Dokumen tersebut membahas rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang kesehatan dan gizi masyarakat untuk periode 2015-2019. Dokumen meninjau kondisi kesehatan saat ini yang menunjukkan perbaikan pada beberapa indikator namun masih ada tantangan seperti angka kematian ibu dan gizi masyarakat. Dokumen juga membahas isu strategis kesehatan seperti beban penyakit, keter

1. Rancangan Teknokratik
RPJMN 2015-2019
Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DR. Hadiat, MA
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Bali, 4 April 2014

2. Outline Paparan
I. Pendahuluan
II. Draft Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019
1) Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN
2) Kondisi Umum
3) Isu Strategis
4) Sasaran
5) Arah Kebijakan dan Strategi
6) Kerangka Pelaksanaan (Pendanaan, Regulasi, Kelembagaan)
III. Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3. I. PENDAHULUAN

4. Landasan Hukum
 UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
 RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang
memuat Visi, Misi dan Program Presiden
 UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN
 RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, memuat
 Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan
dan lintas kewilayahan,
 Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja
yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif

5. Landasan ...
 Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:
a. Background study;
a. Kerangka regulasi untuk mendorong peran masyarakat /swasta (termasuk
kebijakan ketenagakerjaan,perijinan, dsb)
b. Kerangka pendanaan untuk mengoptimalkan peran pemerintahn(a.l
reformasi birokarasi, pendidikan, infrastruktur, pelaksananSJSN, ketahanan
pangan, ketahanan energi, dan hankam
b. Rancangan Teknokratik
– Awal 2014 s/d menjelang terbentuknya Kabinet baru
c. Rancangan dan Finalisasi RPJMN
a. Da
– Dalam waktu 3 bulan setelah Presiden dan Wapres dilantik ( diperkirakan Oktober
2014 s/d Januari 2015)

6. BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
Platform
Presiden
RENSTRA K/L
Rancangan
Renstra K/L
Pedoman Penyesuaian
4
Aspirasi
Masyarakat
RPJPN
2005-2025
Hasil
Evaluasi
RPJMN
Hasil
Evaluasi
Renstra
Pedoman
Penyusunan
RPJMD
Bahan penyusunan
dan Perbaikan
Rancangan
Teknokratik
RPJMN
Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L
Background
Study
RANCANGAN
RPJMN
Pembagian Tugas
SIDANG
KABINET
TRILATERAL
MEETING
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L
Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
RPJMD
SIDANG
KABINET
Penelaahan
PEMERINTAH
DAERAH
RANCANGAN
AWAL RPJMN
RANCANGAN
RPJMN
RANCANGAN
AKHIR RPJMN
RPJMN
2015-2019
1 3
5 6
2
6

7. TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN
2 bulan setelah
Presiden dilantik
Tahun terakhir
pelaksanaan
RPJMN berjalan
RANCANGAN
PERSIAPAN
AWAL
A. Kajian
Pendahuluan
(Background
study)
B. Pelaksanaan
Evaluasi RPJMN
berjalan
PENYUSUNAN
RANCANGAN
TEKNOKRATIK
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMN
PENYUSUNAN
RANCANGAN
RPJMN
PENETAPAN
RPJMN
3 bulan setelah
Presiden dilantik

8. II. DRAFT RANCANGAN
TEKNOKRATIS RPJMN 2015-2019

9. 1. KERANGKA PIKIR

10. Pentahapan Pembangunan
RPJPN 2005-2025
10
RPJM 1
(2005 – 2009)
RPJM 2
(2010– 2014)
RPJM 4
(2020– 2025)
RPJM 3
(2015– 2019)
Visi Pembangunan 2005-2025:
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur

11. LANDASAN PIKIR: SISTEM KESEHATAN NASIONAL
(Perpres No 72/2012)
SDM K
Farmasi, Alkes dan
makanan
Litbang
Pemberdayaan
Masyarakat
Manajemen
Kesehatan
Pembiayaan
Kesehatan
Upaya
Kesehatan
• Derajat Kesehatan
•Perlindungan
finansial
•Responsivenes
yankes
Dimensi Pendukung Dimensi Upaya 11

12. 2. KONDISI UMUM

13. Kinerja Pembangunan Kesehatan
• Capaian pembangunan kesehatan bervariasi:
– kesehatan anak dan jaminan kesehatan membaik
– kesehatan ibu dan gizi cenderung memburuk
– Kematian dan kecacatan akibat penyakit tidak
menular meningkat, penyakit menular menurun
– perlindungan terhadap resiko finansial meningkat
(terutama melalui JKN)

