DOKUMEN RENJA RUMAH SAKIT TAHUN 2019

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan
RENJA SKPD tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan
indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan
untuk tahun 2019.
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya tahun 2019
merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Pidie
Jaya tahun 2016-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan anggaran
tahun 2019 dan digunakan sebagai pedoman pelaksaan kegiatan dalam
jangka waktu satu tahun. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan
berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian , adil
dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada
penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (Lansia) dan keluarga
miskin.
Dalam Rencana Kerja Tahun 2019 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut, dalam system penyusunan anggarannya
adalah perpaduan antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana
Bisnis Anggaran (RBA).
Secara garis besar program dan kegiatan prioritas RSUD Pidie Jaya tahun
2019 adalah :
 PRGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 Penyediaan jasa surat menyurat
 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.  Penyediaan jasa administrasi keuangan
 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 Penyediaan makanan dan minuman
 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Pengadaan peralatan gedung / kantor
 Pengadaan / sewa rumah dinas
 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
 Pendidikan dan pelatihan formal
 Sosialisasi peraturan perundag-undangan
 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 Penyusunan rencana strategis (RENSTRA)
 Penyusunan LAKIP SKPK
 Penyusunan rencana kerja tahunan, RKA dan DPA SKPK
 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
 Akreditasi rumah sakit

3.  PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
 PROGRAM PENGADAAN; PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU
 Pembangunan rumah sakit
 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP; VIP; KELAS
I; II; DAN III)
 Pengembangan ruang ICU; ICCU; NICU
 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
 Pengadaan mebeuleur rumah sakit
 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur;
ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain)
 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU
 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pidie Jaya adalah
sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu
tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
1. Sebagai acuan bagi RSUD Pidie Jaya dan bagi masyarakat pengguna
jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan
tingkat lanjutan (pelayanan public) di Rumah Sakit.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Pidie
Jaya yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan, tingkat
lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah
daerah.

4. 3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen
pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat kabupaten Pidie Jaya pada umumnya.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Pidie Jaya
tahun 2019 adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis RSUD Pidie Jaya tahun 2016-2019
dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan
dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit tahun anggaran
2019.
2. Menjadi pedoman bagi RSUD Pidie Jaya dalam melaksanakan seluruh
kegiatan Rumah Sakit pada tahun anggaran 2019.
3. Menjadi acuan bagi RSUD Pidie Jaya dalam penyusunan Rencana Kerja
dan anggaran (RKA) tahun anggaran 2019 dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit
pelayanan public.
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pelayanan kesehatan dan rujukan antar sector maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan public.
1.3 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja SKPK didasarkan pad perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku sebagai landasan hukum dan rujukannya
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. 3. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998
tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
9. Udang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah;
12. Undang-undang republic Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang
system perencanaan pembangunan nasional;
13. Undang-undang republic Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang
anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2008;
14. Undang-undang republic Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

6. 15. Peraturan pemerintah Nomor 208 tahun 2000 tentang tatacara
pertanggungjawaban kepala daerah;
16. Peraturan president Nomor 7 tahun 2005 tentang rencana
pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2009;
17. Instruksi president Nomor 7 tahun 1999 tentang laporan kinerja
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
18. Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang panduan
penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Qanun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah RSUD Pidie Jaya adalah :
1.4.1 Tugas Pokok
RSUD Pidie Jaya mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan
yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu
dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat
serta melaksanakan upaya rujukan.
1.4.2 Fungsi
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah
Sakit Umum Daerah Pidie Jaya mempunyai fungsi:
1) Penyelenggaraan Pelayanan Medis;
2) Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
3) Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
4) Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Rujukan;
5) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
6) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
7) Penyelenggaraan Administrasi Umum, Kehumasan, Kepegawaian dan
Keuangan;

