultra 17 1,58 2 19 35 52 68 85
5 Sulut 15 1,71 3 18 32 47 61 76
6 Papua Barat 13 1,64 3 16 28 41 54 66
7 Papua 29 1,70 5 33 61 90 118 146
8 Maluku 11 1,59 6 17 27 38 49 60
9 Maluku Utara 10 1,52 12 22 31 41 51 61
10 Kaltara 5 1,07 14 19 24 29 33 38
11 Sulteng 13 1,70 14 27 39 52 65 77
Berdasarkan Prevalensi Pengguna Napza Satu Tahun Terakhir, sumber Survei BNN 2017

7. 7
No. Provinsi
Jumlah
Kab/Kota
Prevalensi
Pengguna
NAPZA Satu
Tahun Terakhir
Baseline
Target (Kumulatif)
2020 2021 2022 2023 2024
12 Kepri 7 1,71 27 34 41 47 54 61
13 Sulsel 24 1,95 30 53 77 100 123 147
14 Sumut 33 2,53 69 101 133 165 197 230
15 Babel 7 1,49 72 79 86 92 99 106
16 Bengkulu 10 1,68 100 110 119 129 139 149
17 Banten 8 1,83 150 158 166 173 181 189
18 Bali 9 1,62 155 164 173 181 190 199
19 Jambi 11 2,02 184 195 205 216 227 238
20 DIY 5 1,19 191 196 201 206 210 215
21 Kalteng 14 1,98 194 208 221 235 248 262
22 DI Aceh 23 1,69 207 229 252 274 296 319
23 Kalbar 14 1,57 241 255 268 282 295 309
24 Jateng 35 1,16 244 278 312 346 380 414
Berdasarkan Prevalensi Pengguna Napza Satu Tahun Terakhir, sumber Survei BNN 2017

8. 8
Berdasarkan Prevalensi Pengguna Napza Satu Tahun Terakhir, sumber Survei BNN 2017
No. Provinsi
Jumlah
Kab/Kota
Prevalensi
Pengguna
NAPZA Satu
Tahun Terakhir
Baseline
Target (Kumulatif)
2020 2021 2022 2023 2024
25 NTB 10 1,80 301 311 320 330 340 350
26 Lampung 15 1,94 393 408 422 437 451 466
27 Sumbar 19 1,78 416 434 453 471 490 508
28 Kaltim 10 2,12 502 512 521 531 541 551
29 Jatim 38 1,72 529 566 603 640 677 714
30 Jabar 27 1,83 730 756 783 809 835 861
31 Riau 12 1,87 795 807 818 830 842 853
32 DKI Jakarta 6 3,34 1.115 1.121 1.127 1.133 1.138 1.144
33 Sumsel 17 1,40 1.177 1.194 1.210 1.227 1.243 1.260
34 Kalsel 13 1,97 1.116 1.129 1.141 1.154 1.167 1.179
TOTAL 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500

9. Target Penyalahguna NAPZA baru Yang Direhabilitasi Medis
9
Penyalahguna NAPZA baru yang:
1.Datang secara sukarela ke IPWL
• Datang dari kesadaran sendiri
• Rujukan dari hasil skrining ASSIST
2.Kasus Pembantaran
3.Kasus terpidana

10. Indikator Kinerja Program Kesehatan Jiwa 3:
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Medis
10
Sumber: Data Rutin Direktorat Kesehatan Jiwa th 2023
9.500
10.000
10.500
11.000
9.585
10.149
10.826
13.472
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2020 2021 2022 2023

11. Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi
Medis
11
Sumber: Data Rutin Direktorat Kesehatan Jiwa th 2023
1844
1510
1624
976
1039
953
511
586
520
597
453
363 328 297 277
464
275
151 162 136
69 39
210
27 14 14 12 6 5 4 3 2 1 0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