14. STATUS CAPAIAN INDIKATOR UTAMA KESEHATAN
NO INDIKATOR
STATUS
AWAL
(2009)
CAPAIA
N
2012
TARGET
2014
STATUS
1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 71,1 72,0
2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228 359 118
3 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih
84,3 88,64 90
4 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 32 24
5 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada
anak balita
18,4 19,6 <15,0
6 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per
perempuan usia reproduksi )
2,6 2,6 2,1
7 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,7 66,8 68
8 Prevalensi kasus HIV (% penduduk 15 tahun ke atas yang
memiliki pengetahuan HIV dan AIDS)
66,2 79,5 90
9
Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Insidence- API) 1,85 1,69 1
10
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan n.a 64,58 80,10
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
14

15. 1. Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia
 AKI cenderung meningkat
 Penurunan AKB lambat
terutama kematian neonatal
 Disparitas yang tinggi antara
kelompok sosial ekonomi,
daerah dan kota-desa
15
 Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga
– Cakupan pelayanan (kunjangan KI, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan) meningkat, tetapi
masih jauh dari sasaran
 Population at risk cukup tinggi
– Fertilitas (TFR) tetap tinggi antara lain karena CPR rendah dan unmet need kontrasepsi tinggi
– Remaja putri dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) cukup tinggi, meningkatkan resiko
bayi dengan berat lahir rendah
 Fasilitas dan tenaga :
– Hambatan jarak dan biaya: 36,8% kelahiran tidak di fasilitas kesehatan
– Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED
– Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar
– Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit

16. 2. Status Gizi Masyarakat
 Permasalahan gizi terjadi seluruh kelompok umur
– Lebih dari 1/3 balita mengalami stunting (pendek); 1/5 kurang gizi (kurus) dan 1/10 kegemukan
– Sepertiga remaja & ibu hamil kekurangan energi protein
– Seperempat penduduk dewasa mengalami obesitas
 Double burden of malnutrition: Kekurangan dan kelebihan gizi secara bersamaan
16
Rata-rata nasional (persen)
2007 2010 2013
 Kekurangan Gizi Balita 18,4 17,9 19,5
 Kegemukan Balita 12,2 14,0 11,9
 Stunting Balita 36,8 35,6 37,2
 Obesitas sentral usia >18 th 18,8 26,6
 Wanita KEK hamil 15-19 tahun 31,9 38,5
 20-24 tahun 23,8 30,1
 Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013
Gizi mikro:
Anemia pada ibu hami tidak mengalami perubahan yaitu 36,4% kota dan 37,8 % di desa (2013)
Riskesdas 2007, rata-rata anak dengan serum retinol kurang dari 20 ug
Sebagian penduduk mengalami kekurangan yodium, sedangkan sebagian kelebihan yodium
(diukur dengan ekskresi iodium dalam urin (EIU) kaddar normal antara 200-230 μg/L. Sedangkan
indikasi TGR (Total Gitre rate) hanya 14,9%

17. 3. Beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
Beban ganda :
• penyakit tidak menular (PTM)
meningkat, penyakit menular
(PM) masih tinggi
Akses pada air minum dan sanitasi
 Penduduk tanpa akses terhadap
sumber air minum layak 33,2% dan
sanitasi layak 40,2%
PM:
 Kematian akibat PM cenderung menurun
 Prevalensi DBD, diare, malaria, TB dan AIDS
17
menurun
 Tetapi TB dan diare masuk dalam 10 besar
penyebab kematian.
 Muncul resiko multi-drug resistante TB,
infeksi baru HIV yang masih tinggi
 Tingginya prevalensi malaria, DBD, di daerah-daerah
endemis.
 Penyakit lama: Kusta (no.3 terbesar di dunia)
dan frambusia (di Asia Tenggara hanya ada di
Indonesia dan Timor Leste)
PTM:
 Penyebab 69% kematian, dan terus
meningkat
 Meningkatnya faktor resiko
(hipertensi, glukosa darah,
kegemukan)
 Pengaruh pola makan, kurang
aktifitas fisik dan merokok dan
peningkatan penduduk usia dewasa
dan lansia