7. 1.4.3 Susunan Organisasi dan Kedudukan
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daearah Pidie Jaya
berdasarkan Qanun Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya No. 14 Tahun
2015 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pidie
Jaya, terdiri dari satu orang Direktur, satu Orang Kepala Bagian Tata Usaha,
tiga orang Kepala Bidang, enam orang Kepala Seksi, tiga orang Kepala Sub
Bagian. Secara rinci adalah sebagai berikut :
a. Direktur : dr. Ernida
b. Ka. Bagian Tata Usaha :Nazaruddin,SKM, M.Kes
1. Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian: Safwadi, SKM
2. Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan : Fauzi, ST. MT
3. Ka. Sub Bag Keuangan : Setiana, SKM
c. Kepala Bidang Pelayanan Medis : dr. Sri Wahyuni
1. Kasi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap: Athaillah, AMK
2. Kasi Pelayanan Medis Rawat Darurat Intensif
dan Bedah Sentral : Salma, AMK
d. Kepala Bidang Penunjang Medis : Fauzi, SKM
1. Kasi Informasi Pemasaran Sosial
dan Rujukan : Iskandar, SKM
2. Kasi Penunjang Medis , Penelitian dan
Pengembangan : Abdul Hamidi, SKM
e. Kepala Bidang Keperawatan : Hajjah Radiah, Amd.Keb
1. Kasi Asuhan Keperawatan : Nurwaidah
2. Kasi Etika Mutu dan Logistik Keperawatan : Nur Effendi, SKM
Disamping pejabat struktural seperti diatas dalam melaksanakan tugas
pelayanan ditunjuk pula pejabat fungsional yang memimpin ruangan dan
instalasi-instalasi.

8. 1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
Bahwa perencanaan dituntut untuk mengembangkan strategis yang
tepat sasaran dimana semua hasil pembangunan dapat menyentuh langsung
terhadap upaya pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
secara luas dan tepat sasaran. Masyarakat terutama yang tinggal di kawasan
gampong/ kelurahan selama ini dapat dikatakan mengalami penurunan
kualitas kehidupan secara signifikan akibat menurunnya pendapatan
masyarakat di daerah ini. Menurunnya kualitas kehidupan ini bukan saja
dalam aspek ekonomi, akan tetapi juga aspek-aspek lainnya terutama aspek
kesehatan.
Oleh karena itu dalam pengolahan anggaran daerah selayaknya harus di
prioritaskan kepada kepentingan public sehingga perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah serta pembagian hasil sumber daya alam antara
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/ kabupaten diharapkan
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan tujuan umum pemberlakuan
ekonomi otonomi daerah.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah semakin memperluas
wewenang daerah untuk mengurus dirinya sendiri atas dasar potensi dan
kemampuan daerah sendiri dalam menyusun rencana pembangunan dengan
memperlihatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sehubungan dengan itu, segala potensi yang ada harus diserahkan kepada
upaya untuk memulihkan kembali kualitas kehidupan masyarakat tersebut.
Dalam hal ini, kami pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya juga
telah berupaya semaksimal mungkin melakukan kegiatan yang mendukung
perkembangan kesehatan masyarakat sehingga secara bertahap diharapkan
masyarakat akan semakin meningkat kesejahteraannya baik lahiriah maupun
rohaniah. Tentu saja upaya tersebut tidak dengan serta merta akan
membuahkan hasil, akan tetapi memerlukan kerja keras dan semangat
pengabdian yang tinggi, karena pada hakikatnya keberadaan Rumah Sakit
Umum Daerah Pidie Jaya juga tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi sebagai

9. penanggung jawab dan pengelola pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan
kepada masyarakat kabupaten pidie jaya.
1.6 Sistematika Penulisan
Penyusunan rencana kerja Bappeda Pidie Jaya Tahun 2018 mengacu
kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dimana rencana kerja tersebut
disusun menurut sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang latar belakang
penyusuna renstra, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu, analisis
kinerja pelayanan SKPD serta isu-isu penting penyelenggaraan fungsi SKPD.
Bab 3. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Menjelaskan tujuan dan sasaran renja SKPD serta menjelaskan program dan
kegiatan SKPD tahun 2019
Bab 4. Penutup
Berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari renja yang telah disajikan dari
bab I sampai bab III.