12. 12
Deteksi Dini
ASSIST
SRQ-20
SDQ
Borderline
Normal Abnormal
• Konseling oleh guru
• KAP Kesehatan Jiwa
• Prevensi Gangguan
Jiwa
• Rujuk ke Fasyankes
Edukasi
Kesehatan
Jiwa
<6
≥6
• KAP Kesehatan
Jiwa
• Prevensi
Gangguan Jiwa
• Rujuk ke
Fasyankes
Edukasi
Kesehatan
Jiwa
Pemeriksaan
lanjutan,
wawancara
psikiatrik multidisiplin
Tidak Ada
Gangguan Jiwa
• KAP Kesehatan
Jiwa
• Prevensi
gangguan jiwa
Diagnosis gangguan
jiwa
Tatalaksana
Multidisiplin
Risiko
Rendah
Pemberian
KIE
pencegaha
n NAPZA
Risiko
Sedang
Pemberian KIE,
asesmen lanjutan,
konseling
Risiko
Tinggi
Rujuk ke IPWL
untuk asesmen
lanjutan dan
Rehabilitasi
medis
<6 namun soal
no. 17 diisi “YA”
• KAP Kesehatan
Jiwa
• Prevensi
Gangguan Jiwa
• Rujuk ke
Fasyankes
Sasaran:
Usia >18
Sasaran:
Usia 4-10
Usia 11-18
Sasaran:
Individu dengan indikasi
penyalahgunaan NAPZA
berusia >10 tahun
Fasyankes
FKTP yang
telah
ditetapkan
sebagai IPWL
FKTP
non-
IPWL
Pemberian KIE,
konseling, rujuk ke
IPWL untuk
pemeriksaan
lanjutan
Alur Skrining
Gangguan
Penggunaan
NAPZA

13. SINAPZA
• Deteksi Dini instrument
ASSIST untuk
Penyalahguna Napza
berbasis android
• Dilakukan di FKTP
• Dilakukan pada populasi
berisiko tinggi/penduduk
rentan, yaitu Siswa SMP,
SMU dan populasi kunci.
SELARAS
• Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Rehabilitasi Medis berbasis Web
• Data pengguna napza di rehabilitasi
medis
• Data deteksi dini
• Menginput klaim pelayanan
pengguna napza di IPWL/faskes
APLIKASI NAPZA BERBASIS WEB DAN
ANDROID

14. Deteksi Dini Instrumen ASSIST Digital
14

15. 15
SIQUALITY
• Instrumen WHO-QoL versi digital yg
dapat diunduh melalui Google
Playstore
• Dilakukan pengukuran kualitas hidup
klien di IPWL saat masuk dan sebelum
keluar rehab medis NAPZA
• Terhubung dengan SELARAS → hasil
dapat dilihat di SELARAS

16. 16
Panduan Operasional SELARAS, SINAPZA, dan SIQUALITY dapat diunduh melalui:
https://drive.google.com/file/d/1ZUSe85GY7suSfbjxVnS9sa4CGiKVL7ZS/view?usp=sharing

17. Kebijakan Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
17

18. Amanat UU dalam layanan rehabilitasi

19. DASAR PEMBENTUKAN IPWL
UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
PP No. 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor
SK Dirjen Kesmas Nomor HK.02.02/B/111/2023
Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Klaim
Rehabilitasi Medis di IPWL Tahun 2023
PMK No. 17 tahun 2023 ttg Perubahan PMK 4 Th
2020 ttg IPWL
PMK No. 4 Tahun 2020 ttng IPWL
KMK 2020 tahun 2023 ttng Penetapan
IPWL dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengampu dan Satelit PTRM
SE Menkes
no.HK.02.01/Menkes/683/2020
ttg Penyelenggaraan Institusi Penerima
Wajib Lapor & Pembiayaan IPWL

20. KETENTUAN UMUM
Permenkes No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan IPWL
20
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi
yang ditunjuk oleh pemerintah
Wajib Lapor
Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika
yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu
narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
1
2
3
Rehabilitasi Medis
Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk
membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari
ketergantungan Narkotika
20