18. Perubahan beban akibat penyakit menular dan tidak menular
Beban akibat penyakit tidak menular semakin meningkat,
dengan peningkatan terbesar adalah stroke, kecelakaan lalu lintas
Jantug iskemik, diabetes, low back pain dan depresi
Perubahan rangking beban akibat penyakit* di Indonesia 1990-2010
Rangking 1990 Rangking 2010
Kenaikan
(Penurunan)
Beban Penyakit
1. ISPA 1. Stroke +76%
2. Tuberkulosis 2. Tuberkulosis -4%
3. Diare 3. Kecelakaan Lalu Lintas +36
4. Stroke 4. Diare -40%
5. Kecelakaan lalu lintas 5. Penyakit Jatung Iskemik +85%
6. Komplikasi kelahiran 6. Diabetes +86%
7. Anemia Gizi besi 7. Low back pain 50%
8. Malaria 8. Depresi +33%
9. Neonatal encephalopaty 9. ISPA -81%
10. Depresi 10. Neonatal encephalathy +7%
11. Low back pain 12.Komplikasi kelairan preterm -14%
13. Penyakit jantung iskemik 13.Anemia Gizi Besi -18%
16. Diabetes 26.Malaria -65%
Sumber: Global Burden of Disease, 2010.
*) Beban akibat penyakit (burden of disease) dihitung sebagai DALYs (Disability adjusted life years), yaitu
tahun yang hilang akibat kematian dan kecacatan akibat penyakit
18

19. 4. Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan
• Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian
belum sesuai standar
• Penggunaan obat secara rasional rendah
• Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83%
• Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah
• Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah
• Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor)
• Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin
19

20. 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
• Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan
• Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis
20
masyarakat
• Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah,
ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik.
• Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan
• Meningkatkan promosi kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
• Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan
lingkungan yang mendukung perilaku hidup
bersih dan sehat
• Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar
lembaga
• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan partispiasi UKBM
• Mendorong peningkatan promosi kesehatan
dalam setiap pelayanan kesehatan

21. 6. Jaminan Kesehatan Nasional
• Kepesertaan
– Th 2012 secara teori: 64,6% penduduk memiliki asuransi kesehatan; Susenas: 41%
– Sebagain penduduk belum tahu jika mereka memperoleh asuransi
– Skema asuransi lain (Jamkesda, TNI/Polri, Jamsostek) belum terintegrasi
– Kepesertaan kelompok non-penerima upah masih rendah
• Pelayanan kesehatan:
– Hambatan biaya tidak langsung & geografis masih tinggi
– Fasilitas belum memenuhi standar sarana, tenaga, dan kualitas
– Sebagian kecil fasilitas kesehatan primer mandiri yang bekerjasama
– Sistem rujukan belum optimal
• Pembiayaan dan Pembayaran Provider
– Belum adanya skema pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI,
penyediaan fasilitas dan ketenagaan
– Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong prioritas nasional
kesehatan
• Kerangka pelaksanaan
– Regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi masih lemah
– Sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk
21

22. 7. Sumber Daya Manusia Kesehatan
• Jumlah masih kurang, dari 9.500 Puskesmas:
• 380 puskesmas tanpa dokter
• 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi
• 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes
• Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu
akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
• Mutu belum memadai
22
Jenis
Nakes per 100.000 penduduk
Status Target 2019
Dokter Umum 13,7 45
Dokter Gigi 4,3 13
Perawat 89,9 180
Bidan 49,9 120
Jumlah (%)
Ners
D3
Keperawatan
D3
Kebidanan
dr drg
Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8
Tertinggi 77.8 73.3 72.2
Terendah 13.3 10.0 7.8
Skor
kelulusan
44.0 37.5 40.1 62.0 53.8
Lulus 63.0 67.5 53.5 71.3 76.0

23. 8. Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder
dan tersier yang berkualitas
• Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di
daerah DTPK
• Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar
standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan
sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada
pasien)
• Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri
dan rumah sakit belum berjalan
• Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif
yang masih rendah
• Sistem rujukan belum optimal
• Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana

24. 9. Manajemen dan Pembiayaan Kesehatan
• Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik, tetapi
dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi
program pembangunan kesehatan masih lemah
• Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari:
– Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN)
– Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal
– Peningkatan teknologi kesehatan
• Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada
upaya kuratif
• Technical efficiency, alokasi kegiatan dalam masing-masing program-program
• Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN
sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional
24

25. 3. ISU STRATEGIS
25

26. Isu yang belum terselesaikan
• Penurunan kematian ibu dan kematian bayi, kekurangan gizi dan
penurunan TFR (fertilitas)
• Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
• Peningkatan upaya promotif dan preventif
• Ketersediaan farmasi, alat, obat dan makanan
• Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi
• Keterbatasan jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan,
• Disparitas akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah dan antar
kelompok sosial ekononi masyarakat.
• Kerangka pelaksanaan:
– hambatan pendanaan, kelembagaan dan regulasi
– pembangunan kesehatan di pusat dan daerah yang belum harmoni

27. Isu Strategis Baru
• Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019:
– Kepesertaan
– Pembiayaan, pembayaran dan paker manfaat
– Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan
– Pengaturan peran kesehatan publik.
• Perubahan struktur penduduk yang diikuti dengan transisi epidemiologi:
– Mendorong peningkatan pervalensi dan kematian akibat penyakit tidak menular
– Peningkatan kesehatan lansia dan pengendalian penyakit mental
– Permasalahan penyakit menular dapat diperburuk oleh perubahan iklim.
• Beban ganda gizi:
– Mengurangi kekurangan gizi dan stunting
– Mencegah meningkatnya kegemukan