21. Sebaran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Indonesia
ACEH
PKM:48 / 351
Klinik/loka: 11
RS:13
SUMATERA
BARAT
PKM:27/ 275
Klinik/loka: 3
RS:7
SUMATERA
SELATAN
PKM:74 / 341
Klinik/loka: 7
RS:4
BENGKULU
PKM:0 / 180
Klinik/loka: 2
RS:8
KEP.
BABEL
PKM:34 / 64
Klinik/loka:
6
RS:7
DKI
JAKARTA
PKM:18 / 321
Klinik/loka:
13
RS:9
BANTEN
PKM: 5 / 242
Klinik/loka: 3
RS:5
JAWA
BARAT
PKM:40 /
1072
Klinik/loka: 10
RS:16
SUMATERA
UTARA PKM:
14 / 596
Klinik/loka: 16
RS:11
RIAU
PKM:3/ 226
Klinik/loka: 7
RS:6
KEP.RIAU
PKM:0 / 84
Klinik/loka: 5
RS:5
JAMBI
PKM:27 /
197
Klinik/loka:
5
RS: 12
KALBAR
PKM:8 / 244
Klinik/loka:
9
RS:4
KALTIM
PKM:21 / 185
Klinik/loka: 5
RS:14
KALTENG
PKM:1/ 200
Klinik/loka: 2
RS:10
SULBAR
PKM:0 / 95
Klinik/loka:
1
RS:3
KALTARA
PKM:1 / 56
Klinik/loka: 1
RS: 1
GORONTALO
PKM:2 / 93
Klinik/loka: 4
RS:4
SULUT
PKM:9 /
193
Klinik/loka:
5
RS:6
MALUT
PKM:0 /
144
Klinik/loka:
2
RS:2
PAPBAR
PKM:0 / 159
Klinik/loka: 1
RS:1
LAMPUNG
PKM:55 / 307
Klinik/loka: 4
RS:21
DIY
PKM:3 / 121
Klinik/loka:
2
RS:4
JAWA
TIMUR
PKM:6 / 968
Klinik/loka:
14
RS:27
KALSEL
PKM:4 / 234
Klinik/loka: 6
RS:9
BALI
PKM:5 /
120
Klinik/loka:
5
RS:4
NTB
PKM:0 /
166
Klinik/loka:
4
RS:7
NTT
PKM:5 / 384
Klinik/loka: 5
RS:15
PAPUA
PKM:0 / 408
Klinik/loka: 3
RS:2
MALUKU
PKM:0 / 209
Klinik/loka: 3
RS:2
SULSEL
PKM:3 / 458
Klinik/loka:
7
RS: 27
SULTENG
PKM:1 / 206
Klinik/loka: 6
RS: 4
SULTRA
PKM:0 / 285
Klinik/loka:
4
RS: 2
Total IPWL by
Provinsi:
1. Aceh: 72
2. Sumut: 41
3. Riau: 16
4. Kepri: 10
5. Jambi: 44
6. Sumbar: 37
7. Sumsel: 85
8. Lampung: 80
9. Bengkulu: 10
10. Babel: 47
11. Banten: 13
12. DKI Jakarta: 40
13. Jabar: 66
14. Jateng: 37
15. DIY: 9
16. Jatim: 47
17. Bali: 14
18. NTB: 11
19. NTT: 25
20. Kalbar: 21
21. Kalteng: 13
22. Kalsel: 19
23. Kaltim: 40
24. Kaltara: 3
25. Sulut: : 20
26. Gorontalo: 10
27. Sulbar: 4
28. Sulsel: 37
29. Sulteng: 11
30. Sultra: 6
31. Maluku: 5
32. Malut: 4
33. Papua: 5
34. Papua Tengah: 1
35. Papbar: 2
TOTAL: 905
JAWA TENGAH
PKM:8/ 878
Klinik/loka: 9
RS:20
KMK RI NO.HK.01.07/MENKES/2020/2023 TTG PENETAPAN IPWL & FASIYANKES PENGAMPU & SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA
PAPTENG
PKM:0 /
Klinik/loka: 1
RS:0
21

22. Pelayanan Terapi Rehabilitasi Medis Narkotika
Pelayanan Gawat Darurat
Manajemen Putus Zat
Rawat Jalan Rumatan
Penapisan dan Pengkajian
Intervensi Psikososial
Rehabilitasi Rawat Inap
Komorbiditas Fisik
Dual Diagnosis dan/atau Uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

23. Persyaratan Pengajuan Fasyankes sebagai IPWL
IZIN OPERASIONAL
1 2
4 3
memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan
dan/atau rawat inap yang memenuhi standar
pelayanan rehabilitasi Narkotika.
mungkin terjadiI, prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan; dan perkiraan pembiayaan.
memiliki izin operasional yang berlaku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
SDM
pelayanan gawat darurat, manajemen
putus zat, rawat jalan rumatan, penapisan dan
pengkajian, intervensi psikososial, rehabilitasi
rawat inap, komorbiditas fisik, dual
diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji
Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
PELAYANAN TERAPI REHABILITASI MEDIS
NARKOTIKA
FASILITAS
Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama harus memenuhi syarat
Ketenagaan
• Dokter
• Perawat yang terlatih di bidang gangguan
penggunaan Narkotika
• Apoteker (Penyelenggara terapi rumatan)
IPWL wajib bekerja sama dengan dengan
fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki
apoteker.