28. Isu Strategis RPJMN 2015-2019
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
2. Perbaikan status gizi masyarakat
3. Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan
obat dan makanan
5. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional
7. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
8. Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
9. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
10. Penguatan manajemen dan sistem informasi
11. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
28

29. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi,
balita, remaja dan lansia
2. Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan
kualitas farmasi, alat kesehatan
5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya
manusia kesehatan
9. Menguatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan
12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan
29

30. Status Kesehatan & Gizi
Perlindungan Finansial
Resposiveness sistem kes.
Peningakatan akses
pelayanan kesehatan ibu,
anak, remaja, lansia
Perbaikan gizi
masyarakat
Pengendalian penyakit &
penyehatan lingkungan
Pemenuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Peningkatan ketersediaan
farmasi, alkes, dan
pengawasan obat dan
makanan
Promosi & Pemberdayaan
Masyarakat
Jaminan Kesehatan
Nasional
Pengutanan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar berkualitas
Manajemen & Sistem
Informasi
Kerangka pikir RPJMN 2015-2019
Efektifitas Pembiayaan
Kesehatan
Pengutanan Akses Pelayanan
kesehatan rujukan berkualitas

31. 4. SASARAN
31

32. SASARAN UMUM
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan:
Sasaran Status Awal Target 2019
Menurunnya kematian ibu dan anak
1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup
359
2. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32
3. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 19
Menurunya kematian akibat penyakit menular
1. Menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk 212
2. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per
1.000 penduduk
6,0
3. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,85
4. Eliminasi kusta dan eradikasi frambusia
Menurunnya faktor resiko penyakit tidak menular
5. Menurunnya prevalensi hipertensi 31,7
6. Meningkatnya persentase penduduk yang melakukan aktifitas
fisik dengan cukup
12,1
7. Menurunkan penduduk yang merokok 0,3
8. Meningkatnya penduduk yang mengkonsumsi buah dan sayur
dengan cukup
6,9

33. SASARAN UMUM
2. Meningkatnya status gizi masyarakat, ditandai dengan:
Sasaran Status Awal Target 2019
1. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita
(persen)
19,7
2. Menurunnya prevalensi anak baduta yang pendek/stunting
(persen)
3. Menurunnya laju peningkatan prevalensi kegemukan pada anak
balita
11,9%
4. Persentase bayi lahir hidup dengan berat di bawah 2.5 kg 10,2%
5. Persentase ibu hamil KEK
3. Meningkatnya perlindungan finansial, yang ditandai dengan meningkatnya
penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dari 64,7% (2013) menjadi
xxx (2019)
4. Meningkatnya ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan, yang ditandai
dengan menurunnya disparitas status kesehatan dan akses terhadap pelayanan
kesehatan

34. 5. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
34

35. Arah Kebijakan 1
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu,
Anak, Remaja, dan Lanjut Usia
Strategi Indikator
(a) Peningkatan pelayanan kesehatan remaja,
(b) Peningkatan pelayanan kesehatan maternal
dan kesehatan reproduksi
(c) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar
(d) Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas
kesehatan
(e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas
(f) Peningkatan pelayanan kesehatan anak
(g) Peningkatan upaya kesehatan sekolah
(h) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja
(i) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia
(j) Peningkatan peran lintas sektor
(k) Peningkatan sistem pelayanan JKN yang
mendorong upaya kesehatan ibu dan anak
 Persentase persalinan di fasilitas
kesehatan
 Komplikasi obstetri yang
tertangani di RS PONEK
 Persentase kunjungan neonatal
 Prevalensi bayi BBLR .
 Contraceptive prevalence rate
 Persentae MKJP (Metode
Kontraseptif Jangka Panjang)
 Persentase ASI eksklusif
 Imunisasi dasar lengkap
35

36. Strategi Indikator
(a) Peningkatan cakupan dan kualitas paket
pelayanan kesehatan dan gizi terintegrasi dengan
fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan
termasuk remaja
(b) Peningkatan promosi mengenai perilaku
masyarakat mengenai kesehatan, gizi, sanitasi,
hiegine, dan pengasuhan
(c) Penguatan kompetensi tenaga gizi dan tenaga
kesehatan dalam pelayanan gizi
(d) Penguatan desain, pelaksanaan, dan pengawasan
regulasi dan standar gizi
(e) Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas
pemerintah daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi
 Prevalensi anemia pada bumil
 Prevalensi stunting pada anak
di bawah usia 2 tahun
(Baduta)
 Prevalensi kekurangan gizi
balita
 Prevalensi bumil KEK
 Prevalensi kekurangan gizi
pada anak di bawah usia 5
tahun (Balita)
 Ibu hamil yang mendapat
tablet besi
36
Arah Kebijakan 2
Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Gizi

37. Strategi Indikator
(a) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah
(b) Penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu
(c) Peningkatan cakupan imunisasi
(d) Peningkatan ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan
(e) Peningkatan penemuan penderita dan tata laksana kasus
(f) Pemenuhan kebutuhan obat program
(g) Eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (neglected tropical
diseases)
(h) Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
melalui peningkatan promosi pola makan sehat, aktiftas fisik,
dan pengurangan merokok,
(i) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
(j) Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa,
(k) Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
(l) Peningkatan kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu dan
persyaratan kesehatan.
 Penemuan kasus TB
 Eliminasi kusta, frambusia
 Imunisasi dasar lengkap
 Persentase penduduk
dengan aktifitas fisik
 Persentase peduduk >15
th yang merokok
 Persentase peduduk
dengan konsumsi buah
dan sayur dengan cukup
 Persentase penduduk
dengan askes air yang
layak
 Persentase penduduk
dengan akses sanitasi
yang layak
 Persentase kawasan sehat
37
Arah Kebijakan 3
Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

38. Strategi Indikator
(a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat,
terutama obat esensial generik
(b) Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi
rasional oleh provider dan konsumen
(c) Penguatan kapasitas institusi dalam management
supply chain obat dan teknologi
(d) Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional
(e) Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin
(f) Peningkatan pelayanan kefarmasian
(g) Peningkatan pengendalian dan monitoring dan
evaluasi harga obat
(h) Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat
kesehatan, dan
(i) Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan
produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat
kesehatan
• Persentase pelayanan
kefarmasian yang tepat
waktu
• Persentase penggunaan
obat sesuai
formularium/pedoman
pengobatan
• Ketersediaan obat prioritas
esensial untuk
menudukung sasaran
umum (penurunan
kematian ibu dan anak, TB,
malaria, HIV/AIDS,
hipertensi)
• Obat traditional yang telah
melalui tahap uji klinik
38
Arah Kebijakan 4
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan
Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan

39. Strategi Indikator
(a) Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan
berbasis risiko
(b) Peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas obat
dan makanan
(c) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait
pengawasan Obat dan makanan
(d) Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku
usaha,
(e) Peningkatan daya saing produk obat dan makanan
• Persentase obat yang
memenuhi standar
• Persentase makanan yang
memenuhi standar
• Persentase pegawai
(penguji dan inspektor)
sesuai dg standar
kompetensi
• Meningkatnya pelaku
usaha yang untuk
pemenuhan standar GMP
• Meningktanya peran serta
dan partisipasi lintas sektor
dalam pengawasan
makanan (persentase
Pemda Kab/Kota yg sudah
mengalokasikan anggaran
unk pengawasan makanan39)
Arah Kebijakan 5
Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

40. Strategi Indikator
(a) Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan,
termasuk pengembangan lingkungan yang mendukung
aktivitas fisik
(b) Peningkatan regulasi mengenai produk pangan yang aman
dan lebih sehat
(c) Penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup
bersih dan sehat
(d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
termasuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam
rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan
individu
(e) Peningkatan promosi kesehatan lalu lintas
(f) Peningkatan promosi dan pengembangan kesehatan
tradisional
(g) Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
(h) Pengembangan kemitraan dalam promosi dan
pemberdayaan kesehatan, dan
(i) Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
 Persentase penduduk
yang melakukan akifitas
fisik
 Penduduk dengan
konsumsi sayur dan buah
cukup
 Prevalensi merokok pada
anak-anak
 Jumlah UKBM yang aktif
 .......................
40
Arah Kebijakan 6
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

41. Arah Kebijakan7:
Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
No Strategi Indikator
1 Optimalisasi program JKN untuk
mendukung prioritas
pembangunan nasional
• Penurunan insiden unmet need pelayanan kesehatan
2 Peningkatan cakupan peserta
program JKN
• Persentase penduduk terdaftar sebagai peserta JKN
• Persentase penduduk miskin dan hampir miskin
terdaftar sebagai peserta JKN
• Persentase penduduk informal dan keluarga
terdaftar sebagai peserta JKN
3 Pengembangan manfaat program
JKN
• Terbentuknya komisi nasional Health Technology
Assesment (HTA)
• Jumlah teknologi kesehatan (termasuk alkes, obat,
tindakan, prosedur) yang dikaji dalam HTA
4 Peningkatan perlindungan
keuangan penduduk dari risiko
sakit
• Proporsi belanja kesehatan rumah tangga terhadap
total belanja kesehatan
5 Peningkatan kerjasama dengan
provider pemerintah dan non-pemerintah
(swasta)
• Meningkatnya faskes swasta yang bekerjasama
dengan BPJS
41