24. PERSYARATAN PENETAPAN IPWL UNTUK LEMBAGA LAIN YANG MELAKSANAKAN
REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
KEMAMPUAN PELAYANAN
FASILITAS PELAYANAN RAWAT JALAN
PERSETUJUAN DARI MENTERI SEBAGAI LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS
KETENAGAAN
SUMBER DA
YA MANUSIA
pelayanan gawat darurat, penapisan dan pengkajian, intervensi
psikososial, uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya,
rujukan manajemen putus zat, dan rujukan rawat jalan rumatan.
• memiliki ruang periksa;
• memiliki program rawat jalan berupa intervensi psikososial sederhana;
• memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis
Narkotika rawat jalan.
Dokter
perawat yang terlatih di
bidang gangguan pengunaan Narkotika.
Jika belum memenuhi → Lembaga Rehabilitasi Medis wajib bekerja
sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan
sebagai IPWL.

25. ALUR PENGAJUAN PENGUSULAN IPWL BARU
IPWL
mengusulkan
tertulis ke
Dinkes Kab/Kota
Melampirkan
syarat-syarat
Dinkes Kab/Kota
kompilasi dan
tertulis usulan ke
Dinkes Prov
Tim tsb bertugas
validasi dok dan
memberikan
rekomendasi
kepada Menteri
Dirjen Yankes
membentuk Tim
Adhoc terdiri dari
Dirjen Yankes dan
Dirjen Kesmas
Dinkes Prov
meverifikasi dok
pengusulan dan
tertulis bersurat ke
Dirjen Yankes cc
Dirjen Kesmas

26. Fotokopi izin operasional bagi pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik
pratama, dan klinik utama, atau persetujuan
dari Menteri sebagai lembaga rehabilitasi
medis bagi lembaga lain yang melaksanakan
rehabilitasi medis bagi pecandu,
penyalahguna, dan korban penyalahgunaan
Narkotika
fotokopi sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di
bidang gangguan penggunaan Narkotika
standar prosedur operasional pelayanan rawat
jalan dan/atau rawat inap
Profil yang meliputi:
• struktur organisasi kepengurusan
• tenaga kesehatan terlatih
• Sarana
• Prasarana
• Peralatan
• pelayanan rehabilitasi yang diberikan
Lampiran Usulan Sebagai IPWL

27. PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN KLAIM
✓ Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban
penyalahgunaan Narkotika warga negara Indonesia yang termasuk fakir miskin atau orang tidak
mampu dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dibuktikan dengan:
a. Kepesertaan PBI; atau
b. Surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa sesuai
domisili, atau surat keterangan lain yang berlaku di daerah.
✓ Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL yang dibebankan pada anggaran kementerian
kesehatan hanya untuk IPWL berupa puskesmas, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik
utama milik kementerian kesehatan dan pemerintah daerah.
✓ Pembiayaan hanya dibayarkan 2 (dua) kali periode perawatan selama setahun.
✓ Kunjungan Rumah
a. Kunjungan rumah merupakan salah satu rangkaian rawat inap dan pembiayaannya mengacu
pada layanan rawat inap baik jenis, jumlah layanan per bulan maupun besaran biaya; dan
b. Kunjungan rumah dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan pasca rehabilitasi medis.
PMK No. 17 tahun 2023 Atas Perubahan PMK 4 Th 2020 Tentang IPWL

28. Dalam rangka verifikasi pengajuan klaim, Dirjen
Kesmas menetapkan tim pelaksana kegiatan
verifikasi klaim setiap tahun:
TIM PELAKSANA KEGIATAN
VERIFIKASI KLAIM
(IPWL DAERAH)
TIM PELAKSANA KEGIATAN
VERIFIKASI KLAIM
KEMENTERIAN KESEHATAN
IPWL wajib melakukan pencatatan dan
pelaporan penyelenggaraan pelayanan
IPWL yang dilakukan melalui sistem
informasi yaitu SELARAS

29. PERSYARATAN UMUM
• KELEMBAGAAN (LEGALITAS, STRUKTUR ORGANISASI, VISI MISI)
• PRINSIP PENYELENGGARAAN LAYANAN
• SISTEM RUJUKAN DAN JEJARING
• SISTEM PELAPORAN
• PENERIMAAN AWAL
• ASESMEN
• RENCANA TERAPI * REKAM REHABILITASI * MONITORING
PENYALAHGUNAAN NAPZA * EVALUASI LAYANAN
PERSYARATAN KHUSUS
• SARANA PRASARANA
• INTERVENSI MEDIS
• SUMBER DAYA MANUSIA
LAMPIRAN
• INSTRUMEN PENGUKURAN PERUBAHAN KUALITAS
HIDUP (WHO-QoL)
• INSTRUMEN PENGUKURAN KEPUASAN LAYANAN
• INSTRUMEN SKRINING (ASSIST)
• INSTRUMEN ASESMEN (ASI)
Keputusan Kepala BSN No. 655/KEP/BSN/12/2022 tentang
PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8807:2022 PENYELENGGARA LAYANAN
REHABILITASI BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN NAPZA SEBAGAI REVISI SNI
8807:2019

30. Program Terapi Rumatan Metadona (PTRM)
30

31. 31
Latar Belakang Penyelenggaraan Layanan PTRM
Masalah penyalahgunaan NAPZA suntik menjadi salah satu media penularan HIV di Indonesia sejak tahun 1999.
Pecandu opioida pada umumnya menggunakan heroin dan sebagian besar dari para pecandu tersebut
menggunakan heroin dengan disuntikan secara tidak aman/berganti-ganti jarum suntik yang tidak steril.
Akibatnya mereka sangat mudah terinfeksi HIV maupun virus lainnya yang menular melalui pertukaran darah
seperti virus Hepatitis (B,C,D). Guna mengurangi dampak buruk penggunaan opioida dengan cara suntik,
diperlukan intervensi pengurangan dampak buruk. Salah satu program pengurangan dampak buruk adalah
program terapi rumatan dengan memberikan Metadona HCl dalam sediaan cair yang dikenal dengan nama
Program Terapi Rumatan Metadona (PTRM).

32. 32
Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Layanan PTRM :
Sasaran :
1. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal bagi penyalahguna opiat
yang tidak dapat mempertahankan kondisi abstinensia secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas hidup dari penyalahguna opiat yang tidak dapat
mempertahankan kondisi abstinensia secara berkelanjutan.
Penyalahguna opiat yang tidak dapat mempertahankan kondisi abstinensia secara
berkelanjutan.

33. Sebaran Layanan PTRM 17 Provinsi di Indonesia
Sumatera Barat
RS: 1
SUMATERA SELATAN
PKM:1
RSJ: 1
DKI Jakarta
RSKO: 1
PKM: 7
Rutan/Lapas: 4
RS: 1
Banten
KM: 8
RS: 2
Jawa Barat
PKM: 7
RS: 8
Sumatera Utara
PKM: 1
RS: 2
Riau
RS: 1
Kepulauan
Riau
RS : 1
Jambi
RS: 1
Kalimantan Barat
PKM: 1
RS: 2
Kalimantan Timur
RS: 2
Lampung
RS: 1
DIY
PKM: 3
RS: 2
Jawa Timur
PKM: 5
RS: 5
Bali
PKM: 4
Lapas : 1
RS: 1
Sulawesi selatan
PKM : 3
RS : 2
Total PTRM
by provinsi:
1. SUMUT : 3
2. SUMBAR : 1
3. JAMBI : 1
4. SUMSEL 2
5. BANTEN : 10
6. DKI JAKARTA ; 13
7. JABAR : 15
8. JATENG : 7
9. DIY : 5
10. JATIM : 10
11. BALI : 6
12. SULSEL ; 5
13. LAMPUNG : 1
14. KALTIM : 2
15. KALBAR : 3
16. KEPRI : 1
17. RIAU : 1
TOTAL : 85
Jawa Tengah
PKM: 4
RS: 3
KMK RI NO.HK.01.07/MENKES/2020/2023 TTG PENETAPAN IPWL & FASIYANKES PENGAMPU & SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA
33
Pengampu
20 RS
RS Satelit
16
PKM Satelit
44
Rutan/Lapas
5

34. 34
C E R I A
Cerdas intelektual
emosional dan spiritual
Empati dalam berkomunikasi
efektif
Rajin beribadah
sesuai agama &
keyakinan
Interaksi yang
bermanfaat bagi
kehidupan
Asah, asih, asuh
tumbuh kembang
dalam keluarga &
masyarakat