42. Arah Kebijakan 7: (lanjutan)
Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
No STRATEGI Indikator
6 Pengembangan sistem rujukan dan
standarisasi jaringan provider
• Kriteria kompetensi dasar fasilitas kesehatan
primer dan standar kompetensi
7 Perbaikan disain dan implementasi
system pembayaran INA-CBGs
• Pemanfaatan (updated) grouper INA-CBGs
berdasarkan kriteria klinis dan struktur biaya
rumah sakit Indonesia.
8 Pengembangan sistem pembayaran
provider untuk mendorong kualitas &
efisiensi
• Penyesuaian standar tarif oleh komponen
ekuitas
9 Pengembangan sistem pembayaran
dan insentif tenaga kesehatan DTPK
• Jumlah tenaga kesehatan yang dikontrak
dengan skema pembayaran khusus
10 Pengembangan sistem pemantauan
dan evaluasi JKN, termasuk
operational research
• Terbentuk dan beroperasinya pemantauan,
evaluasi dan operation research
11 Pengembangan dan penguatan
regulasi dalam rangka pelaksanaan
JKN
• Regulasi tentang manfaat jaminan layanan
primer & sekunder, beserta batasan-batasannya
42

43. Strategi Indikator
(a) Pengembangan tenaga kesehatan tertentu seperti promkes,
sanitarian, spesialis pelayanan primer
(b) Penyelarasan perundangan/regulasi terkait pendidikan tenaga
kesehatan antara Kemenkes dan Kemendikbud
(c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk kompetensi dan
sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga kesehatan
(d) Pengembangan kurikulum pendidikan nakes yang mengacu pada
standar nasional dan internasional
(e) Pemenuhan kebtutuhan tenaga kesehaatan di daerah terpencil,
sangat terpencil dan DTPK, termasuk melalui affirmative action
(f) Pengembangan dan perluasan model distribusi tenaga kesehatan
(g) Pembuatan roadmap kebutuhan tenaga kesehatan seluruh jenis
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
(h) Pengembangan sistem penempatan tenaga dengan bekerjasama
dengan swasta dan masyarakat sipil
(i) Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi bagi
nakes yang ditempatkan di daerah kekurangan tenaga kronis
termasuk di DTPK
(j) Pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan
 Persentase fasilitas
kesehatan yang terpenuhi
kebutuhan tenaga
kesehatannya
 Jumlah tenaga kesehatan di
daerah terpencil dan sulit
terpenuhi
 Persentase tenaga
kesehatan yang lulus uji
kompetensi
 Jumlah tenaga spesialis
kesehatan primer
 ................
43
Arah Kebijakan 8
Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan

44. Strategi Indikator
(a) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar sesuai
standar
(b) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan
berbagai standar guideline pelayanan
kesehatan diikuti dengan pengembangan
sistem monitoring dan evaluasinya
(c) Pengembangan dan penerapan sistem
akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan
dasar,
(d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan
primer.
 Persentase Fasilitas pelayanan
kesehatan yang memenuhi standar
 Persentase Fasilitas pelayanan
kesehatan yang terakreditasi
 Persentase fasilitas kesehatan yang
menyelengarakan upaya promotif dan
preventif sesuai standar
 Terbentuknya sistem pembayaran
provider JKN yang mendorong upaya
kesehatan primer dan pencapaian
prioritas nasional)
 ………………
44
Arah Kebijakan 9
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Dasar yang berkualitas

45. Strategi Indikator
(a) Penguatan sistem rujukan nasional dan
regional
(b) Penguatan sistem rumah sakit pendidikan
(c) Pengembangan sistem pengendalian mutu
internal fasilitas kesehatan,
(d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan
 Persentase RS yang memenuhi standar
ketenagaan
 Terbentuknya sistem Rujukan Nasional
 Terbentukny medical record system
 ………………
45
Arah Kebijakan 10
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Rujukan yang berkualitas

46. Strategi Indikator
(a) Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pelayanan
kesehatan primer, promosi, dan pencegahan
(b) Penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem
informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota
(c) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk
mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis
bukti (evidence based policy)
(d) Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan,
(e) Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah
melalui pembagian urusan
 Terbentuknya sistem
informasi menyeluruh
 Terbentuknya sistem
insentif tenaga
kesehatan
 ………………….
46
Arah Kebijakan 11
Meningkatkan Manajemen dan Sistem Informasi

47. Strategi Indikator
(a) Peningkatan sumber pembiayaan kesehatan antara lain
melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate
Social Responsibility (CSR),
(b) Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan program
kesehatan,
(c) Penguatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan
(d) Pengembangan Dana Alokasi Kesehatan (DAK).
 Terbentuknya
sistem/regulasi
kerjasama PPP
 Terbentuknya dan
beroperasinya HTA
 Terumuskannya
mekanisme BOK dan
DAK yang meningkatkan
efektifitas pembiayaan
 ………………….
47
Arah Kebijakan 11
Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

48.  peningkatan pendanaan kesehatan:
o peningkatan dana publik (pemerintah) termasuk peningkatan sumber
dari tarif/pajak khusus (earmarked).
o kerjasama dengan swasta dan masyarakat melalui public private
partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
 peningkatan efektifitas dari dana yang tersedia:
o mendorong peningkatan, efektifitas dan monitoring dan evaluasi DAK
dan BOK,
o menyeimbangkan pembiayaan antara kuratif, kesehatan masyarakat,
manajemen kesehatan,
o mengembangkan insentif tenaga kesehatan di DTPK dan primary care.
48
Kerangka Pendanaan

49.  Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, termasuk
nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah,
 Perkuatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi
menyeluruh dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan
kabupaten/kota,
 Peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas
sektor/lintas bidang untuk Pembangunan Pangan dan Gizi dan
Penanggulangan HIV/AIDS,
 Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (Health Technology
Assesment/ HTA) dan pertimbangan klinis (clinical advisory)
 Pelembagaan untuk kemampuan teknis dan pengelolaan program
49
Kerangka Kelembagaan

50. 1. Revisi SPM bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan
terkait
2. Peningkatan efisiensi biaya dengan regulasi yang mendorong produksi
obat dan alat kesehatan dalam negeri
3. Penguatan peraturan fortifikasi mikronutient
4. Pengaturan mekanisme PPP bidang kesehatan
5. Regulasi Penguatan implementasi NSPK di daerah
6. Penyusunan regulasi tenaga kesehatan: mandatory deployment lulusan
nakes, pendidikan nakes baru: promosi kesehatan spesialis kesehatan
primer
7. Penuntasan PP terkait UU 36/2011 tentang kesehatan dan penguatan
Perpres SKN menjadi UU
50
Kerangka Regulasi

51. III. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
51

52. Kondisi Umum
80.0%
Ketersediaan Obat dan Vaksin
85.0%
90.0%
100.0%
82.0%
87.0%
92.85%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2010 2011 2012 2014
Target
Realisasi
Sumber: Binfar Kemenkes, 2013
Ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia secara umum mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun dimana relisasi selalu melampaui target yang telah ditetapkan di setiap
tahunnya.

53. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit
Sumber: Binfar Kemenkes, 2013
Rendahnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan instalasi farmasi
Rumah Sakit disebabkan oleh beberapa hal yang tidak terpenuhi sesuai dengan standar.

54. Akses Terhadap Obat
Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan
100%
80%
60%
40%
20%
0%
64.45%
60%
65%
82% 82.8%
70%
80%
2010 2011 2012 2013
Target Realisasi
Proporsi RT yg Mengetahui dan Berpengetahuan Benar*
tentang Obat Generik Menurut Karakteristik, 2013

55. Permasalahan Umum
• Pelayanan kefarmasian dikatakan telah sesuai dengan standar
apabila pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan
farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan
pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat,
penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan
resep) telah sesuai ketentuan yang berlaku.
• Salah satu kendala utama adalah ketersediaan tenaga farmasi yang
tidak merata. Tidak semua puskesmas dan instalasi farmasi Rumah
Sakit memiliki tenaga apoteker.
• Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga tidak
mendukung pelayanan kefarmasian.
• Pelayanan informasi obat juga tidak diberikan kepada pasien
dengan baik sehingga pasien tidak mengetahui penggunaan obat
yang rasional.

56. Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian
• Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah.
• Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap ketersediaan obat baik jumlah maupun jenis, jaminan
kasiat, keamanan dan mutu obat serta perbekalan kesehatan rumah
tangga.
• obat harus dapat dijangkau oleh masyarakat.
• Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar obat dapat
terjangkau oleh masyarakat adalah dengan melakukan penetapan
harga obat.

57. Peran Yanfar dan Alkes dalam
Pembangunan Kesehatan
Target
RPJMN
- Penrunan AKI
- Penurunan AKB
- Penurunan Prevalensi Gzi kurang
Target
MDGs
- Goal 1 : Gizi
- Goal 4 : Kesehatan Ibu
- Goal 5 : Kesehatan Anak
- Goal 6 : Penyakit
Persiapan
JKN
- Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan
Kes.
Derajat
Kesehatan
Setinggi-tingginya
57

58. PERUBAHAN TERMINOLOGI ARSITEKTUR
PROGRAM DAN KEGIATAN
STRUKTUR
KEBIJAKAN
STRUKTUR
PERENCANAAN
PERENCANAAN
PRIORITAS
PRIORITAS
FOKUS
PRIORITAS
PROGRAM
LINTAS
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
STRUKTUR KINERJA
SASARAN POKOK
(IMPACT)
INDIKATOR KINERJA FOKUS
PRIORITAS (OUTCOME)
MISI/SASARAN K/L
(IMPACT)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
ORGANISASI
UNIT ORGANISASI
ES 1*)
UNIT KERJA
ES 2*)
FUNGSI
FUNGSI
SUB-FUNGSI
SUB-FUNGSI
PROGRAM
KEGIATAN
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR
ANGGARAN
KABINET
KEBIJAKAN K/L
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS K/L
(IMPACT/
OUTCOME)
SASARAN
PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
IK SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
IK SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
TARGET
N A S I O N A L
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
ES 1*)
UNIT KERJA
ES 2*)
BAGIAN
ANGGARAN/
ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR
ANGGARAN
KABINET
58

59. Exercise Kerangka Pikir (Logframe)
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PRIORITAS : KESEHATAN
ISU STRATEGIS 1:
Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan
pengawasan obat dan makanan
ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan
Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan
STRATEGI :
• Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat
esensial generik
• Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh
provider dan konsumen
• Penguatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat
dan teknologi
• Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional
• Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin
• Peningkatan pelayanan kefarmasian
• Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat
• Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat kesehatan, dan
• Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan produksi dan
distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan
Meningkatkan status kesehatan masyarakat
INDIKATOR STRATEGIS(PROGRAM)
• Persentase pelaksanaan pekerjaan
kefarmasian dan pengawasan alat
kesehatan (???)
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
•Menurunkan angka kematian
•Menurunkan angka kesakitan
•Meningkatkan gizi
•Angka Kematian Ibu
•Angka Kematian Bayi
•Angka Kematian Balita
•Prevalensi Kurang Gizi
•Prevalensi Stunting
INDIKATOR STRATEGI (KEGIATAN
PRIORITAS)
• Persentase pelayanan kefarmasian yang tepat
waktu
• Persentase penggunaan obat sesuai
formularium/pedoman pengobatan
• Ketersediaan obat prioritas esensial untuk
menudukung sasaran umum (penurunan
kematian ibu dan anak, TB, malaria,
HIV/AIDS, hipertensi)
PROGRAM
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KEGIATAN PRIORITAS :
• Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
• Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
• Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
• Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

60. KEGIATAN-SASARAN DAN INDIKATOR DALAM DRAFT RKP 2015
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu
serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan
alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan
persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap
tahap kehidupan (continuum of care)
Persentase pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan pengawasan
alat kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian yang
bermutu dan terlaksananya penggunaan obat
rasional dalam pelayanan kesehatan setiap tahap
kehidupan (continuum of care)
Persentase Kesesuaian Obat di Rumah Sakit dengan Formularium
Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Kesesuaian Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota
dengan Formularium Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar
Peningkatan Ketersediaan Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Ketersediaan obat, vaksin dan
perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
Jumlah NSPK di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan
(kumulatif)
Persentase instalasi farmasi kab/kota (IFK) yang sesuai standar
Peningkatan Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Alat Kesehatan
dan PKRT
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi
persyaratan
Persentase layanan perizinan yang sesuai dengan janji layanan
Peningkatan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal
serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi
Kefarmasian
Jumlah Standar dan atau Pedoman Kefarmasian dan atau makanan
Jumlah fasilitasi dan atau supervisi di bidang produksi dan distribusi
kefarmasian dan atau makanan
Persentase ketepatan waktu penyelesaian proses perizinan bidang
prodis kefarmasian
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Persentase tingkat keandalan (kesiapan, ketersediaan, respon,
administrasi) dukungan manajemen bagi pelaksanaan kegiatan
teknis/operasional
Jumlah Data dan Informasi yang Terintegrasi di Lingkungan Ditjen
Binfar dan Alkes

61. T E R I M A K A S I H
B : Bappenas
3 Visi : lembaga perencana yang andal, kredibel, dan proaktif
3 Misi : Perencana, Monev (dan kajian) dan Koordinasi
Biru : wawasan yang luas, berorientasi ke depan, didukung penguasaan
teknologi
Hijau : mengutamakan pertumbuhan yang ramah lingkungan
Orange : penuh semangat, dinamis dan penuh optimisme untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat